Pemerintah Belum Restui Pemekaran Wilayah Jayawijaya
Senin, 19 Pebruari 2007 | 10:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Bupati Jayawijaya Jigiballon menolak penundaan pemekaran wilayah pegunungan tengah di Papua. "Aspirasi itu murni dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan," katanya dalam audiensi masyarakat Jayawijaya dengan Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf Senin pagi ini.

Acara ini juga diikuti anggota Komisi II DPR Tony Wardoyo, Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Ketua DPR Papua Jhon Ibo. Audensi berlansung di Hotel Sentani Indah.

Jigiballon mengatakan, pemekaran wilayah Pegunungan Tengah Jayawijara sudah layak. "Potensi lahan dan
hasil kopi arabica sudah mencukupi," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jayawijaya Penias meminta pemerintah pusat dalam penyusunan APBN menyiapkan anggaran untuk pemekaran di Papua. "Kami minta pemerintah memberikan
penjelasan yang konkrit, ya atau tidak," katanya.

Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf menjelaskan, pemerintah tetap akan memproses usulan itu. "Namun, untuk sementara ini kami tunda dulu pemekaran," katanya.

Alasannya, saat ini sudah ada 148 kabupaten yang dimekarkan sejak 1999 dan ternyata sebagian besar dianggap belum berhasil. "Apalagi Presiden telah menginstruksikan untuk berhati-hati, cermat dan teliti dalam memekarkan suatu daerah," katanya.

Persyaratan pemekaran wilayah meliputi kemampuan ekonomi, batas wilayah dan sumber daya aparatur daerahnya. Pemekaran wilayah Membramo Raya, kata dia, juga ditunda terlebih dahulu karena ada masalah perbatasan dan kini telah disahkan.

Eko Ari Wibowo