TEMPO Interaktif, Jakarta: Mantan Panglima Kostrad, Letjen Agus Wirahadikusumah, meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat pertamina (RSPP), Jakarta, Kamis (30/8). Ketika berita ini diturunkan, belum diketahui apa penyebab meninggalnya Agus. Namun, rasanya banyak pihak sepakat bahwa kepergian salah satu orang yang disebut-sebut sebagai ‘Jenderal Reformis’ ini mengejutkan.
Agus mulai dikenal sebagai tentara reformis ketika mengeluarkan pernyataan yang menyengat. Pembela gigih konsep ''tentara profesional" ini mengkritik keras konsep dwifungsi TNI itu yang dinilainya ''kebablasan". Ia juga dengan lantang melontarkan ide tentang penciutan fungsi teritorial TNI dan tegas-tegas menyatakan tak setuju dengan gagasan pemekaran kodam.
Untuk mengenang pemikiran Agus WK soal reformasi TNI, Tempo Interaktif kembali menurunkan wawancara wartawan TEMPO, Tomi Lebang, dengan almarhum di Makassar, Sulawesi Selatan. Wawancara ini pernah diturunkan Majalah TEMPO edisi 30 Desember 1999.
Pernyataan Anda di DPR itu sangat kritis. Siapa yang meminta Anda datang?
Bukan sangat kritis. Banyak yang tidak mengikuti jalannya dengar pendapat itu. Sesuai dengan permintaan komisi I DPR, dan atas perintah Kepala Staf Teritorial Letjen Agus Wijoyo, serta persetujuan Panglima TNI, saya diminta menyampaikan pandangan tentang peran TNI dalam menyongsong pemberlakuan otonomi daerah.
Lalu apa hubungannya dengan lontaran Anda tentang peninjauan fungsi teritorial TNI?
Kalau TNI tidak melakukan penyesuaian peran dalam pembinaan teritorial, itu bisa menghambat otonomi daerah. Mengapa? Karena otonomi daerah merupakan suatu upaya pemberdayaan terutama di bidang politik dan ekonomi.
Jadi, bagaimana seharusnya peran TNI?
Sesuai dengan yang digariskan para pendahulu kita, TNI itu adalah tentara profesional: tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara nasional. Harus diakui, selama ini ABRI banyak menyimpang. Kalau enggak menyimpang, kan, enggak mungkin krisis begini. Ini yang ingin saya tegaskan kepada perwira TNI. Bangsa ini terpuruk termasuk gara-gara tentara yang mendominasi pemerintahan Orde Baru, baik dalam konsepnya maupun dalam pelaksanaan pemerintahan. Dominasi ABRI itu terlalu jauh, padahal seharusnya hanya sementara. Kemudian perannya semakin dikurangi, dalam rangka pemberdayaan civil society. Peran teritorial yang begitu dominan harus dikurangi. Harus. Bagaimana tidak? Kita, kan, mau mendorong Indonesia baru yang lebih demokratis.
Kalau begitu, kenapa Kapuspen Mayjen Sudrajat menyatakan tetap ada pemekaran kodam?
Pemekaran kodam itu, kan, konsep Angkatan Darat dulu, sebelum krisis. Dulu pun sebenarnya sudah mulai diantisipasi. Saya termasuk yang menolaknya. Segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan perkembangan.
Jadi, kapan kodam mesti diciutkan?
Tergantung kondisi sosial masyarakat sendiri. Begitu mulai bisa dilepas, ya, tinggalkan. Dilakukan bertahap. Katakanlah pada level bintara pembina desa dulu. Tarik mereka ke koramil. Tolong, dipahami, ditarik, bukan dihapus atau dipecat. Kemudian dilihat lagi, masih perlu koramil atau tidak. Kalau masyarakat makin maju, polisinya bagus, ya, sudah, hapus koramil. Tarik orang-orangnya ke kodim. Begitu seterusnya.
Apa memang ada yang salah dengan pembinaan teritorial selama ini?
Ya. Kalau mau melihat kenyataan di lapangan, kerusuhan terjadi di mana-mana. Di Jakarta saja kerusuhan Mei enggak ada yang bisa menghentikan. Pembinaan teritorial kita hebat? Bobrok. Jangan ngomong teori. Ini kenyataan yang mesti diperbaiki. Masyarakat selama dua tahun ini resah. Semua tercekam, semua takut. Jangan membohongi rakyat. Jangan bawa rakyat ke alam pikiran yang tidak riil. Sebuah kenyataan yang memalukan bahwa tentara selama ini enggak bisa dipercaya rakyat.
Karena itu Anda minta maaf?
Makanya, begitu sampai di sini (Makassar), saya atas nama TNI meminta maaf. Mana ada, sih, sekarang tentara yang minta maaf? Apa, sih, susahnya minta maaf pada rakyat? Selama ini memang telah melakukan kesalahan, kok. Tunjukkan, perwira mana yang bilang tentara tidak bersalah. Karena itu, sekarang harus dibenahi, supaya kembali disukai rakyat. Kepada para petinggi itu, saya minta lihatlah kenyataan di bawah.
Apa efeknya bagi struktur TNI?
Jelas, dong. Pengaruhnya banyak. Kita bisa makin efisien. Menurut saya, itulah sumbangan terbesar TNI untuk mendorong masyarakat madani, untuk mendorong Indonesia Baru.
Tapi belum apa-apa malah muncul silang pendapat tajam antara Anda dan petinggi TNI lain?
Harus itu. Silang pendapat itu harus muncul. Di negara maju, sebelum sebuah kebijakan disahkan parlemen, mereka ramai baku hantam di media. Sampai akhirnya semua punya pemahaman mendalam. Sehingga, begitu kebijakan itu disahkan, semua siap.
Ada yang menilai pernyataan kritis dan terbuka Anda melanggar etika militer.
Zaman sudah berubah. Ini zaman keterbukaan. Coba tunjukkan bagian mana dari apa yang saya sampaikan bersifat rahasia? Menurut saya, perbincangan semacam ini harus terus berkembang, termasuk di kalangan perguruan tinggi. Kelemahan kita, tidak punya fakultas studi pertahanan. Biarlah wacana ini terus berkembang, sehingga konsep pertahanan bukan lagi konsepnya tentara tok, tapi juga masyarakat. Jangan kami, tentara ini, cuma melihat diri dari matanya sendiri. Jangan cuma bilang tentara rakyat, tapi kelakuannya cuma mengintimidasi rakyat. Terus, kalau saya bicara begini di jalan disebut tidak koordinasi, tidak disiplin, melanggar etika. Itu, kan, pola Orde Baru yang merusak tata pikir.
Kenyataannya, masih banyak tanggapan minor dari para jenderal di Cilangkap.
Jelas ada pro dan kontra. Yang paling berat dihadapi TNI adalah rekonstruksi pikiran dan proses belajar kembali. Memang, pemahaman sebagian perwira terhadap keadaan yang sedang berubah dan tren ke depan sangat lamban, karena sudah terkooptasi cara berpikir linier dan enggan melepas cara berpikir masa lalu yang sudah tak cocok lagi.
Dwifungsi TNI juga sudah tak cocok lagi?
Pengejawantahan dwifungsi sudah kebablasan. TNI sudah berpolitik praktis terlalu dalam. Bagaimana mungkin aparat bisa berwibawa, wong, dibilang kader Golkar, disuruh pakai baju kuning. Kan, itu kesalahan yang paling prinsipil. Mau pakai rumus apa lagi? Itu sudah salah secara politik.
Termasuk soal bisnis TNI? Apa benar karena anggaran yang kurang?
Enggak. Sistemnya yang menyimpang, jadi merambah ke mana-mana. Ini salah satu penyebab aparat sulit membangun profesionalisme. Bisnis tentara sudah mengganggu sistem ekonomi, karena mendapat fasilitas macam-macam. Coba bongkar, kan banyak sekali kelemahannya. Manajemennya nggak keruan. Rugi terus, nggak pernah cerita untung. Lihat saja PT Asabri. Dana Rp 200 miliar lebih diselewengkan. Itu, kan, duit dan haknya prajurit. Mau ngomong manajemen apa lagi? Jangan lagi pakai alasan kekurangan anggaran dan sebagainya. Berapa, sih, hasil yang diperoleh institusi TNI? Akhirnya, kan, cuma untuk oknum pengelolanya.
Gaji prajurit TNI, kan, memang kecil sekali?
Itu betul. Pemerintah itu, tolonglah, perhatikan gaji pegawai negeri dan prajurit. Yang sepantasnyalah. Karena itu, di sini saya perintahkan komandan kesatuan memberi kesempatan para prajurit untuk mencari uang tambahan di luar jam dinas. Itu boleh dan sangat manusiawi. Yang penting, tidak memasuki wilayah kriminal. Kalau perlu, jualan pisang atau ngamen di pinggir jalan, daripada jadi beking.
Kebanyakan, kan, jadi beking itu?
Itu soal mental. Birokrasi militer tengah mengalami degradasi serius. Anda bisa melihat bagaimana aparat menyelewengkan otoritas untuk kepentingan dirinya. Jadi beking narkotik lagi. Ini yang bikin masyarakat jadi tidak simpati.
Anda setuju para jenderal diadili?
Prinsipnya, segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan anak buah itu menjadi tanggung jawab pemimpin. Begitu normanya. Jadi, kalau terjadi suatu pelanggaran hukum, pemimpinlah yang harus mempertanggungjawabkannya.
Tapi Pangkostrad, kan, beranggapan bahwa pengadilan jenderal akan membuat prajurit sakit hati?
Itu nggak betul. Lihat orang Jepang. Kalau anak buahnya salah, jenderalnya langsung mundur. Kalau di Sulawesi ini prajurit saya payah, ya sudah, saya berhenti jadi panglima. *****
Berita Lainnya: