[an error occurred while processing this directive]
![]()
|
Syahril Sabirin:
Gubernur BI Tiga Rezim
Boleh jadi, inilah hari-hari sulit bagi Syahril Sabirin sebagai gubernur bank sentral. Setelah delapan bulan "digoyang" oleh Presiden Abdurrahman Wahid tanpa pernah berhasil, posisi Syahril kini begitu genting. Adalah Jaksa Agung Marzuki Darusman yang ikut mempergenting posisinya.
Semula, Syahril mau diseret ke kursi tersangka akibat kesaksian "palsu" berkaitan dengan kehadirannya pada pertemuan di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, 11 Februari 1999. Pertemuan ini disebut-sebut menjadi kunci pembuka "patgulipat" Bank Bali. Namun, belakangan, Jaksa Agung malah menjerat Syahril dengan pasal 1 ayat 1 sub (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi. Syahril disangka tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam mengucurkan duit ke rekening Bank Bali.
Di kalangan orang BI, Syahril dikenal sebagai "BI Karier" dalam arti yang sesungguhnya. Ia mengawali kariernya di BI dari bawah. Syahril masuk BI tahun 1969 sebagai staf umum pada urusan ekonomi dan statistik. Setelah mengalami lima kali promosi, pada tahun 1993, Syahril pensiun dari BI dengan posisi terakhir sebagai Direktur BI.
Pendidikan Syahril yang mumpuni menunjang perjalanan kariernya di BI. Baru empat tahun menjadi karyawan BI, alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ini sudah meraih gelar master bidang ekonomi pembangunan dari Williams College, USA. Enam tahun kemudian, Syahril pun berhasil menggondol gelar Doktor bidang ekonomi moneter dan internasional dari Vanderbilt University, USA.
Pada awalnya, lelaki kelahiran Bukittinggi 57 tahun lalu itu, mungkin tak pernah bermimpi menjadi gubernur BI. Namun, perjalanan hidupnya berbicara lain. Setelah pensiun dari BI, Syahril sempat melamar dan bekerja pada Bank Dunia. Sejak Oktober 1993, Syahril dipercaya sebagai Senior Financial Economist Bank Dunia Washington D.C. Namun, akhir Desember 1997, Syahril -- yang masih di Washingtion DC -- mendapat telepon dari seorang pejabat tinggi di Jakarta. Ia ditawari untuk kembali menjadi salah satu direktur BI.
Pada awalnya, Syahril sendiri sempat bimbang. Ia meminta pertimbangan kepada istrinya, Murni -- yang dinikahi Sayhril 25 tahun lalu. Syahril pun melakukan shalat istikharah. Akhirnya dengan tekad bulat, Syahril menerima tawaran tersebut. "Ya, saya menerima tawaran itu. Karena, kalau saya menolak berarti sombong. Sebab kalau seseorang minta tolong, itu berarti ada bantuan yang diharapkan dari saya," demikian alasan Syahril seperti dituturkan Murni kepada Republika. Alasan itu mungkin tidak mengada-ada. Sebab, saat bekerja di Bank Dunia dan tinggal di Washington DC, Syahril telah mendapatkan kesenangan dari segi manapun.
Posisi Syahril sebagai direktur BI untuk kedua kalinya ini rupanya hanya sementara. Sebab, belum genap satu tahun, berdasarkan Keppres RI No. 39/M/1998 tanggal 11 Februari 1998, Syahril diangkat menjadi Gubernur BI, yang sebelumnya ditempati J. Soedradjad Djiwandono. "Saya ingin memberi yang terbaik bagi bangsa ini dengan menjadi Gubernur BI," katanya waktu itu.
Presiden RI boleh saja silih berganti. Tapi, Syahril tetap menjadi gubernur BI. Pada pemerintahan Habibie, berdasarkan Keppres Nomor 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, Syahril diangkat kembali untuk masa jabatan pertama selama empat tahun. Bahkan, dengan disahkannya UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, posisi Syahril tampaknya makin "kokoh".
Namun demikian, kebimbangan Syahril -- waktu diminta "pulang kandang" ke BI -- kini tampaknya menjadi kenyataan. Kiprah Syahril di BI seolah telah menjebak dirinya ke dalam labirin persoalan yang memusingkan kepala.
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) oleh sejumlah bank menjadi sandungan pertama bagi Syahril. Tidak jelasnya status dana sebesar Rp 41 triliun (dari total Rp 164 triliun) membuat Syahril harus menuai kecurigaan orang.
Ceritanya berawal ketika BI meminta agar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengambil alih tanggung jawab pengurusan seluruh BLBI yang telah dikeluarkan. Hanya, Menteri Keuangan Bambang Subianto (kala itu) menolak keinginan BI. Bambang sebaliknya meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan verifikasi. Dan, hasilnya sangat mengejutkan: sebagian dana BLBI diselewengkan oleh sejumlah bank. Bahkan, kuat dugaan penyelewengan itu melibatkan orang-orang dalam BI.
Inilah yang menjadi sumber sengketa antara BI dan Depkeu sampai saat ini. Pemeriksaan terhadap selisih BLBI Rp 41 triliun yang tak bertuan itulah yang sampai saat ini masih dilanjutkan BPK. Dari hasil lanjutan audit BPK beberapa waktu lalu, laporan keungan BI dianggap amburadul. "Banyak yang tidak jelas catatannya," ujar pejabat BPK. Konon, laporan BPK ini nantinya bakal dipakai Gus Dur sebagai amunisi untuk mencopot Syahril.
Ranjau yang mengancam Syahril rupanya bukan hanya kasus BLBI. Soalnya, Syahril pun dituding terlibat dalam pengucuran tagihan antarbank dalam kasus Bank Bali. Ada tiga saksi yang menyebut kehadiran Syahril dalam rapat para elite di Hotel Mulia untuk memuluskan pengucuran cessie itu. Dengan ngototnya Syahril yang mengaku dirinya tidak ikut dalam pertemuan itu, ia bisa dikenai pidana dalam hal kesaksian palsu.
Beratnya kondisi perekonomian seakan memperpanjang deretan beban Syahril. Lihat saja rupiah yang terus melemah terhadap dolar--menembus angka Rp 8.500. Sebagai penguasa moneter yang wajib menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, apapun dalihnya, Syahril bisa dinilai tidak berhasil melaksanakan tugasnya.
Terlepas dari semua problem berat yang dihadapinya, sebagai pejabat negara, Syahril tergolong "pekerja keras". Untuk menyelesaikan tugas hariannya, Syahril tidak jarang tinggal di kantor hingga hari berganti tanggal. Di samping itu, di tempat kerja, Syahril dikenal santun dan mampu menjalin hubungan personal yang menyenangkan. Barangkali, sikap inilah yang membuat Syahril mendapat loyalitas penuh dari bawahannya.
Setelah hampir dua tahun jadi gubernur BI, Syahril tetap memilih tinggal di rumahnya sendiri di kawasan Cinere, Depok. Rumah Dinas Gubernur BI di kawasan Kebayoran Baru tidak ditempatinya. Untuk menjaga kebugaran tubuhnya, ayah dari Melissari dan Stevano ini meimilih olah raga tenis dan fitnes yang disediakan di kantor BI. Syahril sengaja tidak memilih golf. Menurutnya, olah raga itu akan banyak menghabiskan waktu, yang semestinya bisa untuk keluarga.
Selain memiliki hobi mendengarkan musik country, Syahril pun memiliki kesenangan mengemudikan sendiri mobilnya jika keluar kota. Untuk sementara, sebelum perseteruanya dengan Kyai Presiden mencair, Syahril mungkin harus menunda hobi-hobinya. (Jajang Jamaludin/dari berbagai sumber)
|