Pencekalan Petinggi Grup Bakrie

Aburizal Bakrie: Tunggu Putusan Pengadilan
Rabu, 06 Agustus 2008 | 11:55 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemilik usaha Grup Bakrie, Aburizal Bakrie, menyatakan menyerahkan persoalan utang royalti ke negara kepada proses hukum. ”Biar jelas, nanti pengadilan yang memutuskan,” ujar Aburizal, yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, seusai membuka Konferensi Regional Revitalisasi Layanan Kesehatan Primer di Hotel Four Season, Jakarta, Rabu (6/8).

Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia mencekal taipan Edwin Soeryadjaya dan para petinggi perusahaan tambang Grup Bakrie. Mereka dinilai lalai membayar utang royalti ke negara. Pencekalan tersebut, menurut Direktur Penyidikan dan Penindakan Direktorat Imigrasi Syaiful Rahman, atas permintaan Menteri Keuangan. Surat keputusan Menteri Keuangan dikeluarkan dalam tiga periode, yaitu 28 juli, 1 Agustus, dan 5 Agustus 2008. Berdasarkan itu, pihak Imigrasi mengeluarkan larangan bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga 27 Januari 2009.

Secara keseluruhan terdapat 14 nama dari enam perusahaan yang masuk daftar cekal Imigrasi. Sepuluh di antaranya berasal dari PT Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia—dua perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie di bawah payung PT Bumi Resources Tbk. Sisanya berasal dari dua perusahaan batu bara lainnya: PT Adaro Indonesia milik Edwin dan PT Berau Coal milik keluarga Risjad (Koran Tempo, 6/8).

Menurut Aburizal—akrab disapa Ical—kasus ini telah dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan putusan pengadilan, kata dia, bisa saja royalti tersebut tidak perlu tidak dibayarkan. Sehingga, masih menunggu proses selanjutnya.

Ical menyatakan belum membicarakan persoalan ini dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Alasannya, bukan bidangnya. Namun, sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ical berharap persoalan diselesaikan melalui proses hukum.

Aqida Swamurti