Otonomi Khusus Papua Dikembalikan 12 Agustus
Selasa, 09 Agustus 2005 | 21:12 WIB

TEMPO Interaktif, Papua:Peringatan Indegenous People atau perayaan hari Bangsa Pribumi Internasional di Papua dipadati oleh ratusan masyarakat Papua yang datang ke Pendopo Rumah Theys Hiyo Eluay. Perayaan yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIT ditandai dengan ibadat syukur, yang dilanjutkan dengan teaterikal penyiksaan masyarakat Papua di pedalaman Wamena dan juga ada pengibaran bendera PBB dan juga bendera SOS (Save Our Self) yang menandakan bahwa masyarakat Papua saat ini butuh pertolongan oleh semua orang didunia.

Acara yang dijaga ketat oleh puluhan PDAP (Polisi Dewan Adat Papua) ini dilanjutkan orasi damai oleh Sekretaris Jenderal Dewan Adat Papua (DAP), Leonard Imbiri. Dalam pidatonya Leonard menyatakan untuk menghargai peringatan perayaan 17 Agustus, maka DAP memajukan perayaan pengembalian Otonomi Khusus (Otsus) pada tanggal 12 Agustus. Sebelumnya acara pengembalian Otsus direncanakan 15 Agustus. Bersamaan penandatangan perjanjian damai Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Leonard perayaan Indegenous People merupakan rentetan kegiatan yang tidak berhenti hingga tanggal 12 Agustus mendatang. Setelah 12 Agustus DAP akan tetap menilai sejauhmana pihak DPR Papua menanggapi pengembalian Otsus tersebut. "Jangan menjadikan tanggal 12 Agustus nanti menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat di tanah Papua,"katanya. DAP berharap pada 12 Agustus nanti seluruh masyarakat Papua dapat berpartisipasi.

Pelaksanaan perayaan hari ini juga dua kali pindah. Semula akan dilaksanakan di Lapangan Sepak Bola Trikora, Abepura, lalu pindah ke Taman Otoritas Adat Sentani dan dipindah ke halaman Pendopo Rumah Theys Hiyo Eluay. Leonard menyesalkan keputusan polisi yang memberitahukan surat larangan ijinnya 8 jan sebelum acara penutupan pada Rapat Pleno DAP di Aula Kampus IS Kitjne malam tadi. "Sangat menyedihkan tanah yang kami miliki tidak dapat kami gunakan,"katanya.

Dalam perayaan hari Bangsa Pribumi Internasional, DAP Papua mendesak Sekretariat Jenderal PBB, Dewan keamanan PBB, Pemerintah AS, Kerajaan Belanda dan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah efektif bagi jaminan hak hidup rakyat Papua. Kemudian mendesak Parlemen Belanda mengumumkan hasil kajian pelurusan sejarah rakyat Papua.

Upaya Gubernur Papua, JP Solossa memfasilitasi 31 orang dari berbagai elemen diantaranya 10 perwakilan dari anggota DPR Papua serta 20 elemen masyarakat untuk bertemu dengan Presiden ditolak. "Kami tidak akan mengirimkan delegasi. Jika ada oknum yang mengatasnamakan DAP dalam hal ini adalah tidak benar dan kami hanya akan berdialog dengan Presiden di atas tanah Papua bukan di Jakarta, sebab permasalahan yang kami hadapi ada di atas tanah ini,"katanya.

Lita Oetomo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Penduduk Irian jaya Penduduk Irian Jaya >>selengkapnya ::