[an error occurred while processing this directive]

Kwik Kian Gie:
Tokoh PDIP Jual Kekuasaan

Kwik Kian Gie tak pernah berhenti meradang. Ekonom lulusan Rotterdam, Belanda itu amat gelisah dengan bayangan gelap Indonesia. “Bahkan hancur lebur,” ujar Ketua Bappenas/Menteri Negara Perencanaan Pembangunan itu. Hutang bertumpuk ribuan triliun rupiah. Pemerintah pun dibelenggu IMF. Dia kian prihatin lantaran teknokrat di pemerintahan bertindak bak agen IMF.

Kwik tidak berubah. Saat ini, seolah menjadi ikon politisi yang bersih dengan komitmen lurus, juga ekonom yang nasionalis, berpihak pada nasib rakyat. Dia terus berteriak, marah, karena kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal. Malah, bekas Menko Ekuin itu terang-terangan mencap tolol berkait penjualan sejumlah bank swasta bermasalah.

Bukankah Presiden Megawati Soekarnoputri punya kuasa menghentikan langkah-langkah merugikan itu? Ini yang tidak dimengerti Kwik. Pada reporter Tempo News Room Jalil Hakim yang menemui di sela Rapat Kerja Nasional PDIP di Kuta, Bali, tempo hari, Kwik bicara panjang lebar, gamblang, keras dan telak.

Kalau sekadar selamat hingga 2004, Kwik amat yakin Megawati aman. Tapi, kans untuk berlanjut hingga 2009? PDI Perjuangan harus meraih suara sebanyak-banyaknya pada Pemilu nanti. Di mata Ketua DPP PDIP ini, langkah partainya tidak ringan. Apalagi sejumlah tokoh PDIP tidak segan “melakukan tindakan sama tololnya” dengan menteri di kabinet: memperjualbelikan kekuasaan bahkan memeras. Berikut petikan wawancaranya.

Prediksi Anda, pemerintahan Megawati dapat selamat hingga 2004?
Bisa selamat, meski tidak ringan. Bahkan, menghadapi Sidang Tahunan MPR, awal Agustus, tidak terlalu bermasalah.

Anda kok yakin?

Ya, aman, tidak akan digoyang. Karena pada era Gus Dur, yang kemudian jatuh, dan Megawati naik mengambil alih pemerintahan, terbentuk apa yang disebut Kaukus 11 yang menguasai hampir 80 persen suara di MPR. Lahir kesepakatan jika Megawati menjadi presiden, dibentuk kabinet koalisi. Kader semua partai, yang tergabung dalam kaukus, diakomodir di kabinet, menjamin tidak akan menggoyang pemerintahan Megawati hingga tahun 2004.

Bukankah banyak persoalan yang bisa ‘ditembakkan’ ke arah Megawati?

Memang banyak, seperti soal Banpres. Tapi kalau itu ditanyakan dalam Sidang Tahunan MPR, tidak berarti membahayakan, atau membuka kemungkinan untuk menjatuhkan Megawati.

Setelah 2004?

Sudah diputuskan dalam Kaukus 11, bahwa masing-masing partai akan bersaing memenangkan pemilu dan mengambil alih pemerintahan. Tapi waktu itu kami meminta agar persaingan dilakukan secara sopan, matang, tidak memaki. Bagi PDIP, segalanya akan ditentukan oleh strategi dan perjuangan untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada Pemilu tahun 2004.

Berkait itu, kinerja pemerintahan Megawati menjadi faktor penting?

Betul. Kinerja pemerintahan Mega ikut memberi pengaruh, apakah Megawati, sekaligus PDIP, masih pantas memegang pemerintahan hingga 2009. Saya berharap semua pihak realistis menilai. Secara keseluruhan pemerintahan Megawati tidak lebih buruk dari Habibie dan Gus Dur. Megawati mewarisi kondisi yang amat buruk. Tapi Indonesia masih bisa bertahan, tidak bernasib seperti Bosnia, Yuguslavia, atau Argentina. Selain itu, kurang lebihnya, Ibu megawati adalah figur pemersatu.

Sikap diam Megawati sering dikritik?

Supaya fair, jangan hanya dari sisi diamnya. Sebab, karena diamnya Ibu Megawati, berpengaruh positif pada stabilitas. Intinya, ketimbang banyak bicara lebih baik diam. Karena setiap omongan akan menimbulkan reaksi, bahkan memunculkan isu kontoversial. Simak apa yang terjadi pada Gus Dur.

Terlalu diam, membuat masyarakat bingung. Orang hanya bisa menebak-nebak apa maunya Megawati?

Apa betul Ibu Mega diam? Dalam pidato Ibu Mega di berbagai kesempatan, kalau kita simak, sesungguhnya memberi jawaban terhadap berbagai masalah yang sedang berkembang. Coba kita inventarisasi isu penting apakah yang dihadapi Indonesia yang tidak diberikan penjelasan oleh Megawati.

Soal amandemen konstitusi, sikap Megawati dan PDIP berubah-ubah?

Tidak pernah Ibu Mega mengatakan tidak setuju amandemen. Dalam rapat-rapat DPP PDIP, berulangkali Megawati mengatakan, "Kalau saya dianggap anti-amandemen, ya lucu. Wong ayah saya sendiri sudah mengatakan bahwa UUD 1945 adalah UUD yang penyusunannya kilat, karena tidak cukup waktu untuk menyusun sempurna."

Tapi kesan yang muncul, Megawati dan PDIP seperti maju mundur?

Sikap Mega tegas. Ia tidak keberatan amandemen. Tapi masih banyak pertanyaan yang menggelisahkan: siapakah manusia-manusia yang terlibat dalam perubahan itu, yang akan bisa mengambil keputusan-keputusan tentang amandemen yang seimbang? Apakah betul para anggota MPR, terutama di Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, merupakan putra-putri terbaik dan terpandai untuk melakukan perubahan UUD? Belum tentu. Dengan demikian kita perlu memikirkan elemen-elemen di luar legislatif sebagai tenaga ahli.

Maksudnya Komisi Konstitusi?

Yang jelas, Ibu Mega sering bicara komisi amandemen, yang terdiri dari para tenaga ahli. Ini soal konstitusi. Yang mensahkan MPR. Tapi kan tidak berarti pengetahuan anggota MPR sudah memadai untuk melakukan perubahan. Khususnya berkait falsafah UUD itu sendiri. Membahas undang-undang saja, DPR mengajak para ahli. Nah, bobot penggalian pengetahuan dari luar lembaga MPR, dirasa masih kurang, baik ditinjau dari sudut intensitas maupun waktu.

Apa yang sudah dilakukan Megawati, misal soal perbaikan nasib petani?

Tidak banyak. Pemerintah dibelenggu IMF. Coba pelajari paragraf demi paragraf dari letter of intent (LoI). Di situ banyak sekali yang membelenggu keinginan pemerintah untuk pro-usaha kecil dan menengah, juga menyangkut petani. Bayangkan saja. Ketika putus dengan pemerintahan Habibie, lalu disambung Gus Dur, tuntutan pertama pada pemerintah Indonesia adalah menghapus bea masuk impor beras dan gula. Kita harus berkelahi pada sembilan kali rapat. Saya langsung berteriak saat itu: apa pun resikonya, saya siap berhadap-hadapan dengan IMF. Masih banyak contoh lain, termasuk dalam soal hutang, yang membuat jumlah hutang Indonesia berlipat-lipat. Sebaliknya, IMF tidak ngomong apa-apa pada Amerika dalam peningkatan bea masuk produk pertanian, yang sebentar lagi menjadi keputusan.
(Perbaikan nasib petani, seharusnya menjadi prioritas pemerintahan Megawati. Ini kata Sabam Sirait, tokoh senior PDIP, pada wartawan di Bali. Jika misi itu tak terpenuhi dalam sisa waktu pendek ini, maka nasib pemerintahan Megawati setelah 2004, "Forgetted!" ujar Sabam)

Bukankah banyak ekonom di pemerintahan Megawati yang bisa mengkaji bagaimana ke luar dari belenggu IMF?

Justru itu, yang perlu diteliti, mengapa sikap IMF yang tidak masuk akal itu mendapat dukungan dari ekonom-ekonom kita. Termasuk kelompok yang dulu terkenal sebagai Mafia Barkley. Ada apa dibalik benak mereka? Contoh paling fenomenal, yang sangat berat, adalah obligasi rekap yang jumlahnya ribuan triliun rupiah. Pendapat para ekonom itu, seperti juga maunya IMF, harus dibayar segera. Itu sama saja membunuh pemerintah Indonesia.

Para ekonom itu bercokol di kabinet Megawati?

Di dalam kabinet justru ada agen-agen IMF, yang secara membabi buta membela kebijakan IMF, yang jelas-jelas tidak masuk akal itu.

Anda menangkap ada skenario menghancurkan perekonomian Indonesia?

Saya curiga begitu, ke arah sana. Contoh penjualan BCA. Sebelum keputusan diambil, tim ekonomi sudah diberitahu, termasuk oleh saya. Tapi tidak didengar. Padahal pola penjualan BCA amat…sangat tolol! Penjualan Bank Niaga, Danamon, juga mau dipakai pola sama. Saya sudah konfirmasi pada tim ekonomi dan IMF. Jawaban mereka, iya. Ada apa? Itu membuat saya marah.

Sebagai presiden, bukankah Megawati bisa menghentikan?

Sampai sekarang belum. Saya belum tahu kendala Ibu Mega untuk memotong langkah-langkah tolol itu. Mungkin Ibu Mega memperhitungkan, jangan-jangan kalau dipotong akan sama dengan Pak Habibie: diisolasi habis-habisan dari sumber pembiayaan. Bantuan luar negeri berhenti total, sedangkan kita belum punya kemampuan apa-apa.

Sepertinya tidak ada jalan untuk berbuat demi kesejahteraan rakyat?

Realitasnya, pemerintah tidak punya uang. Bahkan hancur lebur. nggarannya defisit melulu. Sejak 1967, hutang luar negeri jalan terus. Ketika jatuh tempo, hutang lama dibayar dengan hutang baru. Gali lubang tutup lubang. Dalam kondisi sekarang, yang dilakukan adalah kombinasi. Gali lubang tutup lubang jalan terus, sedang yang jatuh tempo, pemerintah minta-minta ampun untuk rescheduling, sampai tiga kali berurusan dengan Paris Club.
Dalam kondisi parah begitu, kebijakan menutup 16 bank di-billout. Tapi, bank-bank lain yang rusak, tidak ditutup, malah diinjeksi obligasi rekap. Sekarang utang luar negeri jauh lebih besar. Dari obligasi rekap yang minimum Rp 1.300 triliun, bila tidak bisa membayar saat jatuh tempo, bisa menggelembung Rp 7 ribu trilyun. Ini hitungan BPPN disertai formula yang tidak bisa dianggap sembarangan. Dan tidak pernah dibantah oleh Menteri Keuangan.

Kalau itu dijadikan amunisi menjatuhkan Megawati?

Saya berharap semua pihak realistis, melihat kondisi yang ada dengan fakta-fakta yang kini tengah dihadapi pemerintahan Megawati.

Lantas, bagaimana kondisi internal PDIP?

Pada intinya sama saja. Meskipun saya katakan aman hingga 2004, tidak berarti langkah partai ringan. Tindakan sejumlah tokoh intern partai (PDIP) juga tidak kalah tololnya dengan yang dilakukan sejumlah orang di kabinet. Bahkan mereka yang di dalam partai tak segan-segan memperjualbelikan kekuasaan yang kebetulan sedang dipegang. Peras sana, peras sini. Eh, yang diperas, nyatanya juga tidak keberatan diperas karena ada interest terentu. Paling tidak bisa aman dari bidikan hukum, misalnya.

Contoh lain yang Anda anggap aneh dari perilaku elit PDIP?

Dengan alasan rolling, pola klik terjadi. Ketika orang-orang yang masuk kelompok tertentu, dimasukkan komisi basah di DPR. Saya anggap itu aneh, karena bagaimanapun, saya juga kenal dan tahu kapasitas mereka: apakah cocok duduk di komisi itu atau tidak.

[an error occurred while processing this directive]