Search  
 
| Advance search | Registration | About us | Careers
  Home  
  Budaya  
  Digital  
  Ekonomi  
  Internasional  
  Iptek  
  Jakarta  
  Nasional  
  Nusa  
Olahraga  
  Majalah  
  Koran  
  Pusat Data  
  Tempophoto  
  Indikator  
English
Apa Itu RSS?
   

Pemerintah dan BI Bahas Percepatan Akselerasi Ekonomi
Rabu, 13 Desember 2006 | 21:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah dan Bank Indonesia menggelar pertemuan tertutup selama dua jam dengan kalangan perbankan di Jakarta, kemarin. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai langkah-langkah percepatan pertumbuhan ekonomi 2007. Khususnya, terkait dengan optimalisasi peranan perbankan dalam peningkatan penyaluran kredit.

Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah mengatakan dalam pertemuan itu kalangan perbankan mengusulkan agar bank sentral mengkaji ulang beberapa aturan perbankan. "Mereka juga meminta pemerintah memanfaatkan sumber daya keuangan yang dimiliki bank-bank BUMN," kata dia.

Burhanuddin menjelaskan, langkah percepatan pertumbuhan ekonomi akan
dilakukan sektor yang mendorong perekonomian secara keseluruhan, yaitu
infrastruktur, energi, dan pertanian.

"Saat ini, kita punya BUMN perkebunan, energi dan infrastruktur. Kami
membicarakan bagaimana sektor itu dapat bekerja sama dengan bank BUMN," tuturnya.

Dia menambahkan, dalam pertemuan itu, BI juga meminta agar 16 bank
besar, yang selama ini menguasai 70 persen total aset perbankan, ikut
memfasilitasi upaya percepatan pertumbuhan ekonomi tahun depan.

Tampak hadir dalam pertemuan itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Meneg BUMN Sugiharto, dan wakil dari 13 bank terbesar di Indonesia. Namun, Kalla dan Sugiharto tidak memberikan keterangan kepada wartawan.

Wakil Direktur PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) Gatot Suwondo mengatakan, pertemuan itu juga membahas sektor utama yang akan
dikembangkan tahun depan, yang butuh pembiayaan perbankan, yakni sektor
energi, khususnya, minyak dan gas.

"Kami kan, fasilitator. Jadi kami fokus ke permintaan kreditnya," ujar
Gatot. Dari seluruh sektor, yang paling tinggi alokasinya adalah
sektor listrik. "Perlu sekitar Rp 70 triliun.”

Direktur PT Bank Mandiri Tbk. Abdulrachman menambahkan dalam pertemuan juga dibicarakan kendala-kendala yang dialami perbankan
dalam penyakuran kredit. "Seperti kendala dari ketentuan pembatasan kredit, kami minta agar itu ditinjau ulang, "katanya.

Menurut Burhanuddin, hasil pertemuan tadi akan diolah dan disampaikan
sebagai arah kebijakan perbankan pada Bankers Dinner, 12 Januari 2007.

AGOENG WIJAYA/SURYANI IKA SARI

Dari Arsip Majalah TEMPO
Dibidik dari Segala Penjuru | 11 April 2005
Longsor Digoyang Inflasi | 11 April 2005
Mosi Tak Percaya atau Apa | 28 Pebruari 2005
Bank Indonesia Harus Lebih Awas | 31 Januari 2005
Seperti Membunuh Kanker dengan Sup  | 15 Desember 1998
Rekapitalisasi Itu Mengundang Risiko  | 24 November 1998
Bisnis Sepekan | 17 Januari 2005
Bisnis Sepekan | 03 Januari 2005
Melacak Raibnya Kasbon BI  | 03 November 1998
Jangan-Jangan Angan-Angan  | 27 Oktober 1998
>>selengkapnya ::

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development
         
Direktur Bank Indonesia (BI), Hendro Budiyanto pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, 1993. [TEMPO/ Rully Kesuma; 15D/210/1993; 20021001]. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Maulana Ibrahim saat jumpa pers di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, 27 Februari 2003. [TEMPO/ Wahyu Setiawan; K12A/179/2003; 20030225].
Hendro Budiyanto
Maulana Ibrahim
>>selengkapnya ::

INDEKS BERITA LAINNYA :
 

 

 

dibuat oleh Radja:danendro
 
Berita Terkait

BI Diharapkan Perlonggar Kriteria Bank Jangkar
Suku Bunga Turun 50 Basis Poin
BI Siapkan Tempat Penukaran Uang Pecahan Kecil
Cina Sepakati Bilateral Swap Arrangement
Warga Antre Tukar Uang untuk Lebaran
BI Rate Berpeluang Turun Terus
Ada 8 Ribu Bankir Lulus Ujian Manajemen Resiko
BI Rate akan Turun Lebih Agresif Lagi
Bunga BI Rate Turun Menjadi 12,50 Persen
Burhanuddin: Bunga BI Rate Dimungkinkan Turun
> selengkapnya...

Referensi

Profil Miranda Swaray Goeltom
Profil Burhanuddin Abdullah
Latar Belakang Perusahaan Pengelola Aset Negara (PPA)
Keppres RI No. 17 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keppres No. 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum
Keppres RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
PP RI No. 47 Tahun 2001 Tentang Perubahan Keempat Atas PP No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan PenyehatanPerbankan Nasional
> selengkapnya...

Website

Bank Indonesia

Komentar Anda
-
Kirim
-
Via SMS
Anda bisa mengomentari berita ini melalui SMS. Ketik TIJAWAB [spasi] brk89450 [spasi] komentar dan kirim ke 9333

Berita Terakhir

Berkurang, Kereta Tambahan Lebaran
Gilbert Arenas Terancam Absen Awal Musim
Kamera Kompak Rasa SLR
Muchdi Tiba, Keamanan Lengang
Buka Puasa ala Bos First Media dan Iqbal

<< December,2006>>
MSnSl RK JS
     01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31




 

 
buatan danendro English | Japanese | Registrasi | Help | About us
  copyright TEMPO 2003

Kembali ke atas
Home | Budaya | Digital | Ekonomi |Internasional |Iptek |Jakarta | Nasional | Nusa| Olahraga | Indikator
Majalah | Koran Tempo | Pusat Data