Anggaran Infrastruktur dan Perhubungan 2009 di Bawah Target
Jum'at, 15 Agustus 2008 | 13:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur dan perhubungan sebesar Rp 52,3 triliun. Anggaran ini jauh di bawah permintaan Departemen Pekerjaan Umum dan Departemen Perhubungan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, tahun depan pemerintah akan memfokuskan peningkatan sarana dan prasarana moda dan transportasi. "Juga rehabilitasi jalan dan jembatan," ujarnya dalam penyampaian pidato nota keuangan di hadapan sidang paripurna DPR RI, hari ini.

Yudhoyono menjelaskan sebesar Rp 35,7 triliun akan dialokasikan ke Departemen Pekerjaan Umum, dan sisanya Rp 16,6 triliun dialokasikan untuk Departemen Perhubungan.

Dalam pidato itu Presiden mengatakan bahwa peningkatan anggaran infrastruktur sebesar 165 persen, dari Rp 21,9 triliun pada 2005 menjadi Rp 58 triliun pada 2008, memungkinkan penyelesaian proyek besar seperti jembatan Surabaya-Madura (Suramadu), pembangunan bandara Hasanudin di Sulawesi Selatan, dan bandara Kuala Namu di Sumatera Utara.

"Pembangunan bandara dibiayai oleh dalam negeri dan (menggunakan) tenaga ahli Indonesia sendiri," kata Presiden.

Menurut catatan Tempo, alokasi anggaran tahun ini jauh dari kebutuhan kedua departemen yang disampaikan dalam rapat dengan Komisi Infrastruktur/Perhubungan pada pertengahan Juli lalu. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengajukan anggaran Rp 58,7 triliun. Sementara Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengajukan sebesar Rp 30,522 triliun.

Kebutuhan infrastruktur Departemen Pekerjaan Umum itu terdiri dari usulan rencana kerja pemerintah sebesar Rp 46,8 triliun, alokasi pos 69 sebesar Rp 6,2 triluin, dan kekurangan dana 2008 sebesar Rp 3,7 triliun. Kekurangan ini untuk menutup pelaksanaan kontrak tahun jamak, pelaksanaan kegiatan yang tertunda akibat kebijakan pengehematan 10 persen dan ekslasi harga akibat kenaikan bahan bakar minyak.

Dalam penjelasan kepada dewan, Departemen Pekerjaan Umum membutuhkan sekitar Rp 3,6 triliun untuk menutup eskalasi dengan rincian Rp 708 miliar di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Rp 2,94 triliun di Direktorat Jenderal Bina Marga. Adapun dukungan pembangunan jalan tol yang diusulkan sebesar Rp 2,53 triliun.

Menurut laporan Departemen Perhubungan pada Komisi Infrastruktur/Perhubungan pada rapat yang sama, kebutuhan terbesar berada di Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp 8,014 triliun, disusul Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 6,651 triliun.

Sedangkan untuk ganti rugi korban semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, Presiden berharap sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen dapat diselesaikan tahun ini. "Sidoarjo terus diupayakan," kata dia.

RIEKA RAHADIANA