PERGANTIAN direksi di perusahaan milik negara memang biasa. Tapi jika
seluruh direksi digusur, seperti yang terjadi di PT Astek Kamis pekan lalu,
tentu ada apa-apanya. Kebetulan, pergantian total semacam itu juga terjadi di
lingkungan Departemen Tenaga Kerja.

Jadi, dengan pergantian itu, tidakkah Menteri Tenaga Kerja Abdul Latief --
sebagai pemimpin departemen teknis membawahkan PT Astek -- telah menggunting
sebuah proses, mengingat DPR bersama direksi lama PT Astek tengah membahas
Peraturan Pemerintah tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek)?

Kenyataan menunjukkan, baik urusan dengan DPR maupun target Rp 20 triliun --
jumlah dana yang harus dikumpulkan oleh PT Astek pada Pelita VI -- tidak
sedemikian penting, sehingga tidak menghambat perubahan di pucuk pimpinan BUMN
tersebut.

Ketika ditanya perkara pergantian itu, Abdul Latief hanya tersenyum
kanan-kiri. "Tidak ada apa-apa. Kita kan selalu mau ada perbaikan dan
melakukan penyempurnaan," katanya tenang. Ia juga tidak menggubris ketika
disinggung perihal pejabat baru yang sama sekali tidak berasal dari lingkungan
Astek.

Abdul Latief pun cukup bijak untuk tidak mengaitkan penggantian seluruh
direksi PT Astek dengan ketidakberesan di lingkungan itu. Tapi sebuah sumber
mengatakan, adalah Menteri sendiri yang berinisiatif melakukan perombakan
besar-besaran. "Pak Latief ingin melakukan pembenahan," kata sumber
tersebut.

Pergantian itu sudah direncanakan Oktober silam, tapi tertunda sampai pekan
lalu. Penyebabnya, konon, perkara korupsi dan kerugian. Memang, korupsi itu
seperti biasa sulit dibongkar, tapi tentang kerugian di Astek, Abdul Latief
berkata, "Pada saatnya nanti akan kami jelaskan."

Kerugian Astek dari pasar modal (capital loss), kabarnya, mencapai Rp 147
miliar atau 21,5% dari total investasi di saham. Jangan-jangan, karena itu
pula, sejak 1992, Astek dilarang bermain di bursa.

Kerugian itu belum pasti, tapi jumlah Rp 147 miliar diperoleh dari selisih
harga beli dengan harga jual pasar saat itu. "Karena harganya rendah, kita
simpan dulu," kata bekas Direktur Keuangan dan Investasi Astek, Djunaedi.
Astek sendiri tetap bisa meraih laba Rp 43 miliar (1992) dan Rp 62 miliar
(1993).

Selain itu, per Juni 1993, investasi Astek mencapai Rp 1,7 triliun -- 65%
ditanam dalam bentuk deposito dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan
selebihnya diparkir di berbagai instrumen, termasuk saham (7%).

Berperawakan kurus, bekas Direktur Utama Astek, Suma'mur, terdiam sejenak
ketika ditanya tentang prestasi Astek. Menurut dia, kurang tepat jika
kesehatan Astek dinilai dari rentabilitas. "Perusahaan asuransi seharusnya
dinilai dari pelayanannya," katanya. Ia juga mengecam ketentuan tentang
pengerahan dana investasi.

Lain dari itu, Suma'mur menolak berkomentar. Dia tampak pasrah, dan langsung
menggandeng istrinya meninggalkan ruang upacara di Departemen Tenaga Kerja.
"Saya mau ke swasta saja," katanya.

Jabatan Direktur Utama Astek kini dipegang oleh Marsekal Pertama (Purn.)
Adillah Nusi. Pria kelahiran Padeglang 45 tahun silam itu sebelumnya menjabat
Inspektur Jenderal Departemen Tenaga Kerja. Adapun posisi Direktur Keuangan
dan Investasi dipercayakan kepada Akhmal Husein, bekas Direktur Perum
Pegadaian.

Bambang Aji, Andi Reza Rohadian, dan Rihad Wiranto