[an error occurred while processing this directive]

Andi Alfian Malarrangeng
Calon Gubernur Jakarta…Selesai!

Letnan Jenderal TNI (Pur) Sutiyoso mencuat sebagai calon Gubernur Jakarta kedua kali. Posisinya sangat kuat, didukung Presiden Megawati Soekarnoputri dan Wapres Hamzah Haz, yang memimpin dua partai besar: PDI Perjuangan dan PPP. Tapi, di mata pengamat politik Andi Alfian Mallarangeng, tampilnya mantan Pangdam Jaya semasa kerusuhan 27 juli 1996 -saat penyerbuan kantor PDI pimpinan Megawati- tersebut kian menggulirkan gagasan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Doktor ilmu politik dari Amerika Serikat itu berpendapat, mekanisme pemilihan lewat DPRD sama sekali tidak menarik. Sistem ini rawan distorsi antara perilaku elit politik dengan kehendak riil dari rakyat. Selain itu, di atas kertas, nasib seorang calon seolah ditentukan suara ketua partai politik besar. Dan, penunjukan ini mesti ditaati kader-kader partai itu di parlemen.

Bagi Mallarangeng, pemilihan gubernur telah selesai sebelum digelar ketika Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta Tarmidi Suhardjo menyebut Sutiyoso telah ditunjuk Presiden Megawati. Ditambah lagi, dukungan PPP di DPRD DKI Jakarta lewat pernyataan Ahmad Chudhlory Syafii Hadzami sebagai ketua fraksi partai berlambang Ka'bah tersebut.

Andi Mallarangeng punya sejumlah pandangan tentang pemimpin yang pantas menangani Jakarta di jaman otonomi daerah ini. Sutiyoso masuk kriteria? Bagaimana dengan desakan sejumlah kalangan yang ingin Ibukota ini dipimpin putra Betawi? Warga lain sebaiknya mengalah? Lalu, apa keuntungan bila gubernur dipilih langsung? Berikut petikan wawancara wartawan Tempo News Room Bernarda Rurit dengan Andi Mallarangeng.

Bagaimana pemimpin paling pas untuk Jakarta di era otonomi ini?
Yang jelas, harus punya visi. Jakarta itu Ibukota Negara . Tapi, dia harus bisa mengelola Jakarta secara independen dari pemerintah pusat. Dia harus bisa dan cukup kuat menghadapi tekanan-tekanan dari pemerintahn pusat. Tetapi dia juga harus mengerti apa yang menjadi persoalan-persoalan di Jakarta. Dan, visinya apa sih terhadap permasalahan yang kompleks seperti ini. Jakarta ini juga daerah, yang punya peraturan daerah dan semacam itu.

Selain itu?

Orang itu harus punya track record jelas untuk memimpin daerah yang luas dan unik seperi Jakarta: apa sih yang dikerjakan selama ini, kok tiba-tiba merasa layak menjadi pemimpin. Track record itu termasuk karir dan pernyataannya terhadap publik selama ini. Syarat lain, harus punya komitmen. Ada orang yang tak pernah punya komitmen terhadap isu-isu di Jakarta, mendadak merasa layak menjadi pemimpin di sini.

Masih ada syarat lain?

Terakhir, dia harus punya kapabilitas. Jujur, bebas KKN…itu jelas. Persoalannya, pemilihan masih lewat DPRD. Kita bisa berteori soal figur yang layak memimpin Jakarta. Tapi itu semua tergantung pada anggota dewan. Itu yang paling menentukan.

Konkritnya?

Seperti, Ketua PDI Perjuangan Jakarta mengatakan mendukung Sutiyoso naik kembali. Nah, segala macam kriteria yang kita ajukan itu menjadi tidak ada artinya lagi. Itu saja selesai…yah belum tentu selesai sih, tetapi kan PDIP paling besar jumlah suaranya. Jadi seakan-akan pemilihan Gubernur DKI Jakarta berada di tangan satu orang yakni Ketua PDIP. Menurut saya, pemilihan gubernur langsung jauh lebih baiklah. Karena itu, mestinya, revisi UU Pemilu memasukkan pemilihan langsung kepala daerah.

Bukankah itu soal waktu. Pemilihan langsung kepala daerah oleh rakyat pada akhirnya akan dilaksanakan?

Tapi kapan kenapa terlalu lama.

Agaknya menunggu amandemen konstitusi selesai?

Amandemen tahap kedua sudah selesai, dan itu sudah membahas pemilihan presiden secara langsung. Yang belum disepakati soal putaran kedua pemilihan, bila jumlahnya belum mencapai 50 persen lebih. Tetapi soal pemilihannya sudah pasti: presiden dan wakil presiden dipilih langsung. Jabatan terendah yakni pemilihan kepala desa, juga begitu. Mestinya kepala daerah juga harus. Yang saya sesalkan adalah UU Pemilu ini mestinya mencakup beberapa hal. Pemilihan presiden langsung, pemilihan DPR, DPD langsung. Jadi harus masuk di Undang-Undang Pemilu.

Dengan berada di tangan Ketua PDI Perjuangan Jakarta, kans Sutiyoso jelas kuat dong. Anda ingin mengatakan itu?

Oh, jelas...jelas kuat sekali. Tapi itu tergantung bahwa PDIP solid. Dengan adanya dukungan dari Ketua DPRD. Tapi dari dua hal itu boleh dikata tampaknya dia akan terpilih lagi. Inilah persoalan yang berkaitan dengan pemilihan tidak langsung. Satu orang bisa menentukan siapa yang menjadi gubernur di Jakarta.

Padahal rapor Sutiyoso merah, seperti soal banjir dan sampah?

Ha…ha..ha ya itulah. Itu kan sudah menjadi tidak relevan lagi kan. Aturan itu juga sudah tidak relevan lagi.

Apakah sudah saatnya diakhiri era kepemimpinan tentara?

Kalau pemilihan langsung silahkan saja siapa yang mendaftar.

Jadi intinya harus dengan pemilihan langsung?

Yah, kalau menggunakan itu, dan tentara terpilih, tidak ada masalah. Asalkan, kalau tentara harus mengundurkan diri dulu dari kemiliteran. Lalu, biarkan rakyat memilih. Kalau rakyat memilih tentara…yah tentara, kalau rakyat memilih sipil…yah sipil. Dan, bukan sipil atau tentaranya tetapi pada figur.

Masalahnya pemilihan langsung itu belum diterapkan? Jadi bagaimana? Anda melihat ada tanda-tanda militer berkuasa?

Kalau saya bilang nggak. Kalau dia militer yang sudah tidak aktif, berarti sipil.

Apakah tidak sebaiknya Jakarta dipimpin sipil?

Oh yah harus sipil…!

Menurut Anda, kenapa Sutiyoso mendapat dukungan Megawati dan Hamzah Haz?

Yah…melalui lobi-lobi politik yang ada. Ini susahnya…kalau kayak begini, ini kan broker-broker politik yang main. Sehingga apa yang diinginkan rakyat, tidak sama dengan yang dibuat para pemain politik. Ini menjadi tidak menarik lagi. Kalau pemilihan langsung, tak akan begini. Kalau begini kan banyak broker-broker politiknya. Elit politik tidak tahu karena semua berkata di belakang rakyat. Kita hanya dapat rumor-rumor saja. Walau pun benar kita tidak bisa mengatakan ke depan. Kalau benar, tapi tidak punya bukti?

Sebagian kalangan berpendapat, Jakarta harus dipimpin putra daerah asli. Artinya, dari wargha Betawi. Komentar Anda?

Warga Jakarta ini kan terlalu banyak suku. Tidak hanya Betawi. Karena itu, setiap warga negara berhak menjadi gubernur. Saya pikir belum pernah ada warga Betawi menjadi gubernur. Saya pikir ada baiknya…ada baiknya mungkin yang lain-lain mengalah untuk sekali ini. Senyampang masih ada calon Betawi.

Alasannya?

Sekadar good chester, kita memberikan penghargaan pada orang Betawi. Belum tentu kawan-kawan lain, di daerah lain, bersedia misalnya menjadi minoritas di tanahnya ketika menjadi pejabat. Saya pikir ada baiknya. Sekali ini diberikan kepada warga Betawi. Untuk good chester, good will. Tidak ada aturan memang. Tapi mestinya pemilihan langsung, baru sekarang.

[an error occurred while processing this directive]