Referensi Selengkapnya •Kronologi Konflik di Maluku > •Alex Manuputty, Seorang Dokter yang Meneruskan Perjuangan RMS > •Republik Maluku Selatan dari Masa ke Masa > •Diplomasi Perdamaian Malino Dalam Penyelesaian Konflik di Poso dan Maluku > •Komisi Kebenaran $ Rekonsiliasi > •Komnas HAM Soal Kerusuhan Maluku > •Keppres RI No. 10 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bidang Pertanahan > •UU RI No.25 Thn.1999 Tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah > •UU RI No.22 Thn.1999 Tentang Pemerintahan Daerah > •PP RI No.25 Thn.2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom > •PP RI No. 151 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •PP RI No. 109 Tahun 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah > •Kepres RI No. 43Thn.2003 Tentang Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Jurnalis Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam > •Kepres RI No. 34 Thn.2003 Tentang Kebijakan Nasional Di bidang Pertanahan > •UU RI No. 5 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong > •UU RI No. 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1999 Tentang Pemilu > •Kepres RI No.44 Thn. 2002 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia > •Kepres RI No.38 Thn. 2002 Tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional Untuk Konflik Maluku > •UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah > •UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah > •Kepres nomor 61Tahun 2001 Tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran >
