[an error occurred while processing this directive]

Sekjen Liga Arab Amr Mussa:
“Kembalikan Irak Kepada Rakyatnya”

BAGDAD jatuh ke tangan pasukan koalisi yang dipimpin Amerika Serikat dan rezim Saddam Hussein dikabarkan jatuh. Peristiwa ini mengubah banyak hal. Liga Arab, misalnya, meminta penundaan sidang darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), sesuatu yang sebelumnya mereka desakan.

Persoalan lain dari jatuhnya pemerintahan Saddam – yang didahului penyerbuan Amerika ke Irak-- adalah gambaran tak utuhnya ikatan negara-negara Arab dalam menyikapi persoalan-persoalan yang menyangkut salah satu negara di kawasan ini. Lalu bagaimana sikap Liga Arab, sebagai organisasi negara-negara Arab, menyikapi masa depan Irak?

Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mussa menegaskan negara-negara Arab siap dan memiliki hasrat untuk membantu proses rekonstruksi di Irak pasca invasi Amerika Serikat. Namun Mussa mengakui, ini bukan pekerjaan mudah. Sebab, seperti diakuinya, ada sejumlah negara Arab yang disukai rakyat Irak namun tidak disukai Amerika, seperti Suriah dan Libya. Sebaliknya, ada negara Arab yang menjadi sekutu Washington namun tidak disukai rakyat Irak, seperti Kuwait dan Arab Saudi.

Dalam konteks itu, Amr Mussa menegaskan pentingnya peranan PBB dalam proses pembentukan pemerintahan transisi di Irak dan pelaksanaan proses rekonstruksi Negeri 1001 Malam. Hal terpenting, kata dia, pemerintahan harus tetap dijalankan oleh rakyat Irak secara bersama-sama.

Dlam kaitan jatuhnya Irak ke tangan Koalisi Amerika, Faisal Assegaf, wartawan Tempo News Room mewawancarai Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Mussa. Percakapan dilakukan melalui sambungan internasional dari Jakarta ke Kairo, Mesir, markas besar Liga Arab, Minggu (13/4) siang waktu setempat atau Minggu malam waktu Jakarta. Petikannya.

Apa komentar Anda mengenai situasi terakhir di Baghdad, yang diwarnai aksi penjarahan?
Tentu saja tidak ada orang yang akan bersimpati atas apa yang sedang terjadi di sana. Di mana kekacauan melanda Baghdad dan sejumlah kota lainnya di Irak yang seharusnya dihentikan oleh pasukan koalisi. Mereka seharusnya mengendalikan situasi hukum dan tatanan sosial untuk mengembalikan kehidupan yang normal bagi warga Baghdad dan seluruh rakyat Irak, di mana saat ini tengah terjadi penjarahan besar-besaran. Tentu saja ini bukan fenomena yang terjadi di kalangan rakyat Irak atau warga lainnya, namun beberapa kelompok masyarakat melakukan hal (penjarahan) tersebut dengan menggunakan pola yang sama. Siapa pun yang memiliki kekuatan harus menghentikannya.

Apakah Anda percaya rezim Saddam Hussein sudah tumbang?

Tentu saja ya. Sekarang terdapat perbedaan situasi di Baghdad dan seluruh wilayah Irak. Situasi ini sudah jelas di mana yang menjadi masalah, siapa yang akan menguasai Irak setelah berakhirnya rezim Saddam.

Apa dampak tergulingnya rezim Saddam Hussein terhadap negara-negara Arab dan kawasan Timur Tengah?

Menurut pendapat saya rezim selalu datang dan pergi, namun negara serta masyarakat bersifat tetap. Jadi kita harus membantu negara dan rakyat Irak. Ini bukan menyangkut masalah rezim.

Tapi pasti ada dampaknya terhadap situasi politik di Timur Tengah.

Situasi politik di Timur Tengah cenderung tetap menegangkan, karena bukan hanya apa yang terjadi di Irak namun juga apa yang sedang terjadi di Palestina. Karena adanya ancaman ke arah perang di sejumlah wilayah lainnya. Itu menimbulkan banyak ketegangan di kawasan ini.

Dengan tergulingnya Saddam, bisakah ini diartikan hegemoni Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah meningkat?

Ada anggapan seperti itu, namun tidak ada faktanya. Ancaman terhadap negara-negara Arab di sekitar Irak tidak akan terjadi dan bahkan Amerika Serikat membantu mengatasi ancaman tersebut. Mereka (Amerika, red.) bekerja sama dan memahami situasi di kawasan Timur Tengah di mana seluruh negara termasuk Amerika seharusnya bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan Palestina dan normalisasi Irak.

Bagaimana respon dari negara-negara Arab jika para pejabat Irak meminta suaka politik?

Ini bukan masalah keputusan bersama, tapi bergantung kepada keputusan masing-masing negara.

Saya selalu melihat negara-negara Arab tidak pernah bersatu. Bagaimana untuk menyatukan negara-negara Arab seperti pada era Gamal Abdul Nasser dalam menghadapi musuh bersama?

Saya mengakui negara-negara Arab telah dipisahkan. Saya juga mengakui dunia Arab yang secara paralel terpisah dalam beberapa kelompok yang berbeda pandangan, wilayah, organisasi, dan tantangan. Akan tetapi saya berharap secara temporer kami dapat bekerjasama untuk keluar dari situasi semacam ini.

Lalu bagaimana nasib desakan Liga Arab agar Majelis Umum PBB melakukan sidang darurat?

Desakan tersebut sudah kami ditunda karena hal itu tidak dapat dilakukan ketika perang telah berakhir. Sebenarnya kami menjadwalkan untuk mengadakan sidang darurat pada Jumat (11 April, red.), namun ternyata pasukan koalisi berhasil menumbangkan rezim Saddam Hussein. Jadi lebih baik menunda Sidang Majelis Umum, tapi bukan membatalkannya. Banyak anggota PBB yang tetap meminta sidang Majelis Umum untuk membahas perkembangan situasi di Irak.

Bagaimana pendapat Anda tentang perlunya peran sentral PBB dalam pemerintahan transisi di Irak?

Saya percaya segala bentuk pemerintahan sementara itu harus dijalankan rakyat Irak sendiri secara bersama-sama, dan peranan PBB sangat penting dalam mendukungnya. Pada prinsipnya, peranan PBB adalah untuk membantu pemerintahan Irak, khususnya dalam mempertahankan persatuan setelah semua kekacauan yang terjadi seluruh wilayah negara ini.

Apakah nantinya Anda akan mengakui pemerintahan transisi Irak?

Jika dikembalikan kepada pemerintahan yang dipimpin rakyat Irak tidak masalah. Namun, bagi anggota Liga Arab dan negara-negara di dunia pada umumnya, mengakui atau tidak pemerintahan sementara itu tergantung kepada keputusan masing-masing negara yang bersangkutan. Posisi dari Liga Arab atau organisasi negara-negara Arab lainnya akan tergantung kepada hal itu (pemerintahan yang dipimpin rakyat Irak, red.) dan juga perkembangan di Irak. Masalahnya, sampai sejauh ini pemerintahan transisi belum terbentuk, masih terjadi kekacauan, dan belum ada pemerintahan atas nama rakyat Irak yang patut didengar perintahnya.

Bagaimana dengan peranan negara-negara Arab dalam pemerintahan transisi di Irak?

Menurut pendapat saya secara pribadi, pemerintahan transisi di Irak harus dijalankan oleh rakyat Irak secara bersama-sama, bukan oleh negara-negara Arab. Yang seharusnya kami lakukan adalah membantu (pemerintah) Irak dan rakyat Irak untuk keluar dari situasi sekarang yang penuh dengan kekacauan dan kerusakan.

Lalu peranan apa yang dapat dimainkan negara-negara Arab dalam proses rekonstruksi itu?

Saya percaya semua negara-negara Arab siap untuk membantu proses rekonstruksi. Ini tergantung pada perdamaian, di mana negara-negara Arab, organisasi internasional, maupun perusahaan-perusahaan dapat memberikan kontribusi sesuai kemampuannya. Adalah lebih baik bagi negara-negara Arab dan negara lainnya untuk membantu Irak.

Ada keraguan atas kemungkinan itu, sebab ada beberapa negara Arab yang tidak disukai Amerika Serikat, namun disukai Irak, seperti Suriah dan Libya. Sebaliknya, Amerika juga memiliki sekutu yang tidak disukai Irak seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Qatar.

Permasalahannya adalah bukan suka atau tidak suka. Seluruh negara-negara Arab siap dan memiliki hasrat untuk membantu Irak. Namun, seperti yang sudah Anda katakan, Amerika Serikat tidak memberikan posisi kepada negara-negara Arab Muslim dan non-Muslim, bahkan kepada PBB. Saya percaya lembaga internasional ini akan segera mengambil peranan, di mana setiap negara baik negara Arab muslim maupun non-muslim akan membantu.

Setujukah Anda PBB mengambil peran dalam menyatukan berbagai pihak guna bersama-sama membantu rekonstruksi Irak?

Tentu saja, bahkan saya mengatakan badan-badan di bawah PBB harus mengambil peranan utama dalam membantu pemerintahan Irak. Dan pemerintahan Irak yang akan terbentuk nantinya haruslah yang mewakili seluruh rakyat Irak.

*****

[an error occurred while processing this directive]