ANCAMAN pemadaman listrik bergilir di Jawa-Bali agaknya bukan lagi sekadar gertak sambal. Ribuan konsumen listrik di kawasan Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) sudah merasakan giliran pemadaman dalam beberapa bulan ini. Bisa dibilang, listrik tak pernah tidak padam, terutama di wilayah pinggiran Jabotabek. Padahal kondisi seperti ini tak pernah mereka alami dalam beberapa tahun terakhir. Keandalan sistem kelistrikan Jawa-Bali tampaknya sudah mulai meragukan.

Tak bisa dimungkiri bahwa penyebab kondisi tadi tidak lain dari timpangnya pasokan listrik di Jawa-Bali. Dalam beberapa tahun ini, permintaan listrik meningkat lumayan pesat. Berdasarkan data di PLN, setiap tahun pertumbuhan listrik rata-rata sudah di atas 8 persen. Sebaliknya, sejak krisis mulai menghantam Indonesia pada pertengahan 1997, PLN tak pernah membangun pembangkit baru. Kalaupun ada tambahan pasokan listrik, itu datang dari pembangkit milik swasta, Paiton I dan Paiton II. Tidak aneh jika tingkat cadangan listrik di Jawa-Bali terus menurun dalam beberapa bulan terakhir.

Pada tahun ini, cadangan listrik diperkirakan tinggal sekitar 18 persen. Dengan kapasitas listrik di Jawa-Bali sekitar 18.600 megawatt, beban puncak diperkirakan sudah di atas 15.000 MW. Itu cuma perhitungan di atas kertas. Pada kenyataannya, sistem kelistrikan Jawa-Bali sudah sangat mengkhawatirkan. Daya mampu pembangkit PLN di Jawa-Bali ternyata hanya berkisar 13.000 MW, sementara beban puncak rata-rata kini sudah di atas 13.500 MW. Hal ini terjadi karena ada pembangkit yang rusak atau memasuki tahap pemeliharaan. Di luar itu, masih ada penurunan kapasitas akibat debit air berkurang, seperti yang banyak terjadi di pembangkit listrik tenaga air.

Praktis, PLN tak lagi memiliki cadangan listrik yang cukup, bahkan sudah defisit. Inilah yang kemudian menimbulkan giliran pemadaman. Pada kondisi normal, cadangan yang aman biasanya berada pada tingkat 30 persen. Karena itu, PLN kemudian menetapkan rencana potong kompas (crash program) dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Muara Tawar yang berkapasitas 600 MW. Ini hanyalah langkah darurat mengingat kebutuhan tambahan listrik sesungguhnya jauh lebih besar dari yang bisa dipasok Muara Tawar.

Repotnya, PLN kini harus menghadapi persoalan pendanaan. Pembangunan pembangkit yang terletak di pantai utara Bekasi, Jawa Barat, ini diperkirakan menelan biaya Rp 2,2 triliun. Rencananya, PLN akan menerbitkan obligasi senilai Rp 900 miliar pada semester pertama tahun ini untuk menutup sebagian biaya proyek tersebut. Sebagian lagi akan ditutup dengan pinjaman ke bank dan sebagian lainnya dari kantong sendiri. Tapi rencana penerbitan obligasi tersebut kandas. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda pemerintah bakal mengizinkan PLN mengeluarkan obligasi itu. Padahal PLN sudah mempublikasikan prospektus awal mengenai obligasi tersebut.

Ada sejumlah persoalan internal di PLN yang menyebabkan rencana tersebut sementara ini mesti ditahan dulu. Salah satunya menyangkut belum beresnya pembuatan laporan keuangan untuk tahun 2002. Sampai akhir Juli ini, PLN belum juga menerbitkan laporan keuangan, padahal seharusnya laporan tersebut sudah dipublikasikan paling lambat akhir April. "Penundaan ini tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan," kata Direktur Keuangan PLN Parno Isworo.

Tapi Parno melupakan satu hal. Tanpa tahu kondisi keuangan PLN, para investor jelas akan ragu-ragu membeli obligasi PLN. Jika pembelinya sepi, penerbitan obligasi juga tak akan banyak menolong. Dan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit, PLN pada tahun 2002 sudah merugi Rp 5,6 triliun. Kondisi seperti itu jelas tidak menguntungkan. Apalagi jika melihat perusahaan-perusahaan lain yang menerbitkan obligasi yang rata-rata memiliki kinerja jauh lebih baik dari PLN. Sebut saja nama seperti Indofood Sukses Makmur, Indosiar, atau Pegadaian. Jadi, posisi PLN memang sulit.

Yang pasti, pembangunan PLTG Muara Tawar sudah molor dari jadwal. Seharusnya pemenang tender Muara Tawar, yakni Konsorsium Siemens, yang terdiri atas PT Siemens Indonesia, PT Balfour Betty Sakti Indonesia, Siemens AG, dan Samsung Corp., sudah bisa membangun proyek ini mulai Juni lalu. Tapi, sampai kini, pembangunannya belum juga dimulai. Kalau lancar, mestinya proyek ini bisa selesai dalam 12-16 bulan. Itu berarti, jika tidak ada aral melintang lagi, paling cepat Muara Tawar bisa selesai pada Agustus 2004 atau paling lambat Desember 2004.

Dan semuanya lagi-lagi bergantung pada kemampuan PLN mendapatkan dana pengganti obligasi. PLN sendiri memang berusaha mendapatkan sumber pendanaan yang lain agar proyek ini tak mundur, meskipun itu jelas tidak gampang. "Kami masih terus mencari sumber pendanaan agar pembangunan berjalan sesuai dengan jadwal," kata Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN, Ali Herman Ibrahim. Bahkan, jika tidak ada bank yang bersedia memberikan pinjaman, PLN akan mendanainya dengan duit dari kas sendiri.

Namun Parno tetap yakin bahwa PLN masih mungkin menerbitkan obligasi. "Jumlahnya mungkin lebih kecil dari Rp 900 miliar," katanya. Kekurangannya akan ditutup dengan dana dari kas sendiri. Menurut Parno, sejak pemerintah menyetujui kenaikan tarif per tiga bulanan hingga tahun 2005 nanti, keuangan PLN relatif membaik. Bahkan, katanya, kini PLN sudah bisa melakukan investasi. Tapi apakah dananya benar-benar cukup?

Susahnya, pembangunan Muara Tawar memang sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Paling lambat pembangunan Muara Tawar harus dimulai Agustus ini. Jika molor lagi, Indonesia akan menghadapi krisis listrik yang hebat. Pada tahun 2005, cadangan listrik PLN diperkirakan tak lebih dari 2 persen dan PLN harus menambah pasokan listrik setidaknya hampir 5.000 MW. Jika untuk membangun yang 600 MW saja sudah susah, apalagi membangun sejumlah pembangkit dengan kapasitas 10 kali lipatnya.

Ali Nur Yasin