MEREKA yang percaya siklus ekonomi pasti sepakat bahwa ekonomi Indonesia baru saja meninggalkan daerah "palung"?titik terendah, akibat resesi 1997?dan sekarang mulai mendaki di daerah "ekspansi". Jalan menuju "puncak" masih jauh dan terjal, tapi daerah "resesi" sudah dilewati. Potret optimistis itu ditunjukkan dengan indikator ekonomi makro jangka pendek dan jangka menengah yang serba membaik, bahkan sejak tiga tahun terakhir.

Dalam kondisi begitu, Presiden SBY mencanangkan target pertumbuhan 6,5 persen setahun, yang akan dicapai dengan memacu sektor riil, terutama bisnis oleh pelaku kecil dan menengah. Hak rakyat atas pangan-sandang-papan-pendidikan-kesehatan akan diperbaiki, dengan target akhir mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Pendapatan per kapita ditargetkan US$ 1.500 (dari US$ 900 sekarang) dalam lima tahun ke depan.

Terdengar sangat menjanjikan, tapi perjuangan untuk mencapainya juga tak ringan. Lokomotif dari semua program SBY itu jelas adalah pertumbuhan atau pengembangan kekuatan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan tahun ini yang 4,8 persen lebih banyak disebabkan oleh melonjaknya konsumsi masyarakat?lihat saja membludaknya motor dan mobil baru di kota-kota besar. Sisi buruknya, pertumbuhan akibat konsumsi bisa mendorong naiknya harga (inflasi) dan kurang banyak menyerap tenaga kerja.

Untuk bertumbuh lebih tinggi, perlu modal lebih besar, terutama untuk memproduksi barang ekspor. Anggaran pemerintah cekak. Dalam rancangan APBN 2005, cicilan utang luar negeri dan dalam negeri sudah mencapai Rp 64 triliun, sementara anggaran pembangunan hanya Rp 74 triliun. Jelas tak cukup untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi.

Alternatif pembiayaan tersedia, dengan sejumlah syarat. Jika iklim politik dan keamanan bisa dijamin kondusif, dana pengusaha Indonesia yang diparkir di luar negeri mungkin saja "mudik"?apalagi suku bunga di luar negeri sangat kecil. Alternatif yang lain, obligasi pemerintah. Walaupun pada tahun 2005 pemerintah bakal menjual obligasi lebih dari Rp 30 triliun, obligasi jatuh tempo yang harus dibayar bunganya sudah menyedot Rp 20 triliun. Selain itu, perbankan masih belum menyalurkan Rp 120 triliun kredit yang sudah disetujui, dengan alasan "menunggu stabilnya politik dan keamanan". Alhasil, potensi modal tadi belum akan jadi nyata.

Modal asing (foreign direct investment) mau tak mau jadi pilihan. Masalahnya, modal asing hanya mau datang kalau insentif menarik dan hukum Indonesia jelas serta dijalankan oleh tangan-tangan yang tidak korup. Sementara itu, kita tahu, penegakan hukum Indonesia adalah satu titik lemah. Kasus kalahnya Manulife di pengadilan, walaupun akhirnya dikoreksi Mahkamah Agung, sungguh kampanye buruk bagi investor luar negeri.

Di luar modal, serta tenaga kerja, sebuah studi di Amerika menunjukkan: untuk memacu pertumbuhan, yang sangat berpengaruh adalah pendidikan, inovasi, dan teknologi. Peningkatan tiga hal ini di dalam negeri juga menuntut dana yang besar?yang sayangnya merupakan hal paling minim yang dimiliki oleh pemerintahan SBY.

Untuk mencari tambahan dana dari pajak rasanya berat, mengingat dunia usaha lokal baru bangun dari krisis. Penjualan aset negara tahun depan masih akan dilakukan, tapi yang tersisa hanya "remah-remah", "daging"-nya sudah laku tahun sebelumnya.

Maka, dengan minimnya modal untuk bertumbuh, menutup keran bocor akibat korupsi adalah tindakan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Jika itu dilakukan, tidak mustahil Indonesia segera menuju "puncak" siklus ekonomi. Namun, bila gagal dan modal kembali digerus para koruptor, Indonesia dalam sekejap bisa jatuh kembali ke wilayah "resesi". Dan sejarah membuktikan, resesi kedua pasti akan lebih parah dan menyiksa.