KPU Timor Leste Khawatirkan Kondisi Keamanan
Minggu, 08 April 2007 | 10:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum Timor Leste mengkhawatirkan kondisi keamanan negara itu menjelang pemilihan presiden pada Senin besok, mengkritik polisi internasional yang gagal dalam mencegah tindak kekerasan dalam kurun waktu dua minggu menjelang pemilihan.

Sebanyak setengah juta rakyat akan melakukan pemilihan presiden untuk pertama kalinya sejak Timor melepaskan diri pada Mei 2002 setelah 24 tahun berada di bawah pemerintahan Indonesia.

Presiden Xanana Gusmao yang terpilih sebulan sebelum kemerdekaan Timor tidak ikut serta dalam pemilihan ulang kali ini.

Maria Angelina Sarmento, anggota dari Komisi Nasional Pemilihan, mengatakan bahwa ibukota Timor Leste, Dili, memiliki kecenderungan terbesar terjadinya tindak kekerasan. "Kami dan juga pemilih khawatir dengan kondisi keamanan, terutama di Dili, yang merupakan daerah beresiko tinggi. Di Dili, kekerasan bisa terjadi kapan saja, di mana saja," ujar Sarmento kepada Reuters.

Sekitar 30 orang terlukan ketika suporter dari kedua presiden bentrok pada Rabu lalu, memaksa polisi menggunakan gas air mata dan tembakan peringatan.

Amukan mematikan dari milisi pro-Jakarta saat jajak pendapat di tahun 1999 dan tindak kekerasan berulang yang dipicu oleh perampokan yang dilakukan oleh 600 tentara pemberontak tahun lalu masih segar teringat oleh sebagian besar rakyat Timor Leste.

Ratusan orang terbunuh dalam kekerasan tahun lalu dan Dili dipaksa "mengundang" tentara asing untuk menghentikan kerusuhan itu. Saat ini ada 3 ribu tentara internasional, sebagian besar dari Australia, dan polisi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) guna mengurangi tindak kekerasan di Timor Timur.

Sarmento menyebutkan sebuah kasus di distrik Viqueque minggu lalu dimana polisi PBB gagal untuk mencegah terjadinya kerusuhan antara suporter dari dua kubu kandidat. Lebih dari 20 orang terlukan dalam insiden itu. "Ketika suporter dari kedua kubu saling menyerang, polisi PBB justru pergi," ujar Sarmento. Ia juga menambahkan adanya kasus akibat kurangnya koordinasi antara aparat lokal dengan polisi PBB.

Delapan kandidat akan mengikuti pemilihan presiden ini, termasuk Perdana Menteri Jose Ramos Horta. Banyak pihak berharap bahwa pemilihan ini dapat mempersatu negara akibat persaingan dalam negeri, terpecahnya kekuatan keamanan dan kekecewaan rakyat setelah lima tahun kemerdekaan.

Sabtu lalu Ramos-Horta mengatakan bahwa ia menginginkan polisi PBB tetap di Timor Timur dalam lima tahun ke depan dan tentara Australia dan Selandia Baru hingga akhir 2008. "Ini akan memberikan waktu yang cukup bagi kami untuk mereorganisasi kekuatan pertahanan dan kekuatan polisi kami," kata dia. Ia juga mengatakan bahwa kedatangan pasukan asing di Timor Timur pada 2002 tergesa-gesa.

Secara administrasi, Timor Timur pernah berada di bawah PBB pada tahun 1990 dan 2002. "Australia dan Selandia Baru, telah menjadi tetangga terdekat, mereka tahu bahwa sangat penting bagi Australia dan juga Indonesia agar kondisi Timor Timur stabil," kata Ramos-Horta kepada reporter.reuters