Pilkada Kota Bandung

Kandidat Walikota Diminta Transparan Kelola APBD
Selasa, 22 Juli 2008 | 21:28 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:Calon walikota Bandung yang akan bertarung dalam pemilihan tanggal 10 Agustus mendatang dituntut transparan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. "Sudah saatnya masyarakat dilibatkan dalam penyusunannya," ujar Koordinator Gema Sabilulungan Rahmat Jabaril dalam sebuah diskusi di Bandung Selasa (22/7).

Gema Sabilulungan adalah organisasi yang terdiri dari beberapa elemen masyarakat antara lain Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Forum Komunikasi Penanggulangan Masalah Saritem, Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Koalisi Advokat, Solidaritas Pedagang Tradisional, dan Forum Aksi Guru Indonesia Kota Bandung.

Menurut Jabaril, selama ini warga kota Bandung tidak pernah tahu berapa besar anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan warga. “Kebijakan yang tidak transparan ini harus dihilangkan oleh walikota Bandung yang terpilih nanti,” ujar aktivis Wahana Lingkungan Hidup ini.

Hal serupa juga diungkapkan aktivis 80-an Fadjroel Rachman. Menurut Fadjroel, APBD Kota Bandung harus transparan dan tepat penggunaannya. Misalnya saja membiayai kesebelasan Persib, seharusnya jangan diambil dari APBD. Dana itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan warga kota lainnya ketimbang mengongkosi kesebelasan itu. “Pemerintah bisa menggunakannya untuk dana pendidikan atau kesehatan,” kata dia.

Calon wakil walikota dari perseorangan Nahadi berjanji akan lebih transparan dalam mengelola anggaran milik rakyat itu. Bahkan dia berjanji akan mengatasi kebocoran APBD yang selama ini merugikan masyarakat. “Anggaran yang sekarang sebesar 1,8 triliun rupiah bisa lebih dari dua triliun rupiah jika tidak ada kebocoran,” katanya.

Selain itu, Nahadi juga tidak setuju jika penggunaan APBD Kota Bandung lebih banyak dibelanjakan untuk keperluan belanja aparat. “Saya ingin merealisasikan anggaran pendidikan dua puluh persen agar gaji untuk guru bisa naik,” ujar dosen Universitas Pendidikan Indonesia itu.

Calon walikota Taufikurohman mengatakan, transparansi pemerintahan di Kota Bandung selama ini sulit diakses oleh publik. Akibatnya, kata dia, banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan warganya. “Kota Bandung selama ini telah diijonkan,” ujarnya.

Rana Akbari Fitriawan