Presiden Minta Lemhanas Cari Formula Baru Stabiltas Nasional
Rabu, 13 Desember 2006 | 20:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) memikirkan bagaimana memelihara dan mempertahankan stabilitas nasional Indonesia pada era keterbukaan, kebebasan dan demokrasi.

"Caranya tentu berbeda dengan cara yang pernah kita lakukan di waktu lalu," ujar dia dalam pembekalan Kursus Regular Angkatan ke-39 Lemhanas, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/12).

Presiden berharap, idiom penciptaan stabilitas tidak melulu dikaitkan dengan Orde Baru, otoritarian dan bertentangan dengan demokrasi. "Tolong pahami betul arti dari stabilitas dalam masyarakat terbuka dalam era demokrasi, dibandingkan dengan yang tertutup yang terjadi di waktu yang lalu," tegas dia.

Menurut Presiden, masyarakat Indonesia belum memberikan perhatian sungguh-sungguh terhadap stabilitas. Padahal, ujar dia, pembangunan di negara penganut sistem demokrasi apa pun memerlukan stabilitas nasional yang baik.

Padahal, tambah, Presiden, guncangan terhadap stabilitas nasional pasti ada. Hanya, "guncangan harus dikelola dengan baik. Pemerintah mampu tidak mengelola guncangan itu untuk tidak menguncangkan habis-habisan keadaan dalam negeri."

Ia menjelaskan, teori yang mengatakan stabilitas berbanding terbalik dengan kebebasan dan keterbukaan masih bisa diperdebatkan. Namun ia mengaku akan meninggalkan teori yang mendikotomikan stabilitas dengan kebebasan dan keterbukaan. "Tinggalkan pendekatan ini. Saya tidak akan menggunakan pendekatan ini."

Hal ini, jelas dia, karena negara penganut stabilitas dengan pendekatan otoriter suatu saat akan mengalami periode instabilitas yang membahayakan. "Kalau tidak selamat, ya bubar, kolaps."

Ini, ujar dia, berbeda dengan teori The New Way to Understand Why The Nation Rise and Fall karya Brumer yang dinilai relevan dengan persoalan di Indonesia. Teori itu mengatakan bahwa negara yang terbuka terhadap kebebasan dan keterbukaan justeru bisa memiliki stabilitas yang mampu mengatasi guncangan internal tanpa harus khawatir negara itu akan jatuh. "Jadi dia punya kapasitas untuk menghadapi guncangan ekonomi, sosial, keamanan, dan politik sedemikian rupa."

Pengelolaan stabilitas era keterbukaan itu, ujar Presiden, karena dirinya menginginkan pembangunan demokrasi. Hanya, tambah dia, demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan,
penegakan hukum dan toleransi.

"Demokrasi tidak berarti anarki dan semua bisa berbuat semaunya. Tidak berarti atas nama HAM bisa melanggar HAM orang lain." Presiden mengklaim kebebasan pers, kebebasan mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat dan HAM telah mekar di Indonesia.

Badriah