Banten

Pemprov Banten Akan Beli Kapal Patroli
16 Maret 2004

TEMPO Interaktif, Banten: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dipastikan akan membeli kapal patroli untuk membantu Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL). Anggaran senilai Rp. 13,5 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2004 pun sudah disiapkan untuk pembelian itu. "Sudah jadi keputusan bersama antara Pemda Provinsi Banten dan DPRD. Dari berbagai pertimbangan, membantu pengadaan kapal untuk TNI AL dinilai perlu," kata Kepala Biro Humas Pemprov Banten, Kurdi Matin menyampaikan pesan Gubernur Banten, Djoko Munandar, di Banten, Selasa, (16/3).

Sayangnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut, pertimbangan apa saja yang membuat Pemprov Banten memaksakan diri untuk membeli kapal patroli itu. Padahal APBD Banten 2004 mengalami defisit Rp. 39 miliar. Bahkan, Djoko Trisetyoai, Sekretaris Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten hanya mengatakan, keputusan itu keluar lewat pembahasan alot antara Panitia Anggaran Legislatif dan Panitia Anggaran Eksekutif. "Dengan berbagai pertimbangan, kita sepakati Pemprov Banten akan membeli kapal patroli itu," kata Djoko.

Rencananya, ada dua tahap pembayaran dalam pembelian kapal yang akan dioperasikan TNI AL itu. Pertama, setengahnya akan dibayarkan dari APBD 2004. Kedua, separuh lagi akan dibayarkan dari Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada perubahan APBD 2004. "Anggaran pembelian kapal patroli itu seluruhnya Rp. 13,5 milyar," kata Djoko.

Walau nantinya diserahkan kepada TNI AL untuk mengelola dan mengoperasikan, kata Djoko, kapal-kapal itu tetap milik Pemprov Banten. Hanya saja, proses pembelian kapal patroli itu akan diserahkan sepenuhnya kepada TNI AL, mulai dari pemesanan, pembuatan, sampai jadi. "Proses pemesanan dan pembuatan kapal memakan waktu enam sampai tujuh bulan. Pada saat kapal jadi, Pemprov Banten sedang membahas ABT 2004. Jadi waktu pembayaran tahap dua dengan menggunakan ABT, tepat," kata Djoko lagi.

Menurut Djoko, jumlah pendapatan APBD 2004 adalah Rp. 1,225 trilyun, sementara jumlah belanjanya mencapai Rp. 1,264 trilyun. Artinya, ada devisit anggaran sebesar Rp. 39 milyar. "Itu bisa ditutup dengan silva (sisa anggaran tahun sebelumnya), sebesar Rp 39 milyar," katanya.

Pekan lalu, massa dari Lembaga Advokasi Masalah Publik (LAMP) sempat berunjuk rasa menentang rencana pembelian itu. Di depan gedung anggota dewan, para pengunjuk rasa menyerukan, tidak alasan untuk meloloskan anggaran pembelian kapal perang untuk TNI AL senilai Rp. 13,5 miliar itu. "Lebih baik dana itu digunakan untuk program-program berskala prioritas, seperti penanggulangan pengentasan kemiskinan dan pengangguran serta perbaikan sekolah," kata Suhada, Ketua LAMP.

Faidil Akbar - Tempo News Room