[an error occurred while processing this directive]

Nama :
Robert S Gelbard
Lahir :
Brooklyn, New York, 1944
Pendidikan :
- Sarjana Muda bidang Sejarah
- Harvard University (MPA)
Karir penting :
- Kepala Konsulat di Porto Alegre, Brasil (1970-1972)
- Deputi Direktur Kantor Urusan Eropa Barat (1982-1984)
- Direktur Kantor Urusan Afrika Bagian Selatan (1985)
- Asisten Deputi Menlu Urusan Amerika Selatan (1985-1988)
- Duta Besar di Bolivia (1988-1991)
- Deputi Asisten Menlu Urusan Intra-Amerika (1991-1993)
- Asisten Menlu Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum (1993-1997)
- Wakil Khusus Presiden dan Menlu Urusan Implimentasi Perjanjian Damai Dayton (1997-1999)
- Duta Besar AS untuk Indonesia (1999-sekarang)
Alamat Kantor:
Jalan Merdeka Selatan, Jakarta.

Robert S. Gelbard
Duta Besar Seribu Demonstrasi

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pekan-pekan terkahir memanas. Sejumlah pihak, termasuk DPR, menghendaki Robert S Gelbard, Duta Besar AS untuk Indonesia saat ini, dipulangkan alias dipersona-non-gratakan. Ia dianggap terlalu banyak ikut campur masalah-masalah dalam negeri Indonesia. Presiden Abdurrahman Wahid sendiri --juga Menlu Alwi Shihab-hingga kini tidak terlihat berniat memenuhi tuntutan itu dan "memulangkan" Gelbard. Namun, DPR tampaknya tidak puas.

Pihak Amerika Serikat, terutama Gelbard sendiri, tampaknya bersikap bertahan terhadap kecaman dan tuntutan supaya ia di-persona-non-grata. Bahkan, Kedutaan Besar yang dipimpinnya, sejak pekan lalu (Rabu, 25 Oktober 2000) telah menutup pelayanan publik. Itu berkait dengan aksi-aksi anti-AS yang marak akhir-akhir ini. Dan sikap anti AS ini tampaknya akan terus berlangsung. Terakhir, adanya sweeping terhadap warga AS di Solo. (Meski, kemudian, aparat keamanan melakukan pelarangan tindakan itu)

Perseteruan AS dengan "pemerintah" Indonesia dimulai pada akhir Agustus 2000 lalu. Ketika itu, dalam sebuah wawancara di The Washington Times, Gelbard mengatakan bahwa Indonesia sudah dimasuki oleh teroris internasional. Ia juga menyebut Indonesia kini berbalik menjadi anti-Amerika. Lebih jauh, ia menuduh Menlu Alwi Shihab telah memanas-manasi demonstrasi anti-Amerika dengan pernyataan bahwa pihak asing ingin mengintervensi masalah Maluku.

Tak hanya itu, dalam wawancara di koran yang terbit di Washington edisi 31 Agustus 2000 itu, Gelbard juga melontarkan tuduhan kepada Menteri Lingkungan Hidup Sonny Keraf sebagai orang yang telah mengkritik perusahaan-perusahaan Amerika, sementara ia tidak berbuat sesuatu untuk mengatasi masalah nyata di bidang lingkungan hidup yang mempengaruhi Indonesia. "Saya sangat terkejut bahwa Menteri Lingkungan Hidup masih bertahan," kata Gelbard.

Layaknya mendapat sebuah serangan, pihak Indonesia --dari berbagai kelompok masyarakat-lalu ramai-ramai memperkuat pertahanan, sekaligus melakukan serangan balik. Kapolri (waktu itu) Rusdihardjo, misalnya, langsung mengeluarkan pernyataan bahwa belum ada indikasi adanya keterlibatan pihak teroris asing dalam aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang notebene tidak ada sangkut pautnya dengan politik, juga ikut berkomentar. Pernyataan seperti itu, kata Sekretaris Umum MUI, Dr Din Syamsuddin, adalah suatu bentuk intervensi asing terhadap Indonesia.

Sementara menteri Sonny, yang merasa diserang, juga lantas menjawab. Ia sangat menyayangkan ucapan Gelbard dan menganggap tudingan tersebut tidak fair. Ia justru mempertanyakan komitmen Gelbard terhadap persoalan lingkungan hidup. Karena, menurut Sonny, siapa pun yang memiliki komitmen pasti akan setuju dengan langkah yang telah diambilnya terhadap masalah lingkungan.

Rupanya, suara vokal Gelbard tak hanya mendapat tentangan dari pihak Indonesia saja, tapi juga dari kalangan analis di AS sendiri. Para Indonesianis itu menilai, sikap Gelbard kurang cocok dan efektif ditempatkan di Indonesia, negeri yang mengharapkan kesopanan dan kehalusan para diplomat asing.

Sementara itu, dalam kesempatan lain, Gelbard pernah pula mengatakan bahwa Panglima Kodam Udayana, Mayjen Kiki Syahnakri, telah membuat isu yang tidak benar. Itu berkait dengan kehadiran ratusan anggota marinir AS di Timor Timur. Gelbard, seperti ditulis Kompas, membantah isu kehadiran Marinir AS di Timtim itu sebagai persiapan untuk masuk wilayah Indonesia, khususnya ke Atambua. "Jenderal Syahnakri telah mendapat fakta yang tidak benar," ujarnya. Kehadiran Marinir itu, kata Sang Dubes, tak lain untuk tujuan kemanusiaan, bukan untuk masuk ke Atambua.

Ia pun memberi contoh lain soal kekurang akuratan pernyataan Kiki, yakni mengenai terbunuhnya seorang wartawan Belanda di Tim-Tim. Menurut Kiki, sambung Gelbard, wartawan itu tewas bukan karena tembakan. "Tetapi kenyataanya korban memang ditembak dan dipotong," ujarnya.

Memang, Gelbard adalah termasuk sosok yang -- boleh dikata -- kontroversial. Bukan kali ini saja, ia dianggap "ikut campur" --begitu sebagian orang menyebut-- dalam masalah dalam negeri Indonesia. Dan karena sikapnya yang suka ikut campur itu pula membuatnya kerap didemo, termasuk oleh sejumlah anggota DPR. Tak kurang, belasan anggota DPR, di antaranya Permadi (F-PDI) dan Ahmad Sumargono (F-PBB), ikut berdemo ke Kedutaan Besar AS di Jakarta dan meminta supaya penggondol gelar Master of Public Administration (MPA) dari Harvard University itu dipulangkan saja.

Sebelumnya, lelaki yang pernah belajar ekonomi pada Massachusetts Institute of Technology (MIT) ini, disebut-sebut pernah menekan Menteri Keuangan (kabinet lalu), Bambang Sudibyo, agar tidak mengganti Glenn Yusuf sebagai Ketua BPPN. Hal itu membuat Ketua MPR, Amien Rais, mengeluarkan kecaman terhadap Gelbard. Memang, kemudian urusannya selesai setelah Gelbard sowan kepada Amien Rais.

Tidak lama, ia pun disebut-sebut ikut melakukan penekanan terhadap menteri-menteri ekonomi dalam kasus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton dengan PLN. "Dubes AS akhir-akhir ini kasak-kusuk dan menekan para menteri ekonomi yang intinya mendiskreditkan PLN," ujar anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, seperti dikutip Kompas (18/12/99). Karena itu, ia meminta agar Dubes AS itu di-persona-non-grata-kan saja.

Gelbard, kelahiran 1944, sebenarnya adalah salah seorang diplomat senior yang dimiliki AS. Ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia tahun lalu untuk menggantikan Roy Stapleton. Sebelumnya, ia adalah Wakil Khusus Presiden dan Menlu Urusan Implementasi Perjanjian Damai Dayton. Dalam kapasitasnya tersebut, ia mempunyai tanggungjawab atas pengembangan, kordinasi dan implementasi politik dan program luar negeri AS berkait dengan proses perdamaian Dayton, yang melibatkan AS dan tiga pemimpin Balkan, masing-masing: Bosnia, Kroasia, dan Serbia.

Lelaki ini banyak menghabiskan waktunya bertugas di Amerika Latin. Ia pernah menjadi Duta Besar di Bolivia (1988-1991). Suami dari Alene Gelbard ini juga pernah menjadi Kepala Konsulat di Porto Alegre, Brasil (1970-1972), Deputi Asisten Menteri Luar Negeri Urusan Intra-Amerika (1991-1993), Asisten Deputi Menlu Urusan Amerika Selatan (1985-1988). Selain itu, Gelbard pernah pula menjadi Asistan Menlu Urusan Narkotika dan Penegakan Hukum (1993-1997), Direktur Kantor Urusan Afrika Bagian Selatan (1985), Deputi Direktur Kantor urusan Eropa Barat (1982-1984).

Tentu saja, pengalaman bertugas di berbagai negara itu membuatnya mahir beberapa bahasa, di antaranya Bahasa Spanyol dan Perancis. Tak lupa, ia juga mempelajari Bahasa Indonesia. Khusus soal Indonesia, ia tidak hanya tertarik kepada bahasanya, juga pada kerajinan Indonesia, khususnya kerajinan pahat dan kain. Ia menyukai kain Indonesia seperti batik dan tenun ikat. Selain itu, ia juga mengoleksi wayang golek dan wayang kulit. Ia dikabarkan mulai meminati wayang saat berbulan madu bersama isterinya ke Bali pada tahun 1969. Dan, Gelbard memang pernah berkali-kali mengunjungi Indonesia, Jakarta dan kota-kota lainnya.

Yang mungkin menggembirakan bagi pemerintah, Gelbard punya apresiasi yang sangat baik terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Tentu saja itu menggambarkan sikap AS terhadap Indonesia. "Kami mendukung Gus Dur. Dia adalah presiden yang terpilih secara demokratis di negeri ini. Absolutely legitimate," katanya dalam sebuah wawancara dengan Kompas edisi 18 Juni 2000. Karena itu, menurut dia, Gus Dur layak mendapat dukungan dari masyarakat di dalam dan luar negeri untuk menjalankan pemerintahannya.

Dan seolah ingin menjawab "gugatan" berbagai pihak terhadap Gus Dur selama ini, dalam wawancara dengan koran itu, ia mengatakan bahwa demokrasi tidak bisa dibangun dalam sekejab. Menurut dia, membangun demokrasi butuh waktu yang panjang dan sulit. "Demokrasi tidak bisa terjadi dalam semalam," ujarnya. "Sangat muskil untuk mengharapkan bahwa begitu Anda bangun tidur semua institusi demokrasi telah tertata dengan baik." Masalahnya, Gelbard mengakui, harapan masyarakat begitu tinggi: mereka menginginkan semua berjalan sempurna. Ia menyebut, saat ini Indonesia adalah negara yang sangat berbeda dibandingkan sebelumnya.

Penggemar berbagai buku tentang Indonesia -- termasuk buku-buku Pramudya Ananta Toer -- ini percaya bahwa untuk membangun demokrasi hal yang harus menjadi prioritas pertama adalah pembenahan hukum. Karena, masyarakat butuh rasa aman. Ia menyontohkan, kenapa terjadi kekerasan massa, karena masyarakat tidak percaya lagi kepada lembaga peradilan. "Sektor hukum adalah inti sebuah masyarakat demokratis, dan media massaa adalah inti masyarakat madani," tukasnya lagi. Ia melihat, pemerintah telah melakukan hal-hal positif, dimulai dari pemerintahan Habibie, yang memisahkan Polri dari TNI. Sehingga, masyarakat di pedesaan dan kampung-kampung memiliki keyakinan bahwa polisi akan melindungi mereka.

Untuk masalah peradilan, pemerintah telah melakukan hal yang benar. Menteri Hukum dan Perundang-undangan (kini Menteri Kehakiman dan HAM) dan Jaksa Agung sudah bekerja keras. Karena itu, "mereka layak memperoleh pengertian dan kesabaran dari masyarakat." Sementara untuk masalah ekonomi, menurut Gelbard, pemerintah AS mendukung dengan sangat kuat setiap usaha pemerintah Indonesia merekontruksi ekonominya.

Gelbard memang mahir bicara tentang Indonesia. Mungkin, karena "kemahiran" itu pula sehingga ia kerap mendapat protes dan demo. Dan entah pertanda apa, sebelum Gelbard benar-benar datang ke Indonesia -- untuk memangku jabatan Duta Besar pada tahun lalu -- pun ia sudah disambut dengan demontrasi. Dia dituduh sebagai agen CIA yang ingin menghancurkan Indonesia. Apakah Gelbard akan terus didemo dan akan menyudahi tugasnya di Indonesia dengan sebuah demo pula? Entahlah, yang jelas Gelbard telah membuktikan diri menjadi seorang diplomat yang menonjol. (mis/dari berbagai sumber)

[an error occurred while processing this directive]