Badan Reintegrasi Aceh Verifikasi Penerima Bantuan
Selasa, 24 Juni 2008 | 20:20 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Menjelang persiapan penyaluran dana bantuan anggaran 2008, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) melakukan verifikasi ulang kepada calon penerima bantuan di sejumlah daerah. Tahap pertama, verifikasi sedang dilakukan kepada 1.185 desa di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Lhokseumawe. Daerah lainnya akan menyusul.

Ketua Harian BRA, Nur Djuli, Selasa (24/6) menyebutkan verifikasi ini adalah kebijakan BRA agar yang menerima bantuan benar-benar korban konflik. Pihaknya menurunkan 15 tim dari BRA dan Aceh Peace Resource Center (APRC).

Saat ini mereka sedang berada di lapangan guna mencocokkan data yang telah masuk ke kantor pusat BRA di Banda Aceh. “BRA tidak ingin terjadi kesalahpahaman soal
data ini,” sebutnya.

Data yang akan diteliti ulang itu adalah korban konflik calon penerima rumah bantuan, penerima dana diyat dan anak yatim korban konflik. BRA perlu melakukan cross check, karena data yang masuk sebelumnya dianggap kurang valid dan belum teruji kebenarannya. Pendataan akan selesai akhir Juli 2008.

Menurut data BRA, jumlah rumah bantuan untuk korban konflik yang belum dibangun adalah sebanyak 28.868 unit. Untuk tahun ini, rencana yang tertuang dalam APBN, ada sebanyak 7.350 unit rumah yang akan dibangun. Sedangkan APBA merencanakan membangun sebanyak 1.048 unit. Dengan demikian, pada anggaran 2008, ada sebanyak 8.398 unit rumah yang akan dibangun. Masing-masing rumah bernilai Rp 40 juta.

Untuk anak yatim, ada sebanyak 15.300 nama yang akan diverifikasi ulang. Dalam APBN disebutkan, bantuan beasiswa ini sebesar Rp1,8 juta per orang untuk
tahun 2008. Anak yatim yang dimaksud adalah usia Sekolah Dasar (SD) hingga kelas III SMA. Sedangkan untuk penerima dana diyat, ada sebanyak 22.353 yang akan diverifikasi ulang. Dana diyat ini akan diberikan kepada ahli waris dengan nilai Rp3 juta per tahun per ahli waris korban.

Dalam melakukan verifikasi data, Tim BRA dan APRC akan dibantu sepenuhnya oleh Kepala Desa dan Camat di daerah. “Sejauh ini semua proses berjalan lancar,” sebut Nur Djuli.

Adi Warsidi