[an error occurred while processing this directive]
M. Saleh Latuconsina
GELAR Penguasa Darurat Sipil sebentar lagi tanggal dari pundak M. Saleh Latuconsina. Gubernur Maluku ini memperoleh mandat tersebut untuk meredam konflik di kampung halamannya sejak Januari 1999. Jabatan ini pula yang membuat Saleh menjadi bidikan kritik Panglima Laskar Jihad dan konon membuat TNI jadi setengah hati untuk bertindak tegas mengatasi pertikaian di sana. Simak perbincangannya dengan Yusnita Tiakoly dari Tempo News Room:
Mengapa upaya penegakan hukum seperti berjalan di tempat?
Apa benar ada 60 anggota pasukan liar yang beroperasi di Ambon? Siapa sebenarnya mereka?
Siapa sebenarnya mereka?
Perlukah penerapan darurat militer untuk menyelesaian konflik di Ambon?
Sempat merasa tertekan nggak dengan situasi konflik yang berkembang di Ambon?
Mengapa Anda tidak mundur saja?
Setelah sekian lama menjadi Gubernur, apa kesimpulan Anda tentang konflik Ambon?
Apakah Anda melihat faktor SARA bermain di balik konflik Ambon yang tak kunjung selesai?
Dalam pandangan Anda apakah konflik Ambon bukan cerminan konflik antar elite?
Apa ada unsur rekayasa dalam kasus Ambon?
Selama menjadi gubernur, apa benar Anda membabat pejabat-pejabat Kristen?
Ada yang menuding terbakarnya kantor gubernur Maluku adalah untuk menghilangkan data-data korupsi di Pemda...
Bagaimana cara Anda menghadapi cemoohan warga Ambon?
Kenangan apa yang paling berkesan bagi Anda semasa kecil?
Ada keinginan Anda untuk kembali jadi gubernur?
[an error occurred while processing this directive]
Masa tidak Ada Rekayasa

Apa benar Anda sudah lama meminta aparat menangkap Ja'far Umar Thalib dan Alex Manuputty?
Saya tidak meminta nama oknum yang ditangkap. Tapi yang saya minta itu adalah mereka yang melanggar berbagai ketentuan penguasa darurat sipil. Terutama yang berkaitan dengan persoalan pemulihan keamanan agar diproses secara hukum. Saya minta agar penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik dengan memproses secara hukum yang melanggar ketentuan pemerintah baik dari pihak Islam atau Kristen. Persoalannya, upaya penegakan hukum ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Yang pertama karena situasi. Alasan lain, ya, kembali kepada kemampuan [aparat].
Yang jelas saya belum mendapat laporan itu. Tapi dalam kaitan dengan penyelesaian konflik Ambon, apa saja namanya yang seperti itu yang mempunyai kepentingan untuk mengacaukan Ambon harus diselesaikan.
Istilah siluman ini lebih banyak ditujukan kepada oknum-oknum baik anggota TNI atau Polri. Artinya untuk mereka yang desersi.
Mau pakai darurat apa pun tapi kalau kita tidak menyelesaikan secara baik tidak akan selesai. Kuncinya adalah yang jadi pemicu-pemicu konflik ini harus diselesaikan.
Saya bukan merasa tertekan. Tapi merasa sayang. Sayang, kalau nggak ada orang Ambon yang malu mengapa kami terlibat konflik. Daerah yang demikian kaya, begitu pula sumber daya manusianya, pendidikan yang luar biasa, semuanya jadi seperti sekarang ini [habis akibat konflik].
Persoalannya apakah dengan saya mundur lantas persoalan di Ambon selesai. Dari sisi moral apakah saya akan mundur dengan situasi seperti ini. Begitu pula dari sisi pribadi: ngapain sih orang mesti mau [bertugas] dalam situasi sengsara di Ambon. Saya tergerak karena tanggung jawab moral tersebut.
Kalau membandingkan dengan konflik di daerah lain tidak ada yang separah Ambon. Ada yang bilang di daerah lain tidak parah karena belum ada gerakan perlawanan seperti RMS. Tapi coba Anda lihat di Tual (ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara) apakah ada orang Islam yang melarang orang Kristen tinggal di sana. Begitu pula sebaliknya.
Konflik di Ambon tidak murni SARA. Artinya, tanda kebencian orang Islam terhadap orang Kristen atau orang Kristen terhadap warga muslim. Faktor luar, misalnya RMS, apa benar keinginan mereka merupakan cerminan suara orang-orang Ambon yang tinggal di dalamnya? Mungkin yang dari luar lebih banyak. Apakah itu dari Belanda, Amerika Serikat, atau dari mana saja.
Bisa saja demikian. Tapi kalau hendak dibilang sebagai satu-satunya penyebab terjadinya perkelahian juga bukan. Yang jelas unsur elite daerah dan pusat memang ada. Bagaimana orang mau berkelahi pasar jika tidak menerima perintah dari yang lain. Begitu pula dengan kalangan akar rumput. Mereka tidak akan berkelahi jika tidak ada yang menyuruhnya.
Kalau konflik yang telah berjalan sampai sekian lama, masa tidak ada unsur rekayasa? Malino sudah selesai. Apa tidak ada orang yang bayar untuk beli bom?
Tidak ada satupun, tapi semua itu diplintir. Gus Dur pernah bilang ada 38 pejabat yang diminggirkan, itu sama sekali fitnahan.
Mana mungkin. Katakan misalnya ada dana pengungsi satu juga harus diserahkan ke si X. Kemudian karena administrasinya terbakar, ia tak bisa bilang dana itu sudah diserahkan. Kita bisa cek ke pimpinan proyeknya. Jadi kalau ada orang bilang bahwa pembakaran kantor untuk menghilangkan jejak-jejak korupsi itu sangat naif. Apalagi ada isu yang mengatakan saya terlibat. Lailahaillallah. Apakah mungkin saya mencelakai diri saya sendiri? Itu namanya orang gila. Semakin banyak orang menuduh saya, saya sebenarnya senang, karena sesuai ajaran Islan, dosa saya akan semakin banyak berkurang...
Ikhlas. Walau pun dicaci-maki sekalipun tidak ada beban
Saya tinggal di daerah yang mix (Islam-Kristen) di Jalan Anthoni Rhebok. Di Ambon orang lebih mengenal perayaan tahun baru untuk saling berkunjung. Waktu itu sudah menjadi kewajiban semua orang Islan datang ke rumah orang Kristen.
Sekarang ini saya kan menyelesaikan tugas. Saya pribadi, rasanya segala kemampuan yang ada sudah saya upayakan. Mungkin ada yang lebih baik. ***