Refleksi tentang Perubahan Rezim |
Steve H. Hanke
Penulis adalah profesor ekonomi terapan di Johns Hopkins University, Baltimore, AS. Ia pernah bertugas sebagai ekonom senior di Dewan Penasihat Ekonomi pada masa Presiden Ronald Reagan.
Kebanyakan orang mengira penggulingan Saddam Hussein adalah buah dari dianutnya kebijakan baru oleh pemerintah Amerika Serikat. Kebijakan yang dimaksud ini mungkin memang baru, tapi gagasan mengenai perubahan rezim dan penggunaannya sama sekali tidak.
Sudah sangat diketahui bahwa Paul Wolfowitz, Deputi Menteri Pertahanan Amerika, dan sekelompok kecil kaum neo-konservatif yang sepandangan mengembangkan gagasan perubahan rezim beberapa waktu lalu dan terus mempromosikannya sejak itu. Saddam Hussein bukan yang pertama yang jatuh di dalam bidikan kebijakan itu. Ketika pemerintah Amerika menyimpulkan bahwa Presiden Filipina Ferdinand Marcos tak sah lagi, ia harus turun. Akibatnya, Amerika aktif membantu pencopotannya dari kekuasaan pada 1986. Tokoh sentral yang merekayasa penggulingan Marcos adalah Paul Wolfowitz, Asisten Menteri Luar Negeri pada waktu itu. Dan pada masa jabatan Wolfowitz sebagai Duta Besar Amerika untuk Indonesia pada 1986-1989, ia sekali lagi menanamkan gagasan perubahan rezim. Kali ini Presiden Soeharto yang berada di bidikan. Ia dianggap korup, tak demokratis, dan harus ditumbangkan. Amerika, dengan bantuan Dana Moneter Internasional (IMF), akhirnya mencapai tujuannya pada 1998, ketika Soeharto digulingkan.
Seperti diketahui, saya mengetahui sesuatu tentang penggulingan Soeharto itu. Pada akhir Januari 1998, saya memberikan serangkaian kuliah di Bogazici University. Suatu malam, ketika saya dan Nyonya Hanke sedang bersantai di Ciragan Palace Hotel, Istanbul, saya menerima pesan mendesak. Pesan itu adalah undangan dari Presiden Soeharto untuk mengunjunginya di Jakarta.
Krisis Asia pada 1997 berat menghantam Indonesia. IMF meresponsnya dengan memberikan resep pengobatan standarnya, dan Indonesia mengambangkan rupiah pada 2 Juli 1997. Hasilnya adalah bencana. Nilai rupiah ambruk, inflasi melambung, dan kekacauan ekonomi terjadi. Soeharto tahu saya telah menyarankan kepada Bulgaria dan Bosnia untuk memberlakukan currency board pada 1997. Dan seperti malam menyusul siang, kekacauan mata uang terhentikan di Bulgaria dan Bosnia segera setelah mereka mengadopsi kurs tetap yang dibarengi dukungan penuh mata uang domestik mereka dengan cadangan valuta asing.
Presiden Soeharto menyadari bahwa obat IMF akan membunuh pasien dan sebuah currency board bisa mencegah keambrukan total. Menyusul pertemuan pertama kami di Jakarta, Soeharto menunjuk saya sebagai penasihat khusus. Tak berapa lama sesudah itu, saya mengusulkan sebuah currency board untuk Indonesia, dan Soeharto menyetujui gagasan ini. Hal ini mengangkat rupiah. Nilai mata uang ini naik 28 persen dibandingkan dengan dolar Amerika pada hari ketika berita disiarkan. Pemerintah Amerika dan IMF tak senang.
Meski proposal currency board menghimpun dukungan dari banyak pemenang Nobel dan ekonom terkemuka lainnya—termasuk Gary Becker, Rudiger Dornsbusch, Milton Friedman, Merton Miller, Robert Mundell, dan Sir Alan Waters—tetap saja ia menjadi sasaran serangan yang menghancurkan dan keji. Soeharto diberi tahu dengan tegas—oleh Presiden Amerika Bill Clinton dan Michel Camdessus, Direktur Pengelola IMF—bahwa ia harus membuang gagasan tentang currency board atau melupakan bantuan luar negeri US$ 43 miliar.
Mengapa currency board untuk Indonesia menimbulkan reaksi yang keras seperti itu? Pemenang Nobel Merton Miller segera memahami permainan besarnya. Ia mengatakan kepada koran Christian Science Monitor bahwa Amerika ingin menyingkirkan Soeharto dan bahwa currency board bisa mengacaukan rencana itu. Profesor Miller mengatakan, Departemen Keuangan Amerika tahu bahwa currency board bisa menstabilkan rupiah dan ekonomi Indonesia, dan sebagai akibatnya Soeharto akan bertahan di kekuasaan. Karena itu, pemerintah Amerika menggunakan segala cara yang ada—termasuk IMF—untuk menentang gagasan itu. Mantan Perdana Menteri Australia, Paul Keating, berkesimpulan serupa: "Departemen Keuangan Amerika sengaja menggunakan ambruknya ekonomi sebagai cara untuk menyingkirkan Presiden Soeharto." Mantan Menteri Luar Negeri Amerika, Lawrence Eagleberger, juga meyakini diagnosis yang sama: "Kami (pemerintah Amerika) cukup cerdik dengan mendukung IMF untuk menjatuhkan (Soeharto). Soal apakah itu cara yang bijak, masalah lain. Saya tak mengatakan Soeharto mesti bertahan, tapi saya boleh dibilang mengharapkan ia turun dengan syarat ketimbang karena IMF memaksanya." Bahkan Michel Camdessus tak bisa menemukan kesalahan di dalam pendapat ini. Pada saat pensiunnya, ia dengan bangga menyatakan: "Kami menciptakan kondisi yang mengharuskan Presiden Soeharto melepaskan jabatannya."
Gagasan perubahan rezim di kalangan neo-konservatif dan penggunaannya sama sekali bukan hal baru. Yang membedakan penerapannya di Irak adalah penggunaan kekuatan militer besar-besaran.
|