MENJELANG tengah hari, pesawat Garuda GA 820 itu sudah terparkir manis di Bandar Udara Sukarno-Hatta, Cengkareng, Rabu pekan lalu. Meski penerbangan kali ini tergolong biasa?mengangkut jemaah haji peserta ONH Plus yang diselenggarakan sebuah biro perjalanan?persiapan memang harus matang. Maklum, di antara 400 kursi yang tersedia, terselip penumpang istimewa. Mereka adalah keluarga besar Wakil Presiden Hamzah Haz.

Setelah rencana keberangkatan tahun lalu batal, akhirnya orang nomor dua negeri ini tersebut berangkat ke Tanah Suci. Tak tanggung-tanggung, 107 orang diajaknya serta. Di dalamnya termasuk 23 orang "perangkat" Istana Wakil Presiden?mulai pengawal, ajudan, dokter, protokol, sampai pramusaji. Sisanya merupakan sanak-famili, para rekan, dan handai-taulan. Tahun depan, dipastikan Hamzah akan susah berangkat. Ia akan lebih banyak disibukkan dengan kampanye pemilu?ia siap ikut bertarung pada pemilihan presiden mendatang.

Sesampainya di bandara, sejumlah pejabat ikut melepas. Raut muka Hamzah tampak cerah. Kain sorban putih menyelempang di kedua pundaknya. Rambut kelimisnya tersembul di bawah songkok hitam.

Sebelum "ciao", Hamzah menyampaikan sebuah berita penting. Bukan doa keselamatan, tapi dia menjelaskan soal berita miring ihwal keberangkatannya itu. Ia bilang, kepergiannya bersama rombongan yang sebagian besar keluarganya itu memakai duit sendiri. "Ini benar-benar biaya pribadi. Tak ada sesen pun yang keluar dari kantor saya. Silakan audit," katanya.

Hamzah merasa perlu menjelaskan soal sensitif ini. Sebab, kepergiannya beribadah haji kali ini bukan diiringi doa biar mabrur melainkan justru kritik dan makian. Meski menggunakan duit sendiri, Hamzah dianggap kurang peka dengan keadaan masyarakat yang lagi compang-camping. Musibah terjadi di sejumlah kawasan. Belum lagi soal ruwetnya beban rakyat akibat pelbagai kenaikan biaya hidup. "Dia tidak memiliki sense of crisis. Coba, berapa banyak biaya yang dihabiskan Wakil Presiden untuk berhaji kalau seluruh istri, anak, bahkan istri mudanya diajak berangkat haji," ujar Mashadi, anggota DPR dari Fraksi Reformasi.

Rombongan keluarga besar Hamzah memang kelewat besar. Jumlah anggota rombongan memang menggelembung dari rencana kepergiannya tahun lalu?yang batal ia lakukan karena situasi politik domestik. Menurut Sekretaris Wakil Presiden Prijono Tjiptoherijanto, itu terjadi karena tahun ini jumlah anggota rombongan bertambah. Cucu-cucunya juga diikutkan. "Itu yang akhirnya membuat banyak. Kalau yang dulu, rencananya hanya anak-anak," kata Prijono.

Bila dibandingkan dengan keberangkatan rombongan presiden atau wakil presiden sebelumnya, jumlah rombongan Hamzah yang berangkat memang bukan mencengangkan. Saat Presiden Abdurrahman Wahid pergi haji dua tahun silam, kiai ini berangkat dengan membawa 115 orang, seusai berkeliling ke sejumlah negara. Di luar itu, ada 35 kiai khos dan pejabat yang ditanggung Gus Dur pribadi. Grup Wakil Presiden Megawati, yang berangkat haji pada 2000, diikuti 113 orang. Yang justru minim adalah penguasa Orde Baru, Soeharto, yang naik haji 12 tahun lalu dengan membawa 28 orang.

Bukan berarti duit yang harus dikeluarkan juga minim. Menurut Sekretaris Wakil Presiden, Prijono Tjiptoherijanto, dengan menggunakan biaya perjalanan ONH Plus?dengan tarif US$ 6.300?untuk mengongkosi 23 anggota stafnya saja, negara terpaksa harus merogoh uang sekitar Rp 1,3 miliar. Ini belum termasuk ongkos untuk tim pendahulu, dan tetek-bengek kesibukan kedutaan di sana. Sedangkan angka yang harus dibiayainya sendiri?84 sanak famili?sebesar Rp 5,4 miliar. "Pak Hamzah memang sengaja menentukan paket perjalanan yang sama agar antara staf dan anggota keluarga tidak berpencar," katanya.

Maklum, Hamzah lagi banyak uang, begitu kata orang. Lantas, dari mana uang sebanyak itu? Prijono yakin keluarga bosnya itu sanggup membiayai perjalanan itu. Alasannya simpel saja: banyak anak "Si Peci Miring"?julukan yang kerap diberikan kepadanya?ini yang terjun menjadi pengusaha. Duit segitu mah enteng. Inilah yang justru menuai kritik banyak kalangan. Ia dinilai kurang peka dengan keadaan rakyat kebanyakan. "Harusnya, Hamzah Haz prihatin dengan kondisi Indonesia saat ini," ujar Ketua Gowa (Government Watch), Farid R. Faqih.

Masih ada soal lain. Lebih dari separuh anggota rombongan menggunakan paspor biru. Ini jenis paspor yang lazim digunakan untuk keperluan dinas atau tugas kenegaraan. Menurut orang-orang dekat Hamzah, sejatinya Ketua Umum PPP ini hendak bepergian dengan menggunakan nama pribadi dan memakai paspor cokelat?paspor khusus untuk jemaah haji. Ia pun, kabarnya, mendaftarkan diri dan keluarganya sebagai anggota haji biasa pada pertengahan musim haji tahun lalu.

Rupanya rencana ini terendus Menteri Agama Said Agil Al Munawar. Karena Hamzah bukan orang sembarangan, akibatnya bisa berabe bila terjadi sesuatu di sana. Lagi pula tak enak kalau sampai kerajaan tak menerima Hamzah sebagai wakil presiden, yang lazimnya menjadi tamu khusus di wisma tamu dekat Masjidil Haram dan sejumlah kawasan haji lainnya. "Ada pertimbangan keamanan yang mengharuskan beliau menjadi tamu kerajaan," kata Prijono.

Untuk menghindari itu, Menteri Said dan pemerintah Arab Saudi justru menyarankan agar Hamzah menggunakan paspor biru saja. Bahkan pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri telah meminta agar sepuluh orang anggota rombongan Wakil Presiden memakai paspor diplomatik yang berwarna hitam. "Kalau pakai paspor biru, bisa cepat keluar visanya, Pak," kata Menteri Agama kepada Hamzah saat itu. Akhirnya, dengan alasan untuk menjaga hubungan kedua negara, Hamzah pun setuju.

Sebenarnya keuntungan dengan menggunakan paspor biru tidak hanya itu. Paspor biru ini teramat sakti. Bagai ajian nan luhung, pemegang paspor itu bisa mendapat fasilitas bebas bea fiskal. Jika betul-betul perjalanan dinas, semua biaya akomodasi lazimnya ditanggung kedutaan setempat. Itulah sebabnya, banyak eksekutif ataupun anggota DPR yang ramai-ramai memanfaatkan. Sudah jamak terdengar, berdalih mau berdinas ke Riyadh di Saudi, tapi kok di musim haji? "Ini kan mereka mau minta gratis berhaji secara terselubung," kata seorang sumber TEMPO di Departemen Agama. Maka, kali ini untuk setiap rekomendasi visa bagi paspor biru, selain rombongan Hamzah, selalu dicantumkan catatan: semua biaya selama di Saudi di luar tanggungan pemerintah.

Rombongan Wakil Presiden terasa lain aromanya. Bukan soal biaya akomodasi yang bisa saja dibayar sendiri lewat biro perjalanan tadi. Toh ada saja fasilitas lain yang ujung-ujungnya dibayar negara juga. Paspor hijau pun sejatinya tidak boleh dipakai. Menurut bekas sekretaris Presiden Abdurrahman Wahid, Ratih Hardjono, yang pernah terlibat soal urus-mengurus paspor itu, hal itu tidak berlaku pada saat Gus Dur dan rombongannya naik haji. "Seingat saya, paspor (biru) itu hanya diberikan kepada keluarga inti Gus Dur saja. Yang lain tidak," katanya kepada Sri Wahyuni dari Tempo News Room.

Perjalanan haji memang urusan pribadi. Apalagi tak ada urusan dengan tugas dinas dari kantor. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Jemaah Haji Pasal 1 Ayat 10, disebutkan: paspor haji alias paspor cokelat adalah paspor yang diberikan untuk beribadah haji. Sementara itu, dalam Pasal 24 Ayat 1 Butir (a) disebutkan bahwa penyelenggara ibadah haji khusus diwajibkan hanya menerima pendaftaran dan melayani jemaah haji yang menggunakan paspor haji (lihat, Nebeng Fasilitas Paspor Biru).

Tapi, the show must go on. Rombongan Hamzah pun segera kasak-kusuk untuk mendapatkan visa itu. Inilah yang membuat banyak pihak repot. Sumber TEMPO di Departemen Agama geleng kepala karena pihak Istana Wakil Presiden meminta rekomendasi pengurusan visa secara blangko, yakni tak menyebut jumlah rombongan. Rupanya ini siasat untuk meluweskan jumlah. "Kok malah banyak yang nebeng? Pakai paspor dinas, lagi," kata sumber itu.

Hal yang sama terjadi di Departemen Luar Negeri. Menghadapi permohonan visa yang datang dari Istana Wakil Presiden, mereka kebingungan. Bukan apa-apa. Berdasarkan Keputusan Menteri Luar Negeri Tahun 1976 dan 1992, pemberian paspor dinas tersebut sah-sah saja. Dalam peraturan itu disebutkan, presiden, wakil presiden, dan keluarganya bisa memakai paspor dinas bagi keperluan naik haji. Cuma, dalam pelaksanaannya, peraturan itu tak detail menjelaskan lebih jauh tentang jumlah keluarga yang bisa dibawa.

Akhirnya, Departemen Luar Negeri mengeluarkan paspor biru untuk urusan haji Wakil Presiden Hamzah Haz dan keluarga. Jumlahnya sedikitnya 60 buah paspor biru. Menurut Kepala Paspor dan Exit Permit Direktorat Konsuler Departemen Luar Negeri, Rusman K. Oetomo, pihaknya mengaku tak bisa berbuat banyak. Alasannya, selain peraturannya tak jelas, ia juga berpikir kepergiannya itu untuk tujuan yang baik. "Orang naik haji kan pasti mau bertobat. Selama tidak melanggar aturan, kami berikan," ujarnya kepada Kurie Suditomo dari Tempo News Room.

Setelah semua anggota rombongan memiliki paspor, semua nama tersebut digabungkan. Lalu, ditekenlah surat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan visa haji ke Kedutaan Arab Saudi. "Semua nama ditumpuk, tidak peduli pakai paspor hitam atau biru, untuk menjadi satu sebagai rombongan Wakil Presiden," demikian masih kata Rusman.

Soal usaha keluarga ini menggunakan paspor biru untuk keperluan di luar tugas negara bukan cerita baru. Seorang sumber yang pernah bertugas di Istana berkisah. Setahun lalu, saat mengurus visa naik haji ke Kedutaan Arab Saudi, dia bertemu dengan orang yang mengurus permohonan visa dari keluarga Hamzah. Melihat warna paspornya, kontan orang kedutaan marah besar. Gara-garanya, keluarga RI-2 ini menggunakan paspor biru. "Kenapa sih enggak menggunakan paspor haji biasa saja? Ini kan bukan urusan kenegaraan," kata sumber itu.

Wajar saja si pegawai sewot. Jumlah visa haji diajukan untuk 68 orang jemaah. Padahal saat itu paspor haji yang tersisa di Departemen Agama mencapai 700 hingga 800 buah. Setelah semua urusan beres, keluarga Ketua Partai Ka'bah ini siap terbang. Mereka berangkat dengan menggunakan jasa biro perjalanan, yakni Menan Ekspres?yang di-booking mendadak.

Agen perjalanan ini pula yang kemudian ketahuan digunakan oleh Wakil Ketua MPR RI A.M. Fatwa dan Soetardjo Soerjogoeritno, serta anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Abdullah Zainie. "Mereka berangkat dengan biaya sendiri. Kebetulan saja travelnya sama dengan Pak Hamzah," kata Prijono. Biro travelnya sama, juga sama-sama mendadak diurus, sehingga penginapannya pun tak bisa dipastikan di Jakarta, tapi langsung diurus kantor biro perjalanan itu di Jeddah. Siapa nebeng siapa?

Irfan Budiman, Tjandra Dewi, Kukuh Setyo Wibowo