Datang dari dua latar belakang politik, pasangan Wiranto-Wahid dibayang-bayangi kasus pelanggaran hak asasi dan kekuatan masa lalu.
MEREKA berdua melangkah dengan satu perjanjian politik yang lugas. Keduanya memang datang dari latar belakang berbeda—seperti asam di gunung dan garam di laut: satunya tentara dan seorang lagi arsitek. Yang satu tumbuh dalam kultur Jawa kental, satunya lagi berasal dari keluarga santri pemeluk kuat tradisi Nahdlatul Ulama. Wiranto dan Salahuddin Wahid pada akhirnya bertemu dalam satu belanga politik itu.
Satu acara deklarasi yang gemerlap pun digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, dua bulan silam. Hari itu, Wiranto yang sudah lolos konvensi Partai Golkar sebagai calon Presiden RI, secara resmi memilih Salahuddin Wahid, pengurus NU yang dijagokan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai wakilnya.
"Wis..., Wiranto-Wahid wae (Sudahlah, Wiranto-Wahid saja)," begitu bunyi satu spanduk dari Keluarga Besar Paguyuban Warung Tegal Jabotabek-Pantura di tengah acara itu.Spanduk yang membentang di kamar bola (ball room) hotel itu seperti sahut-menyahut dengan yel-yel para tetamu yang menyokong kedua tokoh tersebut. Ada yang menyebut pasangan "Dobel W" alias Wiranto-Wahid akan memberikan rasa wareg (kenyang), waras (sehat), dan wasis (pintar). Memang, dalam pidato tanpa teks, dengan wajah serius Wiranto sang jenderal pensiunan itu membeberkan lima program pokok yang terpantul dari slogan tadi.
Dia menyebutnya program penyelamat bangsa. Isinya, janji membentuk pemerintahan bersih, menegakkan hukum dan hak asasi manusia. Lalu, memperbaiki ekonomi serta meluaskan lapangan kerja. Terakhir memperbaiki sistem pendidikan dan rekonsiliasi nasional. "Kelima agenda ini adalah kontrak sosial kami," ujar Wiranto.
Salahuddin Wahid pun menegaskan satu komitmen penting: pemberantasan korupsi. Ini tentu bukan resep baru. Hampir semua calon presiden yang bertarung kerap berjanji siap membekuk tikus koruptor. Salahuddin hanya menekankan satu hal: jika mereka terpilih, gerakan itu akan dimulai dari atas, dari presiden dan wakilnya. "Tuntut saya mundur dari jabatan seandainya melanggar komitmen itu," ujar Salahuddin yang akrab disapa Gus Sholah.
Munculnya Wiranto di panggung pemilihan langsung presiden adalah sebuah kejutan politik. Sebelumnya, bekas Panglima ABRI itu diramalkan sulit mengalahkan bos Partai Golkar Akbar Tandjung dalam kompetisi panas di konvensi calon presiden Partai Beringin itu, akhir April lalu. Kenyataannya, Wiranto justru melejit di putaran akhir dan mengalahkan Akbar secara telak.
Pada awalnya, setelah konvensi itu usai, Partai Beringin pun tak gampang mencari sekutu. Bayangan sebagai penyokong kediktatoran Orde Baru membuat banyak kekuatan politik lain bersikap hati-hati. Para tokoh Golkar pun lebih suka bicara masa depan ketimbang mengulik masa lalu. Yang mengejutkan adalah pilihan Golkar terhadap Salahuddin Wahid, calon wakil presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa.
Setelah melejit di posisi ketiga dalam perolehan suara pemilu legislatif silam, PKB sebenarnya menjagokan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk kursi RI-1. Tapi Gus Dur terganjal syarat kesehatan di Komisi Pemilihan Umum. Partai berlambang bola dunia itu pun sempat repot mencari jago alternatif. Baru setelah K.H. Abdullah Faqih turun tangan, persoalan pun beres. Ulama panutan para Kiai di Jawa Timur itu meminta Salahuddin Wahid—adik kandung Gus Dur—maju mendampingi Wiranto sebagai calon wakil presiden.
Duet Wiranto-Wahid pun akhirnya maju dalam balapan kampanye. Bermesin "tiga kuda"—tim sukses Wiranto, anti-IMF, Bank Dunia, atau WTO. Bagi Bomer, pihaknya membuang sikap ekstrem itu. "Kita butuh mereka tapi jangan sampai mereka mendikte kita," katanya.
Masih soal ekonomi, kubu Wiranto dan Salahuddin Wahid melihat pajak telah memicu ekonomi biaya tinggi. Bidang ini kelak akan ditertibkan. Misalnya, meningkatkan rasio pajak yang baru. "Tapi bukan berburu di kebun binatang," ujarnya. Artinya, bukan wajib pajak yang terus-menerus dilipatgandakan pajaknya, tapi memperluas basisnya. Apalagi, kata Bomer, wajib pajak di Indonesia terkenal paling rendah di Asia.
"Dobel W" juga menjauh dari sentimen populistik ketika bicara tentang isu privatisasi. "Privatisasi harus dilihat secara selektif," kata Bomer. Mereka menawarkan format baru dengan program employee share ownership, misalnya di PT Telkom. Maksudnya, prioritas utama privatisasi adalah karyawan, sehingga karyawan menjadi produktif karena merasa memiliki perusahaan.
Lalu, bagaimana uang negara yang dirampok pengutang kakap? "Kita hati-hati karena ada implikasi politik," ujar Bomer. Memang, diampuninya sejumlah pengutang rasanya tidak memenuhi rasa keadilan. Apalagi utang domestik mencapai Rp 650 triliun. Sementara itu, kata Bomer, yang kembali cuma Rp 160 triliun. "Itu kan sangat kecil," kata dia. Kubu itu menyebut Badan Penyehatan Perbankan Nasional bukan lagi bengkel utang, justru "sarang perampokan".
Dan, tentu ada resep lain bagi kemajuan ekonomi: stabilitas keamanan. Berulang kali Wiranto menyebut kata itu dalam kampanyenya di daerah-daerah tentang hal ini. "Negara masih belum bisa memberikan rasa aman dan sejahtera," ujar Wiranto di Nusa Tenggara Timur. Akbar Tandjung menjamin: hanya Wiranto yang paling tepat memberikan rasa aman itu. Jaminannya, kata Akbar, Wiranto punya segudang pengalaman di militer. "Wiranto pernah menjabat Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI," ujarnya.
Tapi Wiranto bisa juga tersandung dengan pengalaman militer itu. Dia sempat terkena perkara gawat di Timor Timur, yang kini menjadi Republik Timor Leste, setelah jajak pendapat di negeri itu dilakukan pada 1999. Selaku Panglima ABRI pada masa itu, sesuai dengan rantai komando, Wiranto dituntut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi pascajajak pendapat di Timor Timur.
Waktu itu Timor Timur nyaris hancur dilumat bentrokan kubu pro-integrasi dan pro-kemerdekaan. "Dari sekitar 1.041 kasus pembunuhan terjadi pada masa itu, ada oknum TNI yang terlibat", ujar Jaksa Agung Timor Leste, Lounginhos Monteiro, kepada Faisal Assegaf dari Tempo News Room beberapa waktu lalu.
Dua bulan silam, surat penangkapan bagi Wiranto sempat pula dikeluarkan hakim panel khusus kejahatan berat, Phillip Rapoza. Panel khusus adalah pengadilan campuran untuk kejahatan berat. Sebagian hakimnya berasal dari Timor Leste, dan separuhnya lagi dari PBB.
Memang, tuntutan itu seperti lenyap setelah Wiranto bertemu Presiden Timor Leste Xanana Gusmao. Surat penangkapan yang pernah diterbitkan itu akhirnya kandas di meja Jaksa Agung Timor Leste, Lounginhos Monteiro. "Saya tak ingin konfrontasi dengan Indonesia," kata Monteiro. Alasan lain Jaksa Agung: dakwaan itu butuh sejumlah revisi dan melihat perkembangan politik nasional Timor Leste. Republik muda itu memang sedang dililit persoalan ekonomi. Timor Leste butuh Indonesia. Meski kasus itu belum ditutup, nasib Wiranto tampaknya masih baik. Setidaknya, pengadilan itu tak datang dalam waktu dekat.
Wiranto juga pernah dituding bekas anak buahnya, Mayjen (Purn.) Kivlan Zen, bertanggung jawab atas pembentukan Pam Swakarsa, satuan warga sipil pendukung Sidang Istimewa MPR pada 10 November 1998. Belum lagi isu bahwa Wiranto memikul tanggung jawab atas meledaknya kerusuhan Mei 1998 yang merenggut banyak korban itu.
Namun semua tudingan itu seperti air menetes di daun talas. Salahuddin Wahid, yang waktu itu menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, menyebut pelanggaran berat hak asasi pada kasus Mei 1998 itu baru dugaan belaka. Berkasnya memang sudah dilempar ke Kejaksaan Agung RI. Soal keterlibatan Wiranto? Gus Sholah menolak menjawab. "Mengarah ke 20-30 orang," kata dia diplomatis. Memang, Wiranto masuk dalam daftar petinggi militer yang dipanggil Komnas HAM.
Gus Sholah juga mengaku selama dia menjadi penyidik di Komnas HAM pernah mendapat informasi dari Kivlan Zen tentang kasus Mei 1998. "Saya tidak ingat apakah saya rekam atau tidak," ujar Gus Sholah. Soalnya, kata dia, Kivlan waktu itu tak bersedia menjadi saksi. Akibatnya, informasi itu tak bisa dijadikan dasar untuk penyidikan lebih lanjut. Menurut Salahuddin, Kivlan memang menyebut nama yang merencanakan peristiwa Mei itu. "Atas nama undang-undang, saya tak boleh menyebut nama itu," ujar Gus Sholah.
Wiranto-Wahid pun tampaknya tak cemas meski banyak yang menyebut mereka adalah kekuatan lama. Mesin politik Partai Golkar pun tak ragu menyeret sejumlah tokoh penting zaman Orde Baru bergabung sebagai juru kampanye. Sebut saja bekas Panglima ABRI Feisal Tanjung, bekas Menteri Penerangan Harmoko, bekas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional J.B. Sumarlin, dan bekas Menteri Perumahan Rakyat Cosmas Batubara. Selain itu, terdapat pula nama bekas Menteri Keuangan Radius Prawiro, pengusaha Sukamdani S. Gitosardjono. Juga bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegeoro.
Kata Fachrul Razi, pensiunan jenderal TNI yang menjadi salah satu tim kampanye "Duo W", setelah digoyang isu antimiliterisme, mereka kian kebal. "Kami tidak takut digoyang isu sebagai kubu Orde Baru," ujarnya. Soalnya, kata Fachrul, jumlah juru kampanye itu cuma sepersekian dari ribuan jurkam Golkar.
Seperti asam di gunung dan garam di laut, Wiranto dan Salahuddin Wahid bertemu di belanga politik. Tak ada yang aneh dalam politik: obsesi dan kekuasaan memang bisa menyatukan dua pihak yang paling bertolak belakang sekalipun.
.gif)