[an error occurred while processing this directive]

Jenderal Endriartono Sutarto:
“GAM Tidak Mau Penyelesaian Damai”

PEMERINTAH Indonesia, melalui Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (10/4) pekan lalu membuat pernyataan mengejutkan: pemerintah akan menggelar operasi militer di Nangroe Aceh Darusalam.

Putusan itu, menurut Susilo, diambil sesudah Pemerintah menganggap Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah melakukan banyak pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian di Aceh. Begitu pun, Menko mengatakan bahwa rencana operasi itu masih akan didiskusikan lagi dalam sidang kabinet pekan ini. Sidang kabarnya akan mendengarkan paparan Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Adakah paparan Panglima TNI itu menyangkut soal kesiapan militer Indonesia menggelar operasi militer di Serambi Mekah itu? Menko Polkam tak menyebutkan apa paparan yang diminta Pemerintah dari Endriartono. Susilo hanya menyatakan dirinya telah berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk “mematangkan persiapan akhir mengemban tugas negara”. Dia tidak menjelaskan persiapan apa yang dimaksud.

Jenderal Endriartono sendiri juga mengaku belum tahu apa yang akan ia presentasikan dalam sidang kabinet. Hanya ia mengaku, TNI siap diterjunkan ke Aceh. “Anytime,” ujarnya mantap.

Soal penegasan Menko Polkam bahwa jika sebuah operasi militer digelar di Aceh maka itu akan dilakukan secara profesional, taat hukum, menghormati HAM, melindungi masyakat sipil dan dengan target tunggal melumpuhkan kelompok bersenjata GAM, Panglima TNI mengatakan siap menjalankan semua keputusan Pemerintah. Tapi soal bagaimana ia akan menggerakkan pasukannya ke Aceh, mantan KSAD ini hanya tertawa. “Nanti GAM jadi tahu taktik kita dong,” katanya sambil tertawa.

Untuk mengetahui bagaimana sikap TNI soal operasi militer ke Aceh itu, wartawan Tempo News Room, D.A. Candraningrum, bersama sejumlah pewarta media lain mewawancarai Panglima TNI Jendral TNI Endriartono Sutarto usai menghadiri upacara pembaretan dan pengukuhan Sultan Brunei Darusalam Hasanal Bolkiah sebagai warga kehormatan Markas Korps Marinir Cilandak Jakarta, Kamis (10/4). Berikut petikan sejumlah pertanyaan yang disampaikan Diah.

Bagaimana sikap TNI menanggapi pernyataan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono tentang operasi militer ke Aceh?
Kan saya sudah bilang, kalau GAM memang tidak menghendaki adanya pertemuan Joint Council, berarti perjanjian damai nggak bisa dilanjutkan. Nanti kami serahkan saja kepada pemerintah untuk memutuskan, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan pemerintah dalam rangka penyelesaian masalah Aceh. Buat TNI, intinya, masalah Aceh harus diselesaikan. Bahwa kemarin kita telah menggunakan perjanjian secara damai, itu hanya cara. Kalau itu memang tidak membawa hasil, ya kita akan gunakan cara yang lain.

Apakah ini berarti pemerintah, melalui TNI, akan memberlakukan kembali Aceh sebagai Daerah Operasi Militer atau DOM kembali?

Kami nggak tahu. Itu kewenangan Presiden. Nanti (kalau mengambil sikap) kami dibilang kudeta politik (sambil tertawa). Jadi silakan saja, pemerintah yang ambil keputusan. Tapi, intinya, kalau GAM sudah menyerukan bahwa mereka tidak mau gunakan cara-cara damai untuk menyelesaikan masalah Aceh, tentu pemerintah akan gunakan cara yang lain.

Bagaimana kalau cara kekerasan juga tidak juga berhasil?

Jangan begitu dong. Kita harapannya berhasil.

Apakah sudah ada pasukan dari TNI yang dikirim?

Tidak ada.

Kabarnya keputusan Pemerintah soal operasi militer di Aceh tergantung dari paparan Anda dalam sidang kabinet. Apa kira-kira isi paparan Anda?

Nanti kita lihat. Paparan itu tergantung dari warning apa yang telah diberi Pemerintah pada kami. Kalau Pemerintah sudah memberi warning, kami harus melakukan persiapan dan apa persiapan itu yang akan kami presentasikan kepada beliau (Presiden, red.). Saat ini saya belum dapat perintah untuk presentasikan sikap dan rencana TNI. Lagipula, kalau sekarang gua jelasin, GAM tahu dong. Masak jadi paparan ke GAM. Enggaklah.

Kapan saat yang tepat untuk menyerang menurut TNI?

Anytime.

Beberapa Duta Besar mempertanyakan kebijakan warning dari pemerintah di Aceh. Bagaimana tanggapan TNI?

Masalahnya kan kita ingin mencari solusi untuk menyelesaikan Aceh. Kita sudah menunjukkan bahwa kita ingin menyelesaikan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan. Tetapi, jika itu tidak membawa hasil, maka hak sepenuhnya dari pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri.

Apa mereka cukup paham?

TNI tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hal itu kepada mereka. Barangkali (itu porsi) pemerintah.

Ada yang khawatir operasi militer akan mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Bagaimana cara mengurangi salah tembak pada saat dilakukan operasi militer nanti?

GAM-nya saja dicekik semua.

*****

[an error occurred while processing this directive]