Koordinasi Penyaluran dan Pengawasan Minyak Tanah Buruk
Selasa, 10 Juli 2007 | 04:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro meminta Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina (Persero) melakukan koordinasi untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah. Sebagai pelaksana penyaluran bahan bakar bersubsidi (public service obligation/PSO) Pertamina harus mengetahui lokasi yang dinilai rawan kelangkaan.

Menurut Purnomo, salah paham antara BPH Migas dan Pertamina dalam menyalurkan bahan bakar bersubsidi harus diperbaiki. Dia menjelaskan, tanggung jawab penyaluran dan distribusi berada pada pihak Pertamina. Sedangkan pengawasan berada pada BPH Migas. "Saya minta beberapa kali agar BPH Migas aktif dalam pengawasan barang bersubsidi," ujarnya.

Sebelumnya BPH Migas menuding Pertamina harus bertanggung jawab atas terjadinya kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah. Kelangkaan tersebut disebabkan perusahaan minyak milik negara itu menarik jumlah pasokan karena terkait program konversi ke gas elpiji. Akibatnya, masyarakat miskin kesulitan mendapatkan pasokan minyak tanah.

Sebaliknya Pertamina menyatakan, kelangkaan minyak tanah akibat perbedaan harga yang dijual untuk masyarakat dengan industri. Harga minyak tanah untuk warga miskin Rp 2.000 pe liter sedangkan industri mencapai Rp 6.000 per liter. Akibatnya minyak tanah untuk masyarakat disalahgunakan dan dijual kepada industri. Pertamina menuding karena BPH Migas tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas bahan bakar bersubsidi (Koran Tempo, Senin, 9/7).

Purnomo meminta, Pertamina sebagai pelaksana program konversi minyak tanah ke elpiji berlaku fleksibel. Dia menyatakan setuju minyak tanah ditarik dan digantikan gas elpiji. "Tapi penarikan bertahap saja, minyak tanah tetap dipasok," ujarnya.

Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Adi Subagyo mengatakan, pihaknya sudah memberikan teguran kepada Pertamina terkait kelangkaan minyak tanah. Pertamina, kata dia, diminta mengevaluasi pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas elpiji. "Supaya mereka koreksi (pelaksanaan program konversi), Pertamina komitmen mengatasi dengan memperbanyak distribusi," ujarnya kemarin.

Teguran itu disampaikan dalam pertemuan dengan Pertamina, minggu lalu. BPH Migas juga telah meminta Pertamina untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program konversi. Perusahaan pelat merah itu diminta tidak menarik sekaligus minyak tanah di daerah program konversi gas.

Adi menjelaskan, kelangkaan minyak tanah terjadi karena kurangnya jumlah elpiji tabung tiga kilogram di pangkalan. Selain itu, masyarakat yang sudah dibagi tabung tiga kilogram kembali memakai minyak tanah. "Artinya sosialisasi Pertamina kurang berhasil," ujar Adi.

Kepala BPH Migas Tubagus Haryono menolak memberikan komentar soal kelangkaan minyak tanah. Saat ditanya soal sanksi untuk Pertamina sebagai distributor minyak tanah, Tubagus juga menolak. "Saatnya cooling down dulu," katanya.

NIEKE INDRIETTA