PUTUS sekolah bisa bahaya. Begitulah kata Mandra dalam tayangan layanan masyarakat di televisi. Di situ sekilas digambarkan bagaimana sejumlah anak SD menjajakan minuman agar bisa menutup biaya sekolah. Penghasilan mereka tidak memadai, tapi kondisinya tentu lebih baik sedikit dari anak-anak yang sama sekali tak mampu. Anak-anak inilah yang kini terancam putus sekolah. Dan jumlahnya sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Juwono Sudarsono menyatakan, jumlahnya sekitar 30 persen dari semua pelajar di Tanah Air. Mereka tak sanggup membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Selain anak-anak terancam putus sekolah, banyak sekolah yang terancam tutup karena tak memiliki dana untuk membiayai kegiatan belajar-mengajar.

Menghadapi keadaan yang memprihatinkan itu, pemerintah tidak berdiam diri. Mulai tahun ajaran 1998-1999, biaya SPP dihapus. Buku-buku wajib disuplai gratis. Subsidi pendidikan model baru ini ternyata belum cukup. Direktur Jenderal P dan K, Dr. Ir. Indra Djati Sidi, mengungkapkan bahwa nasib sekolah dan orang tua siswa di daerah yang masuk kelompok desa tertinggal sangat memprihatinkan. "Dan mereka juga perlu mendapat bantuan dana," tuturnya.

Dalam upaya mencerdaskan bangsa itulah pemerintah lalu menggandeng Bank Dunia serta Bank Pembangunan Asia. Konsorsium ini lalu menyiapkan dana senilai US$ 133 juta atau sekitar Rp 1,4 triliun untuk mencegah terjadinya "ledakan" siswa putus sekolah dan dampak sampingnya. Program menangkal krisis pendidikan itulah yang kemudian diberi label "Ayo Sekolah".

Dari biaya Rp 1,4 triliun, Bank Dunia menanggung Rp 233 miliar, Bank Pembangunan Asia memikul Rp 351 miliar, sedangkan pemerintah Indonesia kebagian "kue" paling besar, Rp 829 miliar. Menurut rencana, biaya sebesar itu disalurkan kepada 130 ribu sekolah dan 4 juta siswa yang tergolong rawan ekonomi. Dana sebanyak Rp 1 triliun dikucurkan sebagai dana bantuan operasi (DBO), yakni semacam program "pengentasan" sekolah yang minus anggaran.

Dalam skema itu, tiap sekolah menerima bantuan dengan nilai berjenjang. SD, SLTP, dan SMU masing-masing berhak atas DBO senilai Rp 2 juta, Rp 4 juta, dan 10 juta per tahun, yang dibayarkan dalam dua termin. Sisanya yang Rp 400 miliar disalurkan dalam bentuk beasiswa. Pelajar SD dijatah Rp 120 ribu, SLTP mendapat Rp 240 ribu, dan siswa SMU boleh mengantongi Rp 300 ribu per tahun, yang akan diterima dalam empat termin.

Pihak yang menerima DBO dan beasiswa akan diseleksi secara ketat. Setiap wilayah setingkat kecamatan membentuk semacam komite yang terdiri atas tokoh masyarakat, sekolah, dan orang tua siswa. Dari komisi itulah ditentukan sekolah atau siswa yang berhak atas bantuan ini.

Selain kriteria "minus ekonomi" menjadi kata kunci bagi penerima bantuan, siswa perempuan juga mendapat prioritas. Bahkan, Bank Dunia merasa perlu memberikan penegasan, minimal 50 persen dari total beasiswa harus jatuh ke tangan siswa wanita. "Well, kalau mereka berpendidikan dan punya anak, mereka juga akan mendorong anak-anaknya untuk sekolah," itulah alasan Christopher J. Smith, konsultan bidang pendidikan yang bekerja untuk Bank Dunia.

Mekanisme penyaluran DBO ke seluruh Nusantara dipercayakan kepada Bank Pos Indonesia. Dananya sendiri sudah diparkir di bank pemerintah itu sejak Juli silam. Ini berarti paling lambat awal September dana sudah bisa ditarik. Prosedur pencairan dana juga tidak sulit. Setiap penerima DBO ataupun beasiswa tinggal menunjukkan semacam surat keputusan yang dikeluarkan kantor wilayah P dan K setempat kepada petugas bank. Bank Dunia malah memberikan garansi, eksekusi dana berlangsung cepat dan pasti sampai pada "tempatnya" karena prosesnya tanpa perantara.

Garansi Bank Dunia itulah yang kini ditagih. Ahmad Murtadi, Kepala Sekolah SMEA/SMK Muhammadiyah Weleri, Kendal, Jawa Tengah, termasuk orang yang mempersoalkan ketidaklancaran dana bantuan tersebut. DBO senilai Rp 10 juta plus beasiswa untuk 22 anak senilai Rp 6,3 juta belum sepeser pun diterimanya. Nasib serupa dialami 479 SD, 58 SLTP, dan 46 SMU di Kendal yang sudah didaftar sebagai penerima DBO. Selain mereka dibiarkan menunggu, menurut Ahmad, sampai kini belum ada pemberitahuan kapan dana bisa dicairkan.

Kegusaran Ahmad terasa pula sampai ke "tetangga" sebelahnya, Kota Blora. Di kota kelahiran sastrawan Pramoedya Ananta Toer ini, situasi ternyata lebih panas dan memuncak pada aksi unjuk rasa siswa SMU ke Departemen P dan K, 28 September lalu. Dengan menggotong berbagai spanduk, antara lain bertuliskan "A Cong Dapat Beasiswa, Joko Diumbar Ngowoh", pengunjuk rasa yang menamai diri Komite Pelajar Antikekerasan itu menuntut transparansi pengelolaan beasiswa. "Banyak siswa yang mampu justru mendapat beasiswa. Rupanya ada kolusi antara sekolah dan P dan K," kata Bambang, siswa sebuah SMU negeri yang ikut berdemonstrasi.

Kejadian di Blora membuktikan seretnya kucuran DBO di Jawa Tengah. Di provinsi yang dipimpin Gubernur Mardiyanto itu, dari 84.549 siswa SD hingga SMU, baru sebagian kecil atau 10.313 orang yang menerima beasiswa. Sisanya, menurut Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Umum Kanwil P dan K Jawa Tengah, Chadromi Nurwijaya, masih dalam proses. Hal itu disampaikan pula oleh Chadromi pada acara dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Jawa Tengah, delapan hari setelah unjuk rasa di Blora.

Ketersendatan aliran DBO yang dikhawatirkan oleh Bank Dunia itu dirasakan pula oleh Kusman, Kepala Sekolah SD Negeri Widoro, Lempuyangan, Yogyakarta. Sekolah yang berlokasi di dekat rel kereta api itu sedianya pada Oktober ini menerima DBO Rp 2 juta dan beasiswa untuk 25 anak. Malang bagi Kusman, ia bagaikan mengharapkan tetes hujan di tengah terik matahari karena belum juga pasti kapan dana bantuan operasi yang dinanti-nanti akan sampai ke sekolahnya.

Di Jawa Barat, persoalannya lebih kompleks. Ketua Komite Kabupaten Kuningan diprotes orang tua murid karena beasiswa justru jatuh ke kantong orang "berduit". Setali tiga uang dengan SD Sukarasa, Bandung. Tapi Setiapermana, Kepala Sekolah SD Sukarasa, tak setuju kalau ada yang mengatakan bahwa kekusutan bersumber pada kacaunya keputusan komite. "Kebanyakan di antara mereka merasa gengsi untuk mengaku tidak mampu. Ketika orang lain mendapat beasiswa, mereka protes," katanya.

Alasannya bisa beraneka ragam, kasus ketersendatan juga bisa sangat bervariasi. Kalau di zaman pra-"krismon" saja dana Inpres Desa Tertinggal bisa kesasar, apalagi sekarang ketika negeri dilanda krisis. Kemungkinan ini seharusnya sudah bisa diperhitungkan, sehingga sistem pengaliran DBO--walaupun kecil--harus melalui kontrol berlapis, hingga tidak bocor atau salah alamat. Bila tidak, ancaman lost generation kembali menari di depan mata, tapi kali ini dalam tempo yang lebih cepat.

Ma?ruf Samudra/Laporan: Rinny Srihartini (Bandung), L.N. Idayanie (Yogyakarta), Bandelan Amarudin (Semarang)