TELEPON seluler Sugiharso berdering melengking, Rabu siang pekan lalu. Dari ujung sana, suara lelaki menyapa ramah. Dialah "Aribowo", anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Setelah mengabarkan bahwa verifikasi persyaratan administratif para calon sudah kelar, pembicaraan lalu digiring ke soal "gizi".

"Semua calon DPD sudah memberikan sumbangan, tinggal Bapak," kata penelepon, serius, seperti diceritakan Sugiharso kepada TEMPO Kamis pekan kemarin. Agar sang penyelenggara pemilu tak kecewa, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu menanggapinya.

Sebesar Rp 20 juta, sumbangan itu dimaksudkan untuk "menambal kekurangan dana KPU". Balasannya, si penelepon berjanji memperlancar segala urusan pendaftaran. Tapi Sugiharso diwanti-wanti agar tak membeberkan "operasi siang bolong" itu kepada siapa pun. Namun, ia curiga melihat nomor ponsel penelepon yang berbeda dengan catatan nomor HP Aribowo yang ada padanya.

Tapi, saat Sugiharso meminta nomor rekening bank penelepon agar dapat mengirim "gizi"-nya, pembicaraan mendadak terputus. Tak lama kemudian, nomor 0815-976-6977 kembali masuk. Penelepon ngotot mengirim kurir untuk mengambil cek atau uang kontan. Tawaran Sugiharso agar doku diambil di kantor KPU, Jalan Tanggulangin 12, Surabaya, juga ditampik. Kontak telepon berakhir tanpa kesepakatan.

Direktur Center for Banking Crisis Jawa Timur itu buru-buru menelepon Aribowo dengan nomor "lama". Mendengar cerita itu, dosen Universitas Airlangga ini justru dengan santainya mengaku sudah empat kali namanya dicatut. "Sejak awal saya sudah curiga," Sugiharso mengaku.

Sugiharso lalu balik menyerang dengan menteror "Aribowo". Caranya? Ia menyuruh pendukungnya di beberapa daerah mengirim ancaman lewat pesan ringkas (SMS). Maklum, jaringan pembina Forum Komunikasi Petani ini cukup luas.

Pemanfaatan verifikasi juga melanda Jakarta, meski dengan cara berbeda. Tim sukses calon anggota DPD Sarwono Kusumaatmadja mengaku lagi didekati "staf" KPU yang siap mengatur strategi pengakalan verifikasi. Orang itu pernah menawarkan 1.000 lembar fotokopian KTP buat melengkapi dukungan, seharga Rp 15 ribu selembar. Tapi Sarwono menolaknya.

Pihak KPU pun menyiapkan jerat di kantornya di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin pekan lalu. "Kami mau menjebak dia, eh, dia enggak datang," ujar Leonardo J. Renyut, anggota tim sukses bekas Menteri Lingkungan Hidup itu kepada TEMPO. Ia menolak menyebut nama orang itu, khawatir jagonya bakal diganjal dalam proses selanjutnya.

Beratnya syarat pencalonan dan kerepotan KPU memverifikasi memang bisa menciptakan pengguna kesempatan di tengah kesempitan. Apalagi daya finansial tiap KPU daerah berbeda. KPU DKI Jakarta bisa santai karena punya Rp 35,4 miliar untuk membiayai kegiatan dari Mei sampai Desember 2003. Bagaimana daerah lain? "Karena kekurangan dana, verifikasi secara manual, tanpa komputerisasi. Bahkan sampai kini belum diketahui adanya duplikasi dukungan," ujar anggota KPU Jawa Timur, Muhammad Nabil, kepada TEMPO.

Ketua KPU DKI Jakarta, Mohamad Taufik, menjamin patgulipat tak akan terjadi di wilayahnya. Sejak awal, para calon diminta menolak permintaan uang dari siapa pun dengan dalih verifikasi. Memang KPU menerima banyak laporan tentang hal itu dan sudah meneruskannya ke polisi. "Kalau ada, dijebak aja," pintanya.

Orang dekat Gubernur Sutiyoso itu juga memastikan tak ada celah permainan antara stafnya dan calon, karena verifikasi persyaratan jumlah dukungan yang terkomputerisasi memudahkan pengungkapan pendukung ganda atau KTP palsu. (Jumlah dukungan kurang dari 3.000 orang membuat calon terdepak.) Sebanyak 1.500 tenaga yang akan memastikan keberadaan pendukung sudah disiapkan dari Universitas Indonesia, Universitas Jayabaya, dan Universitas Nasional.

Anggota KPU Pusat, Anas Urbaningrum, memuji sistem verifikasi KPU DKI yang dinilainya susah ditembus. Apalagi, semua hasil verifikasi diberita-acarakan. Verifikasi juga berlapis, dari komputerisasi sampai pengecekan langsung pada pendukung. Tapi, betapa pun canggihnya sistem, katanya, tetap ada saja lubang kelemahan untuk dimanfaatkan. "Memang semua kembali ke manusianya (petugas KPU). Maka, publik harus ikut mengawasi," ujarnya. Eh, ada "gizi" tidak?

Jobpie Sugiharto dan Adi Mawardi (Surabaya)