SEORANG perempuan pejuang lingkungan hidup dari Indonesia bakal diakui jasanya di dunia internasional. Yosepha Alomang, perempuan asal suku Amungme yang lahir di sebuah desa kecil, Mapnduma, Timika, Papua, adalah calon penerima Goldman Environmental Prize, penghargaan penting dalam dunia lingkungan hidup, yang pengumuman pemenangnya akan dilakukan bulan depan. Yosepha adalah nominee dari Benua Asia untuk menerima penghargaan berhadiah US$ 75 ribu itu.

Masalahnya, belum lagi Mama Yosepha, begitu panggilan akrab Yosepha Alomang, dipastikan akan mendapat penghargaan tersebut, di masyarakat Papua beredar berita bahwa sang Mama "menghilang". Yang dituding "menghilangkannya" dengan tujuan ia tak bisa datang ke acara penerimaan penghargaan itu adalah PT Freeport Indonesia, pihak yang kerap berkonflik dengan Mama Yosepha.

Siapa Mama Yosepha? Sedari kecil, wanita berusia 40 tahun ini merasakan kepahitan hidup sebagai orang Papua. "Ketika saya remaja, ada orang pendatang membawa senjata masuk ke kampung dan membunuh sembarang saudara-saudara dan orang tua saya. Bahkan, saya juga diperkosa oleh orang berpakaian hijau-hijau. Sekarang baru saya tahu kalau yang memerkosa saya itu tentara," ujar Mama.

Sejak saat itulah Mama Yosepha berjuang membela hak-hak suku Amungme yang ditindas militer. Pada 1993, ia bergabung dengan Lembaga Masyarakat Adat Amungme. Namun, pada Oktober 1994, ia ditangkap tentara dengan tuduhan membantu Organisasi Papua Merdeka. Namanya kembali berkibar ketika tercantum dalam laporan pelanggaran hak asasi manusia Uskup Jayapura Muninghoff tentang operasi militer di Papua pada 1995. Ia dijadikan saksi dari peristiwa pelanggaran itu.

Mulai saat itu, perempuan ini menjadi sorotan pihak keamanan. Ia sering menjadi motor dalam aksi unjuk rasa di Timika. Pada 2 Desember 1999, Mama Yosepha ikut menggerakkan aksi pengibaran bendera Papua--Bintang Kejora--di Gereja Tiga Raja: "Kami orang Papua, mau merdeka, karena Indonesia selalu membunuh orang Papua." Akibatnya, Mama Yosepha ditangkap dan ditahan di sel berukuran 2 x 2 meter persegi di Kepolisian Sektor Mimika Timur. Ia dijadikan tersangka kasus makar oleh polisi. Namun, hingga kini, kasusnya tak pernah disidangkan.

Upayanya mendapat perhatian dari para aktivis penegak hak asasi manusia. Pada Desember 1999, Mama Yosepha mendapat penghargaan hak asasi manusia Yap Thiam Hien. Namun, ibu dari enam anak ini menolak hadir sebagai protes terhadap pemerintah Indonesia yang kurang memberikan perhatian kepada manusia Papua. "Saya berjuang bukan untuk menerima penghargaan, tapi berjuang untuk hak-hak orang Papua yang tertindas," ujar Mama kepada Kristian Ansaka dari TEMPO.

Perjuangannya kerap bersinggungan dengan Freeport. Bersama Tom Beanal, ia pernah menggugat perusahaan asal Amerika Serikat yang dituduh merampas tanah suku Amungme itu. Namun, gugatan itu kandas di pengadilan New Orleans, AS. Karena adanya persinggungan ini, tudingan mengarah ke Freeport saat Mama Yosepha dikabarkan menghilang. Namun, tuduhan itu dibantah Sidharta Moersid dari Corporate Communications PT Freeport: "Kami tak berkepentingan untuk menyembunyikan Mama Yosepha. Untuk apa?" Berdasarkan penelusuran TEMPO, Mama Yosepha ternyata ada di Jakarta. Cuma, tak didapat keterangan siapa yang menyembunyikannya dan apa tujuannya.

Makassar

HANYA basa-basi. Ini bukan pelintiran dari iklan rokok, melainkan sikap yang ditunjukkan Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Amin Syam. Semula, wakil rakyat itu berjanji akan melibatkan lembaga swadaya masyarakat dalam penyusunan ulang rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) agar transparan, selain memastikan tak akan mengesahkan RAPBD dalam waktu dekat. Janji itu dilontarkannya saat muncul protes dari 13 organisasi nonpemerintah, 28 Februari lalu. Nyatanya, penundaan hanya berjalan sepekan. Rabu pekan lalu, RAPBD itu disepakati para wakil rakyat tanpa perubahan yang berarti. Artinya, anggaran yang disusun masih lebih menitikberatkan kepentingan pejabat, 77 persen, dibandingkan dengan kepentingan pembangunan, sebesar 33 persen.

Model yang sama terjadi pada penetapan RAPBD Kota Makassar. Gaji dan tunjangan anggota DPRD tingkat II mencapai Rp 16,5 juta. "Untuk uang surat kabar saja, setiap anggota dewan mendapat Rp 750 ribu per bulan. Ini kan mengada-ada," kata Presiden Makassar Lawyers Club, Andi Rudiyanto Asapa. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada anggota dewan, menurut dia, akan berakibat pada masyarakat karena dana itu akan dikumpulkan dari rakyat melalui pajak.

Untuk itu, 24 LSM koalisi Or-Nop se-Sul-Sel mengajak masyarakat tidak membayar pajak dan retribusi selama RAPBD tersebut tidak dikaji ulang. Mereka juga akan mengajukan gugatan class action ke PTUN. Sementara itu, menurut Wakil Ketua DPRD Sul-Sel, Zainuddin, yang juga koordinator panitia anggaran, RAPBD yang sudah ditetapkan tidak bisa lagi diubah, "karena sudah disahkan. Jadi sudah resmi."

Batam

PEMANDANGAN itu memilukan. Amir, nelayan Batubesar, Pulau Batam, Riau, tampak murung memandang laut lepas. Di pantai, ribuan bangkai ikan teronggok. Bau amis menusuk hidung. Warna air laut berubah menjadi hitam. "Sejak tumpahnya solar, kami tak lagi bisa menangkap ikan," ujar Amir. Seperti Amir, ratusan nelayan Batubesar tak bisa mencari nafkah. "Penghasilan kami hanya dari sini," ujar Surung, nelayan lainnya, sambil menunjuk ke arah laut.

Musibah ini berawal dari kandasnya kapal tongkang milik PT Era Pradipta Cipta Mandiri yang membawa 300 ton solar dan 85 ton bensin premium. Kapal itu berlayar dari Depot Pertamina Tanjung Uban ke Pulau Sambu pada pertengahan Februari lalu. Hingga pekan lalu, tongkang itu masih dibiarkan teronggok di laut. Menurut Terek Adenan, pemilik kapal itu, pihaknya sedang berusaha mengangkat kapal yang tenggelam, "Soalnya masih ada solar di dalamnya. Kami khawatir bertambah parah."

Soal protes dan gugatan ganti rugi nelayan, Terek tak gentar. Wali Kota Batam yang baru, Nyat Kadir, membenarkan bahwa ganti rugi bagi nelayan kini sedang dihitung. Amir, Surung, dan nelayan lainnya juga berharap ganti rugi segera direalisasi. "Sekarang kami terpaksa menahan agar persediaan makanan tidak cepat habis," kata Amir.

Pekanbaru

HANYA sepuluh hari aktivis lingkungan dan masyarakat Riau bergembira. Dua pekan silam, Ali Jambi, tersangka penyelundup 50 ton kayu, dilepas polisi setelah ditahan 10 hari. Tudingan miring terhadap polisi pun berloncatan. "Jangan-jangan ada kolusi," ujar Ketua Lembaga Pengkajian Hutan Indonesia, Andreas Herry Kahuripan.

Lembaga itu melakukan aksi lebih jauh: menyurati DPRD Riau dan berbagai lembaga lain, pekan lalu. Menurut Andreas, penangguhan penahanan Ali Jambi oleh Kepolisian Daerah Riau melemahkan dan bertentangan dengan perjuangan lingkungan. Ali, kata Andreas, merupakan cukong penyelundup kayu ke Malaysia dan Singapura. Pertengahan Februari lalu, warga Pulau Batam itu ditangkap bersama 50 ton kayu olahan di atas tog boat miliknya di Tembilahan, Kepulauan Riau. Atas desakan masyarakat, Ali langsung dinyatakan sebagai tersangka dan diberitahukan kepada Kejaksaan Tinggi Riau.

Namun, Ali, yang dijerat dengan UU Kehutanan Nomor 41/1999 karena dengan sengaja dan tanpa hak menguasai dan mengangkut hasil hutan, beruntung. Polisi menangguhkan penahanannya. "Polisi bukan menghentikan proses hukumnya. Jadi, jangan berpikiran macam macam," kata juru bicara Polda Riau, Ajun Komisaris Besar Sumihar Pandiangan. Namun, lain jawaban Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan, Soeripto: "Saya mendapat informasi, pelepasan ini karena ada beking dari Jakarta. Akan saya usut dan, kalau ada bukti, akan saya beberkan."

Ampana

MALAM beranjak larut di Ampana Kota, Kabupaten Poso, pada Idul Adha, Senin pekan lalu. Tiba-tiba, bum! Ledakan kencang mengguncang rumah penjaga Gereja Katolik Ampana, yang letaknya di sebelah gereja tersebut. Memang tak ada korban jiwa, tapi sebagian bangunan rumah itu hancur.

Peledakan ini disayangkan Pastor Paroki Palu, Alfrits Manus, yang merasa umatnya tak pernah bermasalah dengan masyarakat setempat. Karena itu, ia yakin mereka tak akan terpancing. Harapan yang sama datang dari tokoh masyarakat beragama Islam, Kiai Idrus Alhabsy. Menurut dia, pengeboman di Gereja Katolik Ampana merupakan upaya untuk memancing orang Ampana terlibat dalam konflik Poso. Namun, dengan watak orang Ampana yang senang bicara terus terang, ia yakin provokasi semacam itu tak akan mempan. Buktinya, masyarakat muslim kota penghasil ikan terbesar di Sulawesi Tengah itu kini justru turut ramai-ramai menjaga gereja.

Kepala Dinas Penerangan Polda Sul-Teng, Ajun Komisaris Besar Agus Sugianto, menduga pengeboman itu dilakukan bukan oleh warga setempat: "Ada pihak ketiga yang ingin memperluas wilayah konflik." Sasarannya daerah-daerah makmur, seperti Sampit di Kalimantan Tengah, Selatpanjang di Riau, dan kini Ampana, kota yang berjarak 130 kilometer dari pusat konflik di Sul-Teng, Poso. "Situasi Poso belakangan sudah kondusif. Mereka mencoba main di Ampana setelah tak berhasil memprovokasi warga Poso lagi," ujar Agus.

Idi Rayeuk

Sungguh mengenaskan nasib pengungsi: selalu menjadi sasaran kezaliman. Kamis pekan lalu, enam orang pengungsi yang tinggal di lokasi penampungan Teupin Jareng, Idi Rayeuk, Aceh Timur, ditemukan tewas tertembak. Beberapa lainnya kini dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.

Menurut Koordinator Investigasi Forum Mahasiswa dan Pemuda Anti-Kekerasan, Sulaiman, tewasnya enam pengungsi itu berawal dari patroli yang dilakukan pasukan gabungan TNI/Polri ke meunasah Desa Teupin Jareng. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Lima pengungsi dewasa dan seorang bocah berusia tujuh tahun, Siti Nabawa, berlumuran darah. Tembakan tersebut, menurut Sulaiman, berasal dari senapan aparat yang berpatroli itu.

Kepala Kepolisian Resor Aceh Timur, Ajun Komisaris Besar Abdullah Hayati, tak membantah. Namun, menurut dia, semua korban yang tewas itu adalah anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM). "Aksi tembak-menembak itu terjadi saat aparat keamanan yang berpatroli dihadang dan diserang gerombolan bersenjata dari tempat pengungsian. Aparat pun membalas," kata Abdullah. Tapi juru bicara GAM Wilayah Peureulak, Ishak Daud, membantah. Menurut Ishak, semua korban yang tewas dan luka-luka bukan anggota GAM, "Mereka rakyat sipil murni."

Ahmad Taufik dan laporan dari daerah