Nasional

Nurcholish Madjid: Presiden Megawati Tidak Komunikatif
24 Juli 2002

TEMPO Interaktif, Jakarta:Cendikiawan Muslim Nurcholish Madjid menilai Presiden Megawati tidak komunikatif sehingga mengakibatkan banyak kebijakannya yang tidak jalan. “Seandainya Mbak Mega komunikatif, kebijakan yang ada bisa berhasil,” katanya saat ditanya mengenai satu tahun pemerintahan Megawati.
Menurut Nurcholis, dengan komunikasi seharusnya bisa dibangkitkan partisipasi atau rasa ikut serta dari masyarakat. “Itu yang dia tidak bisa,” kata Nurcholis yang ditemui usai bertemu tokoh-tokoh agama di kantor PBNU Jl. Kramat Raya, Rabu (24/7) sore.

Namun harus diakui, lanjut Nurcholish, Megawati masih berhasil mempertahankan kebebasan sipil yang salah satunya adalah kebebasan pers. Sisi inilah yang dinilainya mempunyai dampak luar biasa pada reformasi.

Dijelaskan Nurcholish, tidak jalannya kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan potret dari lemahnya wawasan dan sensitifitas Mega. “Orang dulu mendukung Mega karena ia menjadi simbol ketertindasan. Dan yang paling penting adalah peristiwa 27 juli, tapi justru hal itu dibalik sama sekali,” kata Rektor Universitas Paramadina ini.

Nurcholish menambahkan, sebenarnya Megawati tidak mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menyelesaikan kasus 27 Juli. “Sekalipun dia punya kemauan, tapi dia tidak mampu karena tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai yang sebetulnya melatarbelakangi ia terpilih,” katanya.

Dia menilai Megawati terpilih bukan karena dia anak Bung Karno. Kalau pun ada peran itu, sifatnya hanya sedikit. Untuk ke depan, ia cenderung agar kepemimpinan Megawati tetap dipertahankan. Alasannya, wibawa kepresidenan lebih penting dari masalah orang. jika Presiden masih diturunkan lagi, kata Nurcholish, yang jadi korban adalah lembaganya.

Mengenai masalah Aceh, Nurcholish menilai tidak bisa diberlakukan status darurat sipil maupun militer. Dia juga menyanggah pernyataan Pangkostrad Jenderal Ryamizard Ryacudu yang mengatakan tidak ada rakyat Aceh yang menolak darurat militer. ”Sebaliknya, orang Aceh justru tidak mau (darurat militer atau sipil),” katanya. Dia berpendapat, masalah Aceh ini harus diselesaikan dengan pendekatan secara menyeluruh. (Wahyu Mulyono-Tempo News Room)