[an error occurred while processing this directive]

Letjen TNI Ryamizard Ryacudu
'Saya tidak Bicara Politik'

Jenderal yang profesional. Militer tulen. Itulah pengakuan banyak kalangan, termasuk rekan-rekan seprofesinya. Pangkostrad Letjen TNI Ryamizard Ryacudu memang tak ingin menceburkan diri dalam kancah perpolitikan yang hingar bingar. Pria kelahiran Palembang, 21 April 1950 ini bahkan mengaku tidak mau berurusan politik dengan siapapun, termasuk untuk bikin statement ini-itu. "Orang bicara dengan saya tidak akan bisa bicara politik, karena memang bukan urusan saya," ujarnya dengan tegas.

Ketika banyak rumor yang mengatakan dia akan menjadi orang nomor satu di tubuh TNI AD menggantikan Jenderal TNI Endriartono Sutarto, ia pun meresponnya biasa-biasa saja. "Saya tidak tahu," tegasnya. Bagi sulung dari sembilan bersaudara ini dunia politik adalah milik orang yang berkompeten di bidangnya. Sementara menjadi tentara tujuannya adalah mengamankan negara dan bangsanya. "Tentara itu harus profesional," kata suami dari Nora Trystiana yang puteri sulung mantan Wakil Presiden Try Sutrisno ini kepada Gendur Sudharsono dari TEMPO dan Bernarda Rurit dari Tempo News Room. Petikan wawancaranya:

Latihan perang yang baru lalu itu acara rutin?
Itu sebetulnya latihan puncak, yaitu latihan manuver gabungan, yaitu yang melibatkan arteleri, kavaleri, dan unsur lainnya. Latihan itu penting, tapi mahal sekali. Jadi, setelah krisis ekonomi, frekuensi latihan ikut menurun, tapi tetap kita upayakan berjalan terus.

Karena itu Presiden datang kesana?

Yah. Bukan untuk kepentingan seremonial saja, tapi Presiden harus tahu, kita membuat latihan seperti itu dan dengan peralatan seperti apa. Karena itu, saya juga mengundang Ketua MPR Amien Rais dan Ketua DPR Akbar Tandjung, tapi mereka berdua berhalangan datang.
Jadi saya tunjukkan pada Megawati, bahwa prajurit harus mempertahankan setiap jengkal tanah dari serangan musuh. Meskipun harus mengorbankan nyawa.
Saya juga sampaikan kepada Presiden, kami tetap serius berlatih meskipun baju prajurit sampai robek-robek, karena memang hanya memiliki beberapa setel. Mungkin Ibu Mega terharu.

Bagaimana komentar Megawati tentang peralatan yang minim?

Bagaimana lagi, negara kita memang sedang dalam krisis. Tidak bisa dipaksa untuk membeli peralatan baru.
Tentara dari dulu selalu mengalah. Waktu masih Orde Baru, tentara juga kebagian belakangan. Bayangkan, kita hanya dapat 0,06 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (sekitar Rp 18 miliar). Saya ingat, ada alokasi dana cukup besar ketika Jendral Purn. M Jusuf menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan (1978-1983). Setelah itu nggak ada lagi.

Anggaran itu terkecil di Asia Tenggara?

Bahkan mungkin terkecil di dunia.

Peran TNI di dalam politik pun makin mengecil. Porsi di parlemen juga makin berkurang sebelum habis sama sekali...

Ya, itu memang kehendak rakyat.

Lalu bagaimana dengan keberadaan Kodam dan Koramil?

Suka tidak suka, perekat negara sekarang adalah TNI. Kalau mau membubarkan negara, bubarkan kesatuan teritorial. Kalau Kodam Trikora di Irian Jaya dibubarkan, maka keesokan harinya Irian Jaya pasti merdeka.

Kabarnya ini kan akan segera ada pergantian di pucuk pimpinan TNI. Anda akan ke Merdeka Utara (KSAD), sedangkan Jendral Endiartono Sutarto jadi Panglima TNI ?

Saya belum dengar. Banyak kabar itu. Saya mau profesional.

Apakah Anda tidak dipanggil Megawati, Panglima Widodo atau Endiartono, soal pencalonan sebagai KSAD?

Saya nggak pernah ketemu dengan Ibu Mega, Panglima atau Pak Endiartono Sutarto.

Padahal Endiartono sudah lebih 55 tahun, masuk masa pensiun....

Begini yah siapapun pantas jadi Panglima TNI, apakah itu dari AD, AU, AL. Karena panglima itu kan hanya mengkoordinir saja. Kalau panglimanya bagus tapi bawahannya nggak bagus, percuma saja. Juga kalau panglimanya tidak jelas dalam mengarahkan, juga sama saja.
Persoalan usia itu nggak masalah. Di AS, perwira berusia di atas 60 tahun, masih bagus. Usia 50 tahun itu sedang segar-segarnya. Main golf bisa 40 hole. Negara rugi kalau tentara masih muda sudah pensiun.

Jadi nggak masalah akan naik jadi panglima?

Nggak tahu saya, yang jelas nggak ada jabatan diperpanjang. Kalau masih dibutuhkan, maka dia nggak diganti, tapi bukan diperpanjang. Tapi, kalau masa pensiun, bisa ditunda.

Bagaimana dengan aturan TNI tentang perpanjangan masa dinas?

Dari dulu juga ada. Banyak juga yang masa dinasnya diperpanjang.

Tapi, perpanjangan masa dinas hanya tiga tahun, tidak sampai lima tahun, paling hanya dua atau tiga tahun?

Peraturan baru mungkin.

KSAD Endiartono pernah menyatakan dukungan untuk mempertahankan Panglima TNI. Bagaimana menurut Anda?

Jelas dong. Kepala Staf ini kan loyal. Dia jelas nggak mau kalau sedang solid, lalu diganti.

Tapi, kalau diganti sekarang sudah nggak masalah?

Kalau menurut saya, mau diganti atau nggak, tidak masalah. Apalagi di tingkat saya, Kodam, Danrem, nggak ada yang ribut-ribut ganti ini, gue ingin naik. Kita nggak meributkan itu. Makanya kalau saya ditanya, saya yang agak heran, karena kita memang nggak pernah ribut. Orang luar yang ribut.

Berita dukung mendukung itu santer...

Iya, Pak Endiartono Sutarto didukung Pangkostrad. Begitu kan?

Jadi benar?

Tidak ada dukung mendukung yang seperti itu. Kita bekerja. Saya tahu betul KSAD itu berapa kali menyatakan ingin berhenti. Sudah capek, tapi tidak bisa.

Tapi Anda kenal dekat dengan KSAD?

Ketika saya komandan batalion, Pak Endiartono menjadi Kepala Staf saya. Kita dekat. Waktu saya latihan di Malaysia dan Baturaja, dia atasan saya. Dia juga orang Kostrad.

Anda dan Endiartono dianggap pasangan serasi...

Serasi apa? Dengan siapapun kita harus serasi. Memangnya, saya paket politik.

Orang sudah ramai membicarakan topik ini, tapi Anda kok kelihatan tak acuh...

Yah orang luar. Itu semua kan pikiran politik. Saya dengan isteri saya tidak pernah ngomong itu.
Saya nggak bisa ngomong politik. Saya hanya ingin menunjukkan pada bangsa, "Ini lho latihan Kostrad".

Tapi, tampaknya regenerasi di TNI mandeg, sudah beberapa tahun nggak ada pergantian...

Kalau saya setuju KSAD dan Panglima diganti lima tahu sekali, seperti dulu. Sekarang kan setahun ganti, setahun ganti.

Banyak jendral bintang satu dan bintang dua, tidak memiliki posisi atau bahkan nganggur...

Ya, posnya berkurang, makanya banyak yang nganggur.

Bagaimana kalau jendral terjun ke politik, masuk ke kabinet atau mendirikan partai politik saja?

Nggak tahu saya. Saya nggak pernah ngomong soal itu.

Anda kok seperti tidak peduli dengan isu politik?

Bukan urusan saya.

Lalu bagaimana Anda harus bersikap terhadap elit politik, yang notabene juga selalu terlibat perbedaan kepentingan politik?

Saya bersikap baik terhadap presiden. Begitu juga terhadap Amien Rais dan Akbar Tandjung, saya juga berhubungan baik.
Dulu, waktu Abdurrahman Wahid jadi Presiden, saya sampaikan bahwa prajurit siap mengamankan Gus Dur. Siapapun tidak boleh menyentuh dan mencelakakan Gus Dur. Tapi bila sudah sampai di area hukum dan politik, saya tidak tanggungjawab, saya nggak ikut-ikut. Saya tetap baik dengan Abdurrahman dari ketika menjadi Presiden hingga sekarang.

Tapi Anda tidak mendukung dekrit yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman, ketika itu?

Bukannya saya tidak mendukung. Saya sampaikan kepada Gus Dur, bahwa masalah politik itu hak Presiden, tapi saya tetap mengamankan Presiden dan mengamankan negara ini. Jadi kita harus jernih mikirnya. Jangan dendam, benci.
Satu jam sebelum apel pasukan Kostrad waktu itu (Minggu, 22 Juli 2001), saya menelpon Gus Dur. Saya katakan, "Gus, saya mau apel siaga". Saya katakan bahwa apel ini tidak punya maksud apa-apa. Saya siap mengamankan Presiden. Gus Dur tahu itu.
Buktinya, hingga sekarang pun saya masih berhubungan baik dengan Gus Dur. Kadang saya masih menelpon. Satu bulan lalu, saya silaturahmi ke Gus Dur.
Kita kasihan juga pada Gus Dur. Dia terlalu baik. Makanya saya bilang Soekarno, Soeharto dan Gus Dur turun bukan gara-gara tentara tapi karena orang terdekat.

Anda membicarakan politik dengan Mega?

Nggak pernah.

Kabarnya begitu?

Nggak ah.***
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

[an error occurred while processing this directive]