Freeport Tak Beri Jawaban, Suku Amungme Kecewa
Senin, 15 September 2008 | 14:04 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Perwakilan warga Suku Amungme dan Komoro dari Papua, kecewa setelah pertemuan dengan manajemen PT Freeport Indonesia, Senin (15/9), sama sekali tak membuahkan hasil.

Perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu belum bisa menjawab pertanyaan soal realisasi nota kesepahaman pada 2000.

Kepala Suku Amungme, Markus Bugaleng, mengatakan perwakilan Freeport hanya mencatat pertanyaan dari perwakilan suku dan menjanjikan akan menjawabnya pada pertemuan berikutnya.
“Padahal ini sudah pertemuan kedua. Pada pertemuan pertama, kami sudah sepakat untuk melakukan tanya jawab hari ini,” katanya ketika dihubungi Tempo usai pertemuan di Plaza 89 Kuningan, Jakarta Selatan, kantor Freeport Indonesia. Pertemuan pertama, kata Markus, seharusnya digelar di Kamis pekan lalu.

Seperti dilaporkan, perwakilan warga suku Amungme dan Komoro hari ini mendatangi kantor PT Freeport Indonesia di Jakarta untuk menagih realisasi nota kesepahaman pada 2000. Mereka didampingi kuasa hukum dari Indonesian Human Rights Committee for Social.

Pada nota itu, Freeport menjanjikan pembagian satu persen dari laba kotor perusahaan tambang emas tersebut. Selain pembagian keuntungan, nota kesepahaman juga menyebutkan Freeport akan membangun berbagai fasilitas seperti pendidikan, pengembangan ekonomi rakyat, dan bantuan sosial.

Freeport pun wajib menjaga kelestarian sumber daya alam, terutama tanah ulayat milik suku-suku yang mendiami wilayah Tembaga Pura, Mimika, Papua.

Kuasa hukum dari Indonesian Human Rights Committee for Social, Muhammad Taufik, menyebutkan perjanjian itu diteken Presiden Komisaris PT Freeport Indonesia, James R. Moffett, dan Ketua Lemabaga Musyawarah Adat Suku Amungme, Thom Beanal.

Taufik menyesalkan sikap Freeport yang tak segera memberi penjelasan soal nota perjanjian tersebut. Apalagi, kata dia, perwakilan Freeport dari Departemen Hukum dan Departemen Komunikasi Perusahaan yang menemui para perwakilan suku juga hanya menampung pertanyaan.

“Ini aneh. Padahal dari bagian hukum, tapi mereka tak bisa menjelaskan masalah begini,” katanya. Bahkan, hingga saat ini, Freeport belum memberi kepastian kapan pertemuan ketiga yang dijanjikan akan dipenuhi tanya-jawab dengan direksi akan dipenuhi.

Dia khawatir, sikap yang demikian justru menyebabkan warga di sekitar Tembaga Pura emosional. “Mereka memang menunggu, dan kami sepakat menyatakan hasil pertemuan di Jakarta. Apapun bentuknya,” kata Taufik.

Menurut dia, pihaknya tak segan-segan menggugat Freeport atas pengingkaran janji. “Kami beri batas waktu hingga akhir pekan ini untuk memastikan kapan pertemuan ketiga diadakan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi dari PT Freeport Indonesia.

Agoeng Wijaya