[an error occurred while processing this directive]

Muchyar Yara :
“Mereka Orang-orang Di Luar Main Stream”

Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan adanya upaya untuk menjatuhkan pemerintahan. Ia mengatakan ini berkait dengan munculnya aksi-aksi turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, dan tarif telepon. Pernyataannya dianggap penting, sebab, selain menjadi pejabat tertinggi penanggung jawab keamanan negara, Susilo menyatakan ia mendapat pasokan data dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Persoalannya, betulkah analisa dari lembaga intelijen itu? Seberapa akurat ia dapat dijadikan indikator stabilitas politik dalam negeri?

Juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Muchtar Yara, mengakui adanya masukan dari lembaganya kepada pemerintah. Termasuk identifikasi mereka mengenai adanya upaya kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Tetapi, Yara mengatakan bahwa aksi yang akhir-akhir ini marak tidak terlalu mengancam posisi Megawati. “Tak ada dukungan elite yang cukup?” katanya.

Menurut Muchyar, demonstrasi yang meminta pemerintah menunda atau membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik, dan tarif telepon itu masih wajar. Tetapi, diakuinya, BIN menilai ada upaya-upaya dari politikus lapis kedua yang berpetualang dengan membiayai aksi. Mereka ini melihat cara jalanan sebagai jalan untuk menurunkan duet Megawati-Hamzah Haz. “Lewat parlemen yang jatuh cuma Megawati,” ujarnya kepada Y. Yomi Aryanto dari Tempo News Room, Minggu (12/1) lalu.

Dalam analisa BIN, keputusan pemerintah menaikkan harga itu tidak bisa disalahkan begitu saja. Sebab, pemerintahan Megawati hanya melaksanakan program yang selama ini ditunda oleh para pemimpin terdahulu. “Para elite politik di parlemen juga tahu alasan ini,” ujarnya. Karena itu, orang yang menggerakan demo dengan tujuan menjatuhkan pemerintah, dinilai Muchyar, adalah mereka yang tak mewakili siapa-siapa dalam pemilu 1999. Berikut petikannya.

Pekan lalu Menko Polkam menyatakan, berdasar laporan BIN, ada kelompok yang ingin menjatuhkan pemerintahan Megawati. Apakah yang dimaksud itu demo-demo yang belakangan ini marak?
Itu analisis BIN yang dikemukakan sebelum adanya demo-demo. Coba lihat per waktunya. Dan analisis BIN itu tidak ada kaitannya dengan demo saat dikeluarkan. Bahwa itu kemudian ada keterkaitannya, bisa saja terjadi. Tetapi kan sekarang masalahnya dengan analisis BIN itu, maunya bagaimana sih? Nampaknya kan yang dimaui dari demo-demo ini, sepertinya ada upaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang ada. Nah, yang mau dijatuhkan adalah Presiden dan Wakil Presiden sekaligus. Mereka maunya dua-duanya. Mereka tidak mau kekuasaan jatuh ke Hamzah Haz.

Siapa sih mereka ini?

Mereka itu orang-orang yang di luar main stream. Di luar jalur kekuasaan. Orang-orang ini kan waktu pemilu kemarin nggak mewakili siapa-siapa. Tapi mereka mau membentuk presidium segala.

Bagaimana kalau nantinya demo-demo ini dikanalisasi di DPR, lalu disuarakan sebagai suara DPR yang minta Megawati turun?

Itu bisa. Tetapi kan nggak sesuai keinginan mereka. Karena kalau melalui DPR/MPR, itu hanya Mega yang turun. Hamzah naik. Kalau melalui jalur konstitusional hanya presiden yang bisa dijatuhkan. Wakil presiden tidak bisa.

Artinya, kalau lewat parlemen target mereka tak sesuai seperti yang diteriakkan di jalanan?

Iya. Dan kalau sampai begitu, semua juga menyadari, sampai dengan elite yang di atas, kalau sampai Hamzah (jadi presiden, red.), dalam situasi terakhir dengan adanya isu terorisme segala macam, itu sangat tidak menguntungkan bagi bangsa dan negara secara keseluruhan. Kan, gitu. Karena Hamzah kan banyak mendapat kritik dari dunia Barat akibat sikapnya kemarin dalam kaitan isu terorisme.

Jadi?

Jadi, kalau mau menurunkan Mega dan Hamzah satu-satunya cara adalah melalui aksi-aksi di jalanan. Itu akan menimbulkan suasana yang sangat kacau, chaos.

Sejauh ini, dari informasi yang dihimpun BIN, seberapa besar arah menuju ke sana?

Ini masih di tingkat bawah. Ini arus bawah yang baru beberapa orang saja yang mensponsori. Belum ada keterkaitan dengan elite di atas. Ada elite-elite second layer.

Berkaitan dengan elite second layer itu, kabarnya Ginanjar Kartasasmita dan Arifin Panigoro diperingatkan Taufik Kiemas?

Nggak benar itu. Sudah dikonfirmasi langsung, dan Ginanjar bilang tidak.

Kalau Arifin?

Nggak. Arifin Panigoro juga sudah menyatakan clear langsung ke Pak Hendro (Priyono, Kepala BIN, red.). Nggak benar. Jadi nggak ada orang yang mau. Karena tinggal setahun. Siapa yang mau ngambil? Dan kalau ini diambil sekarang, itu agenda demokrasi menjadi kacau. Nanti penguasa yang muncul itu pasti akan memundurkan jadwal pemilu. Kita yang rugi semua.

Apakah BIN sendiri yakin demo-demo ini tak akan menjadi lebih besar?

Tergantung bagaimana pemerintah menangani masalah ini. Artinya, pemerintah juga harus proaktif menjelaskan kepada masyarakat, supaya dukungan kepada aksi-aksi ini tidak terus meningkat. Karena logikanya, Megawati kan masih mau terpilih lagi dalam pemilihan umum yang akan datang. Ya, kan? Dia tentu tidak akan mau mengambil resiko untuk melakukan kebijakan yang tidak populer yang berresiko pada pemilihan umum yang akan datang terhadap dia dan partainya. Tapi, menurut saya pribadi, dia lakukan itu karena memang tidak ada jalan lain. Kenaikan harga ini terjadi karena memang tak ada jalan lain. Kalau ini ditunda lagi --ingat ini sudah ditunda dari masa Soeharto, Habibie, juga Gus Dur-- akan makin membebani perekonomian kita. Pemerintah hasil pemilu yang akan datang juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sudah terlampau hancur.

Tapi kali ini bukan hanya elemen masyarakat bawah yang mendukung demo, para pengusaha juga bergabung.

Nah, itu karena apa? Sebenarnya yang terkena paling banyak akibat kenaikan harga ini adalah pengusaha. Kita mesti sadar. Siapa sih yang selama ini paling menikmati subsidi BBM? Kalau kita kan mungkin punya mobil cuma satu. Atau, dua paling banyak tiga. Berapa banyak sih subsidi yang kita hisap, kita makan? Tetapi mereka yang punya pabrik, punya hotel, yang punya segala macam, yang konsumsi BBM-nya ribuan liter per hari, merekalah yang selama ini menikmati subsidi itu. Mereka menjadi kaya-raya karena subsidi ini. Nah, sekarang karena dihapuskan, mereka kelabakan karena tidak bisa kompetitif. Lucu kan? Selama ini, selama belasan-puluhan tahun mereka disubsidi, harga mereka pun tidak kompetitif. Artinya harga mereka sama dengan negara lain yang tidak disubsidi. Sekarang dengan dicabut subsidinya, harga mereka pasti lebih mahal. Yang disalahkan jangan subsidinya, dong. Tetapi ketidakefisienan mereka. Selama ini sudah dikasih kenikmatan dalam bentuk subsidi mereka tidak memanfaatkan dengan meningkatkan efisiensi. Sekarang mereka mau balik, mereka dorong buruh-buruh untuk berdemonstrasi. Kan, lucu.

Tetapi pengusaha juga mengatakan, kalau subsidi dicabut, mereka jangan dikenai pungutan-pungutan seperti sebelumnya, dong?

Mana ada lagi sih sekarang pungutan-pungutan? Semua deregulasi. Mereka saja yang mau main-main sendiri, mau dapat fasilitas, dipercepat segala macam. Kalau kita mau nalar, mau rasional, yang saya tangkap justru dari kalangan elite. Mereka berdebat bukan di masalah kenaikannya, tetapi di masalah timing. Kenapa timing-nya sekaligus? Prinsipnya mereka setuju untuk dinaikkan. Tapi kalau masalah timing, itu lain lagi dong persoalannya. Sudah bukan prinsip, kan?
Kalau masalahnya hitung-hitungan politik, menurut saya, Presiden benar melakukan hal itu sekarang. Kalau nanti-nanti, mundur-mundur, semakin dekat dengan pemilu, makin berat buat dia. Lebih baik sekarang dan sekaligus. Kalau BBM dulu, harga lain ikut naik. Listrik naik, ikut naik lagi. Telepon naik, ikut lagi. Multyplier effect-nya bisa jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau sekaligus.

Tapi soal timing ini, juga dinilai tidak tepat karena dihubungkan dengan dilepasnya para konglomerat pengutang melalui mekanisme release and discharge.

Ya, itu benar. Tetapi kan sebetulnya release and discharge ini didasarkan pada keputusan Habibie. Yusril (Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM, red.) kan sudah bilang, Pemerintah Megawati ini hanya melaksanakan saja. Kebetulan momentumnya bersamaan dengan kenaikan harga.

Tetapi, sebagai pemerintah, dia kan tidak bisa bilang bahwa ini permasalahan masa lalu, sekarang kan dia presidennya.

Ya, nggak bisa begitu dong. Karena sebagai pemerintah dia kan continued. Nggak bisa perjanjian yang dilakukan pemerintah sebelumnya itu diabaikan. Itu harus diakui.

Justru itu. Bukankah kalau dia ambil kekuasaan dan otoritasnya, mestinya kan diambil pula semua tanggungjawabnya?

Iya. Tetapi, masalahnya, keputusannya sudah diambil di masa lalu, yang ditunda oleh Gus Dur. Menurut saya, sih, dalam hal itu boleh-boleh saja ada orang berpikir yang enggak-enggak. Tetapi kita lihat masalah pokoknya saja dulu. Masalah kenaikan harga? Ya, kita bicara secara rasional. Bisa saja untuk soal pembebasan konglomerat, itu masalah yang bisa dikritik. Boleh saja. Tetapi jangan dicampur-adukkan, gitu.

Problemnya, demo ini melibatkan massa bawah. Di satu sisi mereka yang menikmati begitu banyak uang negara dilepas, di sisi lain rakyat yang sudah susah dipaksa lebih susah. Jadi kelihatan begitu ekstrim.

Sebenarnya dengan pencabutan subsidi yang paling terpukul adalah para pengusaha. Rakyat tentu bertambah beban, ya. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi yang justru sangat dirugikan dengan (keputusan) ini adalah para konglomerat. Sekarang begini, saya mau tanya, kalau konglomerat-konglomerat itu dihukum, terus roda ekonomi kita siapa yang mau jalanin? Itu konglomerat-konglomerat adalah hasil pembangunan selama Orde Baru selama 25 tahun, lho. Dan untuk menciptakan lapisan pengusaha, itu tidak gampang. Menurut saya, tetapi saya tidak tahu persis, pemerintah mau mengikuti jejaknya Thailand dan yang lain. Hanya soal momennya yang kurang pas.

Menurut analisis BIN, protes-protes ini akan bergerak ke arah mana?

Sangat tergantung pada kemampuan pemerintah melaksanakan manajemen konflik. Kalau pemerintah mampu mensosialisasikan kebijakannya, demo-demo ini hanya akan berkisar sampai sini saja. Akan kehabisan bahan bakar sendiri, karena tidak akan dapat sambutan dari elite.

Peluang untuk disambut elite sangat kecil?

Sangat kecil. Karena memang secara logikanya, mereka tidak ada gunanya mengambil yang tersisa satu tahun. Karena mereka kan berpegang pada jadwal demokrasi, jadwal reformasi. Kalau diambil sekarang, sudah jelas undang-undang pemilu pasti akan tertunda. Akibatnya pemilu juga akan ditunda. PDIP juga pasti nggak akan mau (jika lewat jalur konstitusional di DPR –red.). Dan kalau mau mengambil itu, maka harus dibubarkan semua lembaga-lembaga itu. Lho, kita kembali ke masa diktator dong. Diktator yang mengatasnamakan rakyat, atau bisa juga diktator militer.

Lalu apa motif mereka memberi uang kepada aksi-aksi demo kali ini?

Karena saat ini sedang diburu oleh proses penegakan hukum, soal perpajakan, mereka sangat berkepentingan adanya suasana yang tidak stabil terus. Kalau sekarang dia mau ditangkap, wah, orang akan bilang, “Dia ditangkap karena mendukung demonstrasi.” Dari opini publik dia akan menang.

Bagaimana dengan politikus seperti Amien Rais, yang gencar mengkritik kebijakan pemerintah soal kenaikan harga-harga ini?

Ya. Dia perhitungannya hanya menggunakan ini untuk menambah peluru kampanye. Tidak lebih dari itu. Dia nggak mau mengambil (kekuasaan –red.) sekarang.

Lantas bagaimana dengan pertemuan bekas para petinggi TNI yang juga mengecam Megawati?

Ya, itu kan boleh-boleh saja. Mereka kan yang ada di luar struktur. Kita kan tahu sendiri, apa yang mereka katakan itu tidak otomatis menjadi cerminan yang ada di institusi.

Apalah orang-orang ini yang disebut BIN sebagai kelompok di luar struktur itu?

Nggak, ini yang dikatakan Pak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kelompok post power syndrome.

Menko Polkam menyebut itu berdasar analisis BIN juga?

Enggak. Lihat wawancaranya di media. Pak Yudhoyono mengatakan ada laporan BIN yang mengatakan ada kelompok–kelompok yang akan menjatuhkan pemerintah. Lalu wartawan tanya, siapa kelompok-kelompok itu. Pak Yudhoyono mengatakan, “Ya, mungkin dari kelompok post power syndrome dan radikal.” Jadi itu atas pertanyaan dan muncul dari pak Susilo. Kami tidak mengirim identifikasi sampai begitu jauh.

Jadi secara resmi, apa rekomendasi BIN kepada pemerintah?

Rekomendasi BIN, yang diserahkan sebelum ada demonstrasi-demonstrasi, adalah informasi kepada pemerintah adanya kelompok-kelompok yang akan menjatuhkan pemerintah. Dan itu terwujud juga dalam demo-demo yang saat ini jelas-jelas mau turunkan pemerintah. Sekarang terserah pemerintah menangani situasi ini.

[an error occurred while processing this directive]