Pemerintah akan Jamin Pasokan Batubara PLN
Kamis, 03 Juli 2008 | 21:59 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan membuat aturan yang bisa menjamin volume pasokan batubara untuk kebutuhan PLN. Mekanisme yang akan digunakan adalah domestic market obligation (DMO).

"Secara prinsip DMO akan diberlakukan. Detailnya tercantum dalam aturan yang akan dikeluarkan pemerintah. Jadi saya tidak bisa katakan berapa persen," kata Direktur Utama PLN Fahmi Mochtar usai rapat pembangkit listrik 10 ribu megawatt di kantor Wakil Presiden, Kamis (3/7).

Fahmi mengatakan kebutuhan batubara PLN saat ini sejumlah 35 juta ton. Sedangkan kebutuhan pasokan batubara untuk pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap pertama adalah 33 juta ton. Selain itu, pembangkit listrik 3 ribu megawatt membutuhkan sekitar 10 juta ton batubara. "Artinya kebutuhan PLN sekitar 80 juta ton," ujarnya.

Menurut dia, produksi batubara dalam negeri mencapai 250 juta ton. Namun, sebagian besar batubara tersebut diekspor, sehingga PLN meminta jaminan pasokan untuk pembangkit listriknya.

Selain itu, PLN meminta pemerintah mengatur soal harga batubara tersebut. "Pricing-nya juga kami usulkan untuk diatur. Tapi bagaimana nantinya, kita lihat saja," katanya.

Ia memperkirakan, sebagian produksi listrik dari pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap pertama sudah bisa masuk tahun depan. Proyek tahap pertama tersebut selesai pada 2011. Menurut Fahmi, kebutuhan listrik pada 2011 sudah meningkat lagi. Sehingga, dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap kedua.

Setiap pembangunan listrik, kata dia, membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Pemerintah berharap akhir tahun ini atau awal tahun depan pembangunan pembangkit listrik tahap kedua bisa berjalan. "Sekitar 30 persen menggunakan tenaga batubara. Sisanya dari renewable energy yaitu geothermal dan air," ujarnya.

Selain itu, PLN memiliki proyek percontohan pembangkit listrik renewable energy di Bali yang menggunakan sampah dan angin. Daya yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga sampah adalah 15 megawatt. Diharapkan, sebagian dapat beroperasi pada Oktober 2008.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Listrik 10 ribu megawatt, Yogo Kartono, mengatakan pembangunan 10 ribu megawatt tahap pertama berenergi batubara diharapkan cepat selesai.

Selain itu, pembangkit listrik tenaga panas bumi yang menghasilkan daya 4 ribu megawatt menjadi bagian proyek pembangunan listrik 10 ribu megawatt tahap pertama. Sedangkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dilakukan di Jawa Barat dan Sumatera yang memiliki potensi air cukup besar.

Daya yang dihasilkan PLTA tersebut adalah 2 ribu megawatt. "Pembangunan itu diharapkan bisa menmabah kemampuan PLN memasok listrik supaya tidak ada kekurangan lagi," ujarnya.

Yogo mengatakan, rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perhubungan, dan beberapa pejabat Departemen Keuangan. Kurniasih Budi