[an error occurred while processing this directive]

Mayor Jenderal Saurip Kadi:
"Mas, Zaman Sudah Berubah, Tugas Berubah ..."

SATU dari tiga perwira tinggi yang diisukan bakal digeser, dalam mutasi belum lama lalu ternyata memang termasuk yang dipindahkan. Itulah Asisten Teritorial Kasad, Mayjen Saurip Kadi. Ia ditarik ke Mabes TNI, diserahi memimpin Yayasan Kartika Eka Paksi, yayasan bisnis milik Angkatan Darat.

Mayjen Saurip, bersama Brigjen Romulo Simbolon, Pangkostrad Letjen Agus Wirahadikusumah, dan Kasad Jenderal Tyasno Sudyarto, banyak dibilang sebagai perwira reformis. Karena itu dimutasikannya salah satu angkatan Akabri 1973 ini dilihat sebagai adanya upaya menghambat reformasi total dalam tubuh TNI dari kelompok mantan Pangab Jenderal Wiranto. Ada juga yang mengisukan bahwa Saurip "titipan Istana", yang menjadi Aster Kasad karena dekat dengan (mantan) Penjabat Sekretaris Negara Bondan Gunawan.

Tapi pendapat lain mengatakan, justru Saurip mendapat tugas melancarkan jalan reformasi total itu: agar Yayasan Kartika Eka Paksi dikembalikan ke rel yang benar hingga bisa diaudit oleh BPK, misalnya.

Mana yang benar? Untuk itulah TEMPO Interaktif mewawancari Mayjen yang oleh apa yang dinamakan Dokumen Bulakrantai disebut-sebut bikin pertemuan untuk menyusun konsep membersihkan tubuh TNI dari orang-orang Jenderal Wiranto.

Wawancara dilakukan di kantor lama Saurip, di Mabes AD, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni lalu. Ruang kerja itu sekitar 5 x 5 meter persegi, berpendingin ruangan, berwall paper warna off white. Tampak tumpukan kertas di meja kerja. Sederet buku mengisi sebuah almari, di antaranya berjudul Gerakan Komunis di Indonesia. Sesekali terdengar dering telepon genggam Saurip yang sedang dicharge, di tengah wawancara dengan wartawan TEMPO Interaktif, Kurie Suditomo.

Empat bulan Anda menjadi Aster, apa yang Anda rintis?

Saya membantu pemimpin mengkaji kembali visi dan misi teritorial. Sejak kemerdekaan, (militer) belum sempat menata teritorial pada tempatnya, dan rasa-rasanya itu menjadi tugas Angkatan Darat. Ini tidak baik, tidak akan memberi kedewasaan bagi departemen lain, makanya harus ada fungsionalisasi kelembagaan.
Nah, TNI harus menarik diri dari campur tangan hal-hal yang bukan fungsinya. Konsep pembinaan teritorial di tingkat Angkatan Darat sudah final dan tinggal dibawa ke Mabes TNI dan setelah itu dibawa lagi ke DPR.

Bisa diceritakan konsep pembinaan teritorial itu ?

Pembinaan teritorial itu fungsi (yang harus dijalankan oleh) negara, bukan monopoli Angkatan Darat, atau TNI. TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, hanya menangani yang menjadi bidangnya: pelatihan militer.
Kemudian tentang penguasaan teritorial. Istilah ini serem, perlu diganti menjadi intelter (intelijen teritorial). Kita tidak berperang karena ekspansi ke negara luar; kita perangnya ke dalam. Artinya, kita baru akan perang, kalau musuh masuk ke sini. (Tapi), penyiapan palagan perang tidak bisa setelah nanti ada perang, harus jauh sebelumnya. Jalan-jalan terdekat, sungai yang ada buayanya, tokoh-tokoh yang berwibawa -- jauh sebelum perang sudah harus diketahui. Tapi, konteksnya pertahanan, jangan ada konteks lainnya. Jangan ada konteks politik, kepentingan penguasa, kepentingan partai!

Anda tampaknya sangat tak setuju dengan konsep teritorial di masa lalu ...

Oh, ya. Yang selama ini terjadi, khusus pada setengah perjalanan (terakhir) Orde Baru, mematikan demokrasi. Pemberdayaan masyarakat tidak akan pernah ada karena instrumen-instrumen penekan ini efektif sekali, antara lain oleh TNI, khususnya Angkatan Darat.
Dulu, ini merupakan kebutuhan karena hukumnya adalah darurat. Tapi, kekuasaan itu enak karena fasilitas dan sebagainya. Maka, yang seharusnya sudah sejak lama ditarik, malah dijadikan nilai bahwa itu yang benar. Jadinya, kita ambruk kayak begini. Ada enggak nurani kita untuk melihat bahwa bangsa ini berantakan karena output sebuah sistem? TNI Angkatan Darat adalah bagian dari sistem itu.

Kabarnya konsep teritorial yang baru itu yang menjungkalkan Anda dari posisi Aster ?

Tidak, saya tidak merasakan hal itu. (Yang jelas) ide itu harus terus dilanjutkan karena ini sudah jadi keputusan lembaga.

Bukankah Anda ingin menghapuskan Koramil (Komando Rayon Militer kecamatan) ?

Perubahan tugas pokok itu kan mempengaruhi fungsi, dan perubahan fungsi memperngaruhi organisasi. Apa yang salah kalau organisasi itu diubah ? Ini kan, sekali lagi, ada pertarungan nilai, dan bahwa yang lama itu (harus) dipertahankan terus. Jadi orang tidak memahami bahwa, "Mas, zaman sudah berubah, tugas berubah, lingkungan berubah, hakikat ancaman juga!"
Itu yang harus difahami. Sehingga apakah itu Kodam, Korem, sampai ke Babinsa (harus diubah), sangat mungkin. Sambil menunggu keputusan resmi pemerintah dan DPR, kami antisipasi dengan cara uji coba. Yaitu, dengan likuidasi Koramil dan Babinsa di Jakarta dan Surabaya. Dalam Rapim sudah diputuskan, proses persiapan ini tujuh tahun. Artinya, selama tujuh tahun itu disiapkan polisi dan pemda dan departemen lain untuk mengambil alih yang selama ini ditangani Angkatan Darat.
Kecuali orang yang tidak mengerti atau tidak faham demokrasi, kecuali yang tidak sependapat bahwa tentara dikembalikan kepada ruhnya, kepada fitrahnya yaitu di bidang pertahanan, (akan menerima ini semua).

Kalau begitu apa penyebab Anda digeser?

Tanyakan pada pimpinan, karena saya sampai detik ini percaya bahwa yang terbaik bagi saya, terbaik bagi organisasi.

Apakah tergesernya Anda bukan karena apa yang dinamakan dokumen Bulakrantai?

Dari sisi "dokumen" (itu sendiri), itu rubbish. Sampah! Kita jangan terjebak menjadi orang-orang yang kecerdasannya menjadi turun. Pertemuan itu (dihadiri) lebih dari 80 orang, ada ibu-ibu, ikut nyanyi-nyanyi, berdoa. (Apakah) itu untuk merumuskan pergeseran pejabat ini-itu?

Jadi, itu pertemuan apa sebenarnya?

Itu selamatan kenaikan pangkat saya. Saya tidak mengundang perwakilan partai, ormas, LSM, atau mahasiswa. Tapi, saya kebetulan kenal, karib, atau bersahabat dengan (orang-orang dari) berbagai kalangan.
Nah, dokumen itu versinya macam-macam. Yang pertama, (nama) Pak Tyasno ikut di situ. Kalau Pak Tyasno ada, sangat tidak wajar kalau saya tidak mengundang Wakasad dan staf yang lain. Dan kalau ada Pak Tyasno, tidak nalar dan sangat merendahkan martabat Pak Tyasno bila beliau membicarakan masalah politik dengan LSM dan di situ ada (perwira dengan pangkat) letkol. Kemudian, belakangan ada dokumen tanpa (nama) Pak Tyasno. Yo, karepe kono (Ya, terserah saja).
Saya percaya, cepat atau lambat, kebenaran akan membuktikannya sendiri. Masyarakat tidak bodoh, kok !

Anda sering betul menyebut Kasad Jenderal Tyasno Sudarto; Anda sejalan dengannya?

Ya, saya sangat sepaham. Yang menjadikan saya gembira, beliau sungguh reformis.

Sementara isu mengatakan Anda "titipan Istana" dan tergeser karena kedekatan Anda dengan Bondan Gunawan (mantan penjabat Sekretaris Negara) ...

Yang perlu diluruskan, jangan menaifkan para pemimpin dalam memilih para pembantunya. Beliau dulu memilih Pak Agus (Panglima Kostrad Mayjen Agus Wirahadikusumah) dan juga memilih saya sudah dengan pertimbangan yang masak. Kalau disebut-sebut saya dan Bondan, mohon diketahui, saya dipanggil menjadi Aster bukan karena orang lain, tapi karena Pak Tyasno dan Pak Widodo (Panglima TNI Laksamana Widodo AS).
Saya bukannya mau menonjolkan diri, jauh sebelum reformasi para pemimpin kita sudah tahu apa pemikiran, konsep, serta ide-ide saya. Track record kan sudah ada di tangan beliau-beliau. Tapi kalau sekarang ada pertimbangan-pertimbangan lain, nanti, alam yang membuktikan mana yang paling tepat. Vonis "titipan Istana" itu buat saya sangat menyakitkan.

Tapi, katanya, Anda dianggap meresahkan ?

Jangankan isu meresahkan, isu yang bilang saya bukan figur yang mandiri saja sudah terdengar. Saya datang ke sini (Mabes AD) membawa konsep dan kebetulan konsep-konsep itu sejalan dengan (pemikiran) Pak Tyasno.

Siapa yang resah itu?

Ia yang berhadapan dengan hukum karena kasus korupsi, karena masalah hak asasi manusia, ia yang harus bertanggung jawab atas tindakannya waktu memimpin.

Mereka yang diuntungkan pada rezim yang lalu?

Bukan masalah diuntungkan atau tidak, tapi karena sikap dan komitmen yang memang cocok (dengan) rezim waktu itu.

Anda, Agus Wirahadikusumah, Romulo Simbolon, lulusan Akabri 1973, dianggap pembawa pembaruan, tapi kini terjungkal ...

Itu adalah dinamika reformasi. Itu biasa, tidak usah kaget. Saya yakin, nanti pada masanya segenap slag orde prajurit akan teriak bahwa dirinya reformis. Dulu, tahun 1966-1967, perbedaan pendapat antara Soekarno dan Orde Baru juga sangat tajam. Toh, sebagian pengikut Soekarno akhirnya teriak Or-Ba lebih nyaring daripada yang pertama. Ini catatan sejarah.

Kini, apakah Anda merasa "masuk kotak" diposisikan di Yayasan Kartika Eka Paksi?

Ah, tidak. Ini yang terbaik bagi saya untuk bisa menghabiskan sisa waktu di Angkatan Darat. Saya bisa berfikir lagi, berfikir lagi ... Bukan saya sok, tapi perjuangan tidak semata karena jabatan. Menyuarakan kebenaran tidak akan bisa dibatasi oleh tembok penjara sekalipun.

Apakah perpindahan posisi setiap elite tentara ditentukan oleh Wanjakti (Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tertinggi)?

Ya, dan saya setuju dan memang begitu adanya. Yang namanya Wanjakti memang rapi dan baik, tapi masih perlu disempurnakan. Harus ada back up system yang mampu mengeliminir subyektivitas para personil yang ada di Wanjakti.
Dalam Wanjakti harus ada semacam merit system, talents voting, kemudian juga harus ada unsur-unsur manajemen yang bukan hanya mencatat kesalahan, tapi juga prestasi. Pengorbitan seseorang melalui cara-cara kompetisi yang sehat, sehingga ada perlombaan bagi tiap orang untuk tampil terbaik. Karena penilaian yang terbuka, rekrutmen terbuka, kader-kader yang tidak baik sudah jatuh di awalnya.

Bagaimana Anda melihat Yayasan Kartika Eka Paksi ?

Dalam APBN kita tahu dana yang dianggarkan untuk TNI sangat terbatas, maka dana nonbujeter harus dijadikan suplemen, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Lebih dari itu, Yayasan harus bergerak di luar bidang-bidang yang menjadi rebutan masyarakat kecil, harus terbebas dari masalah lingkungan hidup.

Seperti apa contohnya ?

Banyak hal yang tidak sepantasnya ditangani TNI sehingga terjadi rebutan, misalnya bisnis taksi, atau pariwisata. Biarlah rakyat kecil yang menanganinya

Jadi Yayasan harus diapakan?

Ya, harus bisa memasukkan konsep manajemen modern, dan yang terpenting transparansi. Lebih jauh lagi saya belum bisa bilang; nanti, kalau saya sudah di sana.

Menurut Anda sendiri, kenapa ditempatkan di Yayasan?

Saya tidak mau pamer. Saya salah satu yang mendinamisir pembongkaran berbagai kasus di Asabri, walaupun di situ saya hanya salah satu elemen kecil. Lalu, sewaktu pemeriksaan kasus KKN yang melibatkan, antara lain, mantan Kapolri Jenderal Roesmanhadi, yang kini heboh kembali, ketua timnya adalah saya. Saya di Inspektorat Khusus waktu itu.

Bagaimana Anda melihat bisnis TNI kini?

Bisnis TNI/ABRI itu riwayatnya panjang. Pada awalnya (bisnis ini ada karena) pemerintah belum siap membiayai angkatan perang. Kalau memang (bisnis) itu baik dan tentara mampu mewujudkannya dalam usaha yang cukup punya daya saing, kenapa tidak?

Di sejumlah negara (juga terjadi). Bangkok Bank itu kan ternyata punya army Thailand. Di kita, ada Artha Graha, yang sudah rontok, perlu manajemen yang lebih baik lagi sehingga bisa go public, bisa diaudit BPK. Penggunaannya juga harus diatur secara baku, kalau perlu minta persetujuan DPR

Bisnia TNI belum pernah diaudit BPK, ya?

Sebagaimana kebijakan pemerintahan saat itu dan barangkali hingga kini, begitulah. Tapi (sekarang) Menteri Pertahanan sudah minta agar BPK masuk.

Jadi Yayasan Kartika Eka Paksi itu selama ini apa sumbangannya?

Saya tidak tahu persis, yang jelas sangat banyak. Yang namanya perumahan dan dana-dana abadi dari masing-masing kesatuan itu bukan dari pemerintah, tapi dari Yayasan.

Tampaknya Anda memang sangat ingin mengembalikan TNI on the right track lewat Yayasan?

Tapi masalah Yayasan terlalu kecil untuk membahas tentang TNI on the right track; ada yang lebih besar.

Apa yang lebih besar itu?

Sejarah membuktikan bahwa setiap pergolakan dalam negeri selalu melibatkan TNI atau oknum-oknum, khususnya, Angkatan Darat. Makanya era reformasi ini harus digunakan untuk menata tatanan politik makro, di mana (tepatnya) tentara ditempatkan sehingga bisa mengeliminasi hal-hal tersebut.

Hal-hal yang mana?

Ada dua pendekatan. Pertama, pendekatan strategis. Pendekatan yang menempatkan reformasi internal sebagai bagian dari reformasi total bangsa. Artinya, (militer) tidak sekadar menata hal-hal taktis, tapi juga yang strategis: tentang fungsinya, visinya, tentang hal-hal mendasar TNI. Kesempatan ini sangat strategis, sangat penting, agar bangsa ini menempatkan diri (secara benar). Pendekatan ini tidak berarti melupakan hal-hal yang kecil, hal-hal yang taktis dan teknis.
Yang kedua, ada orang yang mengutamakan pendekatan taktis dan teknis seperti pembubaran staf sospol, pembubaran Bakorstanas, Babinsa. Jeleknya, pendekatan yang taktis itu kadang menganggap dengan pembubaran sudah menyelesaikan masalah, bahwa hanya itulah yang harus dilakukan. Memang, ini pendekatan pragmatis, tapi yang terpenting ini menjadi bagian dari reformasi total.
Tapi kita tahu, hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin. Sejumlah orang bermasalah di elite politik eksternal maupun di dalam internal TNI punya cukup dominasi untuk memanfaatkan, atau membonceng kelompok yang memandang refromasi ini hanya dari yang pragmatis atau taktis.

Anda ada dalam pendekatan yang pertama?

Ya, kurang lebih saya condong pada pendekatan yang pertama, tapi bukan berarti saya tidak memikirkan hal-hal yang taktis dan teknis.

Dua pendekatan itu menimbulkan dua kubu ...

Ya, akhirnya akan ada pembelahan. Tapi saya tekankan, ada hal yang sama-sama (disepakati): dwifungsi itu (harus) diakhiri. Dan yang penting, bagaimana memisahkan orang-orang yang bermasalah yang mendompleng kelompok-kelompok yang menginginkan hanya reformasi internal itu yang berjalan.

Tapi itu kan biasa, dalam proses perubahan ada yang ingin berubah dan ada yang bertahan ?

Ini kan proses transformasi. Nilai-nilai lama kita terbukti tidak mampu mengantar bangsa, malah menghancurkan. Orang-orang yang peduli agar bangsa ini terus berlanjut, tentunya ingin agar nilai-nilai dalam TNI diproyeksikan dalam tuntutan demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan hidup, keterbukaan, manajemen modern. Sayangnya, karena sudah puluhan tahun, sebagian menganggap nilai-nilai lama itu yang paling benar.

Nilai-nilai baru itu bisa diaplikasikan pada angkatan Akabri keberapa?

Saya kira seluruh prajurit itu welcome terhadap perubahan tersebut, terlebih yang belum terkooptasi oleh nilai-nilai lama. Jadi yang relatif masih muda, karena dia bersumber dari alam yang berbeda, pendidikan yang berbeda, lingkungan yang berbeda (yang mudah menerimanya). Adik-adik kami dari kolonel ke bawah sudah menunggu kehadiran era baru, demokratisasi ...

Sebenarnya sejak kapan Anda punya ide pencerahan di TNI seperti ini ?

Sejak saya di staf sospol, saya sangat peduli dengan keadaan ini. Kehidupan demokrasi sangat terkooptasi oleh kekuasaan, dan TNI tak lebih, tak bukan sekadar instrumen penekan. Saya kebetulan ada di sekitar pusat kekuasaan karena saat itu saya Sespri Sospol, kemudian saya ada di DPR ketika setiap hari ada demo.
Tahun 1995, ada perkenalan anggota fraksi ABRI dengan Kasad baru, Jenderal Hartono. Saya kan Sesprinya waktu beliau jadi Kassospol. Di situ beliau menyampaikan perintah bahwa ABRI menyampaikan aspirasinya ke Golkar. (Ketika itu) saya berusaha mengingatkan, kalau itu ditempuh, nanti (TNI) akan diadili oleh rakyat. Tapi ketika itu ada sekitar 60 perwira tinggi termasuk Pangdam-pangdam, sehingga etiket pergaulan mengkooptasi kebenaran. Padahal, andaikata semua perwira tinggi (yang hadir) itu mengingatkan Kasad rame-rame, kejadiannya mungkin bukan seperti ini.

Anda pernah mengatakan ingin mengembalikan TNI ke eranya Pak Dirman ...

Ya, Pak Dirman yang tidak lewat Akabri, sudah begitu luhur, mengetahui persis bahwa tentara bidangnya, ya, tentara saja. Terbukti ketika kedaulatan kembali ke Republik, Pak Dirman menghentikan perang gerilya, melapor ...
[an error occurred while processing this directive]