[an error occurred while processing this directive]

Gubernur Sutiyoso:
Yang Saya Libas Bukan Recehan

Pencalonan Letjen TNI (Pur) Sutiyoso sebagai Gubernur DKI Jakarta kedua kali, memicu kontroversi. Ia dinilai gagal memimpin ibukota. Warga PDI Perjuangan juga belum bisa melupakan tragedi 27 Juli 1996, saat dia menjabat Pangdam Jaya. Tapi, Presiden Megawati Soekarnoputri pantang mundur menjagokan Sutiyoso. Wapres Hamzah Haz juga dikabarkan mendukung.

Persoalan Jakarta bertumpuk-tumpuk. Banjir, konflik antar etnis, kebakaran dan lemahnya sektor pendidikan karena gaji guru rendah adalah beberapa contoh masalah yang dikenali Bang Yos selama lima tahun memimpin Jakarta. Berikut penuturan pria kelahiran Banyumas itu pada reporter Tempo News Room Dimas Adityo, Dara Meutia Uning dan Sam Cahyadi dalam beberapa kesempatan.

Ada gagasan Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh rakyat. Tanggapan Anda?
Saya mendukung. Tapi kan mekanisme sekarang harus lewat DPRD. Kalau pilihan langsung itu mau ditetapkan, ya harus diubah undang-undangnya. Saya sendiri menilai positif. Dari sana kita belajar berdemokrasi yang benar-benar menjamin kejujuran dan transparansi.

Anda didukung pimpinan TNI dibanding calon lain dari militer?

Kan ada empat calon. Para pimpinan TNI mengharapkan berjalan sesuai mekanisme. TNI sudah menggunakan paradigma baru dengan membuka demokrasi secara penuh. Jadi calon dari TNI pun tidak dibatasi oleh pimpinan TNI. Siapa yang punya kemampuan dan dukungan, silahkan mencalonkan. Dan, tidak ada yang didukung oleh pimpinan TNI maupun pimpinan (TNI) Angkatan Darat.

Anda yakin betul dengan pencalonan ini ?

Ya, insya Allah, orang kan, harus optimis.

Anda didukung Megawati. Anda pernah dipanggil presiden?

Nggak, tapi lewat fraksi. Itu saya dengar dari Ketua Fraksi (PDI Perjuangan) yang dipanggil Ibu Mega, juga ketua Fraksi PPP yang dipanggil Pak Hamzah Haz. Tapi, saya juga punya rasa tanggung jawab, karena dukungan masyarakat juga cukup kuat.

Bagaimana dengan Taufik Kiemas?

Nggak. Beliau juga nggak pernah menyinggung soal itu.

Sewaktu di tempat Pak Hamzah?

Nggak, yang dibicarakan juga bukan soal itu.

Warga PDI Perjuangan Jakarta keberatan pencalonan Anda karena kasus 27 Juli 1996?

Masalah itu kan, sudah ada mekanisme hukum yang sudah berjalan kan? Ya, kita tunggu saja.

Tak sedikit warga Jakarta yang menolak Anda. Bagaimana dengan dukungan kuat, yang Anda klaim itu?

Itu biasa. Calon kan ratusan, mereka tentu mencari kelemahan calon-calon lain, apalagi yang dinilai kuat. Biasa persaingan seperti itu? Saya menanggapi positif saja.

Anda menilai penolakan itu digalang calon lain?

Ya, tidak tahu. Tapi kan bisa saja begitu. Logikanya kan begitu? Nah, bahwa 10 juta manusia di Jakarta ini, ada sebagian nggak senang sama saya, itu wajar saja.

Beberapa kelompok warga Betawi juga menolak Anda?

Nah, iya kan, mereka punya jago sendiri, putra Betawi. Lalu ada calon lain, pasti mereka nggak suka, itu wajar saja. Tetapi asal dalam koridor, tidak menggunakan kekerasan, ya biarkan saja.

Tidak ingin merangkul putra Betawi sebagai wakil gubenur?

Mereka (DPRD) yang mengatur. Saya itu nggak masalah. Yang penting loyal, mampu mengerjakan tugas-tugasnya. Tidak ada masalah, siapapun dia, suku apa, agama apa, nggak masalah.

Jakarta punya setumpuk problem. Soal Banjir, misalnya?

Saya mau canangkan proyek Banjir Kanal Timur agar rakyat bisa mengawasi proyek ini hingga selesai lima tahun. Ini butuh dana Rp 17-20 triliun. Bantuan pemerintah pusat sangat dibutuhkan. Tidak mungkin Pemerintah DKI Jakarta menangani sendiri. Karena itu saya tagih terus komitmen pemerintah pusat.

Bagaimana dengan rencana lokalisasi judi?

Nggak pernah saya membuat rencana itu kan, dari dulu juga bukan saya itu. Selanjutnya, juga saya nggak akan melakukan.

Tindakan Anda terhadap kolusi, korupsi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

Itu harus diteruskan, dengan lebih keras lagi, karena KKN itu kan budaya. Jadi saya menyadari, meski saya sudah keras, menghukum mereka yang salah, yang KKN, tapi nyatanya masih ada kan? Ya, kita teruskan. Seperti pelanggaran kemarin, pegawai memakai shabu-shabu, nggak ada ampun, pecat saja. Masyarakat nggak membutuhkan aparat seperti itu.

Termasuk para pejabat?

Saya kan sudah buktikan, yang saya libas bukan hanya recehan saja. Mereka adalah kepala dinas, direktur utama BUMD, kan saya pecatin karena salah. Itu sudah saya buktikan, kurang apa! Dan, ratusan jumlahnya. Tapi saya akui belum selesai, harus dilanjutkan lagi nanti.

Prioritas Anda ke depan terpilih memimpin Jakarta?

Pendidikan. Kemudian transportasi, pemukiman, masih banyak sekali. Lalu urbanisasi, itu harus diatur. Kalau bertambah terus, implikasinya ke bidang-bidang lain.

Konkritnya?

Kenaikan gaji guru akan menjadi target saya. Kesejahteraan yang sangat tidak mencukupi di kalangan guru, mengakibatkan kualitas anak didik pun tidak seperti yang kita harapkan.

Jakarta rawan konflik antaretnis. Cara Anda menangani?

Yang penting, penegakan hukum. Kesepakatan antaretnis harus konsekuen. Kalau ada warga etnisnya yang ditindak aparat karena melanggar hukum, ya harus direlakan. Kalau dibiarkan, ya terulang lagi konflik itu. Kita kan belajar demokrasi. Yang salah ditindak, yang benar kita bela.

Selain itu?

Kalau ada golongan etnis tertentu melanggar hukum di Jakarta, hendaknya jangan dikucilkan. Tapi harus disadarkan. Makanya, silahturahmi antaretnis diperlukan.

Jakarta juga rawan bahaya kabakaran?

Saya kira perlu penyediaan alat-alat pemadam kebakaran ringan di kantong-kantong kumuh. Ditaruh lima sampai sepuluh unit. Alat itu disediakan pemerintah, masyarakat dilatih menggunakan. Ketika ada gejala kebakaran, segera maka dapat diatasi. Selama ini di setiap daerah kumuh yang terbakar, kita tidak bisa berbuat banyak. Habis begitu saja.

Soal petugas pemadam kebakaran?

Seringkali mereka mengalami kendala di lapangan. Sumber air jauh, sementara pompa hidrannya kecil, dan air kali yang disedot ternyata kurang. Ditambah lagi lokasinya sulit dijangkau. Karena itu saya meminta Dinas Kebakaran Jakarta agar membahas usulan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran ringan, juga pelatihan bagi warga kampung. Ini terutama di kawasan kumuh.

Tak sedikit petugas pemadam yang sudah tua?

Ya, memang. Karena itu perlu peremajaan. Tapi, petugas pemadam butuh ketrampilan khusus. Sehingga tidak bisa merekrut pegawai dari dinas lain. Ya, harus merekrut yang baru.

Bagaimana dengan tempat hiburan?

Pengelola hiburan harus mengindahkan standar pengamanan dan pencegahan kebakaran. Kami sudah memberi edaran. Nanti kami cek, apa sudah melengkapi standar pengamanan. Bila membandel, dicabut ijinnya karena menyangkut keselamatan manusia.

[an error occurred while processing this directive]