TERLEPAS dari kegagalan Mekatama Raya dalam mengumpulkan iuran televisi,
swastanisasi pengurusan SIM dan penarikan pajak pendapatan daerah tetap
dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan rencana. Adalah Humpuss, grup yang
dipimpin Hutomo Mandala Putra -- akrab dipanggil Tommy Soeharto -- yang sedang
mencoba menggarap sektor pendapatan daerah di empat provinsi (Sumatera Utara,
Jawa Timur, Bali, dan NTB).

Menteri Dalam Negeri Rudini menyatakan bahwa upaya tersebut adalah ikhtiar
untuk menangkal kebocoran sektor pendapatan pajak daerah yang terjadi selama
ini. Pekan lalu Rudini bahkan telah menandatangani memorandum of
understanding bersama Humpuss -- yang diwakili oleh Wakil Presdir Ongky P.
Soemarno -- dalam rangka uji coba satu sistem penarikan pajak pembangunan di
empat provinsi tadi.

Mengingat kegagalan Mekatama Raya, Rudini rupanya merasa perlu menegaskan
bahwa penarikan pajak pendapatan daerah dalam pelaksanaannya nanti tidak akan
diambil alih oleh swasta. "Perusahaan swasta hanya menawarkan sistem
penarikan pajak baru. Penarikan pajaknya tetap dilaksanakan oleh dinas pajak
daerah," katanya.

Proyek itu bermula dari ide untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak yang
sudah ada. Adalah sangat mencolok bahwa angka pendapatan kas daerah dari
sektor pajak yang ditarik dari berbagai jenis usaha (hotel dan restoran)
ternyata sangat kecil. Rudini lalu memperkirakan sudah terjadi kebocoran
pajak dengan sistem yang selama ini dilaksanakan.

Berapa besar kebocoran itu memang tak disebutkan. Hanya, menurut Rudini,
kecilnya penerimaan pajak disebabkan kualitas para petugas yang rendah, selain
kenakalan para wajib pajak. Untuk diketahui, 95% petugas bendahara pajak tidak
punya keahlian administrasi yang memadai. Lagi pula, "Biasanya dalam pungutan
seperti ini banyak permainan sehingga banyak kebocoran," ujarnya.

Di tengah peliknya urusan kebocoran itu ada Humpuss yang menawarkan sistem
baru untuk penarikan pajak. Khusus untuk menggarap proyek ini Humpuss bersama
Mabco Mitra -- sebuah perusahaan swasta nasional yang baru saja didirikan --
dan Bell Atlantic (industri telekomunikasi dari Amerika) mem bentuk sebuah
konsorsium.

Adapun proyek uji coba sistem memungut pajak -- yang sebagian besar dalam
bentuk perangkat lunak -- adalah produk Bell. Di negerinya Bell dikenal
sebagai perusahaan yang berpengalaman dalam menerapkan sistem penghitungan
pendapatan.

Berapa besar investasi yang akan ditanam dalam proyek tersebut Rudini dan
swasta yang terlibat menolak menyebutkan angkanya. Yang jelas, uji coba sistem
ini direncanakan selama satu tahun. Untuk itu konsorsium akan memasangkan
seperangkat komputer di hotel-hotel dan restoran wajib pajak. Dengan sistem
pemasangan terpadu, melalui jaringan komputer, data informasi penarikan pajak
akan bisa dipantau di setiap kantor kabupaten.

Dan yang lebih penting, "Pendapatan akan meningkat karena dengan adanya alat
antikongkalikong ini oknumnya tidak bisa main-main lagi," ujar Rudini sambil
melepas senyum. Sedikit terkesan bahwa kerja sama Pemerintah dengan pihak
swasta itu belum final.

Jadi bila dengan sistem baru ini tidak ada perbaikan, besar kemungkinan kerja
sama Pemerintah dengan Humpuss batal. "Kalau kenaikan pendapatan itu habis
dipakai untuk pengeluaran sistem baru ini, ya, akan saya setop kerja sama
ini," Rudini menandaskan.

Moebanoe Moera, Wahyu Muryadi, Bina Bektiati