SIAPA bisa membantah, industri keuangan sedang menanjak? Indeks di bursa saham, kendati tak selaju pada akhir 2004, masih bertengger di atas angka 1.000. Pasar obligasi juga tak kalah bergairah. Belum dua bulan berlalu, sudah tiga perusahaan menyatakan berminat mencari uang melalui instrumen utang jangka panjang.

Namun tak semua hari di bursa berakhir dengan senyum. Berita tentang perusahaan yang tersandung likuiditas, misalnya, turut menghiasi hari-hari pembuka tahun ini. Dan mimpi buruk terakhir para pelaku bursa adalah Great River International. Produsen garmen itu tak sanggup melunasi kupon bunga obligasi I tahun 2003 senilai Rp 11 miliar.

Repotnya, pada saat yang sama, Great River harus pula menyetor dana cadangan untuk pembayaran obligasi yang diterbitkan oleh Inti Fasindo Utama, senilai Rp 17 miliar. Nilai obligasi Inti Fasindo yang terbit pada 2002 itu sebesar Rp 100 miliar. Inti Fasindo merupakan anak perusahaan Great River yang mendistribusikan produk inangnya.

Hingga kini, baik kupon bunga obligasi Great River maupun dana cadangan Inti Fasindo masih tertunggak. Bursa Efek Jakarta pun menghentikan perdagangan saham Great River sejak 11 Januari lalu. Obligasi Great River dan Inti Fasindo, yang menjadi biang kerok, tak luput dari sanksi penurunan peringkat.

Sejauh ini tak ada penjelasan terang-benderang dari manajemen Great River tentang kesulitan keuangan mereka. "Tunggu saja penjelasan kami dalam ekspose publik," kata Priscilla Gandhi, pejabat humas Great River. Badan Pengawas Pasar Modal menagih Great River untuk menggelar ekspose publik selambatnya 18 Februari.

Kegagalan Great River melunasi utang menimbulkan tanda tanya. Selama tiga dasawarsa malang-melintang sebagai produsen garmen, perusahaan yang dikendalikan keluarga Sunjoto Tanudjaja ini jauh dari kesan debitor nakal. Pada 2002, kendati tak luput dari aniaya nilai dolar yang gila-gilaan, Great River mampu membeli kembali utang hingga US$ 26 juta.

Namun, menjelang tutup tahun 2004, Great River terlihat limbung. Perusahaan itu sempat terlambat melunasi pembayaran kupon obligasi keempat, Oktober lalu. Ketika itu, otoritas bursa tak keburu menyemprit karena Great River hanya menunggak dua hari. "Yang terjadi saat itu hanyalah keterlambatan transfer," ujar satu sumber Tempo.

Keterlambatan pembayaran kali ini, yang nyaris sebulan, tentu lebih dari sekadar keribetan transfer uang. Penjelasan dari otoritas bursa dan pihak emiten yang minim menyisakan ruang untuk spekulasi miring tentang Great River. Perusahaan-perusahaan garmen terkenal yang selama ini memberikan lisensi ke Great River dikabarkan berniat menarik lisensi mereka.

Jika sas-sus itu benar, napas Great River tentu kian teruk. Jangan lupa, selama ini Great River tak pernah memproduksi garmen dengan merek sendiri. Merek lokal yang mereka punya pun hanya bisa dihitung dengan jari, seperti merek Tirta?kerja sama Great River dengan desainer kondang Iwan Tirta.

Belakangan, cerita itu terbukti sekadar kabar burung. Satu sumber Tempo yang dekat dengan Great River memastikan, tak satu pun pemegang lisensi mereka berniat "cerai". Bantahan sumber itu dikuatkan sekretaris eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ernovian G. Ismy.

Sumber yang terhitung dekat dengan Sunjoto itu juga menampik berita bersembunyinya Sunjoto di luar negeri. Sejak gagal melunasi bunga obligasi, Sunjoto memang tak tampak batang hidungnya. "Yang benar, Sunjoto justru sedang rapat maraton dengan para pemegang merek," ujar sumber Tempo.

Ia memastikan Sunjoto hadir dalam rapat umum pemegang obligasi yang akan digelar pekan ini. Sudah dua pekan ini Sunjoto melanglang buana bersama beberapa anggota direksi Great River, menyatroni kota-kota di Amerika, Eropa, dan Jepang, untuk menjelaskan persoalan keuangan mereka ke para pemegang merek.

Apakah cekaknya Great River ini pertanda awal kematian industri garmen lokal? Pertanyaan tak enak ini muncul karena Great River merupakan produsen garmen terbesar di Indonesia. Tahun lalu, dari pabriknya yang tersebar di Cikarang, Bogor, dan Purwakarta, Great River memproduksi tak kurang dari 14 juta potong garmen.

Kekhawatiran juga muncul dari kenyataan bahwa Amerika, sebagai pasar utama ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia (47 persen), mencabut sistem kuota. Tanpa aturan kuota, garmen ataupun tekstil asal Indonesia disebut akan keok karena tak mampu bersaing. Apalagi tarif yang dikenakan Amerika atas TPT buatan Indonesia terhitung tinggi, sekitar 17 persen, dibanding negara pesaing seperti Thailand (15 persen). Cina malah dikenai tarif jauh lebih rendah (12 persen).

Ernovian membantah sinyalemen itu. "Masalah Great River itu bersifat internal," katanya. Ernovian yakin, produk garmen Indonesia, terutama kelas menengah ke atas, masih bisa bersaing. "Produk Cina menang di kelas menengah ke bawah," katanya. "Apalagi semua produk mereka (Great River) merupakan merek asing." Bisa dipastikan, sebagian dari barang yang diproduksi akan terserap oleh pemegang merek.

Tanpa sistem kuota sekalipun, Ernovian yakin pabrikan garmen di Indonesia masih dilirik para pemegang merek. "Kita punya keunggulan karena didukung industri tekstil dari hulu hingga hilir," ujar Ernovian. Kapasitas produksi industri TPT dalam negeri pun baru 70 persen. Tingkat utilitas itu masih bisa digenjot hingga 95 persen.

Keberadaan industri yang komplet itu penting, karena sejak tahun lalu kebanyakan pemegang merek busana internasional cenderung ogah repot saat melempar order. Mereka tak lagi membeli bahan tekstil di negara yang terpisah dengan pabrik garmen. Artinya, peluang bagi produsen TPT di Indonesia untuk dilirik masih besar.

Posisi produsen garmen kelas atas di Indonesia kian aman karena tahun lalu Cina, yang merupakan pesaing utama, mengenakan pajak ekspor untuk produk tekstil. Kebijakan mengerem laju industri itu diambil Cina untuk menghemat penggunaan energi.

Tetapi, jangan diartikan pemegang merek akan cinta mati selamanya dengan pabrik garmen di Indonesia. Sudah sering digaungkan, para pebisnis asing tak nyaman dengan peraturan tenaga kerja yang kelewat ketat. Mereka juga mengeluhkan mahalnya biaya pelabuhan di Indonesia, yang semuanya diukur dalam dolar Amerika. Untuk mendapat kopi resi terminal handling charge, misalnya, eksportir harus membayar US$ 40 hingga US$ 50.

Industri TPT juga menghadapi masalah mesin produksi yang telah berumur. Peremajaan mesin di industri TPT selama ini terhambat oleh sendatnya kucuran kredit bank. Tahun lalu, Bank Indonesia malah menempatkan industri TPT di antara industri yang harus diwaspadai. Secara historis, catatan kredit industri TPT memang kurang elok. Persentase nilai kredit seret industri TPT berada di atas 10 persen dari keseluruhan nilai kredit yang diterima.

Rapor merah itu membuat para bankir enggan berkunjung ke pabrik tekstil ataupun garmen. Bank-bank lokal hanya berani memberikan kredit Rp 5 miliar hingga Rp 8 miliar, jauh di bawah angka yang diidamkan para juragan pabrik tekstil. Dalam hitungan API, industri TPT butuh tak kurang dari US$ 5,9 miliar (Rp 45,9 triliun) untuk belanja mesin baru. "Kalau cuma Rp 5 miliar, hanya cukup untuk buka toko tekstil," ujar Ernovian pahit.

Masalah pembiayaan juga yang menyandung Great River. Produsen garmen itu terbelit kesulitan mencari modal kerja. E.C.W. Neloe, Direktur Utama Bank Mandiri, yang merupakan wali amanat obligasi sekaligus kreditor Great River, memperkirakan kebutuhan dana segar perusahaan itu selama kuartal pertama tahun ini sedikitnya Rp 31,5 miliar. Perinciannya: Rp 28 miliar untuk pembayaran bunga dan dana cadangan plus Rp 3,5 miliar untuk pembayaran gaji. Angka itu belum termasuk pembelian bahan baku.

Mandiri, yang memiliki tagihan Rp 250 miliar dalam bentuk utang dan obligasi, tak khawatir akan kondisi Great River. "Perusahaan mengalami kesulitan likuiditas itu soal biasa," ujar Neloe. Dengan nilai total utang Rp 600 miliar, Great River menanggung biaya bunga Rp 72 miliar, jika suku bunga 12 persen per tahun. Jumlah itu sekitar separuh dari penerimaan Great River sebelum bunga, yang mencapai Rp 130 miliar. "Itu berarti mereka masih memiliki keuntungan," ujar Neloe.

Karena itu Neloe mengaku tak berminat memberikan potongan utang ke Great River. Ia juga tak menyebut-nyebut kredit baru. "Manajemennya yang harus diperbaiki, atau (bila perlu) diganti. Khususnya bidang pemasaran," kata Neloe kepada Tito Sianipar dari Tempo. Kritik itu dilontarkan Neloe karena Great River masih memiliki piutang yang nilainya mencapai Rp 700 miliar, lebih tinggi daripada nilai penjualan Great River sepanjang 2003, yaitu Rp 509 miliar.

Thomas Hadiwinata, Tempo News Room