Nasional

Pakar Militer : TNI Enggan Mengikuti Perubahan Zaman
Jum'at, 01 April 2005 | 02:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Strategi pertahanan Nasional Indonesia ternyata masih didominasi paradigma Pertahanan tradisional yang masih berfokus pada matra darat. Pengamat politik dan pertahanan dari Centre of Strategic International Studies (CSIS), Edy Prasetyono, menyayangkan fokus seperti itu. "Indonesia harus mengubah cara berfikir,"kata Edy dalam seminar Maritime Survaillance di Excecutive Persada Club Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (31/3).

Menurutnya rencana Angkatan Darat melakukan penambahan Komando Teritorial (Koter) di sejumlah daerah semakin menunjukkan TNI enggan melakukan perubahan diri mengikuti arus perubahan zaman yang tidak mungkin lagi melakukan peperangan dengan media daratan. "Hampir semua masalah dan ancaman keamanan baik tradisional dan non tradisional berhasil mengekploitasi wilayah air dan udara terbuka, dan wilayah darat yang tersebar yang tidak mampu dikontrol oleh Indonesia,"ujar Edy.

Karenanya, tak dapat dihindari oleh perencana strategi dan operasi militer di Indonesia bahwa tanggungjawab untuk mempertahankan wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan sangat krusial. Dalam Seminar Air Power Club Indonesia (APCI) bertema "Pembentukan Joint Maritime Surveillance untuk Kepentingan Nasional\" Edy menyampaikan pentingnya peran Maritime surveillance sebagai salah satu aspek kekuatan pertahanan minimum yang harus dimiliki Indonesia. "Karena lingkungan geostrategis dan keamanan baru berbasis maritim,"ujarnya.

Pengamanan laut dan udara, menurut Edy, merupakan aspek penting untuk melindungi aset-aset strategis. Karena setiap tahun Indonesia mengalami kerugian sebesar puluhan Milyar dollar karena lemahnya pengawasan laut dan udara.

Menurut Panglima Komando Operasi Udara II, Marsekal Muda TNI I Gusti Made Oka, perairan Indonesia sering terjadi illegal fishing. Akibatnya, rata-rata negara dirugikan empat sampai lima milyar dollar pertahun, setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara illegal di perairan Indonesia, penyelundupan kayu berkisar Rp 6,6 triliun pertahun. "Belum lagi pencemaran laut yang mencapai sepanjang 167.000 km,"kata Oka.

Dari hasil kajian sementara TNI AL ditemukan 92 pulau-pulau kecil dan sekaligus menjadi titik terluar wilayah negara RI. 67 pulau diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga, 28 pulau berpenduduk dan 39 belum berpenduduk. "12 diantaranya diperkirakan dapat menjadi sumber konflik dengan negara-negara tetanggga karena klaim pemilikan,"katanya.

Melihat data-data tersebut Indonesia jelas-jelas dirugikan sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan laut agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. "(Namun sayang) upaya (pengamanan laut) selama ini belum mencapai sasaran yang diharapkan,"kata Oka.

Agus Supriyanto

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development           Rumah Achmad Kandang >>selengkapnya ::