Nasional

"Dana Bantuan Rawan Dikorupsi"
Rabu, 26 Januari 2005 | 02:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal Departemen Sosial Ruchadi mengakui bahwa penyaluran dana pengungsi memang rentan dikorupsi. Departemennya tidak dapat mengawasi langsung karena tidak memiliki aparat di daerah.

"Otorisasi sulit. Kami sudah mengirim (bantuan) miliaaran rupiah ke pemerintah provinsi melalui Gubernur. Lalu disalurkan oleh Dinas Sosial tapi diselewengkan,” ungkap Ruchadi, Selasa (25/1).

Dia berharap Gubernur dan Bupati sungguh-sungguh mengurus bantuan. "Penyelewengan (berpotensi) terjadi pada pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Faktor lainnya, kata dia, akurasi data pengungsi sulit dipertanggungjawabkan. Data pengungsi menjadi membengkak ketika bantuan akan disalurkan. Ruchadi mencontohkan, pada 2002-2003 di Sumatera Utara. “Kami curiga ada sekian pengungsi dan ternyata ada oknum LSM dan Dinas Sosial seolah membela pengungsi, ternyata menggelembungkan data pengungsi," ungkapnya.

Modus mark up, dia menambahkan, banyak caranya. Ada yang bekerja sama dengan pengungsi. Pengungsi juga nakal. Saat pembagian bantuan, kata Ruchadi, mereka mendaftar ke berbagai tempat untuk memperolah bagian yang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, pengungsi keenakan tanpa bekerja sudah dapat tunjangan.

Bantuan untuk korban bencana dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara, tak lepas dari potensi penyalahgunaan. Pemerintah berusaha memperkecil praktek tak terpuji itu. Namun, beberapa kasus penyelewengan bantuan sudah mulai dikhawatirkan.

Badriah-Tempo