Anggaran Pemerintah untuk Malaria Terlalu Sedikit
Rabu, 25 April 2007 | 18:30 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Deputi Principal Recipient Global Fund untuk penyakit Malaria, Ferdinand J. Laihad menyatakan alokasi dana yang dianggarkan pemerintah untuk menangani malaria sangat sedikit.

Saat ini dana yang digelontorkan Departemen Kesehatan hanya Rp 40-50 miliar per tahun. Padahal, untuk mengatasi penyakit itu setidaknya dibutuhkan dana Rp 80 miliar pertahun.

"Itupun hanya untuk pembelian kelambu, belum termasuk obat, pembelian Rapid Diagnostic Test (RDT), dan Artemisinin Combination Therapy (ACT)," kata Ferdinand dalam konferensi pers tentang malaria di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu siang tadi.

Saat ini sedikitnya terdapat 310 kabupaten/kota yang menjadi daerah endemi malaria dan sekitar 107,785,000 juta penduduk (49,6 persen) yang tinggal di wilayah tersebut berisiko tertular malaria. Ia memperkirakan jumlah kasus malaria mencapai 10 juta kasus klinis dengan 3 juta kasus positif.

Pada 2006 hingga 2007, setidaknya telah terjadi Kejadian Luar Biasa dan peningkatan kasus malaria di 7 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

Dari tujuh provinsi tersebut, sebanyak 1.501 orang tercatat positif mengindap malaria dan 23 diantaranya meninggal dunia. "Papua dan NTT jumlah kasusnya sangat banyak. Bahkan ada beberapa desa di sana yang 50 persen penduduknya mengindap malaria," kata Ferdinand.

Untuk menekan angka kasus malaria tersebut, ia melanjutkan, pemerintah bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat telah membagikan 2,5 juga kelambu berinsektisida kepada ibu hamil, anak balita, dan penduduk miskin yang tersebar di 45 kabupaten endemis. Selain itu, sebanyak 800 Pos Malaria Desa juga telah dibangun dengan dukungan 1600 kader dibeberapa daerah terpencil. Dwi Riyanto Agustiar