Ekonomi

Pemerintah Komitmen Jadikan Pertanian Sebagai Perioritas
Senin, 14 Pebruari 2005 | 19:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah komitmen menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurut Staf Khusus Menteri Koordinasi Perekonomian Bayu Krisna Murthi, pada 17 November 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menetapkan tiga strategi bidang ekonomi, yaitu pertumbuhan sebesar 6,6 persen per tahun, menggerakan sektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan.

“Komitmen bukan hanya datang dari Departemen Pertanian, tapi juga datang dari Presiden dan Menteri Koordinator Perekonomian,” kata Bayu dalam sebuah seminar di Jakarta hari ini.

Sebelumnya pada 15 Oktober lalu, kata Bayu, Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakrie menyatakan bahwa kekuatan ekonomi lokal menjadi pilar ekonomi nasional dan pertanian menjadi prioritas utama.

Komitmen pemerintah itu, menurut Bayu, diperkuat dengan adanya kepastian pengalihan sebagian subdisi bahan bakar minyak (BBM) untuk sektor pertanian. Khususnya pangan dan infrastruktur desa.

Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Ahmad Ansori Mattjik mengatakan, untuk menghadapi perdagangan bebas, sektor pertanian tidak dapat lagi mengandalkan sistem lama dengan pendekatan sektoral dan komoditas.

“Pengelolaan pertanian harus satu atap, dari hulu sampai hilir, termasuk industri yang di hulu dan industri yang di hilir,” kata Mattjik.

Karena itu, menurut Mattjik, perlu memadukan institusi yang menangani aktivitas pertanian, mulai dari produksi, industri pengolahan hasil, dan yang menyangkut pasar dan industri pendukung agrobisnis. Restrukturisasi birokrasi pun harus dipertimbangkan untuk mendapatkan efektivitas dan efesiensi yang lebih rasional.

Namun, sektor pertanian haruslah dibedakan dengan perdagangan umum, sehingga pengelolaan perdagangan sektor industri pertanian dan non-pertanian haruslah terpisah.

Selain itu, perlunya kebijakan pemerintah dalam hal pemodalan, karena tidak hanya memerlukan peran Departemen Keuangan, tapi undang-undang yang menguntungkan bagi modal petani juga harus ada. Pendirian bank khusus untuk pertanian misalnya, sangat dibutuhkan para petani. Juga pemberian bunga yang sangat rendah kepada petani seperti di Brunei yang memberikan bunga (pinjaman) nol persen kepada para petani di negara itu.

”Kebijakan pemerintah lainnya yang tidak kalah penting adalah subsidi pupuk. Selama ini subsidi pupuk tidak langsung ke petani. Kalau subsidinya pada harga out put seperti di India dan Thailand, maka iniakan langsung dirasakan petani,” ujarnya.

Khairunnisa - Tempo

Dari Koleksi Foto TEMPO | Under Development     Ir. Wadoyo