Anggota DPR Usulkan Pemindahan Ibukota
Jum'at, 17 Pebruari 2006 | 05:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Untuk mengatasi rumitnya masalah Jakarta Anggota Panitia Khusus RUU Ibukota Negara RI Effendy Choirie mengusulkan dipindahkannya Ibukota Negara RI dari Jakarta ke wilayah lain. “Ini memerlukan suatu keberanian,” kata Effendy seusai rapat dengar pendapat dengan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia di Jakarta kemarin.

Menurut Effendy sebenarnya ada tiga opsi yang bisa dilakuakan guna mengatasi masalah ibukota. Pertama daerah sekitar Jakarta, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Cianjur memback up Jakarta sebagai ibukota negara. Ini dilakukan dengan mensinergikan tata ruang. “Walau dalam jangka panjang tidak bisa mengatasi masalah seperti tingkat urbanisasi yang terus meningkat,” ujarnya.

Kedua, dengan memindahkan fungsi yang selama ini diemban Jakarta, seperti sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat perindustrian. Pusat dagang dan industri bisa dipindahkan ke tempat lain, sementara Jakarta tetap sebagai ibukota negara, sehingga ada pemerataan pembangunan. “Namun ini juga sulit karena di sini sudah ada pelabuhan, perdagangan, dan pusat-pusat industri,” jelas Effendy.

Sedang opsi yang ketiga dengan memindahkan ibukota negara dari Jakarta. Langkah ini, diakui Effendy, memang membutuhkan biaya yang besar. Tetapi jika sudah menjadi kesepakatan negara bisa dilakukan. “Gedung-gedung pemerintahan yang ada di sini bisa dilelang,” katanya. Selain itu, lanjut dia, biayanya ditanggung negara.

Usulan itu mendapat dukungan dari Gubernur Kalimantan Barat Usman Ja'far. Pemindahan ibukota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa bisa meringankan beban permasalahan. Selain itu juga dapat meratakan hasil pembangunan nsaional yang selama ini dirasakan belum masuk ke luar Jawa termasuk wilayahnya. “Walaupun sulit, mengingat pemindahan pemerintahan memerlukan biaya besar,” ujarnya.

Untuk itu, Usman mengusulkan, jika pemindahan ibukota tidak bisa dilaksanakan, setidaknya Jakarta dan kawasan Pulau Jawa yang mengemban banyak tugas dilimpahkan ke daerah. Dia mencontohkan keberadaan Pangkalan Angkatan Laut dan Udara tidak harus di Jawa. “Pelabuhan-pelabuhan internasional seharusnya tidak perlu di DKI. Kita harus pindahkan ke Makassar atau yang lainnya,” tegas Usman.

Selain itu di bidang pendidikan juga seharusnya dialihkan ke luar Jawa. Menurutnya sekolah-sekolah dan pusat-pusat penelitian sudah terlalu banyak yang menumpuk di Jakarta. “Ini merupakan suatu strategi yang harus dipikirkan,” kata Usman.

M. Nafi

Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB<spasi>brk74081<spasi>komentar dan kirim ke 9333