Demokrat Berusaha Cabut Mandat Perang Irak
Sabtu, 24 Pebruari 2007 | 01:52 WIB

TEMPO Interaktif, Washington: Kalangan petinggi Senat dari Partai Demokrat tengah menyusun undang-undang, yang secara efektif bakal mencabut otoritas Presiden George W. Bush menggelar perang di Irak. Otoritas itu diberikan Kongres empat tahun lalu dengan persetujuan para senator Demokrat, termasuk Hillary Rodham Clinton dari New York.

Draf undang-undang itu dibuat beberapa senator utama Demokrat dan didukung para pemimpin partai. Kelak, tentara Amerika di Irak hanya menjalankan misi terbatas sambil mempersiapkan diri ditarik dari negara itu.

Pemimpin mayoritas Senat Harry Reid berencana menyampaikan proposal itu kepada para anggota Demokrat pekan depan. Sumber kantor berita Associated Press mengatakan kebanyakan senator Demokrat belum mendapat informasi terperinci soal proposal itu.

Belum lama ini, kubu Republiken berhasil menggagalkan dua petisi Demokrat, yang kini mayoritas di Senat, tentang rencana Bush mengirim tambahan 21.500 tentara ke Irak. Kedua petisi itu bersifat tidak mengikat. Setelah kegagalan ini, Reid mengatakan dia akan mengerahkan perhatiannya pada pelolosan petisi yang bersifat mengikat.

Upaya membatasi kekuasaan Bush sebagai panglima tertinggi militer kemungkinan besar bakal menghadapi perlawanan kuat dari sekutu Republikennya. Selain itu, tak seperti petisi sebelumnya yang tidak mengikat, legislasi yang sedang diperbincangkan itu bisa menghadapi ancaman veto dari Presiden.

Meski demikian, langkah ini menandai gesitnya tantangan kalangan Demokrat terhadap kebijakan perang Bush setelah pemilihan umum sela menggeser kekuasaan Republiken dari Dewan Perwakilan ataupun Senat.

Senator dari Illinois, Barack Obama, yang tengah berkampanye memperebutkan tiket Partai Demokrat untuk pemilihan presiden 2008, kini menggalang dukungan untuk legislasi penarikan tentara dari Irak secara bertahap. Dalam konsep Obama, semua tentara Amerika harus ditarik dari negara itu paling lambat akhir Maret 2008.

l AP | AFP | YANTO