ViperCs Kembali Berkunjung Pada HUT RI 57 Memorandum DPR MERDEKA ... !!! Dalam Rangka merayakan HUT R.I. ke 57. ViperCs memberikan pekik ... MERDEKA ... untuk seluruh bangsa dan tempointeraktif. Namun Kemerdekaan sebenarnya belum di peroleh, TKI belum mendapatkan perhatian ( Pemerintah LAMBAT merespon kasus TKI Malaysia ) ... Pembatasan kemajuan Perkembangan Teknologi. dan masih banyak. salam MERDEKA !!!!!!! ViperCs Crew : v1p3r^boy - Bima_anggara - Badm4n. Thx to : #Cracxer and #%indonesia - DalNet Server ---=--- #mhz - irc.coba1-crew.net ---=--- HeadQuater : #vipercs at DalNet -=0=- #mhz at irc.coba1-crew.net Contact : vipercs@badm4n.cjb.net -=-=-=-=-=-=-=- Oh iya lupa .... Bima nitip salam Buat SEMUA GBTNnya :p v1p3r^boy mau ketemuan ama ika-cool Badm4n mau ngilang ah akhir bulan ... takut di jewer kitty_space -=-=-=-=-=-= Admin : Gimana nih .. masak bener2 merdeka masuk ke system kamu .. kamu lucu deh :p~~ --------------------------------------------------------------------------------
Jiwa Besar Pemimpin
Andi
10-3-2001 / 14:09
Walaupun Gus Dur mundur malah akan menambah agenda baru. Permasalahannya apakah yang menuntut untuk mundur sudah punya agenda baru. Kita bisa belajar dari turunnya Soeharto, toh akhirnya menambah ruwet keadaan (walupun harus). Situasi 1955-1959 jangan sampai terulang. Rakyat hanya bisa berharap dan berdoa semoga para wakil rakyat jangan mengkomersilkan politik sambil mengais rezeki di sudut pasar tradisional. Kami prihatin. Kami menunggu munculnya jiwa besar para pemimpin (mungkin).
Purwokerto
buntung@plasa.com
Siapa yang Memikirkan Rakyat
Agiel Arfan
8-3-2001 / 17:03
Kalau semua yang dibicarakan Gus Dur, Mbak Mega, Amien Rais, Akbar Tanjung, dan seterusnya, siapa yang akan memikirkan rakyat. Sebentar lagi BBM naik, semua akan naik, beras sudah berapa ratus persen naik sejak krismon (krisis moneter).
Riyadh, Saudi Arabia
agielarfan@apakabar.com
Sudah Waktunya Mega Memimpin Tommy sampai sekarang tidak pernah tertangkap. Dan tidak pernah terdengar Gus Dur memerintahkan secara tegas kepada aparat "tangkap Tommy". Yang ada malah pernyataan yang ngambang terus. Ada apa sebenarnya? Jika seperti sekarang, sudah jelas tidak mampu, serahkanlah kepada Ibu Mega yang jelas didukung banyak orang, jujur, bersih, lurus dan apa adanya. Lebih baik sederhana apa adanya daripada pinter "minterin" orang/rakyat.
Sekarang sudah saatnya bagi Mbak Mega untuk memimpin negeri ini.
Made Djagera
8-3-2001 / 15:13
Buat Gus Dur cukuplah sudah berkeliling dunia ke sana kemari, dari ujung ke ujung dunia. Beristighosah juga sudah terlalu sering. Yang lebih penting seharusnya adalah berbuat baik, lurus dan penuh kejujuran, omong seperlunya saja (dan tidak bohong), urus negara dengan baik sehingga menimbulkan kedamaian dihati rakyat. Bukan sebaliknya kacau terus.
Denpasar
madedjag@hotmail.com
Mengapa Mega Dijegal? Pokok permasalahannya bisa dimulai dari Sidang Umum MPR dan pemilihan Presiden pada tahun 1999, di mana Megawati yang menang dalam Pemilu mestinya menjadi Presiden, tetapi kenyataannya tidak demikian. Beliau dijegal oleh Poros Tengah pimpinan Amien Rais dengan dukungan Golkar yang notabene runner up pemenang pemilu. Selanjutnya Gus Dur dipilih secara "demokratis" dengan suara terbanyak dalam sidang MPR tersebut sampai dengan pembentukan kabinet koalisi Poros Tengah- Golkar plus PDIP.
Sampai di sini, masih cukup aman. Karena memang cukup banyak anggota kabinet dari Poros Tengah yang mendapat pembagian kue kekuasaan, baik sebagai menteri maupun pejabat departemen tertentu.
Dalam perjalanan waktu pemerintahannya, mata hati Gus Dur mulai terbuka melihat kinerja menteri-menteri hasil koalisi tersebut yang dianggap kurang optimal, maka terjadilah bongkar pasang kabinet. Sejak itu Gus Dur tidak ingin begitu saja didikte oleh Poros Tengah, terutama dalam menempatkan posisi orang-orangnya sebagai menteri, apalagi jika kinerjanya dianggap kurang memenuhi amanat reformasi.
Nah dari sini hubungan antara Gus Dur dan Poros Tengah mulai renggang. Mereka merasa pembagian kue kekuasaan tidak adil. Mulailah muncul kritikan ringan, kemudian kritikan berat, sampai hujatan-hujatan tidak bermoral yang sering kita baca dan lihat di media masa.
Berkaitan dengan permasalahan awal tadi, pertanyaannya: mengapa Megawati harus dijegal? Ada beberapa jawaban yang saya dapatkan dari teman-teman di tanah air, baik dari Poros Tengah, maupun Golkar dan PDIP sendiri (Anda bisa membolak-balik arsip koran-koran lama dan menyimak pernyataan pernyataan elite politik pada saat sebelum dan sesudah pemilihan Presiden).
Pertama, banyak kelompok yang tidak atau kurang moderat dan fanatik sangat menentang Megawati sebagai pemimpin pemerintahan, karena dia seorang wanita. Kelompok ini jumlahnya tidak cuma belasan juta, tapi bisa puluhan juta. Tapi anehnya, dalam situasi yang dianggap krisis kepemimpinan saat ini ada oknum-oknum dari mereka secara pribadi menyatakan mendukung Mega untuk menggantikan Gus Dur. Apa artinya? Politis memang. Ada potensi setelah Mega memerintah beberapa waktu, sudah hampir dapat dipastikan akan dijatuhkan kembali.
Kedua, kelompok yang lebih moderat, termasuk sebagian orang Golkar, tidak setuju Mega jadi Presiden karena Mega dianggap Islam abangan dan pengikutnya di PDIP dianggap kelompok sekuler. Mungkin saja pendapat mereka tidak sepenuhnya benar, PDIP tempatnya kaum nasionalis yang dalam sejarah dunia, secara umum lebih berpotensi mempersatukan bangsa.
Ketiga, kelompok bagian lain dari Golkar dan backup-nya yang tidak menginginkan Mega, karena takut pembalasan Mega, mulai KKN sampai peristiwa 27 Juli. Keempat, kelompok Amien Rais dan Poros Tengah-nya yang menginginkan dirinya menjadi Presiden. Kelima, kelompok yang tidak jelas visi dan misinya dan selalu mengatakan "asal bukan Mega".
Anda mungkin masih ingat, setelah Gus Dur diangkat menjadi Presiden, Amien Rais mengatakan, bahwa kalau Gus Dur berhenti di tengah jalan bukan berarti Mega otomatis menggantikannya. Saya yakin masih banyak orang PDIP ingat pernyataan itu. Apa artinya bila nanti Mega menggantikan Gus Dur? Sudah jelas arahnya, yakni penjegalan kembali setelah Mega memerintah.
Bila mencermati pernyataan pernyataan Amien Rais dua belas bulan belakangan ini, tercermin ia tidak punya visi dan misi terhadap persoalan bangsa dan bagaimana mempersatukan bangsa yang nyaris terpecah, apalagi mengatasi permasalahan ekonomi yang demikian ruwet sebagai akibat warisan Orde Baru. Beliau bukan tokoh pemersatu bangsa. Lihat saja waktu apel Laskar Jihad di Silang Monas beberapa waktu lalu, betapa geramnya ia mendukung pengiriman laskar tersebut, bukannya mencari solusi lain yang lebih diterima semua pihak.
Sungguh belum atau bahkan tidak pantas Amien Rais menjadi pemimpin republik yang multi etnis ini. Apalagi ia seorang ambisius yang dalam sejarah dunia mana pun. Ada semacam rumusan yang tidak tertulis yang menyatakan bahwa seorang ambisius cenderung menjadi diktator jika memegang kendali kekuasaan.
Mungkinkah solusi terbaik saat ini, untuk sementara Amien Rais, Akbar Tanjung, Megawati dan Gus Dur mundur dulu dari panggung politik? Karena masih banyak yang jauh lebih pintar, bersifat mengayomi semua pihak, luwes tetapi tegas, pemersatu bangsa dan dapat diterima semua pihak. Sebenarnya banyak yang pandai, hanya kalah langkah dalam pemunculannya saja.
Tonny SG
8-3-2001 / 15:13
Sepertinya polemik pendapat di ruangan ini semakin seru saja, dan memang benar setiap orang menggunakan nalar dan wawasannya masing masing. Tapi inilah demokrasi yang harus dihormati. Semuanya merasa dirinya paling benar, dan jujur saja, saya pun berpendapat demikian berdasarkan wawasan dan nalar yang ada.
Houston, AS
info2000@chek.com
Saatnya Mega Menentukan Sikap Untuk melengkapi agendanya, berikan kesempatan sekali lagi kepada beliau melakukan perjalanan ke LN (hanya Australia yang belum) untuk melakukan promosi dan lobi-lobi tentang Indonesia. Demokarasi yang digembar-gemborkan ternyata salah arah dan tidak sesuai dengan realita demokrasi sesungguhnya.
Jangan korbankan bangsa dan negara ini dengan eksperimen demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti hirarki dan tahapan demokrasi.
Sekali lagi, Mbak Mega segera tentukan sikap tegas, sebagai seorang negarawan, selamatkan negara dan bangsa ini dari kehancuran.
Rusmanhadi
8-3-2001 / 15:13
Mbak Mega, sebaiknya segera ambil sikap. Katakan sejujurnya kepada Presiden bahwa tindakan dan ucapannya sebagian besar mempertaruhkan keselamatan negara dan bangsa. Minta beliau untuk mengundurkan diri secara bermartabat, jangan biarkan negara dan bangsa ini tercerai-berai dan menjadi bangsa yang barbar. Bukankah Mbak Mega sejak awalnya memang tidak mendukung Gus Dur.
Tarakan
rsd@tarakan.wasantara.net.id
Quo Vadis Perjuangan Mahasiswa?
Budi
7-3-2001 / 12:21
Dulu mahasiswa menurunkan Sowharto, lalu mengharap ada reformasi. Sekarang partai-partai baru (yang banyak dipenuhi orang-orang lama) berkolaborasi dengan kekuatan lama (yang mau direformasi) menggoyang pemerintah yang sah dan konstitusional. Mahasiswa (BEM) mendukung. Lalu apa yang dimaksud dengan reformasi oleh mahasiswa? Apa mereka ingin kekuatan lama yang mereka turunkan berkuasa kembali? It's weird! Quo vadis perjuangan mahasiswa?
OK, USA
bsant@ou.edu
Mega Harus Waspada
Nita
7-3-2001 / 12:21
Mega harus waspada pada Amien Rais. Ia tidak bisa dipercaya. Saya tidak suka Golkar, tapi saya yakin sekali Akbar Tanjung bisa membawa bangsa ini keluar dari kesulitan. Karena baik Mega, Amien, Gus Dur, dan poros-porosan itu semuanya punya ciri khas sama: pakai cara-cara orang jalanan dan tidak tahu cara berpolitik yang baik. Kasihan bangsa ini dipimpin oleh orang-orang seperti itu.
Maryland, USA
jimmm1@msn.com
Lahan Potensi Uang
Akbar Endra
7-3-2001 / 12:07
Kasus Bulog tidak hanya menyangkut pembobolan dana Yanatera oleh Soewondo Cs. Selama ini Bulog memang sudah menjadi lahan yang mengandung potensi uang yang besar, dan menjadi sumber pendanaan bagi begundal yang ingin cepat kaya. Karena itu, kasus bulog harus terus diungkap, tak hanya terfokus pada kasus skandalnya Presiden Wahid. Nah, sebagai bahan bagi elite politik, khususnya untuk kaum yang ingin menegakkan supremasi hukum, Tempo Interaktif harus menyajikan laporan investigasi terhadap penjarahan dana Bulog, baik yang pernah dilakukan oleh begundal Orde Baru dan jajarannya, maupun tanpa menafikan temuan Pansus Buloggate, skandal yang paling memalukan yang dilakukan Abddurrahman Wahid.
Makassar
akbarendra@n2news.com
Jumatan Politik Tapi kalau Megawati cermat dan tepat melangkah mensikapi langkah Amien dengan tidak menuruti skenario, Megawati justru masuk wilayah keselamatan politiknya. Karena itu Mbak Mega, pikirkan matang-matang, sebelum terjerumus masuk ke dalam perangkap kanibalisasi politik Amien Rais dan Poros Tengah yang jelas-jelas hanya mementingkan kelompoknya sendiri dan kepentingan Orde Baru demi selamat dari jerat hukum atas kejahatan politiknya di masa berkuasa selama 32 tahun, termasuk Mbak Mega sendiri korbannya. Ingat itu Mbak!
Dari segi keuntungan politik, jelas pihak Poros Tengah dan Orde Baru lagi yang diuntungkan. Pihak PDIP tak ada sama sekali keuntungan yang dipetik, kecuali Megawati duduk di kursi kepresidenan (kalau skenarionya berjalan lancar, lho).
Padahal, menjelang Sidang Umum 1999 lalu, kedudukan tersebut sebenarnya sudah di depan mata, kalau tidak ada tentangan yang cukup kuat dari Amien Rais dan kelompok Poros Tengah bahwa menurut dalil, Islam melarang wanita sebagai presiden. Ingat, Gus Dur dan PKB sendiri sangat mendukung Mbak Megawati.
Hai Mbak Mega dan PDIP, sadarlah. Kalian sedang dijebak. Bagi Amien Rais dan Poros Tengah, menggoyang seorang Megawati sangat mudah menggoyang Megawati dibandingkan menggoyang Gus Dur. Maka, mati-matian Poros Tengah pada tahap pertama mendukung Mbak Megawati, dan tahap selanjutnya dijatuhkan dengan mudahnya. Karena, menurut keyakinan Amien dan Poros Tengah, jatuhnya Gus Dur kuncinya ada di Megawati dan PDIP.
Alham
6-3-2001 / 12:43
Langkah Poros Tengah yang dimotori Amien Rais dengan melakukan Jumatan politik di Masjid Al Azhar dengan PDIP, menunjukkan betapa ambisiusnya Amien Rais untuk secepatnya menjatuhkan Gus Dur. Lihat saja, Taufik Kiemas yang mewakili PDIP bersikap pasif. Justru yang aktif bahkan atraktif Amien Rais dan Hamzah Haz.
Saya sendiri cenderung menilai terobosan politik tersebut mendekati berhasil jika Megawati dan PDIP mengambil langkah politik yang bodoh, yakni menuruti skenario Poros Tengah (menjatuhkan Gus Dur dan mengangkat Megawati).
Semarang-Jateng
Ubey01@yahoo.com
Amien Rais? No Way!
Sini
6-3-2001 / 12:14
Orang seperti Amien Rais tidakpantas untuk memimpin bangsa ini. Sekarang dia boleh memuja Ibu Mega, dan kita lihat saja bagaimana nanti. Fakta sudah membuktikan bagaimana sekarang dia menghujat Gus Dur yang notabene adalah orang pilihan dia sendiri.
Bintaro Jaya
sini@astaga.com
Tragis
Haydar Yahya
6-3-2001 / 12:14
Sungguh tragis nasib bangsa kita ini, tanah air terkaya dengan rakyat termiskin. Di mana-mana negara di dunia ini, para pemimpinnya sibuk bekerja memikirkan nasib rakyatnya. Sementara di Indonesia, rakyatnya sibuk memikirkan pemimpinnya. Sampai kapan Gus, Amien, Mega, Akbar begini terus? Kapan mulai bekerja dan membangun ?
Jakarta
haydaryahya@hotmail.com
Kisahnya Tetap Sama Amien Rais hanya mementingkan diri sendiri dan tidak melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk kehidupan rakyat yang bertambah miskin. Tapi kalau dia jadi presiden, ya silahkan.... Itu adalah pilihan Anda, tapi jelas bukan pilihan saya.
Arief M
6-3-2001 / 12:14
Aku yakin sekali kalau Amien Rais tidak hidup di bumi Indonesia ini, mungkin reformasi yang sebenarnya kita inginkan akan sudah terwujud. Kalau pun dulu Ibu Mega yang terpilih, pasti kisahnya akan tetap sama dengan Gus Dur. Tapi bagaimana kalau Amien Rais saja yang jadi presiden ? (Pasti Mas Amien tersenyum elegan membaca ini).
Sigapore
ariefM15@hotmail.com
Egois Dia itu pintar, sayangnya itu digunakan untuk memuaskan dirinya sendiri bukan untuk rakyat Indonesia. Lihat saja komentarnya dulu bahwa Gus Dur pantas menjadi Presiden sementara Megawati itu tidak karena tidak didukung umat Islam. Sadar dengan perolehan suara partainya, dia harus kerja sama dengan Gus Dur agar dia kebagian jadi Ketua MPR. Sekarang, dia bilang Gus Dur enggak pantas jadi presiden. Tetapi kenapa dia, sebagai orang yang punya ide mengangkat Gus Dur, tidak bertanggung jawab atas kegagalan Gus Dur? Harusnya dia sadar bahwa dia punya andil atas kesalahan itu dan bertanggung jawab.
Gus Dur sendiri tidak pantas lagi jadi presiden. Sebaiknya jadi pelawak saja bersama-sama dengan Jaya Suprana. Kemampuannya memimpin negara sangat payah dan memalukan.
Rudy
6-3-2001 / 12:14
Indonesia mau dikemanakan? Para politikus terus berebutan kekuasaan, tak perduli dengan rakyat. Bahkan mereka lebih jelek dari Soeharto. Semuanya egois dan hanya pentingkan diri dan kelompoknya sendiri. Sebenarnya pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses pengangkatan Gus Dur, harus mundur dari jabatannya terutama Amien Rais. Dari hasil pemilu, partainya hanya peroleh angka yang sangat kecil, apakah pantas dibilang mewakili rakyat? Tindakan mereka kayaknya yang menang pemilu saja?
San Francisco
manokad99@hotmail.com
Sangat yakin Gus Dur Terlibat Terlalu sering Abdurrahman Wahid mengumbar kebohongan publik yang membuat lunturnya kepercayaan masyarakat kepadanya. Ada pun isu-isu mengenai konspirasi Orba dan tetek bengek lainnya, hanyalah upaya dia saja mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Lagi pula, Abdurrahman Wahid tidak bisa mengelak dari percikan Orba, karena kedekatan dia dengan Golkar dan tokoh-tokoh Orba sudah sangat terang benderang.
Edie Suharto
2-3-2001 / 14:47
Sungguh, saya sangat yakin (100 persen) bahwa Abdurrahman Wahid terlibat dalam skandal Bulog dan Brunei. Saya lebih mempercayai nurani dan nalar 293 anggota DPR yang menyatakan presiden terlibat, ketimbang seorang Abdurrahman Wahid dan segelintir anggota PKB yang menyatakan sebaliknya.
Palmerston North, New Zealand
e.d.suharto@massey.ac.nz
Tidak Tahu Persis Maksud Gus Dur Kita tidak tahu persis maksud pernyataan Presiden tersebut. Karena kita mengalami kesulitan menerka apa sih maunya beliau dengan pernyataan yang kurang akurat seperti itu. Saya yakin, bahkan para Jubir beliau sekalipun akan kesulitan untuk menjastifikasi pernyataan-pernyataan tersebut, kecuali tega memelintir maknanya.
Tapi, siapa tahu Bapak Abdurrahman Wahid memang sungguh-sungguh menyampaikan bahwa krisis politik telah akan selesai dengan tidak dilanjutkannya Memo 1 ke Memo 2 dan SI, dengan langkah beliau yang legowo untuk menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Megawati. Saya kira beliau sangat sadar bahwa saat ini Megawati betul-betul didukung oleh sebagian besar rakyat dan anggota parlemen (DPR). Sehingga dengan demikian krisis benar-benar akan cepat selesai, dan pemerintah bisa mulai kerja efektif untuk memperbaiki keadaan ekonomi, sosial, hukum, dan keamanan demi kemakmuran dan keadilan seluruh rakyat Indonesia.
Kita hanya bisa berdoa agar Presiden Abdurrahman Wahid tidak punya agenda sendiri untuk mempertahankan kekuasaanya, karena hal itu akan lebih menyensarakan rakyat. Insya Allah.
Kerun Hab
2-3-2001 / 14:47
Yang kita dengar dari reporter TV beberapa hari lalu adalah: Presiden Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa Mega dan Akbar telah menjamin tidak akan ada Memorandum II dan Sidang Istimewa. Dengan demikian, beliau menyatakan, bahwa krisis politik di Indonesia telah selesai.
Solok , Sumbar
energi@indosat.net.id
Anak Kecil Juga Tahu
Yohan
2-3-2001 / 14:47
Amien Rais bohong kalau dia bilang sekarang dia mendukung Mbak Mega. Dia tidak bisa dipercaya. Saya yakin, setelah Gus Dur jatuh dan Megawati naik, agenda Amien Rais berikutnya adalah menggoyang Mega, lalu dia sendiri naik sebagai Presiden. Sudahlah, anak kecil juga tahu siapa Amien Rais sebenarnya.
Depok
salam@indo.net.id
Apa Untungnya Pusing dan Panas Di sini termasuk pesan untuk para opinet (penulis komentar di internet), ngapain ikut pusing dan panas dari para lawan politik idolamu? Sejujurnya apa ada untungnya, selain menambah gembiranya setan dan iblis di Indonesia sehingga saling memusuhi dan menghancurkan. Saat ini belajar dan bekerjalah yang baik, sudah lebih dari cukup untuk memikirkan nasib sanak keluarga dan negara. Alhamdulillah sekarang saya puas jadi TKI yang dapat uang dengan tidak membebani negara. Biarkan saja mereka yang di atas sibuk dengan rencana-rencananya saling menjatuhkan. Kalau mereka sudah melampui batas, pastilah Azab akan menimpa mereka.
Arifin
2-3-2001 / 14:47
Memberi komentar juga enggak ada manfaatnya, enggak bakalan mengubah mereka atau pikiran para pendukungnya. Saat ini, sekali pendukung Amien Rais ya tetep Amien Rais. Demikian juga bagi pendukung Abdurrahman Wahid. Akhirnya sekarang karepmu dewe. Saya jadi apatis sebab gak ono sing iso digugu. Ngapain ikut pusing-pusing pro sana, pro sini, kayak yok-yoko, toh mereka juga enggak pernah memikirkan kita. Mereka sudah enak-enak semua naik mobil bagus, rumah magrong-magrong, pakaian bagus-bagus bisa terbang sana sini. Masa mereka ikut empati kalau pendukungnya yang fanatik itu enggak punya duit atau nggak makan?
Maezato, Japan
arifin@jircas-os.affrc.go.jp
Ambisius
Umizahrok
2-3-2001 / 14:47
Kesabaran dan kearifan itu mahal harganya, Pak. Sejak awal terkesan bahwa Pak Amien itu sebenarnya ambisius yang nyaris frustasi. Sesungguhnya Pak Amien sudah masuk nominasi calon presiden untuk masa yang tidak tertentu, tetapi itu membutuhkan sikap kenegarawanan dan kesabaran mata hati. Memorandum II adalah inkonstitusional, memaksakan kehendak dan tidak berdampak pada pendidikan politik bagi rakyat secara baik. Maka tafakur dan tazdakur adalah jalan terbaik bagi Pak Amien Rais.
Jakarta
umizahrok@hotmail.com
Bulog Dijadikan Badan Usaha
Edi Sistiabudi
1-3-2001 / 15:40
Saya sangat setuju kasus Bulog dibongkar. Karena isu yang selama ini diketahui bahwa Bulog adalah salah satu mesin uangnya Partai Golkar (d/h Golkar) dan para pejabat Orba. Bulog yang diharapkan sebagai badan yang fungsinya untuk menstabilkan harga bahan pokok malah dijadikan ajang bisnis para kroni pejabat Orba/pejabat Bulog. Saya sangat setuju bahwa Bulog dijadikan Badan Usaha (Persero/Perum/Perjan) sehingga kinerja dan non budget dapat dipantau oleh rakyat Indonesia.
Tanjung Enim, Sumsel
esistiabudi@bukitkendi.co.id
Setuju Memorandum II
Kodir
1-3-2001 / 15:40
Saya sangat setuju terhadap Memorandum II apabila memang hal-hal yang siknifikan yang dibuat pada Memorandum I tidak ditanggapi oleh Gus Dur. Jadi harus ada realita aplikasi yang jelas.
Denai
litbanghmi@lovemail.com
Setuju Memorandum II
Kodir
1-3-2001 / 15:40
Saya sangat setuju terhadap Memorandum II apabila memang hal-hal yang siknifikan yang dibuat pada Memorandum I tidak ditanggapi oleh Gus Dur. Jadi harus ada realita aplikasi yang jelas.
Denai
litbanghmi@lovemail.com
Butuh Pemikir Berwibawa Pak Amien, Mbak Mega, Bung Akbar, para profesional tangguh, para mahasiswa dan seluruh komponen bangsa yang tangguh, maju terus pantang surut untuk memperbaiki negeri ini dari kehancuran. Salam damai untuk negeri Indonesia.
Wasroi Abdullah
1-3-2001 / 15:40
Kita membutuhkan pemikir-pemikir yang bisa membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis. Adalah wajar dan sepatutnya orang-orang seperti Pak Amien Rais/Mbak Mega atau siapa pun untuk maju dan diberi kesempatan untuk mengatur negeri yang hampir tercerai berai ini. Sudah seharusnya kepemimpinan Gus Dur dicabut dan kabinetnya dibubarkan. Ia seorang pemimpin yang tidak punya wibawa dan tidak punya kemampuan magerial pemerintahan. Seharusnya ia tahu diri untuk lengser dari pada dilengserkan secara paksa oleh Sidang Istimewa.
Jakarta
wasroi@yahoo.com
Amien dan Gus Dur Di samping itu pemimpin yang dipilih juga sembrono. Sekarang lihat Gus Dur, apa yang ia telah perbuat selama ini kalau bukan kehancuran demi kehancuran. Rakyat makin menderita, kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial meningkat, dan perekonomian nasional merosot. Negara ini sudah melenceng jauh dari kemajuan dan tinggal tunggu saatnya saja sebelum terpecah belah. Kasihan para pemimpin terdahulu. Sampai kita tidak lagi mengingat Diponegoro, H.O.S Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Sutan Syahrir, Bung Tomo, Mas Isman dan pejuang2 45 lainnya. Mereka sudah bersusah payah agar terbentuknya bangsa ini, tetapi sekarang kita tinggal menghancurkannya saja.
Jadi bagi yang peduli akan nasib bangsa ini mohon pertahankanlah demi para pemimpin terdahulu. Jangan mau disengsarakan hanya karena seorang Gus Dur. Kalau kita bisa menjatuhkan Soeharto mengapa Gus Dur tidak bisa? Soeharto kan 32 tahun menjadi Presiden, masa yang baru dua tahun saja enggak bisa. Yang dibutuhkan sekarang adalah Megawati menjadi presiden.
Baroto X
1-3-2001 / 15:40
Amien Rais mestinya sadar bahwa ia telah membawa bencana bagi bangsa ini, di samping kesalahan-kesalahan pemimpin reformasi lainnya. Ya wajar-wajar saja bila saat-saat ini kekerasan makin meluas karena rakyat tidak segan dan menaruh harapan lagi terhadap pemerintahan. Wong pemimpinnya saja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana dapat diikuti oleh rakyatnya. Karena deskriminasi terhadap Megawati maka terjadilah deskriminasi lainnya. Contohnya tragedi Sampit dan Maluku.
London, UK.
b420to@hotmail.com
Manuver Amien Rais
Amir
28-2-2001 / 16:32
Sekali lagi Amien Rais melakukan manuver politik dengan mengeluarkan pernyataan yang bukan kewenangannya: memastikan akan dikeluarkannya Memorandum II oleh DPR. Ia mendahului komentar Ketua DPR yang memiliki wewenang untuk itu. Lebih parah lagi, ia mengenaralisir keadaan dengan mem-fait a comply Memo-II. Ia ingin menukik di balik topeng “Ketua MPR”, jabatan yang menyelamatkan dia dari kelemahan dan kekurangan ayng tidak dimilikinya, yakni “people power”.
Kemayoran
y_none@yahoo.com
Berbuatlah Sesuai Hati Nurani Oleh karena itu, saya menghimbau kepada para elite, terutama guru bangsa yang masih merasa dirinya mendapatkan amanah dari rakyat: berniatlah, bicaralah, dan berbuatlah sesuai hati nurani dan berdasarkan empati nasib rakyat yang sudah lama menderita. Maju tak gentar dalam membela yang benar dan yang bayar (rakyat)! Sikat 10 koruptor kakap penikmat darah rakyat. Jangan habiskan uang rakyat untuk pepergian ke luar negeri yang tidak ada hasilnya.
Luki
27-2-2001 / 15:20
Saya sangat prihatin dengan nasib rakyat Indonesia yang sekarang dalam cobaan Yang Maha Kuasa. Kemiskinan yang disebabkan karena pengangguran, bencana alam, kerusuhan, korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain yang tidak kunjung berakhir. Warisan hutang luar negeri pemerintah Orba yang hanya dinikmati segelintir orang sudah menjadi beban semua rakyat yang sebagian besar di bawah garis kemiskinan.
Kendari, Sultra
dctsultra1@wasantara.net.id
Sekali Tepuk Kedua, lantaran kompromi politik maka Gus Dur "mau tidak mau" harus menerima usulan menteri dan pejabat dari para kompromis yaitu Golkar (tampaknya mewakili orang-orang Orba agar terselamatkan dari tuntutan Hukum) dan Poros tengah. Sehingga "praktis" Gus Dur sebagai Presiden tidak akan dapat bergerak untuk melaksanakan visi reformasi, karena memang diganjal oleh bawahan dan pejabat-pejabatnya sendiri yang diangkat berdasarkan kompromi politik (mungkin inilah tafsir ramalan Jayabaya, Satria Piningit, yaitu pemimpin yang "dipingit" tidak dapat bergerak ke mana-mana, tapi sebenarnya dia adalah memang ksatria).
Ketiga, Amien Rais rupanya merasa telah tiba saatnya untuk babak kedua yaitu menjegal Megawati dengan berusaha mengangkatnya terlebih dahulu (dan dia bersedia jadi Wapres?) dan menjegal Gus Dur. Dia juga tampaknya memanfaatkan orang-orang Golkar sekaligus "menghabisinya" untuk melaksanakan visinya (tentu saja Golkar senang sekali melakukannya karena dengan demikian kasus-kasus mengenainya akan lenyap perlahan-lahan). Tampaknya Amien Rais ini memang benar-benar ahli politik yang paling pintar membaca peta politik.
Keempat, maka terbentuklah kasus Bulog dan Brunei. Padahal kalau kita cermati orang-orang yang terlibat langsung kasus Bulog jelas orang-orang Orba dan Golkar (Suwondo pernah dekat dengan Soeharto, itu kata Gus Dur). Dan tampaknya kasus ini memang dirancang dengan serius, terbukti uang Rp 35 miliar itu dapat kembali utuh!?. Kemudian babak selanjutnya (sepertinya Amien Rais telah mengetahui dampaknya bagi Golkar sendiri) adalah perlawanan dari pihak Gus Dur (yang "mungkin" benar-benar tidak terlibat) sehingga yang muncul adalah gelombang perlawanan terhadap Golkar yang hebat.
Dengan demikian, Amien Rais tampaknya akan jadi pemenang, ya, sekali tepuk dua lalat (saya ingat Amin Rais selalu menggunakan ungkapan-ungkapan seperti ini). Mari kita lihat babak selanjutnya secara bersama-sama. Saran saya kepada pembaca: jangan mudah percaya opini, lebih baik percayakan proses hukum.
Joesnizar
27-2-2001 / 15:20
Saya punya analisa apa yang terjadi sebenarnya sejak Gus Dur diangkat jadi Presiden. Pertama, Gus Dur terpilih jadi Presiden karena memang dukungan Golkar, lantaran Golkar tidak mungkin menang melawan Megawati dengan perolehan suara demikian besar, maka Golkar lebih suka "Asal Bukan Megawati". Dan skenario ini tampaknya dibikin oleh Amien Rais yang berusaha memenuhi ambisinya untuk menjadi Presiden dengan memanfaatkan Golkar. Jadilah kompromi politik antara PKB, Poros Tengah dan Golkar (entah siapa dalang utamanya) sehingga tampaknya Gus Dur dipilih "hanya" sebagai "batu sandungan" bagi Megawati.
Jakarta
joesn_r@yahoo.com
Terapkan Syariat Islam Tidak penting meributkan kasus itu. Sebab kasus ini hanya merupakan cabang dari sebuah persoalan utama. Mulai krisis moneter, krisis ekonomi, sampai krisis multi dimensi, semua ini disebabkan karena tidak diterapkannya syariat Islam di seluruh bidang kehidupan. Ini bukan sektarian! Tapi sebuah kenyataan. Lihat saja krisis moneter yang ditandai jatuhnya rupiah terhadap dolar, ini kan karena perdagangan non riil yang dilarang dalam Islam. So, pengen semuanya aman dan beres? Terapkan saja Syariat Islam! Jangan Takut dan jangan phobi!
Eko Cahyadi
27-2-2001 / 15:20
Kasus Bulog menurut DPR melibatkan Gus Dur. Tapi ada yang bilang kalau Gus Dur itu kiai, jadi enggak mungkin "main" seperti itu. Menurut saya, baik DPR maupun Gus Dur saling memanfaatkan isu ini untuk mempertahankan dan menunjjukan arogansi kekuasaan masing-masing. Lihatlah banyaknya massa yang anti gus dur (sebagian mahasiswa yang "murni" ada juga yang hanya ikut-ikutan!). Lihat pula massa pendukung Gus Dur yang menebang pohon-pohon dan main bakar! Kalo sudah seperti ini mau jadi apa negeri ini!
Bogor
ekorc@indonet.com
Menjadi Hal Biasa
Wawan
27-2-2001 / 15:20
Saya mendambakan perseteruan politik di tingkat parlemen menjadi hal biasa saja. Saya juga mendambakan Indonesia menjadi “less government”, pemerintah harusnya dikurangi skalanya (jumlah PNS, anggaran rutin, dan lain-lain), hanya mengurus hal-hal yang sangat penting saja misalnya pertahanan, politik luar negeri. Berikan keleluasaan kepada rakyat untuk menjalani hidup dengan tenang tanpa terpengaruh apa pun yang terjadi di tingkat elite politik. Indonesia ini seluas Eropa Barat. Pemerintahan republik terlalu sentralistis, otonomi daerah yang dirancang oleh elite politik kita masih “setengah-hati”. Kalau begini terus, saya yakin akan sampai kita pada keseimbangan baru: Indonesia terpecah menjadi negara-negara kecil. Hidup negara bagian!
Arcamanik-Bandung
wawansal@hotmail.com
Koalisi Amien-Taufik
Soisani
27-2-2001 / 15:20
Kalau koalisi itu dimulai dari Amien Rais kemudian diikuti Taufik Kiemas, artinya secara politik lawan politik Gus Dur (koalisi Islam (fundamentalis?)) sedang mencoba menyakinkan kelompok nasionalis agar mau melakukan kerja sama politik guna menurunkan Gus Dur. Untuk sesaat, bisa saja Mega jadi Presiden. Namun dapat dipastikan bahwa sebelum 2004 besar kemungkinan Mega juga akan “di-Gus Dur-kan”. Karena ada sekian indikasi yang menyulitkan Mega bila mau menerima tawaran itu, di antaranya bisnis Taufik yang memanfaatkan posisi istri sebagai Wapres. Cita-cita politik Amien Rais sudah jelas, yakni ingin jadi presiden. Hanya dengan cara itu dia bisa mendapatkannya.
Jakarta Selatan
soisn@hotmail.com
Mari Perkokoh Persatuan
Samuel M Taha
27-2-2001 / 15:20
Entah di mana dan bagaimana isi hati nurani para pemimpin bangsa kita. Bencana susul menyusul, bahkan kerusuhan di daerah silih berganti. Kok malah ada yang jalan-jalan dengan rombongan lebih dari seratus orang, ada yang cuma melamun bahkan cuma saling menghujat. Mari kita jalin dan perkokoh persatuan dan kesatuan demi anak bangsa.
Sekupang, Batam
skplog@indosat.net.id
Modus yang Sama Soeharto juga begitu. Bahkan, penguasa satu ini nyaris meninggalkan nuraninya sama sekali dalam upaya mempertahankan kekuasaannya. Lihat saja pembantaian manusia di seluruh negeri pasca 30 September 1965 demi untuk membangun citra bahwa dirinya pembela Pancasila dan pengemban amanat perjuangan rakyat. Setelah itu teror politik pun menjadi menu sehar-hari dalam perjalanan sejarah penguasa Orde Baru tersebut. Mereka yang berani bersuara lain dicap anti Pancasila dan karena itu tidak berhak hidup di bumi Indonesia.
Belakangan, modus yang sama tampaknya dijalankan Presiden Abdurrahman Wahid yang begitu cantiknya menjalankan isu berantas kekuatan Orde Baru sampai ke akar-akarnya. Dan, sama seperti Soeharto dengan skenario ganyang PKI-nya, Wahid pun memilih pulau Jawa, persisnya Jawa Timur, sebagai sentral aksi ganyang kekuatan Orde Baru. Di sana, saat ini jangan coba-coba menyuarakan sikap kritis terhadap Wahid kalau tidak ingin diserbu ribuan orang.
Makanya, meski ancaman disintegrasi dan kekacauan sosial ekonomi mengintai kita, Wahid bisa dengan tenang meneruskan agenda keliling negara-negara Afrika dan Timur Tengah tanpa harus merasa takut akan ada kekuatan yang menjegalnya. Toh dia sudah menyiapkan senjata andalan para pendahulunya. Berani turunkan Wahid sama dengan kroninya Orde Baru dan akan berhadapan dengan rakyat. Entah rakyat yang mana, kita tidak akan pernah tahu. Nah.
Effi Harfiana
27-2-2001 / 15:20
Menarik memang membahas pilihan soal jatuh atau tetap bertahannya Presiden Abdurrahman Wahid. Akan tetapi tidak terlalu keliru jika kita juga bercermin pada sejarah menyangkut bagaimana langkah yang diambil oleh penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang tengah digenggamnya. Soekarno, misalnya, menggunakan isu revolusi serta neo-kolonialisme dan imperialisme (nekolim) dalam menggalang dukungan masyarakat luas. Siapa saja yang dianggap mengancam kedudukannya, akan mendapat cap anti revolusi dan nekolim sehingga halal untuk disingkirkan. Kendati pada akhirnya jatuh juga, Soekarno bisa memperpanjang umur pemerintahannya dengan kiat tersebut.
Tebet, Jakarta Selatan
efharfian@eudoramail.com
Jangan Jumawa
Syam
27-2-2001 / 15:20
Bung Amien, Anda jangan terlalu jumawa seperti itu. Masih ada yang menentukan takdir seseorang.
Purwakarta
syam@pt-spv.com
Hasil Kasus Bulog?
Rudy
27-2-2001 / 15:20
Musim panas sudah terjadi di Sampit. Panas bukan karena matahari tapi panas karena kerusuhan yang menjadi-jadi saja. Gelombang naik para pengungsi pun terlihat deras mengharukan, manakala harta dan kekayaan mereka hilang tanpa bekas bermakna. Lebih menyakitkan lagi kalau sanak keluarga mereka tidak mengalami kebersamaan dalam ungsian: mati? Hilang? Bolehkah saya berkata bahwa semua ini adalah hasil dari Kasus Bulog?
Melbourne, Australia
rudw@hotmail.com
Tidak Percaya Gus Dur Terlibat Pernyataan dan pembohongan terhadap publik oleh tim Pansus dan elit politik tertentu dalam rangka menjatuhkan pemerintah yang sah dan obrolan warung kopi yang tidak punya dasar, bahkan cuma dengar begitu saja dari jalanan, itu disadari atau tidak, sangat menggoyahkan politik nasional dan ekonomi. Karena energi pemerintah sangat terkuras dengan kasus cuma Rp 35 miliar dibandingkan kasus kasus KKN lebih besar, sampai ratusan ribu miliar rupiah (= ratusan triliun), yang seharusnya diselesaikan bersama melalui Pansus KKN yang tidak mampu diselesaikan oleh DPR.
Pertama, saya sangat tidak percaya Gus Dur terlibar, walaupun saya bukan anggota NU dan tidak kenal beliau sama sekali, karena saya yakin Gus Dur sebagai seorang tokoh terkemuka NU dan kiai besar yang berjiwa bersih dan omong apa adanya (walau kadang bicaranya begitu taktis dan sulit dicerna oleh nalar normal), melakukan hal-hal yang begitu mustahil.
Kedua, tidak ada bukti-bukti kuat yang mengarah kepada perbuatan berdosa itu, semuanya hanya berdasarkan kesimpulan sangat bias yang dilakukan Pansus. Ketiga, dari sisi anggota Pansus, tidak semuanya mempunyai reputasi yang mulus dan masa lalu yang bersih, semasa mereka menjadi pegawai negeri di pemerintahan, atau bahkan di dalam bisnis. Keempat, pengadilan belum membuktikan kesalahan Gus Dur, karena memang belum digelar. Allah akan membuktikan. Tunggu saja, kebenaran biasanya selalu datang terlambat.
Tonny SG
22-2-2001 / 18:31
Demi Allah, sampai hari ini saya sama sekali tidak percaya Gus Dur terlibat dalam penilepan dana Bulog dan Dana Brunei, yang kemudian melahirkan Pansus Bulog-Bruneigate di DPR. Mungkin orang lain, termasuk sebagian para mahasiswa sangat percaya bahwa Gus Dur terlibat kasus yang sedang trend tersebut hanya mengacu pada pemberitaan media massa.
Houston, AS
info2000@chek.com
Heran Pada Amien Rais Sekarang pun kalau Amien mendukung Mega, itu menunjukkan inkonsistensi Amien yang justru lebih parah daripada Gus Dur. Lagipula terdengar isu Amien bersedia jadi Wapres? Semakin kelihatan jelas tujuannya agar kalau Mega digoyang, Amien pasti naik. Kalau semua elite di negeri ini merencanakan seperti itu, bagaimana nasib kami angkatan kerja sarjana yang selama ini belum dapat pekerjaan?
Alip Meindar
21-2-2001 / 15:03
Saya heran pada pernyataan Amien Rais yang minta maaf karena telah mencalonkan Gus Dur sebagai Presiden. Saya yakin dulu pun dia sudah berencana untuk menggoyang Gus Dur suatu saat nanti. Kalau waktu itu alasannya hanya untuk menghindari bentrok antara pendukung Mega dan Habibie, kok menurut saya lucu. Berapa sih jumlah pendukung Habibie real (di luar gedung) jika dibandingkan dengan pendukung Mega dari Sabang sampai Merauke, saya yakin kalah banyak.
Cilacap
endar@lycos.com
Sinetron Menyebalkan Lihat saja, bagaimana geramnya Wahid pada Kapolri (waktu itu) Jend. Rusdihardjo yang telat mensterilkan namanya dari berkas kasus dugaan KKN dana Yanatera Bulog yang berbuntut pemecatan perwira polisi apes itu. Alhasil, rencana Pak polisi untuk memeriksa Presiden dalam kasus dugaan KKN dana Yanatera Bulog ini benar-benar sebuah episode sinetron yang menyebalkan, tetapi mau tidak mau harus kita tonton karena ditayangkan serempak di seluruh media, baik cetak maupun elektronik. Nah.
Effi Harfiana
21-2-2001 / 15:03
Lihat, apa yang akan terjadi dalam adegan sinetron episode "Polisi Periksa Presiden" ini? Asal tahu saja, kendati pengangkatan atau pencopotan Kapolri kini harus melibatkan DPR, kekuasaan Presiden tetap dominan. Lalu, apa yang bisa kita harapkan dari Pak Kapolri Jenderal S Bimantoro yang berjanji siap memeriksa Presiden Wahid pada kasus dugaan KKN Dana Yanatera Bulog, sementara jabatan Bimantoro sendiri berada di tangan Presiden?
Jakarta Selatan
efharfian@eudoramail.com
Dituntut Bubar
Nandang Prihadi
21-2-2001 / 15:03
Kalau sekarang Golkar dituntut untuk bubar karena menyembunyikan KKN Orde Baru, jangan-jangan nantinya PKB juga diminta dibubarkan karena menutupi KKN Gus Dur Cs, khususnya soal dana Bulog.
Jakarta
nandangp@dephut.cbn.net.id
Sapi Perah
Tony
21-2-2001 / 15:03
Ternyata selamanya Bulog menjadi sapi perah. Dulu oleh Golkar, sekarang oleh Gus Dur dan kroninya. Kasihan rakyat yang seharusnya menikmati uang Bulog dari kenaikan harga gabah, dan lain-lain. Ternyata Orba dan “Orgus” sama saja, mengeksploitasi Bulog sebagai dana politik dan sarang KKN.
Malang
Toys-81id@Yahoo.com
Bersatu Tolong deh, tidak saja PKB, tapi juga parpol lain untuk bersatu kembali demi menyelamatkan cita-cita demokrasi kita. Rakyat sudah merana, bingung dengan elite politik kita.
Sayang ya, kalau people power kita sekuat/seperti di Filipina, mungkin nasib bangsa kita tidak terpuruk seperti ini.
H. Tanu
21-2-2001 / 15:03
Saya hanya bisa berkomentar: “Kok buku putih ini baru dikeluarkan sekarang, setelah Pansus “mengobok-obok” dan berbagai kerusuhan anti Golkar merebak di mana-mana.
Solo
hendratanu@hotmail.com
Merendahlah
Cokol
21-2-2001 / 15:03
Semua yang merebut kekuasaan merendahlah, atur kancing baju dan celana dengan kuat menghadapi atau memerangi derasnya tendangan dolar terhadap rupiah. Di samping itu juga, bahwa kalau boleh, dome-demo di tanah kita ini, mungkin bisa minimize presentasenya, karena itu sangat merugikan kita semua. Kalau demo terus berarti para pekerja pada mogok. Ayo deh pikir aje yang mantep-mantep-lah.
Jakarta
Masr@hotmail.com
Berpikirlah tentang Bangsa Biaya mahal demokrasi itu terjadi karena para politisi yang berebut kekuasaan tidak memiliki kedewasaan dan kesabaran yang sebenarnya melekat erat dalam semangat demokrasi itu sendiri. Yang sedang berkuasa (pemerintah), tampak memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya, tanpa menyadari bahwa kekuasaannya terbatas, bahwa kekuasaannya adalah amanat untuk merintis jalan bagi penyelesaian krisis.
Parlemen (DPR/MPR) juga terlalu bersemangat dan menyangka bahwa tugasnya adalah menjatuhkan presiden, untuk akhirnya diganti oleh orang yang mereka sukai. Tidak jelas apakah orang itu juga akan dijatuhkan kembali, seperti nasib Gus Dur. Kenapa sih para politisi itu tidak pernah merasa ikhlas dan bertindak untuk kepentingan orang banyak? Bukankah sebagian dari mereka yang bertikai itu orang-orang yang kental pengetahuan dan pemahamannya tentang moralitas dan agama?
Bukankah sebagian besar yang menjadi pimpinan kekuatan politik dominan adalah mantan tokoh-tokoh agama? Kenapa tidak ikhlas? Apakah kekuasaan itu memang membuat orang lupa pada tujuan semula bahwa ia hanyalah alat untuk sebuah tujuan yang lebih mulia? Sayang, orang-orang yang sebelumnya baik dan berhati mulia menjadi berkurang kredibilitasnya karena kekuasaan. Semoga Tuhan membersihkan niat kita dan memberi kekuatan untuk membuat hidup kita lebih baik.
Taufiq Alimi
21-2-2001 / 15:03
Memorandum diberikan untuk mengingatkan Presiden Wahid yang diduga terlibat "skandal Bulog dan skandal Brunei". Memorandum kemudian ternyata -- dan tampaknya ini tujuan yang sesungguhnya -- memperlemah posisi politik Gus Dur. Lantas lawan politik Gus Dur ingin mempercepat Sidang Istimewa yang memiliki peluang besar untuk semakin mendorong Gus Dur turun dari kursi presiden. Para pendukung Gus Dur -- dan mungkin atas restu Gus Dur dan orang-orang terdekatnya -- melawan balik dengan mengusik kesalahan Golkar pada masa lalu.
Akibat pertikaian politik ini, polisi dan demonstran -- entah bayaran atau tidak -- berbaku dorong dan berbaku lempar. Akibatnya, beberapa terluka, banyak orang terganggu aktivitasnya, perekonomian semakin tersendat, dan secara umum penderitaan mayoritas warga masyarakat Indonesia karena krisis ekonomi semakin jauh dari penyelesaian. Akhirnya, demokrasi yang katanya ditumbuhkan di Indonesia berbuah atau menuntut bayaran yang tidak murah, bahkan terlalu mahal. Biaya demokrasi itu bukannya tidak bisa diturunkan.
Jakarta
taufiq_a@lead.or.id
Semakin Bingung
Alpin
21-2-2001 / 15:03
Saya sebagai orang bisa, kok semakin bingung, kok bisa-bisanya orang-orang di FKB itu meluncurkan buku putih tentang tidak terlibatnya Gus Dur dalam Brunaigate dan Buloggate. Apa FKB tidak punya kerjaan lain. Kalau memang Gus Dur itu tidak terlibat yah biarlah pengadilan yang membuktikan. Apa di negara kita ini sudah tidak ada pengadilan yang benar? Atau malah pengadilan itu sudah tidak ada. Kalau presiden seperti itu terus, kemudian yang duduk di FKB juga tidak berpendidikan, saya waswas Indonesia akan menjadi negara terbodoh di dunia.
Bandung
kangwawan@yahoo.com
Mahasiswa
Alpin
21-2-2001 / 15:03
Mahasiswa adalah elemen pergerakan sangat berpengaruh dalam menggerakkan roda reformasi. Artinya gerakan mahasiswa merupakan sebuah gerakan moral, yang selalu berpihak pada sesuatuyang menguntungkan rakyat banyak. Kekerasan dan anarkisme bukan sebuah cita cita reformasi bangsa kita. Reformasi secara damai adalah sebagai sebuah persoalan bangsa ini.
Yogyakarta
pasarbubrah@yahoo.com
Pendapat Machiaveli
Made Cakra
21-2-2001 / 15:03
Pergantian Presiden memang harus melalui jalur konstitusi. Meski demikian, pendapat Machiaveli perlu juga didengar: "Kewajiban moral terbesar seorang pemimpin adalah menjaga keutuhan negara meski pun untuk itu dia harus menempuh jalur tak bermoral". Pertanyaannya adalah apakah Gus Dur telah mengancam keutuhan republik. Kalau jawabannya adalah ya, Ibu Mega harus siap menggantikannya.
Denpasar
cakra_imade@yahoo.com
Tidak Memiliki Pola Persoalan Bulog adalah salah satu persoalan politik, sekaligus persoalan hukum. Kalau saja Abdurrahman masih memiliki rasa malu, maka apabila seorang tokoh publik "diduga" telah melanggar sumpah jabatan ataupun terlibat dalam kasus pidana maupun perdata, walau keterlibatannya hanya sebiji jarah sekali pun, dia harus mundur sebelum dimundurkan.
Adri Istambul Lingga Gayo
21-2-2001 / 15:03
Inilah akibat dari demokrasi yang diterapkan tidak memiliki pola. Demokrasi kita adalah demokrasi gado-gado yang terbungkus rapi di tataran budaya ewuh pakewuh, lip service, korup dan pendendam. Kita sudah sangat terbiasa mengkultuskan sesuatu. Kata peribahasa “kerbau yang dipegang talinya, manusia dipegang omongannnya” sudah tidak berlaku lagi sejak Abdurrahman menjadi Presiden kita. Kebohongan dan kekerasan menjadi santapan rohani rakyat. Kita harus hentikan pelanggaran moral dan hukum dalam berdemokrasi di negeri ini. Kita harus memiliki fatsoen politik (sopan santun) dalam berbangsa dan bernegara.
Garut
brebayang@hotmail.com
Para Ulamat Super Aktif Saya bukan anti Gus Dur, tetapi cara-cara yang membabibuta untuk membela pimpinannya itu rasanya kurang pas. Cara-cara zaman "baheula" seperti zaman “Entah Berantah” ini sudah patut ditinggalkan. Zaman sekarang zaman modern, tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara-cara zaman dulu. Saya yakin di pesantren adalah tempat untuk menggali ilmu untuk mendapatkan kesejukan, kedamaian dan ketenteraman hati baik di dunia maupun akhirat.
Made Djagera
21-2-2001 / 15:03
Belakangan ini para santri dan kiai atau ulama rupanya sangat sibuk mengurusi unjuk rasa, bolak balik ke Jakarta menuju DPR, Istana, dan sebagainya. Di samping itu, rupanya emergency fund pesantren-pesantren itu begitu kuat sehingga setiap saat dapat secara bersama-sama pulang-pergi ke Jakarta untuk urusan demo ini, karena mungkin harus naik pesawat atau kereta super eksekutif. Untuk itu, terus terang saya sungguh kagum. Cuma saya ingin bertanya, kapan mengurus pesantren guna memberikan mata pelajaran tentang bagaimana membangun kesejukan, menahan amarah, menjaga emosi, tidak merusak, menghargai pendapat pihak lain dan sebagainya.
Denpasar, Bali
madedjag@hotmail.com
Mengherankan Dalam hal ini, seyogyanya para menteri tidak mundur begitu saja karena permintaan partainya, gunakan hati nurani. Ini kesempatan paling baik buat Anda semua berperan serta membangun bangsa dan negara, karena kesempatan berikutnya belum tentu datang.
Ingat, Anda bukan bekerja untuk partai tetapi untuk negara. Kalaupun mereka terpaksa mundur, Gus Dur sebaiknya mengambil inisiatif darurat dengan mengangkat pejabat setingkat dirjen menjadi menteri agar roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Tonny SG
21-2-2001 / 15:03
Permintaan partai-partai yang mendukung Pansus kasus Bulog yang meminta agar para menteri mundur dari kabinet, sungguh sangat mengherankan. Pertanyaannya, bukankah para menteri tidak bekerja demi partai melainkan demi bangsa, negara dan pembangunan nasional Indonesia.
Houston, AS
info2000@chek.com
Gus Dur Tidak Bersalah
Alfanny
20-2-2001 / 17:27
Pengungkapan kasus Bulog adalah akal-akalan dari elit politik Orde Baru, semisal Akbar Ttanjung serta ulah Amien Rais yang tidak sabar untuk menjadi presiden. Hendaknya para elite politik yang mengaku dari Poros Tengah sadar bahwa merekalah yang menaikkan Gus Dur hanya untuk menjegal Megawati. Kini mereka pula yang menjegal Gus Dur untuk kemudian mempersilakan Megawati jadi presiden, untuk kemudian Megawati dijegal lagi. Sekalian saja suruh Soeharto jadi presiden lagi.
Depok
elfunny@yahoo.com
Kader Golkar Tulen Maklum, sejak dilantik hingga detik ini, nyaris tak satu pun agenda reformasi (yang makan tumbal nyawa mahasiswa) dijalankan Wahid. Misalnya, pengadilan Soeharto, pemberantasan KKN di semua lini, serta menjalankan pemerintahan yang bersih, dan sebagainya. Tidak hanya itu, Wahid pula yang mencederai janji reformasi lewat "deal"-nya dengan terpidana korupsi Tommy Soeharto di Borobudur. Itu belum lagi skandal dana Yanatera Bulog dan hadiah Sultan Brunei yang amat telanjang dan kini dijadikan peluru ampuh oleh lawan politiknya buat menghantamnya.
Sepak terjang Wahid dalam menghadapi sosok yang dinilai menghalangi keinginannya juga mengingatkan orang akan kelakuan Soeharto saat berkuasa dulu. Simak saja reaksinya atas penolakan mundur Gubernur BI Syahril Sabirin, pemecatan Laksamana Sukardi, Jusuf Kalla, pengusiran panglima Laskar Jihad, dan sebagainya. Dan yang paling mengenaskan adalah kepongahan Wahid dalam membanggakan kekuatan massa NU pendukungnya, massa yang terbukti bisa melakukan apa saja termasuk melanggar hukum dalam membela sang pemimpin.
Ia menuding Golkar dan kekuatan Orde Baru sebagai otak rekayasa Memorandum. Padahal orang tahu, Wahid ini juga kader Golkar tulen. Lihat saja ke belakang, dia ini pernah menjadi anggota DPR/MPR dari utusan golongan yang dicalonkan Golkar. Ssebagai pemimpin NU, Wahid juga pernah bersafari keliling Indonesia Indonesia dan memperkenalkan Tutut, anak Soeharto, sebagai calon pemimpin masa depan. Bahkan, di akhir kejatuhan Soeharto, Wahid ini pula yang paling keras mengecam aksi demo mahasiswa. Demo yang kemudian menjungkalkan Soeharto dan berbuah pada munculnya Pemilu 1999 yang mencuatkan namanya sebagai Presiden RI.
Wahai para pengagum Wahid, silakan buka mata Anda semua dan cermati sepak terjangnya selama Orde Baru/Soeharto berkuasa. Nyaris tak secuil pun record yang menunjukkan bahwa Wahid seorang reformis.
Effi Harfiana
20-2-2001 / 17:27
Ibarat menonton telenovela di layar TV, demikian perasaan kita saat menyimak janji Presiden Abdurrahman Wahid untuk melakukan reformasi total. Semua terdengar serba ironis dan tidak sesuai kenyataan yang ada. Seandainya ucapan itu keluar dari mulut Abdurrahman Wahid setahun lalu, setelah dilantik jadi Presiden, mungkin orang masih akan percaya. Akan tetapi, karena pernyataan itu terlontar saat ini, maka yang kita dengar hanya sederet kalimat kosong tanpa makna.
Tebet, Jaksel
efharfian@eudoramail.com
Politik Dagang Sapi Beberapa kawan mengatakan kalau voting dilakukan secara tertutup satu orang satu suara dan tidak ada kesepakatan antar fraksi, jujur saja banyak orang, baik dari PDIP maupun Golkar, akan membelok dari kesepakan, dengan menolak Memorandum. Nyatanya hasil Memorandum tersebut menyebabkan hujatan terhadap Golkar dan perusakan gedung-gedung Golkar di daerah. Semoga PKB berserah diri kepada-Nya dengan menjaga keutuhan bangsa dan negara. Yang benar adalah benar. Tuhan akan selalu memberi jalan yang terbaik.
Tonny SG
20-2-2001 / 17:27
Sidang paripurna DPR mengenai Kasus Bulog yang ternyata menghasilkan Memorandum kepada Presiden Gus Dur merupakan aksi politik dagang sapi (walaupun dilakukan secara voting terbuka) seperti yang disampaikan oleh Amien Rais sehubungan dengan keengganannya untuk hadir di Hotel Borobudur beberapa hari lalu. Karena menurut informasi yang saya terima, baik dari orang Golkar maupun PDIP, sebenarnya aksi memenangkan voting tersebut merupakan kesepakatan -- yang ditunjukkan dengan voting -- agar kelihatan elegan.
Houston, AS
info2000@chek.com
Hendaknya Sadar Untuk Gus Dur, janganlah terlalu egois dan selalu melontarkan hal-hal yang tidak dan belum pasti. Bersikaplah sebagai seorang yang pantas dihormati, bijaksana, teguh pada hukum dan tidak mementingkan diri sendiri. Jangan terlalu memintari.
Buat Amien Rais, Anda bilang Gus Dur tidak berbobot, sebenarnya Anda-lah yang membuat kesalahan yang paling besar sewaktu Anda berusaha menjegal Megawati dan mendorong Gus Dur menjadi Presiden. Saat itu, mungkin Anda punya kepentingan, entah apa itu, tapi Anda telah membuat kesalahan yang besar. Bahkan lebih besar dari Gus Dur.
Dukunglah Gus Dur, tapi dengan sifat yang kritis. Jewer dia bila bandel. Tunjukkan bahwa Anda, Gus Dur, Amien Rais, Megawati adalah tokoh yang patut dicatat dalam sejarah, bukan sebagai badut.
Rudy
20-2-2001 / 17:27
Hendaknya para politikus benar-benar sadar bahwa pertikaian mereka itu hanya akan menyengsarakan rakyat. Apapun alasannya, hendaknya mereka tetap pada posisi yang menghormati konstitusi dan tunduk pada hukum. Tunjukkan pada rakyat bagaimana bernegara yang baik.
San Francisco
manokad99@hotmail.com
Diselesaikan
Indra Jaelani, AMD
20-2-2001 / 17:27
Pokoknya saya ingin masalah ini diselesaikan dengan diniatkan untuk mempercepat bangsa ini keluar dari krisisi. Soalnya masih banyak persoalan lain yang harus diselesaikan, misalnya pengangguran. Nah, saya ini termasuk dari sekian ratus ribu penganggur di Indonesia. Kan sayang ilmu saya. Coba kalau dibaktikan untuk bangsa dan negara.
Jl. Mars Selatan
NdaCute2001@yahoo.com
Kesalahan Poros Tengah Setelah naiknya Gus Dur, dia dan para pengikutnya lupa bahwa naiknya beliau bukanlah kemenangan atas suatu pertandingan, tetapi hanya suatu kompromi politik. Semoga orang PKB dapat menyadari betul keadaan ini. Saya juga memohon kepada para kiai, bersikaplah jujur, tolong bimbing umatmu ini untuk berkata benar walaupun itu pahit. Janganlah bersifat fanatik, membelit belitkan fakta dan kolot.
NH. Kamal
20-2-2001 / 17:27
Memang suatu kesalahan besar bagi pihak Poros Tengah yang mengangkat (menyokong) Gus Dur. Mereka mengangkat orang yang jelas-jelas tidak mampu, bukan hanya dari sifat dan tingkah laku, juga keadaan fisiknya jelas-jelas tidak memungkinkannya berfikir secara normal. Kompromi politik yang mereka lakukan (antara Gus Dur dan Poros Tengah) jelas-jelas tidak berpijak di landasan yang tepat.
Singapore
nornid@singnet.com.sg
Hentikan Pertikaian
Samuel M Taha
20-2-2001 / 17:27
Demikian banyak bencana menimpa Rakyat Indonesia, gempa bumi, banjir, banjir bandang, galodo, tanah longsor, gunung meletus belum lagi masalah Irian Barat, Maluku dan Aceh yang terus bergolak ditambah masalah otonomi daerah yang ternyata malah menimbulkan masalah baru. Wahai kaum elite politik, elite kekuasaan dan elite-elite lainnya yang mengaku pimpinan bangsa, sadarlah dan hentikan pertikaian kalian demi anak bangsa.
Sekupang, Batam
skplog@indosat.net.id
Sudah Terlambat Yang saya sayangkan, kenapa sepertinya semua salah pemerintah sekarang? Padahal, menurut hemat saya, siapa pun yang harus membereskan negara ini sekarang, bisa pusing tujuh keliling. Sadarlah bahwa ini disebabkan ulah Orde Baru yang dipimpin Soeharto, dan mesin politiknya Golkar.
Tentang Gus Dur, kesalahan yang paling fatal, kenapa dia mau jadi persiden, yang dicalonkan oleh Amien Rais cs. Siapa Amin Rais, Akbar Tanjung, Arifin Panigoro, di mana posisi mereka pada zaman Orde Baru, itu yang perlu disimak. Mari kita tonton sandiwara Indonesia ini, mudah-mudahan tokoh yang baik akan selalu berhasil.
Dinahp
20-2-2001 / 17:27
Perkara Golkar dibubarkan memang seperti dikatakan Adnan Buyung Nasution, sekarang sudah terlambat. Sebab apa pengaruhnya bagi perbaikan ekonomi/politik bangsa ini. (but batter late than never, he...he...). Tapi, semua eselon setiap departemen banyak yang loyal kepada Golkar yang dulu memberikan kelonggaran untuk KKN.
Jakarta
dinahp_29@hotmail.com
Referendum
Bhagaskara
19-2-2001 / 15:13
Dari pada ribut-ribut pro dan kontra terhadap Gusdur, bagaimana kalau kita adakan referendum tentang masih perlu tidaknya Gus Dur menjadi Presiden.
Palembang
yrm2000us@yahoo.com
Manuver
Gunarto Ardjojuwono
19-2-2001 / 15:13
Saya melihat amuk massa yang melakukan perbuatan anarkis, khususnya di Jatim, sebagai manuver Gus Dur dengan PKB dan PBNU untuk mengalihkan perhatian publik mengenai kasus Bulog/Brunei. Saya menganggap kerusuhan di Jatim itu sebagai perilaku tidak beradab. Soal Golkar, terus terang saya termasuk yang tidak bersimpati. Tapi dalam kaitan dengan Gus Dur, sadar atau tidak, tanpa dukungan Golkar dia tidak akan jadi Presiden.
Kundur
gunarto@kundur.timah.co.id
Sarat Tawar-menawar Bila kasus ini gagal terungkap, maka rezim ini tak lebih becus dari Orde Baru yang selalu dikutuk itu. Bahkan rezim ini justru rezim sipil yang paling militeristik.
FX jimmy
19-2-2001 / 15:13
Apapun hasil dari pengungkapan kasus Bulog hendaknya dilandasi komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sekarang kasus Bulog menjadi sarat dengan tawar-menawar politik. Nuansanya mulai diseret ke persoalan yang seolah-olah hanya merupakan trik politik belaka. Meski dengan argumen seadanya, mereka yang was-was dengan hasil pengungkapan kasus Bulog mulai membangun opini baru. Tujuannya jelas untuk menahan laju upaya pengungkapan kasus ini dan menggiring persoalan ke topik lain. Anehnya mereka selalu pada ujung-ujungnya mengingatkan bernada ancaman, dengan konsekuensi akan muncul reaksi massa.
Yogyakarta
imelbugs@usa.net
Wacana Demokrasi
Arief Rahadi
19-2-2001 / 15:13
Saya menganggap polemik Gus Dur mundur atau terus sampai 2004 sebagai suatu wacana demokrasi. Tapi kalau ulama-ulama sudah diobok-obok, direkayasa dan diadu-domba, maka bagaimana nasib Indonesia ini. Bagaimana NU menyikapinya? Sudah ada banyak gejala-gejala alam yang menunjukkan murka dan azab Allah SWT: Gunung Merapi meletus, banjir, longsor dan lain-lain, Astaghfirullah.
Cirebon
ariefrahadi@cirebon.wasantara.net.id
Agar Terkesan Melakukan Kontrol
Umizahrok
19-2-2001 / 15:13
Pansus kasus Bulog adalah suatu usaha yang dipaksakan agar DPR terkesan melakukan kontrol terhadap eksekutif. Padahal banyak tugas legislasi dan kontrol yang substansial dan signifikan dengan kebutuhan rakyat banyak, tidak diindahkan. Para mahasiswa terjebak dukung-mendukung terhadap elite politik berimbas pada konflik horisontal yang sangat merugikan kita semua.
Jakarta
umizahrok@hotmail.com
Kasus Pidana Bila kita ingin belajar politik secara wajar, seharusnya SI adalah tempat pertanggungjawaban Presiden kepada rakyat Indonesia mengenai kebijakan-kebijakan pemerintahan dan urusan hidup rakyat. Kasus Bulog dan Brunei haruslah disikapi sebagaimana layaknya kasus pidana yang ditangani oleh kepolisian, bukan oleh Pansus.
Akan halnya bila ternyata Gus Dur secara asas legalitas hukum bersalah, mungkin dapat kita belajar dari Filipina untuk menjatuhkan presiden karena tindak kriminalitasnya, atau AS dengan alasan cacat moral.
Aprileny
19-2-2001 / 15:13
Menanggapi tentang logis-tidaknya Memorandum yang harus dihadapi Gus Dur, walaupun sebenarnya saya sangat awam tentang ilmu perpolitikan terutama politik anomali pemerintahan Republik Indonesia, saya berpendapat: tidaklah layak masalah yang dapat digolongkan dalam klasifikasi pidana (kasus Bulog dan dana Brunei) dijadikan alasan untuk menuntut Presiden Indonesia untuk mempertanggungjawabkannya dalam SI.
Jambi
Aprileny@detik.com
Reaksi Positif Logika rakyat tahu bahwa itu kepentingan elite, bukan rakyat. Rakyat tahu siapa dulu yang mati-matian meminta Gus Dur menjadi presiden. Karena itu, bertindaklah secara gentle dan bijaksana. Kalau sekarang ramai-ramai minta Presiden mundur, seyogyanya yang mencalonkan dulu merasa malu dan minta mundur lebih dahulu.
Nanang A
19-2-2001 / 15:13
Menurut hemat saya, bila ada indikasi bahwa Presiden terkait kasus Bulog/Brunei, seyogyanya DPR bereaksi positif yaitu membuat UU yang langsung mengatur tentang batasan kewenangan presiden terhadap hal-hal semacam itu. Sehingga, pada masa mendatang ada aturan jelas dan terdefinisi, bukan seperti saat ini, malah bikin situasi memanas.
Malang
nanggus@divnet.telkom.co.id
Dalil Pemimpin Perempuan Tidak Layak
Dickson
19-2-2001 / 15:13
Menyikapi gonjang-ganjing perebutan kekuasaan di negeri tercinta ini, sebagai seorang anak bangsa, rakyat jelata sekaligus muslim yang "sederhana", timbul satu pertanyaan yang mengusik batin: “dulu para politikus (ulama?) Poros Tengah (termasuk PPP) dengan lantangnya mengungkap dalil, hadits bahkan ayat suci untuk menguatkan argumen mereka bahwa pemimpin perempuan itu tidak layak didukung. Sekarang kita dengar mereka berpaling untuk mendukung Mbak Mega karena kecewa terhadap Gus Dur. Lalu kemana dalil, hadits bahkan ayat suci yang mereka obral dulu? Ya Allah, ampunilah bangsa ini. Amien.
Jakarta Pusat
curing@usa.net
Suksesi Saya teringat tulisan Umar Khayam ketika ia dikukuhkan menjadi Guru Besar UGM, Jogyakarta, bahwa alangkah sepi-sunyinya dunia ini kalau saja suksesi dapat diwujudkan oleh hasil karya satu, dua orang atau sekelompok golongan. Terakhir, kalau saja kita berlimpah dolar (biar tidak terkena devaluasi, inflasi, dan krisis moneter lainnya), apakah persoalan nasional bisa diatasi secara tuntas, jelas, lugas dan tegas.
Semoga masih ada hati yang terketuk untuk terus memberikan sumbangsihnya bagi Ibu Pertiwi tercinta, melalui inisiatif pribadi yang terus dikobarkan di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, lingkungan kerja, serta upaya penggalangan kerjasama setiap insan yang terpanggil untuk misi bakti untuk negara Indonesia. Semoga tidak semua dari kita bersikap apatis, seperti halnya melihat gerhana matahari, atau mimpi di siang hari yang dapat begitu saja dilupakan.
Agus Budiwan SH
19-2-2001 / 15:13
Agaknya suksesi dalam bentuk apapun juga masih perlu diperjuangkan lebih lanjut. Sementara ini banyak orang berpendapat keberhasilan dapat saja dilakukan oleh satu, dua orang atau kelompok. Celakanya seperti kata Ronggowarsito, zaman sekarang adalah zaman edan, kalau tidak ikut korup ya tidak kebagian, sudah bobrok masih ada juga yang berpikir rawe-rawe rantas, rawe-rawe puntung (ramai-ramai binasa, daripada tidak berhasil).
Canada
agus budiwan56@yahoo.com
Bukan Target Politik Bulog bukanlah milik pribadi. Itu adalah milik rakyat, jadi pencairan dana yang tidak jelas memang harus diberi sanksi yang sesuai dengan yang diperbuatnya agar tidak terulang kembali. Semua kalangan pasti mendukung apabila keputusan yang akan diambil memang sesuai prosedur.
Abdul Kodir Pulungan
19-2-2001 / 15:13
Kasus Bulog haruslah ditempatkan sebagai kasus yang memang benar-benar murni akan dituntaskan oleh pihak yang diberi wewenang, bukan sebagai target politik sekelompok orang. Apa pun hasilnya, itulah yang harus diterima oleh semua pihak, tanpa terkecuali. Artinya memang harus dituntaskan secara profesional oleh lembaga yang diberi hak untuk itu.
Medan
dirk.scorp@indonet.com
Seandainya
Crusader
19-2-2001 / 15:13
Seandainya Pansus BLBI, Baligate, Pertaminagate, Texmacogate, BIgate, dan lain-lain bisa bekerja sebaik Pansus Buloggate dan Bruneigate, pasti keadaan negara kita tidak seburuk sekarang.
Jakarta
indocrusader@hotmail.com
Ketahuan Belangnya
Gludok Radar
19-2-2001 / 15:13
Kelurga besar Golkar semakin panas dan bingung. Tadinya ingin memancing ikan di air keruh, seperti mereka lakukan di masa jayanya dulu. Tapi sekarang tidak bisa lagi, belangnya sudah ketahuan. Termasuk ilmuwan dan hamasiswanya, seperti cacing kepanasan. Gokar harus bubar, itu tuntutan masyarakat. Tapi namanya Golkar, pasti tanya lagi "masyarakat yang mana?"
Brunei
Gludok.Ra@sobatkental.zzn.com
Sedih
Irmayanti
19-2-2001 / 15:13
Kebanyakan orang Indonesia yang mayoritas muslim telah lupa dan tidak takut pada Allah, terlebih Presiden. Saya sedih dan prihatin.
Kuta
kidung_lawas@yahoo.com
Heran
Inka Tiara
19-2-2001 / 15:13
Saya heran, katanya Gus Dur tidak mau jadi presiden. Tetapi ketika rakyat yang diwakili DPR sudah tidak mendukung, beliau seperti lupa dan cenderung keras kepala. Gus Dur yang mengaku demokrat ternyata membiarkan massanya bertindak anarki. Tempat berdemokrasi di DPR. Biarkan DPR dan Presiden berdebat . Tapi Jangan biarkan massa bentrok dan anarki.
Banten
inka@hotmail.com
Jangan Mengulangi Demo Massa Halo Bapak bapak pemimpin, terutama Bapak Amien Rais, yang saya sukai. Apa sebenarnya tujuan Bapak sebenarnya bikin “konrobesi” dan “probokasi” tentang Pak Gus Dur, presiden kita. Biarkanlah dulu Pak Gus Dur menjalankan kerjanya. Karena terlalu banyak kerja yang harus diuruskan oleh beliau. Janganlah ganggu beliau menjalankan kerjanya. Sokonglah beliau. Tolonglah Indonesia supaya cepat keluar dari krisis ini. Kalau Bapak tidak bisa menyokong beliau, artinya Bapak sendiri adalah suruhan orang tertentu untuk menghancur Indonesia.
Apakah tokoh-tokoh kita yang hebat tidak bisa berpikir bahwa ini semua adalah kerja orang-orang tertentu yang tidak senang dengan tergugatnya apa yang mereka lakukan selama ini. Itu hanya untuk kepetingan sendiri, bukan untuk bangsa Indonesia.
Ellis Kadir
19-2-2001 / 15:13
Apa yang sudah terjadi dengan Indonesia sekarang ini? Kenapa bisa jadi bengini? Bukankah kita bekerja untuk membangun Indonesia yang indah dan kaya hasil bumi. Tolong kabarkan kepada seluruh rakyat Indonesia: janganlah mengulangi demo massa yang hanya akan memperlambatkan pembangunan ekonomi kita dan reformasi dalam semua bidang.
Malaysia
ellisi33@hotmail.com
Heran Pada Amien Rais
Asrul Huda
19-2-2001 / 14:40
Saya heran pada Amien Rais. Semua yang terjadi di Indonesia dikomentari, pejabat diganti dikomentari, pejabat diangkat dikomentari. Dulu dia pernah janji akan mengungkap kasus Freeport (ini pernah dia ucapkan sendiri dalam sebuah forum di Dortmund di sela-sela acara INFID) kalau dia punya jabatan. Tetapi sekarang, ketika sudah punya jabatan, dia lupa sendiri akan janjinya. Malah menemui Presdir Freeport di Amerika ketika ada forum diskusi mahasiswa Indonesia di AS beberapa bulan lalu. Atau barangkali mau menjabat presiden dulu baru mau mengungkap kasusnya?
Berlin
s0252798@fhtw-berlin.de
Tidak Masuk Akal
Boedisantosa
19-2-2001 / 14:40
Tidak masuk akal sama sekali, yang korupsi 32 tahun tidak tersentuh hukum. Etika apa lagi yang diperbincangkan? Ketika massa merusak kantornya mereka berlindung di balik HAM. Dulu, mereka bunuh orang di Lampung, Aceh, Timor Timur, Papua, dan lain-lain. Itu HAM? Dicubit saja sudah sakit dan teriak-teriak.
Jakarta
glassspider@metallica.com
Apa Tujuan Memorandum Jadi kalau Gus Dur turun siapa yang menggantikan? Sesuai konstitusi kan pasti Ibu Mega dong! Kedua, kalau iklim seperti itu terus ada, setiap pemerintahan selalu digoyang lalu turun, maka Indonesia akan tetap pada satu titik, dan tidak akan pernah bergerak maju. Kita akan tetap seperti sekarang atau malahan mundur. Ini berbahaya sekali, sebab yang menderita adalah rakyat.
Wino Rivino
19-2-2001 / 14:40
Saya sependapat dengan Bapak Satjipto. Memorandum itu tujuannya untuk apa dulu. Sekarang Memorandum itu bergerak ke arah tuntutan agar Gus Dur mundur. Ini sama sekali melenceng dari apa yang sudah dicanangkan waktu Sidang Umum MPR 1999. Sebab, Gus Dur naik waktu itu karena, kata mereka, “kalau Mega jadi Presiden tidak sesuai dengan akidah agama.”
Bandung
wino@rivino.com
Memikirkan Kepentingan Sendiri
S. Siregar
19-2-2001 / 14:40
Semua elite politik yang menguasai negara Indonesia saat ini, apakah yang di eksekutif dan legislatif, sedikit pun tidak terketuk hatinya melihat penderitaan sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka semua hanya memikirkan kepentingan diri dan kelompoknya saja. Alhasil memang dosa kita semua, karena kita yang memilih. Tapi kelihatannya tidak, karena saya yakin bahwa pemilihan umum yang dilakukan sampai saat ini penuh dengan kebohongan dan penipuan, terutama pada zaman Orde Baru. Tambahan lagi, umat Islam di Indonesia tidak pernah bersatu, saling menyalahkan, saling merasa dirinya paling benar, dan itu terjadi sejak Orde Lama.
Pekanbaru
s.siregar@mailcity.com
Pemilu Dipercepat
Samuel M Taha
16-2-2001 / 17:58
Melihat perkembangan akhir-akhir ini dan dengan pertimbangan perkembangan demokrasi pada masa mendatang, lebih baik pemilu dipercepat dengan peserta partai politik yang bebas dosa masa lalu. Mungkinkan?
Samuel M Taha
skplog@indosat.net.id
Berpikir Jernih
Zulbahri
16-2-2001 / 17:58
Apa lantas kalau BI terbukti bersalah pada masa lalu, misalkan kasus Bank Bali, maka BI juga harus dibubarkan, atau Bulog bersalah terus Bulognya dibubarkan. Kok enggak ada dasarnya. Saya bukan pendukung Golkar atau partai lainnya. Saya cuma orang luar yang berusaha untuk berpikir jernih. Yang jelas, keberadaan partai tersebut sah menurut undang-undang. Jangan lupa bahwa mereka ternyata runner up dagelan pemilu yang terakhir. Coba kita berfikir dengan jernih. Kalau rakyat memang ternyata tidak mau memaafkan kesalahan Golkar pada masa lalu, biar saja mereka yang memutuskan pada pemilu akan datang.
Bogor
zulb@usaf.org
Permainan Politik
Nimas
16-2-2001 / 17:58
Itu sih permainan politik. Gue kagak tahu. Pokoknya yang saya harepin bisa makan murah. Maklum anak kost.
Grogol
nimasb@yahoo.com
Golkar Masih Jauh Lebih Dipercaya Kekurangan itu bukan berarti kita boleh memberhangus hak-hak politik orang-orang Golkar, seperti tidak boleh menjadi Ketua MA dan sebagainya. Kalau itu terjadi berarti kita tidak jauh berbeda dengan Orba yang telah memberangus hak-hak politik orang-orang PKI tanpa proses hukum yang jelas. Kalau memang ada kesalahan Golkar yang salah, tentu harus diselesaikan secara hukum. Toh sekarang kekuasaan tidak lagi dipegang oleh Golkar.
Selain itu, sebenci-bencinya kita, kita juga harus membuka mata bahwa Golkar masih jauh lebih dipercaya oleh rakyat ketimbang PKB. Paling tidak itu terbukti dari hasil Pemilu yang telah diakui oleh lembaga internasional. Golkar menang di wilayah timur Indonesia. Kalau Golkar dibubarkan berarti kita tidak secara tidak langsung mengatakan bahwa rakyat di timur tidak punya hak politik.
Lagi pula, kalau kita bicara tentang kekuasaan, belum tentu orang-orangnya Gus Dur sekarang lebih baik dibanding dengan orang-orang Golkar. Buktinya saja, belum lama jadi Presiden, Gus Dur otoriter juga. Yang paling parah adalah bahwa Gus Dur tidak mampu memberikan pelajaran politik kepada pendukungnya untuk bersikap rasional.
Muksin Umar
16-2-2001 / 17:58
Pada prinsipnya persoalan yang terjadi di Indonesia dapat dimengerti jika kita melihat kelebihan serta kekurangan masing-masing elemen politik sekarang. Dari sekian banyak orang, saya termasuk orang yang tidak senang dengan Golkar, karena Golkar juga ikut berperan dalam masalah perberlakuan DOM di Aceh. Golkar memang mempunyai masa lalu yang sangat buruk.
Banda Aceh
muksin.umar@mailcity.com
Berhenti Omong Bulog
Rogo
16-2-2001 / 17:24
Mari kita berhenti omong tentang Bulog karena pada akhirnya akan hilang juga ditindes masalah-masalah lain. Contohnya, peristiwa Jawa Timur.
Darwin
wara@hotmail.com
Dipaksakan
Umizahrok
16-2-2001 / 17:24
"Show of force", begitu kesimpulan saya atas kerja lelah Pansus kasus Bulog dan dana Brunei yang makin hari tampak dipaksakan. Anggota Pansus tampak tidak kompak, masih belajar perundang-undangan. Taruhlah DPR sebenarnya juga punya limit waktu untuk mengoptimalkan fungsi kontrol, fungsi legislasi, dan fungsi lainnya, yang lebih mewakili kebutuhan rakyat kongkrit, biar empati rakyat tidak pudar. Selamat bekerja Gus.
Jakarta
umizahrok@hotmail.com
Ganti
Karim
16-2-2001 / 17:24
Ganti saja Presiden (Gus Dur), pasti tenang.
Tanjungpriok
karimbmi@hotmail.com
Tabahkan Hatimu
Erwiza
16-2-2001 / 17:24
Tabahkanlah hatimu, Gus Dur. Kami tetap akan menjadi warga negara yang baik.
Jakarta
erwiza1@hotmail.com
Tidak Salah Ketidakmampuan Panitia Khusus DPR menjawab pertanyaan Presiden di atas, menunjukkan bahwa kerjanya selama ini tidak jelas arahnya. Bisa dikatakan, kerja panitia selama ini tak lebih dari tambal sulam benang untuk mengejar kekuasaan dan hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Semoga bukan hanya DPR, semua kita pun menyadari bahwa dalam dunia demokrasi, kebenaran sebuah masalah harus diungkapkan secara tepat, baik dari segi hukum, waktu, tempat dan lain-lain. Jika hal ini tidak diperhatikan maka yang terjadi adalah “biar anjing menggonggong, kafilah berjalan terus”. Selamat berjuang.
Hendrik
16-2-2001 / 17:24
Karena Panitia Khusus DPR tentang kasus Bulog dan Brunei tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai legalitasnya, Presiden Abdurrahman Wahid meninggalkan ruang pertemuan. Terlepas dari apakah Presiden terlibat atau tidak dalam kedua kasus di atas, tindakan 'WO' Presiden ini sama sekali tidak salah. Lembaga Kepresidenan Negara (yang diwakili Presiden), sebagai sebuah badan kehormatan Negara tetap mempunyai wibawa, tidak pernah boleh memberikan statemen ataupun keterangan kepada seseorang atau kelompok yang tidak mempunyai posisi yang tidak jelas.
Nagoya, Jepang
keranshendrik@hotmail.com
Tidak Perlu Minta Mundur Padahal bagi siapa pun yang punya nalar tinggi atau IQ yang lebih dari normal akan menelaah ulang ucapan Gus Dur yang berpikir beberapa langkah lebih maju dibandingkan rata-rata elite politik yang ada. Pernyataan itu secara garis besar: pertama, untuk menenangkan umat NU dan sekaligus ancaman bagi partai Golkar. Kedua, jika Gus Dur mundur, maka PKB/NU tidak akan mendukung Megawati atau akan menggoyang setiap saat Presiden pengganti Megawati. Ketiga, bila Gus Dur harus mundur akan berakibat instabilitas politik dalam negeri oleh masa pro Gus Dur, dan sebagainya.
Tonny SG
15-2-2001 / 12:33
Demi menjaga keutuhan bangsa dan negara, seyogyanya para elite politik tidak perlu meminta Gus Dur mundur dan tidak terlalu ambisius memperebutkan kue kekuasasan secara tidak terhormat dengan segala cara yang bertentangan dengan konstitusi dan Tap MPR. Kalau segala cara digunakan, jelas tidak akan direstui Allah. Karena bagaimana pun jabatan dan dan kue kekuasaan adalah anugerah-Nya, dengan cara yang benar dan kerja keras. Upaya perebutan kekuasaan dengan intrik yang tidak benar merupakan kebohongan terhadap publik. Dan jelas itu haram dan berdosa bagi segala pemeluk agama.
Sangat menarik dialog antara Presiden dengan mahasiswa pada tanggal 8 Februari 2001 di Hotel Indonesia yang disiarkan oleh RCTI dua jam kemudian. Gus Dur menyatakan dan merasa yakin tidak akan ada lagi memorandum kedua dan tidak Sidang Istimewa. Apa artinya? Sayang salah seorang pengamat politik yang ikut mendengar dan mengomentari pernyataan tersebut kurang mempunyai wawasan yang baik atas pernyataan Gus Dur tersebut, dan diartikan secara telak begitu saja (saklek). Dan saya yakin, komentar elite-elite politik di DPR/MPR akan sama dengan pengamat itu.
Tx, USA
info2000@chek.com
Melempar Bola Sungguh pintar Anda Gus (atau orang disekeliling Anda?), melempar bola (pelan-pelan, tapi dengan akibat yang dahsyat), mengalihkan arena ke Partai Golkar. Semua orang di Indonesia tahu bahwa Golkar itu Orba, dan tidak sedikit yang membencinya. Tapi berkat dukungan Golkar Anda terpilih kan? Sekarang (bola yang pelan-pelan tersebut) sudah kencang larinya, dan pasti Anda tertawa.
Gus, kenapa hanya mahasiswa yang pro Anda yang Anda undang dalam debat pendapat? Kalau Anda bicara antara Pansus dengan nara sumber hasil memorandum yang Anda terima tidak berimbang, kenapa dalam debat pendapat tersebut tidak ada perimbangan? Anda pintar sekali bersilat lidah.
Benyamin Akumo
15-2-2001 / 12:33
Sungguh hebat permainan politik Anda, Gus. Jika Anda merasa benar kenapa Anda melakukan banyak cara, salah satunya mengatakan Pansus ilegal? Bila Anda benar kenapa bersusah payah menghindar, keluar arena pada saat dengar pendapat dengan DPR di JCC beberapa waktu lalu?
Jakarta
benyamin_akumo@hotmail.com
Belajar Berdemokrasi Sepertinya Gus Dur sendiri kelihatannya adalah seorang demokrat, bahkan lebih demokrat dari Yusril Ihza (perhatikan dalam kasus pencabutan TAP MPR Nomor XXV). Tapi di kalangannya cuma dia yang demokrat. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar masyarakat kita lebih suka menyelesaikan persoalan dengan cara (maaf) primitif ketimbang membawa persoalan ke meja diskusi atau pengadilan. Politikus yang cakar-cakaran jangan disikapi dengan negatif, sebab di negara maju sekalipun, hal itu lumrah terjadi. Karena dengan berdebat, kebenaran yang mendekati kesempurnaan akan tercapai. Jadi untuk menjadi negara yang maju dan berdemokrasi masih menunggu beberapa waktu. Sabar sajalah.
Ayip Arifin
15-2-2001 / 12:33
Gunjang ganjing politik yang terjadi di negeri kita tercinta ini sebetulnya adalah suatu proses yang wajar di negara berkembang yang akan menuju ke negara demokrasi modern. Masalahnya, yang namanya demokrasi itu masih merupakan barang yang asing bagi sebagian besar bangsa kita. Bayangkan orang yang sehari-harinya hanya mengaminkan apa kata kiainya, sekarang dihadapkan kepada realisme dimana semua orang boleh mengajukan pendapatnya, ya jelas efeknya seperti sekarang ini.
Cimanggis, Depok
ayip.arifin@pwcglobal.com
Kebakaran Jenggot
Dedy
14-2-2001 / 12:33
NU seperti kebakaran jenggot melihat orang yang diidolakannya sedang terlilit masalah. Katanya Gus Dur masih diinginkan sebagian besar rakyat Indonesia, saya ingin bertanya: apakah sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah? Karena hanya di daerah tersebut saja pendukung Gus Dur yang berteriak lantang membela sang pemimpin yang sudah kehabisan legitimasi dari rakyat itu. Seharusnya NU introspeksi diri. Bela yang hak dan tinggalkan yang bathil. Jangan mengutamakan kelompok dan golongan sendiri saja.
Medan
ddy_iwn@email.com
Organisasi Politik Tidak selamanya kita berputar di atas. Hati-hatilah nanti kalau sudah berada lagi di bawah, kalau Gus Dur nanti tidak lagi jadi Presiden. Saya khawatir, NU akan dikucilkan, akan dijauhi masyarakat. Kalau alasannya rakyat secara spontan demo di Jawa Timur tidaklah masuk akal. Kok cuma di Jawa Timur. Saya khawatir akan terjadi pembalasan atas lembaga-lembaga NU di luar Jawa Timur.
Gerald Jalaluddin
14-2-2001 / 12:33
Kejadian di Jawa Timur memberikan bukti kuat bahwa NU bukan lagi organisasi keagamaan. NU sudah menjadi organisasi politik. Para Kyai NU tidak lagi berdakwah tentang agama. Mereka sudah ikut-ikutan berpolitik praktis. Setelah banyak kerusakan terjadi di Jawa Timur, para kiai ini baru pura-pura menyesal. Mereka seperti pahlawan kesiangan.
Rempoa, Jakarta Selatan
gejala@astaga.com
Keterpurukan Kita
HM Darwis
14-2-2001 / 12:33
Kerusuhan di Jatim merupakan keterpurukan kita dalam memulai berdemokrasi. Akibatnya, yang paling rugi adalah NU. Kok sepertinya, merusak itu merupakan sesuatu yang "happy". Lagi pula, tidaklah tepat dikatakan massa NU disusupi. Yang jelas yang berdemonstrasi itu mengatasnamakan pendukung Gus Dur. Moga-moga peristiwa ini membuat Gus Dur semakin arif, jangan lagi berkata, seakan-akan perbuatan pendukungnya itu adalah karena beliau "dizalimi" oleh DPR.
Makassar
mdarwis_99@yahoo.com
Kok Dipersalahkan
Wahyo
14-2-2001 / 12:33
Gus Dur tidak makan sama sekali duit dari Bulog dan Brunei itu, kok Gus Dur yang dipersalah-salahkan. Yang "mbolotok” itu kan stafnya, bukan Gus Dur. Yang jadi pertanyaan adalah: tegakah Gus Dur mengatur temannya secara tegas?
Yogyakarta
seeway@catcha.com
Kapan Saja SI Bisa Digelar Pengakuan yang lain pun, yang tidak di bawah sumpah, juga nilainya rendah atau bisa diabaikan, apa pun alasan yang dikemukakan para “saksi” itu untuk tidak mau membuat pernyataan di bawah sumpah. Tentu, kita bisa menduga-duga saja, kenapa tidak mau di bawah sumpah.
Yang kemudian dipersoalkan adalah masalah prosedur, yaitu Pansus tidak membuat laporan bulanan itu. Tapi, ini kan cuma menyangkut masalah prosedur intern DPR. Nah, kalau di lingkungan dalam sudah memutuskan bahwa masalah prosedur yang memang kurang itu bisa dimaafkan, karena yang penting adalah isinya, maka semuanya menjadi sah. Mungkin, ini dugaan saya, anggota DPR di luar yang ikut Pansus BB menilai bahwa tugas membuat laporan itu masalah kecil yang tak perlu dipersoalkan. Ya, paling banter kita hanya bisa menilai, bahwa DPR tidak bekerja secara rapih sajalah. Tapi, soal isi laporan yang kemudian melahirkan memorandum, itu tentu saja sah.
Kalau dikatakan oleh Presiden Abdurrahman ada ahli hukum yang bisa menyatakan hasil itu tidak sah hanya karena soal kecil dan bersifat intern itu, saya kira ahli hukum ini sudah ngawur dan partisan. Atau semacam bisikan untuk menyenangkan hati Presiden saja, alias AGS (Asal Gus Dur Senang) sajalah.
Lalu, soal SI, itu sebenarnya kapan saja bisa digelar kok. Tidak usah dikaitkan dengan ada-tidak adanya memorandum. Asal alasan menggelarnya cukup. Dan saya kira MPR punya cukup banyak data yang bisa membawa Presiden Abdurrahman Wahid ke Sidang Istimewa MPR, alasan yang sesuai dengan UUD dan Tap MPR tentu saja. Tapi soal hasilnya nanti bagaimana, tentulah sepenuhnya terserah kepada peserta sidang dan kepiawaian Presiden Abdurrahman Wahid menangkis semua serangan. Kalau beliau memang benar, tidak bersalah, tidak melanggar UUD dan Tap MPR, mestinya kan beliau berani bilang: "Siapa takut? Begitu saja kok repot!"
Jadi, SI itu haruslah juga bisa dilihat sebagai kesempatan untuk memperoleh kembali legitimasi beliau yang sudah berantakan seperti kaca pecah jatuh di lantai.
Ikranagara
14-2-2001 / 12:33
Mengingat isi Memorandum, bukan gaya bahasanya yang diperhalus, saya kira sudah jelas bahwa Presiden Abdurrahman Wahid dinyatakan terlibat, berdasarkan pengakuan para yang dipanggil menghadap Pansus Kasus Bulog dan Brunei. Tentu, tidak semua pengakuan bisa diterima atau dipakai sebagai dasar keputusan. Juga pengakuan Presiden itu sendiri, yang menolak mentah-mentah keterlibatannya dalam kasus BB, menurut hemat saya memang tidak bisa dipakai, karena tidak di bawah sumpah.
Bloomington, IN, USA
ikranagara@mindspring.com
Punya Niat?
Utray
14-2-2001 / 12:33
Saya hanya ingin menanyakan kepada Saudara Abdurrahman Wahid, punya niat tidak untuk membawa negeri ini keluar dari konflik? Saudara tidak usah berkilah bahwa itu membutuhkan waktu, ini-itu. Sekali lagi, Anda punya niat tidak?
Jakarta
Utray@detik.com
Kalimat Tersirat
Yuni
14-2-2001 / 12:33
Saya menghimbau pada petinggi NU dan PKB jangan menggunakan kalimat-kalimat yang mempunyai arti tersirat merestui adanya gerakan anarki bagi pendukungnya seperti “kami bisa memahami kemarahan merekan karena ulah para elite di atas” atau “apa yang diterima Golkar adalah karena kesalahan pada masa lampau”, dan sebagainya. Saya khawatir massa yang sedang beringas mengartikannya sebagai dukungan atas aksi mereka.
Bandung
yasutadi@yahoo.com
Berjiwa Ksatria Tidakkah bisa pimpinan bersifat bijak dan arif, mengklarifikasikan masalah hingga clear. Mohon tunjukkan secara transparan kejadian sebenarnya, sehingga rakyat tidak selalu disuguhi masalah yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Sungguh sayang nasib negara dan bangsaku yang selalu bergejolak. Sampai kapan berakhir, mungkin menunggu kearifan para pimpinan dan elit politik.
Tri Widjaja
14-2-2001 / 12:33
Maraknya aksi demo yang menjurus anarkis dan destruktif telah mengakibatkan kecemasan rakyat. Ini akibat pemimpin dan elit politik yang tidak punya jiwa ksatria. Setiap ada demo dari kelompoknya yang destruktif, selalu cuci tangan, karena tidak ada upaya pengendalian masa dari para pimpinan golongan tersebut. Fonemena ini menunjukkan bahwa golongan terlalu berlebihan mendukung pimpinannya.
Hiroshima, Japan
triw@environ.hiroshima-u.ac.jp
Omong Kosong
Wirya
14-2-2001 / 12:33
Peryataan Gus Dur tentang Akbar harus mawas diri dan mendukung penegakan kembali reformasi yang diinginkan dan disuarakan mahasiswa saya kira itu pernyataan omong kosong. Karena yang mestinya mawas diri adalah Gus Dur sendiri. Dia sendirilah yang menghancurkan agenda reformasi. Mengenai pengakuannya tentang susahnya pembersihan rezim Soeharto, itu juga omong kosong. Itu hanya dimulut saja. Buktinya, setelah sekian lama dia berkuasa, keinginan untuk membersihkan kabinet dari KKN itu hanya omong saja. Justru dia sendirilah pembuat KKN jenis baru, yang dia selalu namakan atas nama perjuangan penegakan reformasi demi rakyat. Lihat pula, sampai sekarang ia tidak becus memenjarakan keluarga Cendana. Malahan dia sendiri malah dicurigai terlibat kasus Brunei dan Bulog.
Netherland
wiryam@yahoo.com
Turun Langsung
Shekh
14-2-2001 / 12:33
Pak Gus, sebagai pemimpin NU, sebaiknya Anda langsung turun ke lapangan untuk meredam umat supaya tidak berbuat anarkis. Peace and love untuk bumi tercinta.
Tulungagung
cilipdw@astaga.com
Memikirkan Masalah Negara Pada prinsipnya, masing-masing perlu memperhatikan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti yudikatif, eksekutif dan legislatif. Juga saling memperhatikan rambu-rambu agar lalu lintas perjalanan dalam melaksanakan tugas tidak saling bertabrakan. Karena, yang dilihat oleh rakyat kecil adalah kerukunan dan kedamaian sesama elit politik, serta bagaimana negara tentram. Baldatun Toyyibatun Warrobbun Ghofur.
Sementara para pengamat politik dan pers jangan asal mengeluarkan statemen yang tujuan pokok popularitas dan bisnis semata. Sehingga kita dapat menikmati era reformasi yang diperjuangan dengan pengorbanan yang sangat mahal. Belajarlah sabar untuk menerima perbedaan pendapat dan argumen orang lain. Nikmatilah suasana ini dengan penuh syukur kepada yang maha kuasa. "Tabahkanlah hatimu hai orang yang teraniaya batinnya dan berdoalah semoga orang yang sedang lupa diri segera mendapat hidayah dari Allah SWT, amin......"
Nur Rif'ah Masykur
14-2-2001 / 12:33
Apa tidak sebaiknya kita semuanya, terutama kaum elite politik, memikirkan masalah negara dan bangsa yang sangat kompleks, daripada saling berebut kekuasaan, yang notabene ujung-ujungnya kepuasan batin sendiri.
Jakarta
nur_masykur@hotmail.com
Jangan Tiru Gaya Orba Sebagai orang bijak, seharusnya pendukung Gus Dur, dalam hal ini NU dan PKB, mampu memberikan bukti bahwa Gus Dur sebenarnya tidak terlibat atau bahkan tidak tahu menahu mengenai penggunaan dana tersebut, bukan dengan tindakan anarkis. Karena tindakan tersebut malah mencerminkan bahwa mereka hanya mampu menutupi kasus KKN dengan aksi kekerasan dan kesewenang-wenangan. Ini dapat saya simpulkan bahwa rezim Gus Dur tidaklah jauh beda dengan rezim Orde Baru yang sering menutup-nutupi berbagai kasus KKN dengan kekerasan pula.
Oleh sebab itu, adalah salah apabila pendukung Gus Dur terutama di Jatim menyalahkan Partai Golkar yang nota bene memiliki suara yang jauh lebih banyak di DPR dibandingkan PKB dalam suatu pemilu yang telah kita akui bersama merupakan pemilu yang paling jujur di Indonesia. Seharusnya masyarakat Jatim bercermin pada masyarakat Sulawesi Selatan ketika Habibie gagal terpilih kembali.
Saya mengusulkan Gus Dur mendingan jadi presiden Jawa Timur saja, yang sudah pasti merupakan pendukung setianya. Jangan coba-coba meniru gaya Orba dengan mengorbankan rakyat kecil, seperti Sapuan dan Suwondo.
Irwan Fasihi
14-2-2001 / 12:33
Saya prihatin dengan maraknya aksi massa di Indonesia akhir-akhir ini terutama di Jawa Timur. Kita ketahui bahwa hasil pansus DPR “mencurigai” keterlibatan Gus Dur dalam penyalahgunaan dana Yanatera dan Sultan Brunei yang berbuntut dengan memorandum dan mungkin akan ada SI MPR.
Cimahi, Jawa Barat
irwan_fasihi@yahoo.com
Lepas Tangan
Moh. Irsyad
14-2-2001 / 12:33
Saya hanya akan sedikit memberi komentar mengenai apa yang terjadi di Jawa Timur. Saya tak habis pikir kenapa para pemimpin NU di Jatim lepas tangan terhadap situasi yang terjadi. Apa mereka tidak tahu bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Mungkin Anda di dunia bisa mengelak, tapi bisakah nanti Anda mengelak dari pengadilan Allah di yaumul akhir nanti. Oleh karena itu, bersikap ariflah Anda semua para elit NU di Jatim. Tanggung jawab Anda sangat besar.
Bandung
murni_irsyad@yahoo.com
Kriteria
Benyamin Akumo
14-2-2001 / 12:33
Seorang pemimpin yang baik (dan benar) itu adalah yang menjunjung tinggi kejujuran, berbicara tidak berdasarkan kepentingan golongan maupun pribadi, tidak memfitnah orang lain, tidak menjelek-jelekkan orang lain, tidak ngrumpi, mampu merangkul semua golongan, mampu berdiri di tengah-tengah dan menciptakan suasana yang tentram, berani mengatakan tidak, bila tidak dan berani mengatakan ya apabila benar (dan banyak lagi kriterianya). Apakah Gus Dur sudah mencerminkan pemimpin yang didambakan sesuai dengan "sedikit" kriteria diatas? Saya tidak mendukung Akbar Tanjung, Amien Rais atawa Ibu Mega. Coba berpikir jujur saja.
Jakarta
benyamin_akumo@hotmail.com
Gus Dur Harus Bertanggung Jawab
Wayan Sudarma
14-2-2001 / 12:33
Apa pun alasan dan penyebabnya, Gus Dur harus bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh aksi massa di Jawa Timur yang menamakan diri pendukung Gus Dur. Kesalahan ini tidak bisa ditimpakan kepada DPR, karena DPR mempunyai tanggung jawab untuk memberantas korupsi, betapapun kecilnya. Dan karena tanggung jawab itulah memorandum dikeluarkan. Gus Dur harus bisa menjinakkan "massanya", baik yang ditunggangi maupun yang tidak ditunggangi. Jika tidak bisa, itu suatu bukti bahwa Gus Dur tidak didengar dan ini jelas tidak baik. Oleh sebab itu, jika seorang pemimpin tidak mampu menciptakan suasana aman di negerinya dan tidak bisa melindungi rakyatnya, berarti pemimpin macam ini tidak perlu dipertahankan.
Bali
Kasus Soeharto, DPR Diam
W.Adinata
14-2-2001 / 12:33
Saya tidak melihat mereka yang mewakili rakyat, dengan sebutan yang terhormat anggota DPR, benar-benar bertindak untuk kepentingan rakyat. Mereka mendesak Gus Dur untuk turun, sementara dalam kasus Soeharto, mereka memilih untuk diam. Padahal yang diperbuat oleh Soeharto jauh lebih "menyeramkan" dari yang telah diperbuat oleh Gus Dur. Apakah ini bukan sengaja menjauhkan kita semua dari kasus-kasus yang terkait dengan Soeharto, misalnya kasus kaburnya Tommy dan sebagainya. Semoga bangsa kita ini dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Sydney, Australia
adinata7@hotmail.com
Nalar
M. Lutfi
14-2-2001 / 12:33
Kenyataan pahit yang harus kita hadapi sekarang adalah bahwa tingkat nalar rakyat Indonesia sangatlah rendah. Fakta dipelintir oleh isu-isu agama, nasionalisme sempit, ijtihad-ijtihad sesat, kompromi-kompromi, dan lain-lain. Biarlah suatu proses belajar terjadi, karena rakyat akan sadar bahwa dirinya hanyalah diperbodoh oleh orang-orang munafik, meskipun cost yang dikeluarkan sangatlah besar.
Bintaro, Jakarta
lutfi_sp@mailcity.com
Kacang Lupa Kulit
Aryoko
14-2-2001 / 12:33
Sebaiknya Golkar ingat bagaimana dia dulu memperlakukan PDI yang sekarang menjadi PDI-P. Semua keluhan Golkar sekarang bak kacang lupa kulitnya. Manakah komentar Golkar tentang pasukan Pamswakarsa di zaman Orba? Jika yang membuat kerusuhan itu adalah pihak yang menentang Gus Dur, saya yakin Golkar akan mengatakan bahwa itu merupakan sikap ketidakpercayaan rakyat terhadap presiden Gus Dur yang Anda pilih sendiri.
Rawamangun, Jakarta
hj_aryoko@yahoo.com
Menjadi Rakyat Biasa
Yustina
14-2-2001 / 12:33
Pak Amien Rais, Pak Akbar Tanjung, dan Bapak-bapak yang punya akses pada kehidupan politik bangsa, saya berharap Anda punya waktu untuk berpikir dan membayangkan bahwa menjadi rakyat biasa, dengan penghasilan cukup, pekerjaan yang halal bagi keluarga dan bangsa, kadang menjadi atasan kadang menjadi bawahan, itu bisa membuat kita bertahan hidup dengan tenang dan berarti. Tanpa harus repot-repot memikirkan bagaimana mempunyai kekuasaan tertinggi di antara 200 juta orang. Bahkan mungkin lebih mulia hidup seperti yang saya gambarkan di atas karena tidak membuat 200 juta orang lain kebingungan karena ambisi kita. Cobalah membayangkan hidup seperti saya, nikmat dan cukup kok, yang kurang saat ini adalah setelah rasa dongkol tertindas Orba hilang, saat ini adalah rasa was-was mau jadi apa bangsa saya ini.
Vevey, Swiss
yustinasari@hotmail.com
Di Luar Batas
Wirya
13-2-2001 / 15:15
Menurut saya, pengrusakan yang dilakukan oleh sejumlah oknum pendukung Gus Dur itu sudah di luar batas kewajaran, apapun alasannya. Yang sangat disesalkan, pengrusakan itu dilakukan terhadap sejumlah bangunan yang note bene itu milik rakyat bersama dan untuk pendidikan, misalnya sekolahan. Saya menyimpulkan bahwa mereka tidak berperilaku sebagai manusia Indonesia yang berpancasilais. Lalu, buat apa dukungan yang membabi buta itu dihiraukan. Saran saya, dengan adanya kejadian seperti itu, lebih baik percepat saja SI dan percepat Gus Dur diturunkan. Bila Gus Dur yang memimpin, semakin lama nasib Indonesia semakin tidak jelas.
Netherland
wirya@Yahoo.com
Kegagalan
Amir
13-2-2001 / 15:15
Situasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, tempat para pendukung Abdurrahman Wahid melakukan demonstrasi yang sangat tidak simpatik. Sebenarnya itu telah menunjukkan betapa tidak demokratisnya masa pendukung Presiden. Disamping itu, di sinilah bukti kegagalan para kiai NU untuk memasyarakatkan nilai-nilai Islam yang penuh ajaran mulia.
Jakarta
catur@camitpro.com
Buang-buang Waktu
Haydaryahya
13-2-2001 / 15:15
Menurunkan Gus Dur, hanya akan membuang-buang waktu. Semua pihak memulai memperbaiki republik kita yang memang sudah amburadul ini. Bagaimanapun track record Gus Dur, ia adalah yang terbaik dari pemimpin-pemimpin kita yang jelek. Jalan terbaik adalah kerja sama semua pihak, atasi masalah-masalah besar yang signifikan bersama-sama, saling menutupi kelemahan satu sama lain, ambisi pribadi/kelompok/golongan/partai digantikan dengan cinta bangsa, rakyat dan negara. Pada pemilu mendatang, kita pilih lagi yang terbaik.
Jakarta Selatan
haydaryahya@hotmail.com
Meragukan Apabila DPR menggunakan temuan-temuan BPK yang telah jelas menggunakan standar akuntansi menyatakan kasus BLBI dan Yayasan Dana Kostrad jelas-jelas terindikasi adanya penyelewengan, baru saya angkat jempol. Saya juga menanti apakah DPR berani menelorkan UU anti korupsi dengan delik pembuktian terbalik dalam dalam periode ini? Sekali lagi saya ragu.
Hikmah yang ditarik dari bertele-telenya kasus ini dan pertentangan tafsir pakar-pakar tatanegara, sesungguhnya membenarkan ucapan Gus Dur bahwa negara kita berjalan di atas konstitusi yang rapuh, yang sangat mudah diinterpretasikan oleh pihak yang mayoritas.
Jika DPR menuntut eksekutif agar "clear break the past", hal yang sama kita tuntut untuk kasus Kostrad.
Saiful Luthfi
13-2-2001 / 15:15
Saya termasuk yang kecewa terhadap performansi Gus Dur sebagai eksekutif memanage RI. Namun entah kenapa melihat babak "drama BB" (Kasus Bulog dan Brunei) ada yang tidak sreg di hati saya: apakah case ini dijadikan batu pijakan "para wakil partai" yang kita pilih gambar partainya (karena bukan sistem distrik) untuk serius menangani praktek-praktek KKN? Saya sangat meragukan hal itu.
Jakarta
saiful@luthfi.4mg.com
Senang Janganlah euforia demokrasi sampai kebablasan, yang akhirnya dapat menghilangkan arti demokrasi itu sendiri. Bisakah kita sedikit menghormati Presiden kita sendiri yang di banyak negara lain begitu populer, bahkan mendapat “standing ovation” dari seluruh kepala negara yang hadir dalam suatu pertemuan akbar di markas besar PBB?
Yanti
13-2-2001 / 15:15
Aduh, kasihan benar Gus Dur yang diserbu dari segala penjuru. Bagai siap membantai posisi Presiden, para anggota DPR terutama Pansus menyeringai senang. Sejak awal terbentuknya pansus ini, saya skeptis soal maksud dan tujuan mereka yang terfokus (malah boleh dibilang terobsesi) benar dengan isu Bulog dan sumbangan Sultan Brunei. Padahal masih banyak pekerjaan yang lebih penting, masih banyak kasus penyelewengan dana yang jauh lebih besar.
Jakarta
Diperlakukan Sebagai Terasi
Hafiz
13-2-2001 / 15:15
Buloggate dan Brunaigate adalah bagian (yang kecil) dari kasus-kasus yang ada. Masih banyak kasus-kasus lain yang juga perlu penanganan serius. Banyak rakyat Indonesia yang sangat bersyukur kalau kasus seperti itu dapat tertangani dengan baik. Tapi sayang, kelihatannya banyak orang berkompeten lebih suka tampil beraksi dan omong berpuisi tanpa melihat urgensi dengan nurani yang bersih, sehingga membuat banyak rakyat frustrasi. Entah apa lagi akibat yang harus dipikul rakyat (dan generasi penerus) kalau demokrasi diperlakukan sebagai terasi.
Palembang
hafizryan@yahoo.com
Menyesalkan Saudara-saudaraku, marilah kita mohon kepada Allah, semoga beliau mendapat petunjuk agar sadar dan bertobat. Maafkan saya Presiden Gus Dur. Saya terpaksa menyampaikan ini karena saya juga orang NU. Saya sarankan marilah kita kembali kepada suri tauladan Rasul kita Muhammad SAW.Salam.
Yunar
13-2-2001 / 15:15
Pemimpin yang benar adalah pemimpin yang jujur dan rendah hati. Ucapan dan tindakannya selalu sejalan dan benar. Saya menyesalkan sikap dan kelakuan Presiden kita yang selalu tidak sesuai atau karena beliau sudah jadi Presiden bisa bicara ceplas-ceplos. Padahal beliau seorang kiai dan ulama yang ucapannya selalu menjadi panutan bagi orang lain.
Batam
tu-btm@riau.wasantara.net.id
Dikuasi Orba
Alham
13-2-2001 / 15:15
Pansus Kasus Bulog dan Brunei dikuasai orang-orang Orde Baru yang tidak ingin kebobrokan masa lalunya terbongkar. Orde Baru dan kelompok status quo masih sangat kuat dan menjadi tantangan Gus Dur untuk memberantas habis. Jangan ragu Gus Dur, rakyat ada di belakangmu. Jumlah rakyat yang mendukungmu ada ratusan juta. Nasib rakyat dan bangsa ini kami titipkan kepadamu Gus Dur. Jangan gentar kepada orang seperti Amien Rais dan Akbar Tanjung.
Semarang-Jateng
ubey01@yahoo.com
Kehilangan Legitimasi Sebaiknya ia memberikan pendidikan politis bagi massanya dengan mundur secara ksatria dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan meminta maaf kepada bangsa ini. Jangan malah menjadikan mereka sebagai alat legitimasi yang malah mendorong terciptanya konflik horisontal antar rakyat.
Nurkholis Hidayat
13-2-2001 / 15:15
Dengan jatuhnya Memorandum DPR buat Gus Dur dan realita bahwa mayoritas parlemen bersebrangan dengan dia, bila sistem kabinet sekarang parlementer, niscaya Gus Dur jatuh saat ini juga. Namun karena sistem presidensial, semuanya menjadi lain. Tetapi daripada menunggu prosedural yang lama, dan jelas-jelas ia sudah terpojok, sebaiknya Gus Dur dengan ksatria mengundurkan diri. Buktikan kalau ia benar-benar demokrat sejati. Ini harus dilakukan, karena roda pemerintahan tidak akan lagi efektif melakukan tugas-tugasnya dan ia sudah kehilangan legitimasi moral, politis, dari sebahagian besar warga indonesia.
Solo
enunk@catcha.com
Banyak Bukti
Jhon
13-2-2001 / 15:15
Pekerjaan Pansus yang cukup berat ini memang sudah hampir selesai, tapi mengapa saat semua hampir terungkap banyak orang mengatakan Pansus itu ilegal. Ini jelas suatu ketakutan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Kalaupun benar mereka yang protes itu terlibat, maka sebaiknya mereka mengakuinya agar kehidupan sosial politik dan aspek yang lain semakin membaik. Hasil dari Pansus sendiri menunjukkan banyak bukti keterlibatan orang-orang tertentu yang memperlancar raibnya dana Bulog itu. Jadi tidak perlu lagi ada aksi demo menentang keputusan tersebut. Kalaupun Pansus itu ilegal kenapa pembentukannya disetujui banyak pihak?
Medan
jhonester@yahoo.com
Membatasi
Sam
13-2-2001 / 15:15
Kata Alwi Sihab, pernyataan Cak Nur dan Amien Rais agar Gus Dur mundur tidak atau belum mencerminkan aspirasi rakyat. Rakyat yang mana? Kesimpulannya kalau sudah bertengger/berkuasa memang sulit menerima kenyataan bahwa rakyat sudah muak. Alhasil, siapa pun yang jadi penguasa akan cenderung berbuat hal yang sama, mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara dan dalih. Tugas wakil rakyat adalah membuat atau revisi UUD yang membatasai kekuasaan presiden.
Sekupang, Batam
skplog@indosat.net.id
Mengukur Validitas Aspirasi Fanatisme telah membuat mereka tidak memahami substansi persoalan. Akibatnya segala cara ditempuh untuk mencari alibi agar perhatian orang tidak fokus, dengan cara menuduh Orde Baru mendalangi semuanya, menuntut Golkar dibubarkan, membuat berita yang cenderung fitnah tentang Amien Rais, Akbar Tandjung, menghawatirkan adanya rekayasa dari TNI, dan sebagainya.
Kedua, aspirasi yang mendukung Gus Dur mundur. Mereka berangkat dari substansi bahwa Gus Dur terlibat dalam kedua kasus tersebut. Itu berarti mencoreng klaim pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mereka menuntut agar Pansus Dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei berkerja dengan baik, tidak takut terhada intimidasi. Mereka bukan dari satu golongan (heterogen) Mereka rasional, sehingga tidak menggunakan alibi untuk mengalihkan fokus masalah. Kesimpulannya tentu saja kita semua dapat mengambilnya.
Sabirin
13-2-2001 / 15:15
Dari dua kekuatan aspirasi yang mengemuka di kancah perdemoan, saya berpendapat: pertama, aspirasi pendukung Gus Dur cenderung bergerak dengan motivasi emosi fanatisme golongan. Mereka mengklaim Gus Dur benar, tanpa mau menengok perkembangan yang telah terkuak, adanya peranan seorang presiden dalam kasus Bulog dan Brunei. Mereka menutup rapat mata dan telinga.
Cimahi, Bandung
obi@astaga.com
Ambisi Politik
Jane S
12-2-2001 / 17:50
Sepak terjang Akbar Tanjung dan Amien Rais yang sedang menjalankan "political crucifiction" terhadap Gus Dur menunjukkan bahwa komitmen mereka terhadap kemajuan dan persatuan bangsa adalah sangat kerdil. Jika ditelusuri lebih jauh, intensi dan ambisi politik mereka sangat jelas dan transparan. Apabila Gus Dur tumbang dan Megawati naik, dengan mudah mereka akan menggosok lagi golongan radikal untuk menurunkan Megawati dengan alasan gender. Pada akhirnya, mereka berdua akan menjadi pilihan terakhir untuk jabatan kepresidenan. When that moment happens, God saves us all...
AS
stanford123@hotmail.com
Aman
Harman
12-2-2001 / 17:50
Selamat atas hasil yang dicapai rapat paripurna. Masalahnya, jangan sampai kebenaran diputuskan melalui voting, seakan-akan kebenaran dapat dijual beli. Sebagai orang awam yang saya inginkan hanyalah kehidupan yang aman, jauh dari kekacauan sosial, ekonomi atau politik. Dengan demikian kan pemilik modal asing seperti perusahaan semi conductor tertarik untuk mendirikan perusahaannya di Indonesia. Sehingga terbuka peluang kerja yang banyak.
Penang
awe_64gold@hotmail.com
Tiga Kelompok Keresahan masyarakat, kerawanan sosial, perpecahan bangsa, ekonomi memburuk, jatuhnya Gus Dur, adalah target mereka. Mereka ini bisa saling kerja sama atau bekerja sendiri-sendiri. Tujuan mereka sama yaitu agar pemerintahan Gus Dur tersendat-sendat dalam mengungkap kejahatan mereka, sehingga mereka sempat menghilangkan jejak. Mereka akan terus merepotkan Gus Dur, dan kalau perlu menjatuhkan Gus Dur. Merekalah yang sangat diuntungkan kalau negara ini kacau atau menjadi hancur. Mereka ini sulit sekali diidentifikasi, tetapi hasil kerjanya bisa kita rasakan.
Kelompok kedua adalah kelompok bunglon. Mereka ini dulu adalah kaki tangan rezim Orde Baru, tetapi sekarang masih nangkring di atas, antara lain di DPR/MPR. Mereka dulu tidak turut dalam menggulingkan Soeharto, tetapi sekarang ikut-ikutan menyanyikan lagu Reformasi, dan mengaku juga sebagai orang-orang pro-reformasi. Mereka akan selalu berpihak kepada yang menang. Jangan kaget kalau nanti seandainya Gus Dur jatuh, mereka turut menginjaknya.
Kelompok ketiga adalah kelompok koboi. Mereka orang-orang yang tidak bisa dipercaya, bekerja tidak untuk bangsa dan negara, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya (partainya). Mereka kadang-kadang menciptakan isu-isu panas, agar namanya menjadi terkenal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengkritik pemerintah, mereka mengkritik secara berlebihan. Mereka kadang-kadang membocorkan rahasia, misalnya, Sidang (Rapat) Tertutup DPR, membocorkan berita off the record, dan lain-lain. Orang-orang ini berharap agar Gus Dur jatuh untuk kemudian dia bisa tampil.
Adiek
12-2-2001 / 17:50
Jika kita amati dengan seksama ada tiga kelompok musuh pro-reformasi. Pertama adalah mantan orang-orang rezim Orde Baru, yaitu orang-orang yang ketika Orde Baru sangat berkuasa, atau diuntungkan, tetapi sekarang terancam diadili. Mereka ini yang melakukan KKN, atau melanggar HAM pada masa Orba, senantiasa bekerja untuk membuat negara ini kacau. Di antara hasil kerjanya yang tampak adalah mengacaukan keamanan, baik dengan teror maupun dengan isu-isu, misalnya isu-isu disintegrasi, membuat opini bahwa keadaan sekarang tidak lebih baik dari pada masa Orde Baru, mengalihkan semua kesalahan pada pemerintah Gus Dur, membuat opini bahwa pemerintahan Gus Dur juga korup, dan lain-lain.
Norway
adiek178@lycos.com
Jangan Memancing di Air Keruh
Nuriz Zamzami
12-2-2001 / 17:50
Melihat perkembangan politik dari detik ke detik yang semakin memanas, kami sebagai warga negara yang ikut bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa, mengharapkan kepada para elite politik untuk tidak memancing di air keruh dengan memanfaatkan keadaan politik yang kacau untuk kepentingan golongan atau perutnya sendiri dalam mencari jabatan.
Probolinggo, Jatim
sinuriz@astaga.com
Nurani Demokrasi Lalu di mana letaknya nurani demokrasi itu, jika anggota DPR/MPR RI mengajak dan menghasut pendukungnya untuk tidak menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan melakukan tekanan masa dengan mengancam, semudah orang menyembelih kambing di depan Gedung DPR/MPR. Kenapa kita tidak memihak kepada kebenaran. Jika memang Gus Dur bersalah, bukankah lebih baik mundur. Perlu diingat, Gus Dur bukan Nabi, tapi manusia biasa yang bisa bergelimang dengan kesalahan.
Mochamad Fahmi Imron, S.Pi
12-2-2001 / 17:50
Melihat kondisi politik bangsa akhir-akhir ini, saya yang dibesarkan di kalangan warga NU masyarakat Betawi, sedikit heran. Dulu saat ramainya kampanye partai, ada kiai yang dengan mudahnya memfatwakan bahwa wajib hukumnya memilih PKB saat Pemilu, yang saat itu tidak mencalonkan Gus Dur. Tetapi sekarang mati-matian membela Gus Dur. Sebenarnya sejauh mana sih pengertian demokrasi bagi kita. Kalau sudah mengklaim hanya satu-satunya partai tertentu (PKB) milik warga NU, lalu bagaimana dengan warga NU yang memilih partai lain seperti PPP, PAN ataupun lainnya.
Jakarta
fimron@hotmail.com
Sistem Islam Sebenarnya, masalah negara ini bukanlah pada persoalan pimpinan, melainkan pada sistem pemerintahan yang telah busuk dari akarnya. Satu-satunya solusi adalah dengan menerapkan sistem Islam, yaitu negara Khilafah atau Daulah Islamiah. Karena ini merupakan rumusan langsung dari Allah SWT, pencipta manusia, yang tentunya maha mengetahui kebutuhan dan kebaikan untuk manusia itu sendiri.
Tahanruddin
12-2-2001 / 17:50
Pansus telah mendapatkan data keterlibatan Gus Dur dalam kasus tersebut. Seharusnya, sebagai seorang negarawan yang baik, Gus Dur harus rela melepaskan jabatannya. Sekarang tugas DPR menganalisa persoalan negara ini dengan cermat dan berpikiran luas.
Makassar
hamjah_tos@yahoo.com.sg
Apa Prestasi Kita Saya setuju dengan Cak Nur yang mengatakan bahwa kita harus belajar dari Pilipina. Mereka punya kasus "besar" yakni mengganti presiden, tapi mereka bisa melakukan dalam beberapa hari tanpa kekerasan dan menelan biaya banyak. Sementara kita menangani perkara "kecil" seperti Bulog, menangkap Tommy, dan sebagainya, perlu waktu berbulan-bulan, perlu demo, Pansus, dan sebagainya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk itu semua? Apakah kita punya negara yang kaya, yang setiap hari bisa "pesta" demo?
Sekali lagi, sebagai rakyat kecil saya sedih dengan negara saya sendiri. Banyak punya orang bijak dan pandai, tapi sedikit yang sadar, dan lebih suka sibuk dengan berbagai masalah.
Franz Wasi D
12-2-2001 / 17:50
Kasus Bulog, seperti juga kasus (hukum} yang lain, hampir tidak pernah bisa diselesaikan dengan tuntas. Dalam hati rakyat kecil seperti saya kemudian bertanya, apa prestasi kita selama ini? Bagaimana bisa mengatasi krisis dan sebagainya kalau kasus "kecil" seperti Bulog saja, hanya menjadi lip service berita, tanpa bisa diselesaikan.
Seoul, Korea
wasi1611@hanmail.net
Harus Tulus
Fatima
12-2-2001 / 17:25
Benar, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Tapi caranya harus benar, tujuannya harus juga tulus untuk kepentingan rakyat banyak. Jangan sampai ada kepentingan lain yang terselubung. Karena rakyat sudah lelah dalam kebingungan.
Jakarta
meimyselfnobodyelse@yahoo.com
Mengakhiri Akan halnya dengan Presiden Gus Dur, sadar atau tidak sadar, ada perilaku beliau yang dianggap tidak menunjukkan keteladan sama sekali dan cukup membuat mereka mengerut dada. Contohnya saja, ketika rakyatnya terkena bencana gempa di Bengkulu, beliau lebih memilih berjalan-jalan ke luar negeri. Dan kebiasaan berpergian ke luar negeri itu berlebihan, sementara rakyat hidup dengan cukup berat untuk mencari sesuap nasi.
Mereka tambah sedih lagi ketika kredebilitas moralnya sempat digugat dalam kasus Aryantigate. Begitu pula kebiasaan beliau berbicara yang berbau fitnah dan asal bicara, serta tak ada konsistensi. Padahal nilai dan harga diri seseorang itu terletak pada omongannya. Kasus Bulog dan Brunei hanya melengkapi semua kisah tak nyaman tentang sang Presiden kita ini.
Jadi, tak ada salahnya kita semua mulai berfikir yang logis, apa tidak ada cara untuk mengakhiri semua ini?
Felix Hasibuan
12-2-2001 / 17:25
Sebenarnya rakyat Indonesia itu tergolong rakyat yang tidak mau "neko-neko" dengan pemimpinnya, selama sang Pemimpin mereka anggap sebagai simbol keteladanan dan kehormatan serta hidup bersahaja. Sejak zaman kerajaan dahulu kala, kita sudah mempelajarinya dari sejarah bangsa, bahwa kalau rakyat sampai nekat meminta raja atau mahapatihnya untuk turun. Itu berarti memang pelanggaran yang mereka saksikan sudah kelewat-batas dan tidak bisa dimaafkan lagi.
Jakarta
felixia@indonet.com
Tidak Perlu Win-win Solution Menurut saya, pendapat tersebut sangat menyesatkan. Soalnya, kasus Bulog dan Brunei bukanlah menyangkut kasus perbedaan pendapat, melainkan kasus tindak pidana korupsi dan kolusi yang merugikan negara. Dengan demikian, kasus itu tidak bisa diselesaikan lewat kompromi politik, mediasi, dan taktik-taktik licik masa lalu. Siapa yang bersalah harus dinyatakan salah dan diproses secara transparan sesuai konstitusi.
Kita harus mau belajar dari masa lalu. Multi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang pada dasarnya karena kita tidak pernah taat hukum. Hukum diputar-putar demi kekuasaan yang korup dan arogan. Kepada para wakil rakyat di DPR, saya berpesan agar tidak terbuai oleh bujuk rayu, hasutan, ambisi pribadi, "money politic" maupun "posistion politic". Jangan mau dibohongi dan dijadikan lagi kuda politik. Kebenaran harus ditegakkan, apapun dan berapapun harganya.
Agar jerih payah, keluh kesah, dan harapan jutaan rakyat Indonesia yang masih mencintai kebenaran dan merindukan keadilan tidak dikecewakan. Dan agar kepercayaan dan amanah yang diembankan kepada Saudara-saudara tidak dicabut dan dicampakkan.
Edie Suharto
12-2-2001 / 17:25
Menjelang sidang Paripurna DPR mengenai kasus Buloggate dan Bruneigate, ada beberapa pihak menyarankan agar dicari penyelesaian yang bersifat win-win solution.
Palmerston North, New Zealand
e.d.suharto@massey.ac.nz
Sikap Kiai NU Kiai tidak usah terlibat dalam dukung mendukung presiden. Presiden itu kan bukan malaikat yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, termasuk kasus-kasus yang sekarang ini berkaitan dengannya. Janganlah Anda menyalahkan kelompok-kelompok lain atau memastikan sesuatu yang belum ada buktinya dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena perbuatan itu adalah perbuatan dosa.
Lauleo
12-2-2001 / 17:25
Kita sangat kita menyayangkan pernyataan sikap kiai-kiai NU. Sebelas orang Kiai NU yang juga pimpinan pondok pesantren unjuk gigi dengan mendatangi Ketua DPR RI Akbar Tanjung. Kiai-kiai tersebut menyatakan siap jadi benteng pemerintah yang sah. Apa memang benar, atau lantaran pemerintah yang sah ini adalah Gus Dur yang nota bene adalah golongannya, dan hanya mementingkan golongannya sendiri?
Kendari
lauleo@catcha.com
Bertindak Dewasa Cobalah pertimbangkan apa untung dan ruginya melakukan demonstrasi. Apabila lebih banyak ruginya (baik untuk kepentingan pribadi maupun masyarakat) lebih baik tidak usah berdemonstrasi. Bukankah DPR-RI membuka kesempatan bagi masyarakat (termasuk pribadi dan organisasi) untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Dewan.
Secara hukum dan keamanan, banyak pihak yang merasa terganggu dengan adanya demonstrasi. Masyarakat yang bekerja, terutama yang lokasinya searah atau berdekatan dengan lokasi demo, merasa tidak aman, terganggu dan jenuh. Wahai para mahasiswa, mulailah Anda berpikir secara lebih intelektual, santun dan berdasarkan hati nurani.
Nurifah Masykur
12-2-2001 / 16:18
Dalam menegakkan cita-cita reformasi memang kebebasan untuk berbicara terbuka. Akan tetapi hal tersebut janganlah terlalu berlebihan, sehingga semuanya harus ditumpahkan seperti air yang keluar dari kran bocor. Cobalah bertindak dewasa, jangan hanya menurutkan hawa nafsu. Karena, semua masalah yang terjadi dalam negara yang sedang belajar berdemokrasi memang banyak, tergantung bagaimana kita menyikapi semua persoalan itu.
Jakarta
nur_masykur@hotmail.com
Terlibat KKN
Sonty
12-2-2001 / 16:18
Semua yang bertentangan di Indonesia terlibat KKN. Adili-mengadili terjadi hanya untuk mengelabui mata mereka yang mau hidup aman, damai dan tenang.
Australia
BGH@hotmail.com
Biarkan Sudahlah, nanti sajalah persoalan itu diungkit. Marilah kita konsentrasi pada pekerjaan berat yang saat ini kita hadapi yaitu perekonomian dan keamanan. Kalau dibiarkan terus begini, tidak tahu mau ke mana nanti rakyat Indonesia yang 200 juta ini. Kasihan sekali .
Leon
12-2-2001 / 16:18
Biarkanlah, kasus kerdil begitu kok diungkit-ungkit. Masih banyak lagi pekerjaan lebih berat yang harus dihadapi. Kasus Bulog itu telah bergulir dan kelihatan, kalau mau dicari-cari yang salah itu siapa? Gus Dur sendiri tidak pernah melihat sumbangan tersebut, dan selanjutnya diberikan kepada rakyat Aceh. Kalau begitu, yang perlu ditanyai adalah siapa yang secara langsung menerimanya dan siapa yang menyumbangkannya ke Aceh.
Palembang
leon@yahoo.com
Jalan Terus
Ardi
12-2-2001 / 16:18
Kalau memang reformasi mau jalan terus, bubarkan dulu Partai Golkar tempat bersarangnya orang-orang Orde Baru. Soalnya orang-orang inilah yang membikin macetnya reformasi dan membikin kisruh suasana untuk melindungi raja dan antek-anteknya.
Jakarta
ajeniardi@yahoo.com
Hati Nurani Ingat, kekuasaan, harta dan uang sifatnya sementara. Masih ada kehidupan kekal nanti di akhirat. Mulailah untuk tidak menipu diri sendiri dan masyarakat. Para elite politik bercerminlah, berbicaralah dengan hati nurani masing-masing. Lepaskanlah segala kekuasaan apabila Anda memang merasa tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Please, masih banyak yang harus dilakukan untuk rakyat.
Sayid
12-2-2001 / 16:18
Saya hanya ingin menekankan bahwa seandainya segala tingkah laku kita dasarkan kepada hati nurani dan iman serta ajaran agama kita masing-masing, Insyallah hal-hal yang sifatnya buruk tidak akan terjadi. Mengenai kasus Bulo dan Brunei, please, marilah pihak yang bersalah secara jantan mengakui: "Oke, saya bersalah dan saya siap menanggung segala konsekuensinya".
Depok
sayid@hotmail.com
Tunggu Waktu
Gerald Jalaludin
12-2-2001 / 16:18
Ah, Gus Dur. Semua orang sudah tahu, dia tukang memelintir kata-kata. Dia pandai berkelit. Tapi kan tinggal tunggu waktu saja.
Jakarta
gejala@astaga.com
Mahasiswa Jangan Terjebak Lebih baik mahasiswa tidak tertipu dan dibodohi cuma mendukung kasus Buloggate yang cuma 35 milyar rupiah. Gus Dur sendiri tidak pernah menikmati sesen pun, kecuali dana tersebut diselewengkan oleh orang kepercayaannya. Itupun baru dugaan. Realistislah dalam mendukung, jangan asal dukung saja. Bukankah katanya mahasiswa ingin reformasi total? Kenapa Anda mempermasalahkan kesalahan administrasi Gus Dur yang tidak pernah belajar administrasi dengan baik, sehingga seolah-olah Gus Dur menyelewangkan dana itu?
Itukah reformasi, sementara penyelesaian KKN puluhan triliun rupiah jadi terhambat karena lumpuhnya kinerja Gus Dur dan kabinet akibat opini Pansus Buloggate yang belum tentu benar. Harus kita akui itu rekayasa canggih kelompok-kelompok yang takut KKN-nya terbongkar. Banyak pihak pihak di luar negeri dan tempat saya bermukim tahu bahwa ini rekayasa tingkat tinggi oleh kelompok tidak puas.
Tonny SG
12-2-2001 / 16:18
Mahasiswa sebagai calon cendekiawan seyogyanya punya nalar yang analistis, tidak terjebak oleh rekayasa kelompok tertentu yang ingin menggoyang pemerintah yang bertujuan agar kasus KKN puluhan triliun rupiah menjadi terhambat diselesaikan oleh Presiden Gus Dur. Sehingga sehingga kelompok -kelompok itu punya kesempatan menghilangkan jejak atau setidak dapat menghindar dalam jangka panjang.
Tx, USA
info2000@chek.com
Jangan Terpancing Sebenarnya, masalah kontrol terhadap penyelenggaraan negara dari zaman dulu sudah ada. Namun karena praktik KKN yang sudah parah, semuanya jadi sia-sia. Satu lembaga tinggi negara (BPK - dasar UUD 1945) dan satu instansi (BPKP - dasar Keppres/Soeharto) memegang banyak rahasia bagaimana rusaknya pengelolaan negara ini selama Orde Baru. Masalahnya adalah ketika hasil audit dari BPK diserahkan ke DPR, menguap begitu saja. Ini dikarenakan banyaknya komponen Orba diletakan DPR.
Begitu juga laporan audit dari BPKP kepada Wakil Presiden, langsung saja (biasanya) dimentahkan ketika kasus tersebut berhubungan dengan komponen Orba. Itu juga (keduanya) masih belum dikurangi oleh praktik-praktik upaya damai/kolusi antara auditor (pemeriksa) dengan auditee (yang diperiksa).
Membongkar masalah ini adalah tugas semua masyarakat Indonesia. Tapi tentunya tidak semudah yang diharapkan orang. Karena setiap lini masih mereka kuasai, sekarang mereka cuma ganti baju baru saja. Sebagai contoh, ada rekan saya bertugas di Kantor Pemeriksa Pajak sebagai pemeriksa/pegawai negeri biasa (bukan pejabat tinggi), namun jangan kaget bila Anda menemukan rumah/kendaraan mewah, dengan rekening tabungan milyaran rupiah di kantong mereka.
Padahal, dengan gaji resmi mereka hal itu tidak memungkinkan. Bagaimana halnya dengan pejabat tinggi/dirjen/menterinya? Saya merasa malu ketika Bang Fuad Bawazir meneriakkan adili KKN Gus Dur, padahal dulu Bang Fuad itu mantan Dirjen Pajak dan mantan Menkeu masa Orba. Sistem yang berlaku di birokrasi adalah sistem setoran ke atas, jangan lupakan itu. Bila pegawai biasa saja melimpah ruah, apalagi dirjen/menteri. Juga Bang Akbar Tandjung, dulu aktif di Golkar, juga mantan menteri beberapa dekade. Mustahil bila tidak ikut menikmati KKN pada saat itu. Tidak luput juga Bang Ade Komarudin yang sangat aktif di Golkar.
Namun, untuk pembuktian memang sangat sulit dilakukan dengan sistem hukum dan kondisi sekarang ini. Ini karena bukti-bukti bisa dibuat/dipalsukan/dihilangkan dengan mudah. Juga bisa dibayarnya saksi-saksi palsu, pengacara-pengacara, hakim, jaksa, polisi, tentara, dan wartawan-wartawan. Mungkin akan terbantu bila sistem hukum korupsi sekarang dirubah dengan sistem pembuktian terbalik di mana tersangka diwajibkan untuk membuktikan asal-usul seluruh kekayaan yang diduga dari hasil KKN (baik yang tersembunyi/tampak). Namun itu perlu ada koreksi/amandemen terhadap UU Korupsi terlebih dahulu (UU no. 30/1971).
Nah, di sini peran masyarakat (termasuk mahasiswa) sangat penting dalam mengawasi semuanya. Namun, kita (sekali lagi) jangan ikut terjebak dalam permainan adu domba. Kita sendiri nanti yang rugi. Kadang kita hanya sering bereaksi terhadap apa yang terlihat di permukaan saja, tetapi sering melupakan/terkecoh dengan skenario-skenario tersembunyi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengawasi semua ini dengan kepala dingin, cerdik, dan komprehensif. Semoga saja perjuangan kita menumpas KKN berhasil, walaupun harus memakan waktu beratus-ratus tahun.
A. Bari R.
12-2-2001 / 16:18
Sebenarnya, saya setuju saja dengan tuntutan bahwa semua yang terlibat KKN harus diadili (termasuk persiden). Namun ada baiknya kita (juga mahasiswa) untuk tidak terpancing dengan permainan yang sedang dijalankan secara halus oleh pihak ketiga. Terasa sekarang kita telah terjebak dan menghabiskan energi kita untuk pro dan kontra permasalahan gate-gate itu (bulog, brunei, dan dan lain-lain). Suatu kebenaran tidak bisa ditentukan dengan hanya sebuah voting, tetapi dengan bukti yang otentik (tidak hanya sekedar kesaksian). Bisa dibayangkan, kalau yang benar seorang, sedangkan yang rusak seribu orang, maka dengan voting kebenaran akan kalah.
Australia
s802753@student.uq.edu.au
Ingin Kesejukan
Made Djagera
12-2-2001 / 16:18
Kalau saja semua pimpinan parpol, ormas atau siapa saja yang punya massa (tentu saja tidak termasuk yang membayar massa) mau membuat suasana sejuk, aman dan damai, yaitu dengan cara tidak mengerahkan massa turun kejalan, tentu situasi akan tenang, Jakarta akan damai, Indonesia akan aman, ekonomi dan perdagangan akan lancar, acara TV, olah raga dan pementasan seni budaya akan semarak dan senyum rakyat Indonesia akan sumringah. Saya pribadi salut ketika mendengar kabar bahwa Ibu Mega mengeluarkan instruksi semacam itu, hati saya plong. Semoga Pemimpin-pemimpin lain mau berbuat sama demi menciptakan ketenangan dan kesejukan di bumi Pertiwi ini.
Denpasar Bali
madedjag@hotmail.com
Terkait Masa Lalu
Rozi
9-2-2001 / 19:37
Apa yang dilakukan rakyat dengan melakukan pengrusakan kantor Golkar, sangat terkait dengan masa lalu partai itu yang merupakan bagian dari Orde Baru, meskipun Golkar mengatakan bahwa diri mereka adalah Golkar baru dengan pradigma baru. Secara institusi, Golkar memang baru, tetapi secara individu tetap orang-orang Orde Baru yang telah membuat negeri ini menjadi hancur.
Bandung
paul@kotakpos.com
Panik Wahid sekarang tengah panik karena strategi Catenacio yang dibanggakannya ternyata tidak mampu meredam total football yang dilancarkan seluruh politisi DPR minus PKB. Wahid juga ternyata panik karena telanjur menyatakan bahwa Megawati dan TNI masih setia pada kepemimpinannya.
Sementara fakta riil berbicara lain. Tidak ada ceritanya PDIP bersikap tanpa seizin Megawati. Artinya, Megawati sudah mengambil posisi terhadap orang yang kerap membuatnya kecewa itu. TNI pun setali tiga uang. Tidak ada dalam sejarah TNI, bahkan setelah dwifungsi digoyang sekalipun, membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan Panglima TNI. Termasuk apa yang menjadi keputusan Fraksi TNI di DPR, semuanya harus sesuai garis komando.
Makanya, praktis Wahid kini hanya bisa mengandalkan massanya yang fanatik dan hanya ngumpul di Jawa Timur. Plus modal nekat dalam bentuk sifat keras kepala dan anti kritik yang sudah mengkarakter dalam diri Wahid. Ditambah resep EGP (emang gue pikirin) dan “gitu aja kok repot”, maka Wahid merasa tidak ada masalah dengan taktik Catenacionya. Sehingga dia akan bertahan meski legitimasinya sebagai Presiden yang terpilih secara demokratis mulai berantakan
Effi Harfiana
9-2-2001 / 19:37
Sebetulnya tidak ada yang mustahil bagi orang seperti Abdurrahman Wahid. Bahkan tidak seperti diduga orang (bahwa dia tipe orang yang tidak pernah panik dan cenderung menganggap enteng setiap masalah), Wahid ternyata juga bisa panik. Sehingga tidak mengherankan jika dia bereaksi ingin membubarkan DPR atau mengusulkan keadaan darurat.
Tebet, Jakarta Selatan
efharfian@eudoramail.com
Lelucon Rupanya di Indonesia kalau sudah duduk tak mau bangkit lagi, apapun yang terjadi, biarlah rakyat dulu yang dikorbankan. Wahai Tuan Presiden, kenapa harus tetap ngotot untuk duduk di kursi kepresidenan kalau Anda bisanya hanya menambah rakyat menderita, dan cuma buang-buang uang rakyat untuk keliling dunia, sementara urusan kecil seperti kasus Tommy pun tak terselesaikan. Malah Gus Dur berdagelan tentang penangkapan Tommy dan bersandiwara perihal urusan lainnya. Sampai kapankah lelucon Anda, Tuan Presiden.
Zain Moenir
9-2-2001 / 17:29
Saya yang kebetulan tinggal di luar negeri kok jadi bingung dengan keadaan di tanah air tercinta. Menurut berita-berita yang saya baca di media internet, rakyat dan anggota DPR sudah menyarankan Gus Dur mengundurkan diri karena kredibilitas dan legimitasnya sudah tidak diakui lagi. Tapi tampaknya Gus Dur tetap tidak mau bergesar, dengan cara apa pun akan bertahan.
Ave Portland
balikuok@aol.com
Kagum Pada Trik Gus Dur Jika memang rekomendasi Pansus mengindikasikan Presiden terlibat, maka hendaknya segera dilakukan upaya pengadilan untuk memperjelas keadaan sebenarnya. Dan hendaknya kita semua juga mempercayakan pada hasil hukum. Kalau tidak, maka berarti hancur sudah negeri ini.
Di sisi lain, saya malah kagum pada trik politik Gus Dur. Karena sebelumnya Gus Dur menjadi Presiden dengan beban "kompromi" politik, sehingga semua kasus tinggalan Orde baru (yang sekarang ini masih berkiprah di DPR dan MPR) menjadi "mandeg" karena "kompromi politik". Sekarang tampaknya melalui DPR, mereka mencoba kembali dengan menerapkan prinsip hukum dengan metode "pembuktian terbalik", yaitu DPR mendakwa Gus Dur kemudian Gus Dur diwajibkan membuktikan kalau dirinya tidak terlibat (bukannya Kejaksaan yang harus membuktikan seperti biasanya di Indonesia). Jika tidak, maka tuduhan itu menjadi "sah".
Saya tidak tahu Gus Dur itu terlibat atau tidak, karena proses hukum belum berjalan sampai selesai. Tetapi tampaknya beliau sangat percaya diri untuk menghadapinya, malahan kasus ini tampaknya akan dijadikan modal untuk menjalankan "visi reformasi" secara lebih tegas lagi tanpa beban kompromi politik (pada awal beliau diangkat, beliau telah mengatakan kabinet ini adalah kabinet dagang sapi).
Tampaknya ucapan beliau "membubarkan DPR" akan dapat dicapai dengan jalan menyeret kroni-kroni Orde Baru pada "supremasi hukum" dengan cara yang sama pula, yaitu dengan kaidah hukum "pembuktian terbalik". Dan kelihatannya akan banyak sekali anggota DPR yang akan terseret. Dan itu artinya DPR dapat bubar, karena wakil rakyat itu ternyata penghisap darah rakyat!
Joesnizar
9-2-2001 / 15:45
Saya sependapat dengan sikap Front Aksi Mahasiswa UI yang saya nilai cukup dewasa dalam berdemokrasi dibandingkan elit politik di DPR dan MPR (yang nampaknya lebih mementingkan diri sendiri ataupun kelompoknya). Mereka tetap pada koridor "supremasi hukum" sehingga apapun masalah yang timbul harus diselesaikan lewat konstitusi yang benar.
Cipulir
joesn_r@yahoo.com
Benar-benar Menegakkan Supremasi Hukum? Ketua DPR Akbar Tandjung yang juga Ketua Umum Golkar, yang partainya berperan kuat merusak sistem ekonomi politik, dan sosial negara ini, seolah-olah dilupakan rakyat, dan berbalik menjadi "pahlawan rakyat pemberantas KKN." Tanpa malu-malu Akbar pun sering berkoar-koar menyatakan tekad dirinya untuk memberantas KKN, mengkritik pemerintahan Gus Dur yang katanya gagal memperbaiki ekonomi negara. Padahal yang merusak ya Golkar sendiri. Sedemikian rusak sehingga sulit untuk diperbaiki seperti sekarang.
Sedemikian hebatnya aksi DPR ini sehingga kasus-kasus besar yang melibatkan Golkar dan Keluarga Cendana pun seolah tenggelam dan hilang begitu saja. Kasus korupsi ratusan miliar sampai triliun rupiah yang diduga kuat melibatkan orang-orang Orde Baru/Golkar dan kroni-kroninya seolah-olah terhapus bersih oleh kasus yang dikatakan diduga melibatkan Gus Dur yang jumlahnya "hanya" puluhan miliar.
Ketika saya menyinggung soal ini di Tempo Interaktif, ada yang mengkomentari bahwa saya ini telah menaifkan moral yang seharusnya dipunyai oleh seorang pimpinan bangsa. Sehingga menaifkan kasus skandal Bulog dan Brunei dengan membandingkannya dengan kasus-kasus yang melibatkan orang-orang Golkar/Orba itu. Katanya, kita tidak harus hanya melihat dari aspek besar-kecilnya jumlah uang, tetapi bagaimana moral yang telah dilanggar orang seorang pemimpin.
Tanggapannya ini telah menvonis Gus Dur benar-benar telah bersalah. Padahal putusan rapat paripurna DPR itu menggunakan terminologi "diduga terlibat." Pertanyaannya adalah apakah seseorang yang baru "diduga" bisa dijatuhkan suatu sanksi atau peringatan keras (baca: memorandum) kepadanya? Yang namanya "diduga" belum tentu tuduhan itu benar. Bagaimana bisa sesuatu yang belum tentu itu bisa divonis sedemikian rupa yang sifatnya pasti (diberi memorandum)?
Kalau mau bicara soal moral yang harus diemban oleh seorang Presiden, sebagaimana disinggung di atas, kita sekarang seolah-olah lupa menilai bagaimana pula moral para anggota DPR yang sudah tidak menghormati Presiden dengan menggunakan kalimat-kalimat yang vulgar dalam acara pertemuannya di gedung DPR tempo hari. Seolah-olah semakin mereka bisa memaki Presiden, mereka menjadi semakin bangga. Rasa hormat kepada institusi Presiden seolah-olah tidak ada lagi.
Apabila mereka benar-benar hendak menegakkan supremasi hukum dan memberantas KKN, bukankah ada cara-cara yang lebih santun sesuai dengan prosedur hukum, maupun aturan-aturan ketatanegaraan yang ada? Bagaimana bisa kita yakini maksud yang mereka itu murni, kalau mereka malah melanggar komitmen mereka sendiri dengan terus membocorkan hasil pertemuan dengan beberapa saksi kedua skandal itu, dan juga pertemuannya dengan Presiden? Padahal apa yang mereka lakukan itu sudah tergolong membocorkan rahasia negara, yang selain melanggar UU No. 4/1999, juga melanggar KUHP?
Ketika ada yang mengatakan atau curiga bahwa manuver politik anggota-anggota DPR itu diotaki oleh kekuatan Orde Baru/Golkar utnuk mengjatuhkan Gus Dur, akan ada reaksi yang mengatakan bahwa tuduhan/rasa curiga itu sama saja dengan apa yang dipraktekkan oleh pemerintah Orde Baru dulu, yang sedikit-sedikit menuduh orang sebagai PKI kalau tak sependapat dengan pemerintah.
Tetapi, sebenarnya ada perbedaannya. Coba kita lihat, bagaimana orang-orang DPR itu selama ini hanya diam ketika kasus-kasus mega korupsi yang melibatkan kekuatan Orde Baru menonjol satu persatu. Mereka baru ribut luar biasa ketika menemukan skandal Bulog dan Brunei yang mereka simpulkan diduga melibatkan Gus Dur. Ujung-ujungnya minta diadakan SI MPR.
Jadi, sebenarnya ada alasan rasa curiga kekuatan Orba/Golkar berada di baliknya. Tidak seperti pemerintahan rezim Soeharto yang asal tuduh orang PKI, tanpa ada latar belakang yang kuat. Sampai-sampai lahir istilah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB).
Coba kita simak sedikit dari sekian banyak kasus-kasus mega skandal yang diduga kuat melibatkan orang-orang Golkar, yang dicuekin oleh orang-orang di DPR itu. Ketika pemerintah GD bereaksi untuk membukanya, malah kita tidak mendengar adanya dukungan dari mereka. Di antaranya, korupsi di Kostrad sebesar Rp. 189 miliar di zaman Letjen TNI Djaja Suparman, yang dibongkar oleh Letjen TNI Agus Wirahadikusuma. Untuk kasus ini, DPR pernah diminta untuk membentuk Pansus guna mengusut kasus ini, tetapi langsung ditolak.
Ada pula, skandal Bank Bali sebanyak Rp 546 miliar yang melibatkan orang-orang BJ Habibie dan Golkar, skandal BLBI sebesar Rp 144 triliun yang telah diaudit PwC dari total Rp 700 triliun, serta berbagai skandal bisnis dan ekonomi, seperti di PLN, Pertamina, dan sebagainya yang melibatkan Keluarga Cendana dan orang-orang Golkar.
Jadi, sekali lagi, pertanyaan yang perlu dijawab: apakah benar DPR dan Pansusnya itu sungguh-sungguh objektif dan sejujurnya menurut nuraninya hendak menegakkan supremasi hukum dan memberantas KKN di negara ini?
Daniel
9-2-2001 / 15:45
Dalam kaitannya dengan skandal Bulog/Brunei, apakah DPR dan Pansusnya itu benar-benar ingin menegakkan supremasi hukum dan memberantas KKN sebagaimana sering didegung-dengungkan? Sedemikian hebatnya degungannya sampai-sampai ada orang yang dulunya banyak dihujat karena merupakan bagian dari penguasa lama, yang ikut andil dalam perusakan sistem ekonomi, politik dan sosial bangsa, dengan dicuatkan skandal tersebut tiba-tiba seolah-olah berubah wujud menjadi sosok pahlawan rakyat nan bersih dan jujur.
Surabaya
danielht@rad.net.id
Petanya Sangat Kacau
Victor
9-2-2001 / 15:45
Perlu dicermati bahwa peta perpolitikan bangsa ini sedang dalam keadaan yang sangat kacau, di mana anggota DPR yang termasuk dalam partai-partai sedang dipermainkan. Saya menduga bahwa Amien Rais yang biasanya vokal saat ini sebenarnya diam-diam menghanyutkan. Saya ingin agar Tempo mencari informasi mengenai hal tersebut. Terimakasih
Universitas Padjadjaran
ggondrong@hotmail.com
Ganti Generasi, Ganti Sistem Dilihat dari faktor SDM, generasi pemimpin dan elit politik sekarang (pasca Orde Baru) kualitasnya sangat rendah. Mereka tidak mampu membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Mereka harus diganti oleh generasi yang lebih baru lagi. Dilihat dari sistemnya (pemerintahan dan tata negara), maka saat ini Indonesia menggunakan sistem yang ruwet dan tidak mendukung demokrasi. Sistem ini juga harus dirombak total, terutama pemisahan murni eksekutif, yudikatif dan legislatif. Sehingga nantinya Presiden pun harus dipilih langsung oleh rakyat. Maka kunci permasalahannya ada dua: ganti generasi dan ganti sistem.
Mahatma Dewa
9-2-2001 / 15:45
Dari kasus Bulog dan dana Brune kelihatan jelas bahwa eksekutif saat ini terlalu kontroversial dan inkonsisten. Itu jelas menimbulkan suasana tak kondusif bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Sementara legislatif penuh dengan koboi yang lebih mementingkan kelompoknya daripada nasib seluruh bangsa. Keluarnya memorandum jelas dipaksakan demi misi menurunkan Presiden. Padahal, bersalah-tidaknya Presiden harus dibuktikan lewat pengadilan. Kalau terbukti baru keluar memorandum. Celakanya, yudikatif saat ini belum independen terhadap pengaruh eksekutif.
Kediri
mahadewa@yahoo.com
Buat Presiden, DPR dan lain-lain
Lintang
9-2-2001 / 15:45
Jujur saja, rakyat malas mendengar berita Pansus, memorandum, dan lain-lain. Hidup kita sudah susah, mereka di sana (DPR/MPR) sidang untuk mengurusi Gus Dur saja (lumayan, mereka sudah dapat mobil dinas, uang saku, dan lain-lain, tetapi yang diurus cuma satu manusia?). Sementara Gus Dur sibuk ke luar negeri dan lain-lain. Rakyat mau dibawa kemana? Tetapi, kok dulu MPR bisa memilih (atas nama demokrasi dan lain-lain).
Solo
bprakoso@astaga.com
Fanatisme Awam Ingatlah, sebaik-baik pemerintah adalah yang dekat/membela ulama, dan seburuk-buruknya ulama adalah yang dekat/mengembik kepada pemerintah. Permasalahan yang ada adalah perseteruan antara Presiden, DPR, dan MPR secara konstitusi, bukan antara pemimpin kelompok massa Islam. Janganlah terus memanfaatkan fanatisme awam terhadap pimpinan/kyai untuk kepentingan politik.
Nunk
7-2-2001 / 17:20
Bersiap-siaplah negara ini hancur bila para pimpinan massa mulai mengerahkan massanya yang awam dan terus memprovokasi dengan simbol-simbol agama secara salah kaprah. Musuh NU bukanlah Muhammadiyyah atau Amien Rais. Musuh Utama NU adalah keterbelakangan umat Islam yang pada akhirnya mengakibatkan kebodohan baik dalam bidang Iptek maupun politik.
Kebon Jeruk
cashrindo@centrin.net.id
Diperbudak Hawa Nafsu Fonemena ini menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak dijunjung tinggi, atau malah telah ditinggalkan oleh umatnya, sehingga manusia diperbudak oleh hawa nafsunya untuk kepentingan pribadi dan golongannya.
Adi
7-2-2001 / 17:20
Sangat disayangkan apabila sesama saudara muslim berselisih hanya karena dukung mendukung seseorang (mengkultuskan). Seharusnya mereka menyadari bahwa yang layak didukung adalah hukum-hukum Allah (Islam).
Surabaya
abusaniyya@astaga.com
Terus Bergejolak
Haru Sato
7-2-2001 / 15:24
Kita kembali menyaksikan sikap apatis para pemimpin. Sikap destruktif pengikut Presiden Abdurahman Wahid menunjukkan tidak ada niat baik dari beliau untuk menghormati institusi. Kita masih ingat kejadian mirip dengan ini terjadi ketika Megawati kalah dalam pemilihan presiden. Akan tetapi Megawati menunjukkan sikap kenegarawanannya dengan seruan untuk menghentikan anarki. Sikap ini tidak dimiliki Presiden Abdurahman. Sayang sekali Indonesia harus terus bergejolak seperti ini.
Hiroshima, Japan
harunosa@yahoo.com
Wacana Baru
Agus Kh
7-2-2001 / 15:17
Saya sulit mengomentari sebaiknya diganti atau tidak Gus Dur. Tapi bagi saya, bila Gus Dur mundur, tidak memberikan satu pembelajaran politik yang berarti. Justru bila di-SI-kan akan memberikan wacana baru bagi sejarah panjang demokrasi politik Indonesia. Hanya saja, saya tidak yakin PDIP akan mendapat keuntungan dari SI ini, karena ada polarisasi baru dari koalisi partai-partai di DPR. Dan yang jelas Golkar akan berkoalisi dengan PPP dan Poros Tengah. Dan itu adalah awal dari bangkitnya Orba. Jika kondisinya akan begitu, saya lebih suka memilih untuk tidak mengganti Gus Dur
Cirebon
aulya@crb.elga.net.id
Konspirasi Memang kini belum tampak tujuan akhir itu. Tapi manuver tuntutannya agar Gus Dur mundur hanyalah di antara skenario tujuan utama. Kini skenario itu makin mendekat. Seandainya Gus Dur sudah jatuh, Amien mangajukan Megawati. Masih ingat kan, betapa getolnya ia dan kelompoknya menentang Megawati pada sidang umum lalu? Orang awam pun bisa membaca jalan pikiran Amien: setelah Megawati naik, akan lebih gampang dijatuhkan. Bila sudah demikian, ia maju ke tampuk kekuasaan.
Melihat kondisi ini, saya sangat prihatin terhadap nasib bangsa ini, mau dibawa ke mana? Ingat, rakyat sudah pintar. Siapa saja sih yang duduk di DPR sekarang ini, lebih-lebih yang duduk di Pansus Buloggate dan Brunaigate, tiada lain orang-orang Orde Baru. Mereka sangat takut akan kenekatan Gus Dur untuk mengungkap KKN-nya di masa lalu. Maka, tidak ada jalan lain, Gus Dur harus dijatuhkan sebelum jauh melangkah. Mereka (orang-orang Orde Baru di DPR) pun membentuk konspirasi senasib dan seperjuangan, hanya ada satu kata: jatuhkan Gus Dur.
Karean itu, tidak heran, kasus warisan Orde Baru seperti KKN Soeharto, anak-anak Soeharto serta kroni-kroninya (termasuk Akbar Tandjung dan Golkarnya), kasus BLBI, kasus Taperum, dan masih segudang lagi kasus KKN yang nilainya triliunan tak tampak. Sementara kasus Bulog yang hanya Rp 35 miliar dan kasus hibah Sultan Brunai yang hanya 14 miliar yang semestinya hanya abstrak digambarkan sedemikian rupa hingga menjadi sebuah bentuk KKN. Luar biasa konspirasi itu.
Alham
6-2-2001 / 15:14
Sebenarnya apa yang sedang dipikirkan Amien Rais sudah transparan sekali ujungnya, yakni kursi Presiden. Tidak ada lain. Dan, sebenarnya, pikiran tersebut sudah terbaca sejak ia mengusulkan Gus Dur jadi Presiden sebelum Sidang Umum MPR 1999 lalu. Segala cara dilakukannya, sesama saudara muslim jadi nomor ke sekian. Yang penting jabatan presiden ada di tangan dan kepentingan kelompok terpenuhi.
Semarang
ubey01@yahoo.com
Kail Gus Dur Beberapa media di Jakarta dan daerah memberitakan bahwa ada beberapa tokoh dan elit politik di DPR yang nota bene anggota MPR berupaya melakukan provokasi dengan melakukan lobi-lobi untuk segera menjatuhkan Gus Dur secara cepat, yakni melalui Sidang Istimewa MPR, dengan memodifikasi kesepakatan sidang DPR yang secara telak dimenangkan oleh elit elit politik tersebut dengan pilihan memorandum. Tapi anehnya, mereka justru ingkar dan berupaya sedemikian sistimatik, tentunya melalui memorandum modifikasi tersebut, agar sidang istimewa segera dilaksanakan.
Luar biasa, betapa hebatnya mereka, tetapi tidak konsisten terhadap aturan-aturan konstitusional yang mereka buat melalui TAP MPR mengenai Sidang Istimewa, yang semetinya harus dilalui melalui beberapa tahapan. Apakah ini bukan berarti makar tehadap pemerintah yang sah? Mereka mengobrak-abrik aturan dan konstitusi yang dibuat oleh anggota Majelis/Dewan dengan melakukan pembenaran yang inskontitusioal. Kalau ini terjadi, tentu pemerintah yang sah punya alasan menangkap anggota dewan yang makar tersebut atau sekaligus cukup alasan bagi Presiden untuk membubarkan parlemen.
Coba saja perhatikan, elit politik mana saja yang demikian getol meminta Presiden mundur. Perhatikan juga kegetolan oknum-oknum Orde Baru yang note bene bekas pejabat dan sebagainya yang begitu kerasnya meminta Gus Dur mundur, apalagi setelah Gus Dur menyatakan bahwa setelah memorandum tersebut akan bekerja tanpa kompromi menegakkan hukum. Pasti orang-orang golongan ini banyak terkena. Namun kitapun kita harus jujur, ada juga orang orang Orde Baru yang benar-benar reformis sejati, di antaranya beberapa orang yang ada di dalam maupun di luar kabinet.
Satu hal yang perlu direnungi, justru celotehan Gus Dur yang sepintas membingungkan orang-orang yang punya nalar rendah, ternyata terbukti. Beliau menggunakan strategi perang Shun Su dari Cina, mengail di air keruh. Tanpa disadari oleh lawan-lawannya, Gus Dur berhasil membuka borok mereka lebar-lebar, sehingga Gus Dur tahu mana yang Orde Baru non reformis dan mana yang Orde Baru reformis, dan mana elit-elit politik yang ambisius dan cuma mengaku reformis dan banyak lagi. Mereka ternyata belum sampai nalarnya sehingga jadi lebih mudah terpancing kail Gus Dur.
Selamat Bapak Presiden atas keberhasilan pancingannya. Dengan demikian Bapak tahu bagaimana harus membuka jalan ke arah reformasi dan demokrasi seutuhnya.
Tonny SG
6-2-2001 / 15:14
Menurut pendapat beberapa pakar politik spesialis Indonesia dan Asia Tenggara di AS, sebenarnya ada alasan untuk membubarkan parlemen di Indonesia, yakni makar. Coba simak upaya makar terhadap pemerintah yang sah di bawah ini.
Tx, AS
info2000@chek.com
Sulit
Luthfi M. Fauzie
6-2-2001 / 15:14
Membayangkan Indonesia yang demokratis sama sulitnya dengan menegakkan benang basah. Jangan-jangan cita-cita ideal itu memang tak akan pernah bisa kita gapai, selagi kita tidak pernah bisa sabar dalam proses pergulatan menuju ke sana.
Yogyakarta
elfauzie@yahoo.com
Membela Orde Baru Kedua, teman-teman mahasiswa yang berada pada lembaga formal kampus juga telah tertular virus ini. Betapa mereka dengan susah payah menggalang ribuan mahasiswa hanya untuk memberikan dukungan terhadap Pansus Bulog. Lalu dimana mereka ketika beberapa kasus Orde Baru (baik tindakan penghiatan terhadap HAM maupun penyelewangan secara finansial). Dari sini pun bisa kita lihat siapa yang mereka bela. Maka tak salah kalau mereka diduga menerima dana dari orang tertentu.
Melihat situasi seperti ini, marilah kita merenung, tanyakan pada hati nurani kita, sudah adilkah tindakan dan pembelaan kita?
Nawa Rusdiawan
6-2-2001 / 15:14
Saya melihat bahwa apa yang sedang terjadi adalah proses di mana kita bertindak dengan menjauh dari prinsip-prinsip keadilan. Mari kita lihat: pertama, para wakil rakyat yang ada di gedung DPR kini kelihatan bersemangat dengan kasus Bulog dan Brunei. Tetapi mana semangat yang menggebu-gebu mengorek kasus-kasus Orde Baru? Sesungguhnya dari sini pun bisa dibaca, siapa yang mereka bela, tak lain adalah Orde Baru.
Yogyakarta
Rusdiawan1001@yahoo.com
Daripada Buang Energi Nah, bagaimana orang yang sudah cacat moral ini bisa melakukan tindak pembersihan terhadap para koruptor? Juru Bicara Presiden Wimar Witoelar memang menggembar-gemborkan Presiden tidak akan kompromi lagi dalam memberantas KKN. Tapi, Bung Wimar, teriakan Anda itu mestinya dulu sebelum Buloggate dan Buneigate terjadi. Kalau teriakan itu Anda lakukan sekarang, Bung Wimar, maaf-maaf saja ya, rakyat sudah kadung tidak percaya, sebab Presiden kita sudah tergolong "lancung di ujian".
Nah, daripada kita semua buang waktu dan energi yang bertele-tele, apa tidak sebaiknya Presiden kali ini bersikap bijaksana dan memihak kepada penderitaan bangsa, yakni dengan cara mengundur diri secara sukarela. Kalau itu sudah dilakukannya, wahai Bung Ryas, barulah Anda menganjurkan Presiden untuk minta maaf. Jadi, jangan minta maafnya sekarang, tidak akan digubris, sebab sekarang kafilahnya sedang kencang "berlalu" lho!
Ikranagara
5-2-2001 / 12:45
Bung Ryaas benar, bahwa kita ini bangsa pemaaf. Tapi masalah kepercayaan, Bung Ryaas harus ingat pepatah ini: sekali lanjung di ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Jadi, meskipun sudah dimaafkan, tapi toh tetap orang tidak lagi percaya kepada Presiden Abdurrahman Wahid, dalam kapasitasnya untuk melaksanakan pemerintahan yang berhasil dan pemerintahan yang bersih dan transparan. Ini namanya kan cacat moral, Bung Ryaas!
IN, AS
ikranagara@mindspring.com
Jangan Bertindak Bodoh Hati nurani Pak Ryaas, hampir sama dengan hati nurani saya. Wahai orang yang menyatakan wakil rakyat, belajarlah beretika persidangan, belajarlah bagaimana presidium persidangan. Janganlah bertindak seperti orang kampung yang bodoh yang baru sekali pakai dasi. Siaran TV, tayangan Sidang Paripurna DPR membuktikan hal itu. Mereka tidak mengerti etika persidangan dan presidium persidangan. Keadaan ini mengakibatkan keputusan-keputusan yang dihasilkan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara arif dan bijaksana kepada manusia dan Sang Khalik.
Marilah sama-sama kita berdoa semoga wakil rakyat kita masih bisa diampuni dosanya oleh Sang Khalik. Insya Allah.
Sopyan Haris
5-2-2001 / 12:45
Menurut Ryaas Rasyid, suara mayoritas anggota DPR agak sulit dielakkan. "Masa 390 anggota DPR sepakat mengkhianati hati nuraninya. Atau apakah mereka sepakat menipu rakyat," tandas Ryaas. Jika memang demikian dan terbukti, maka tidak ada jalan lain kecuali harus ada tuntutan bubarkan DPR.
Baciro
iyan.ugm@eudoramail.com
Sudah Cukup
Riza
5-2-2001 / 12:45
Dengan permintaan maaf, saya pikir sudah cukup untuk memberi peluang buat Gus Dur dapat bertahan dalam kedudukannya sebagai Presiden.
Ciumbuleuit
RAP.LJC@eudoramail.com
Untuk Kebaikan
Wirya
5-2-2001 / 12:45
Saya meminta dengan sangat, untuk kebaikan negara Indonesia, sebaiknya Gus Dur lekas mengundurkan diri, kemudian bertaubat. Sebelum keadaan yang tidak kita kehendaki terjadi.
Netherland
Wirya@yahoo.com
Merongrong
Kartolo Suwignyo
5-2-2001 / 12:45
Kadang-kadang keki juga melihat Gus Dur main pecat menteri lalu diganti dengan “kliknya” sendiri. Tetapi, apa komentar Anda kalau pembantu presiden (Yusril Ihza Mahendra, Menteri Kehakiman dan HAM) yang merongrong Presiden? Tetapi, dia tetap mau menerima gajinya sebagai menteri alias tidak mau mundur sebagai menteri.
Semarang
kartos_sm@yahoo.com
Jangan Jadi Menteri
David
5-2-2001 / 12:45
Seharusnya Yusril Ihza Mahendra itu mundur, enggak perlu menunggu dipecat. Kok ada menteri yang mengusulkan presiden mundur? Apalagi seorang menteri yang membidangi hukum. Kalau enggak senang sama presiden, ya jangan jadi menteri dong.
Jakarta
djustian@astaga.com
Jangan Mundur
Riffa A. Angga
5-2-2001 / 12:45
Saya pikir Gus Dur jangan mundur (walaupun saya bukan warga NU), karena Gus Dur telah memperlihatkan apa yang dimaksud dengan demokrasi secara komprehensif dan telah memberdayakan masyarakat dengan demokratisasi yang dijalankannya. Beliau juga telah menunjukkan bahwa posisi eksekutif dan legislatif (DPR) itu equal position, salah satu diantaranya tidak bisa menekan atau menjatuhkan yang lain.
Cimahi
ipey_lucu@yahoo.com
Mengalihkan Isu
Robert
5-2-2001 / 12:45
Upaya pihak tertentu untuk mengalihkan isu dari fokus skandal Bulogate dan Bruneigate yang melibatkan Gus Dur tampaknya tidak berhasil. Hal ini menunjukkan masyarakat kita sudah pandai dan semakin cerdik, sehingga tidak dapat dikelabui oleh pihak-pihak yang hendak membodohi rakyat. Semoga Tuhan melindungi rakyat Indonesia dari upaya pembodohan dan disinformasi orang-orang yang berusaha mempertahankan kekuasaan dengan segala cara.
Jakarta
Mogabe@astaga.com
Meragukan Pansus
Jerry
5-2-2001 / 12:45
Mbok ya dipikir kalau menuntut sesuatu, apa benar rakyat menuntut Gus Dur mundur. Jangan suka mengatasnamakan rakyat. Pernah nggak KAMMI menuntut diperiksanya Akbar Tanjung, Habibie dan kroninya? Enggak kan. Sudahkah Pansus itu menjalankan tugasnya dengan adil? Saya kok meragukan. Ini bila melihat cara-cara yang sudah digunakan dan sikap over acting dari Pansus, seolah-olah negara ini akan rubuh tanpa mereka.
Jakarta
jerry@usa.net
Tidak Menghargai Atasan
Vonny Indah
5-2-2001 / 12:45
Menurut saya, komentar Yusril Ihza Mahendra yang meminta Gus Dur untuk mundur adalah sikap yang munafik. Karena pada saat ini status dan kedudukan Yusril masih sebagai seorang menteri atau pembantu Presiden. Jadi amatlah tidak sopan apabila seorang "pembantu" hendak menyuruh orang untuk memecat "majikan"nya. Jika memang Yusril meragukan Gus Dur, kenapa dia tidak mengundurkan diri dulu, barulah mengajukan kritik-kritiknya. Sebab, menurut saya, baik Presiden maupun menteri-menterinya adalah satu kesatuan kerja yang harusnya sangat solid. Artinya, apabila Yusril menyuruh Gus Dur mengundurkan diri, ia tidak menghargai atasannya.
Jl. Tg. Duren Selatan
vonny@yahoo.com
Setali Tiga Uang
Sudibyo
5-2-2001 / 12:45
Saya kira, kita sedang tertimpa musibah karena ulah kita sendiri. Karena kebodohan kita, kita terperosok memilih pemimpin-pemimpin seperti Gus Dur, Amin Rais, Yusril, dan lain-lain. Mereka, saya kira, setali tiga uang saja, cuma versinya yang berbeda. Gus Dur enggak bisa dipegang omongannya (mungkin ini karena dia physically handicapped) sehingga ikut saja apapun yang disampaikan oleh pembantu-pembantunya. Yusril enggak konsisten, kok enggak setuju dengan presiden malah minta dipecat, bukannya mundur saja. Yang lucu Amin Rais, mengaku turut bersalah ikut mengarahkan orang untuk memilih Gus Dur, kok enggak ada follow-up-nya dari pengakuan bersalah ini. Ia malah sekarang ngojok-ngojokin Gus Dur untuk mundur tanpa menghimbau dirinya sendiri untuk mundur. Saya kira kita perlu cermin jernih yang sangat besar, supaya orang-orang yang disebut pemimpin ini betul-betul dapat melihat dirinya sendiri.
Jakarta
dibyok@yahoo.com
Aneh
Daeng Agus
5-2-2001 / 12:45
Logikanya, kalau orang tidak melakukan kejahatan atau kecurangan lalu dituduh melakukannya, maka dia akan mendatangi yang menuduh dan memberikan penjelasan. Tetapi Gusdur dimintai keterangan saja oleh Pansus kok sangat sulit, bahkan cenderung menghindar. Kan aneh!
Makassar
Daeng_Agus@astaga.com
Buat Apa Bertahan Indonesia tidak perlu meniru Philippines (Estrada) atau AS (Richard Nixon), tetapi orang Indonesia punya perasaan dan harga diri alias martabat. Jika sudah banyak orang yang tidak senang atau minta mundur, kan itu berarti kepercayaan sudah luntur dan legitimasi sangat merosot. Jadi buat apa bertahan? Kalau tetap bertahan paling akan dicemooh dan tidak mendapat dukungan.
Bagi yang menyatakan bahwa Pansus ilegal, itu hanya alasan yang dicari-cari. Bagi yang mengatakan kenapa hanya Bulogate dan Bruneigate yang begitu kecil saja yang diusut, penjelasannya begini: besar atau kecil tetap korupsi yang harus diusut, dan jika kita mau mengikis KKN harus dimulai dari yang kecil, mulai dari membersihkan diri kita sendiri. Jika diri kita sendiri masih kotor, bagaimana kita bisa membersihkan orang lain. Orba yang dulu banyak ber-KKN melalui BLBI dan lain-lain memang orang yang tidak mau membersihkan dirinya sendiri. Inilah yang nanti harus kita berantas habis, setelah kasus ini (membersihkan diri sendiri) selesai.
Hambatan penyelesaian korupsi yang lalu jangan dipakai sebagai tameng untuk menutupi atau menghalalkan "korupsi" sekarang. Kelakuan Orba dan segala korupsinya tetap harus diganyang. Mumpung kita sekarang ingin memberantas KKN, maka kita harus menjadi orang bersih mulai dari sekarang. Jadi yang diduga korup harus diusut.
Made Djagera
5-2-2001 / 12:45
Buat Gus Dur, kelihatannya jauh lebih elegan jika mundur dengan baik-baik, ketimbang ngotot tidak mau mundur. Apa lagi yang perlu dipertahankan dalam situasi begini. Menangkap seorang Tommy saja enggak mampu, kerusuhan dimana-mana, ancaman disintegrasi, ekonomi tidak membaik, demo marak di banyak kota di tanah air, walau pun sebagian ada yang dibayar.
Denpasar
madedjag@hotmail.com
Membenarkan Keterlibatan Sebenarnya, massa pendukung Gus Dur sudah menjadi jawaban kenapa ia harus dibela. Karena mereka yakin Gus Dur bersalah dan akan ketahuan kalau diusut Pansus, sehingga perlu di lindungi. Jadi massa pro Gus Dur ini adalah saksi yang membenarkan keterlibatan Gus Dur.
Sortaman Ys
5-2-2001 / 12:45
Saya sebenarnya tidak tertarik untuk memihak kelompok yang anti atau yang pro Gus Dur. Namun setelah aksi massa semakin marak, akhirnya tergerak juga batin ini untuk menimbang, tanpa pro ke salah satu pihak.Seperti kisah Nabi Sulaiman menimbang perkara rakyatnya yang bersengketa rebutan anak. Maka, dalam hal ini, muncul pertanyaan mengapa Gus Dur harus dibela? Kalau memang benar toh juga nanti akan bebas dari tuduhan Pansus DPR.
Los Angeles - USA
sortaman@yahoo.com
Lihat Orangnya Memang, sebaiknya Presiden mundur secara terhormat, rakyat sudah tidak percaya. Lagi pula, dia memang tidak ada wibawa dalam memimpin negara Indonesia, tidak bisa dianut dan dijadikan pemimpin yang handal. Kalau bicara atau memberikan pernyataan juga plintat-plintut. Semoga kita bisa mendapatkan seorang kepala negara yang benar-benar dapat memimpin negara dan bangsa kita.
Pithonk
5-2-2001 / 12:45
Seharusnya, sebelum mengambil keputusan siapa yang menjadi Presiden, mereka juga harus lihat orangnya. Dalam UUD 1945 dikatakan, Presiden harus sehat jasmani dan rohani, fisik dan mental. Sekarang, setelah kita tahu dia Presiden yang seperti apa, cepat dong ambil tidakan, sebelum bangsa kita semakin terpuruk. Semoga siapa pun yang menggantikan dia sebagai presiden, hendaknya memikirkan nasib bangsa dan negara, bukan memperkaya diri sendiri dan keluarga.
Iceland
ellianty@yahoo.com
Ada Pihak Lain
Misbahol Munir
5-2-2001 / 12:45
Apakah Anda tahu bahwa pada masa lalu pernah terjadi perang saudara antara Ali k.w. dan Muawiyah r.a. yang berakhir dengan runtuhnya pemerintahan Ali. Mengapa itu terjadi? Ada pihak lain yang tidak ingin melihat adanya persatuan antara sesama. Keruntuhan Ali juga diawali dengan mosi tidak percaya terhadap legitimasi kepemimpinannya. Bahkan dia terkecoh saat terjadi memorandum. Akhirnya pertumpahan darah pun tak terelakkan. Haruskah itu terjadi lagi kini? Justru, pada masa di mana demokrasi justru sangat digalakkan. Atau mungkin kita senang melihat kekacauan dengan kedok demokrasi.
Pamekasan
MisbaholMunir@netscape.net
Kenapa Harus Takut?
Surya
5-2-2001 / 12:45
Kalau berbuat salah, biasanya orang ketakutan dan selalu menghindar untuk diperiksa. Kalau enggak berbuat salah, kenapa harus takut? Justru itu bagus untuk membersihkan nama baiknya. Kalau terbukti tidak bersalah, berarti citra atau namanya akan terangkat. Jadi, kenapa Gus Dur menghindar terus? Kenapa musti bilang Pansus ilegal? Gitu aja repot.
Singapore
Surya@hotmail.com
Mirip Kasus Soekarno Menurut saya, ini dikarenakan tanggung jawab moral yang tinggi. Saya akan kecewa terhadap Gus Dur apabila dia mengundurkan diri karena desakan politik busuk. Masalah kebenaran yang sebenarnya nantinya akan terungkap bagi anak cucu kita. Sebagai masyarakat, kita jangan terlalu anti atau pro sehingga skenario politik seperti G 30S/PKI dulu terulang kembali. Saya sangat menunggu pidato Gus Dur pada saat Sidang Istimewa nanti. Terima kasih.
Norman
5-2-2001 / 12:45
Melihat kejadian yang ada di negara kita, saya berkeyakinan Gus Dur tidak akan mau mengundurkan diri. Gus Dur akan memilih Sidang Istimewa. Hal ini saya yakini karena beliau merasa tidak bersalah dan juga ingin secara elegan mengikuti jalur konstitusi yang ada, seperti yang terpaksa dialami presiden pertama RI Soekarno. Waktu itu, Soekarno mengakui tidak terlibat akan gerakan G 30S/PKI, tetapi karena siasat, tekanan dan provokasi politik busuk waktu itu memaksa dia untuk di-SI-kan. Hal ini karena pada waktu itu Soekarno tidak mau mengundurkan diri.
Hongnam, Thailand
norman@thailand.com
Drama
Rusdi
5-2-2001 / 12:45
Drama seri Pansus Bulogate & Brunaigate berakhir, akan disambung dengan drama seri baru tanggapan memorandum, pengadilan dan SI MPR. Mengapa bangsa kita senang membuat cerita yang tidak bisa langsung tamat? Sudah sedemikian parahkah mutu SDM kita sehingga tidak mampu menyelesaikan cerita yg sudah diyakini kebenarannya? Untuk membuat cerita baru butuh biaya, waktu dan tenaga. Sementara saat ini rakyat dalam ketidakpastian. Masih adakah kejujuran wakil rakyat dan pemegang amanah rakyat untuk mengatakan yang benar itu benar dan bila salah minta maaf secara terhormat dengan melepas atribut wakil/pemegang amanah rakyat?
Tarakan
771kkp@tarakan.wasantara.net.id
Menghabisi Orba Selanjutnya, dengan lantang Amien Rais mengatakan di SCTV perlunya Gus Dur dilengserkan lewat SI yang dipercepat dengan alasan kalau menunggu empat bulan, kepastian politik semakin tidak menentu. Lantas di mana kepastian konstitusi, bahwa SI harusnya mengikuti prosedur memorandum terlebih dahulu? Kalau seseorang masih patut diduga, kemudian dinyatakan sungguh-sungguh bersalah, kemudian divonis "seberat-beratnya dan selekas-lekasnya", sebetulnya DPR/MPR (terutama para pemain akrobat politik semacam Amien Cs) mau membawa kemana negeri ini?
Saya juga prihatin melihat sekelompok mahasiswa yang menuntut pemerintah menegakkan hukum tetapi malah minta Gus Dur diganti dalam tempo sepuluh hari. Memangnya kita mau pilih ketua kelompok diskusi mahasiswa?
Banyak sekali keprihatinan yang terjadi di seputar kasus ini. Yang perlu didorong dari Gus Dur dan pendukungnya sekarang adalah mari segera bersatu dengan elemen rakyat yang menginginkan dilikuidasinya kekuatan Orba. Kalau DPR/MPR tak mendukung Gus Dur lagi, rakyat akan ikut serta bersama Gus Dur menghabisi Orba. Tangkap semua para koruptor, pelanggar HAM dan manipulator politik yang selama ini telah secara nyata menyengsarakan rakyat. Bukti-bukti hukum soal ini malah sudah cukup jelas kok.
Namun kalau GD enggak mau juga, nasibnya memang sudah begitu. Mau apa lagi. Masalahnya, apakah elite yang menyebut dirinya pro reformasi ini masih juga mau kompromi sama macam Orba yang siap menerkam mereka kapan saja dan main akrobatik terus?
Taufan
5-2-2001 / 12:45
Bagaimana menghubungkan logika sebab-akibat antara kalimat-kalimat "patut diduga" dengan "Sungguh-sungguh telah melanggar"? Jika kalimat penyebab masih merupakan dugaan dan dengan demikian masih perlu "penyidikan melalui proses hukum" telah mengakibatkan seseorang dinyatakan "telah sungguh-sungguh melanggar" atau disimpulkan melakukan tindakan melanggar hukum, konstitusi, terang benderanglah bahwa semua yang dilakukan Pansus/DPR cuma aksi politik kekuasaan belaka.
Medan
taragun@indosat.net.id
Bukan Prioritas
Haydaryahya
5-2-2001 / 12:45
Kasus Bulog bukan prioritas. Yang menjadi prioritas adalah kasus KKN Orde Baru. Itu akan membantu kebangkitan ekonomi dari krisis. Aneh, kasus Bulog malah “dipansuskan” . Mahasiswa, bagaimana Anda bisa terkecoh?
Jakarta Selatan
haydaryahya@hotmail.com
Rekonsiliasi
Umizahrok
3-2-2001 / 17:21
Konflik elit politik sangat menguras biaya sosial dan ekonomi yang bersumber dari rakyat. Dambaan terjadinya perubahan nyaris sirna. Karena itu, harus segera dilakukan rekonsiliasi di tingkat elit, sebagaimana ajakan Presiden.
Jakarta
umizahrok@hotmail.com
Pepatah
Khayal
2-2-2001 / 16:46
Ada baiknya para anggota DPR, khususnya Pansus berkaca. Coba lihat bagaimana amburadulnya prosedur Pansus, berapa banyak tata tertib yang seharusnya dilakukan, tetapi tidak dilakukan. Itu seperti pepatah semut di depan mata tidak terlihat (bahkan diinjak?) sedangkan gajah di seberang lautan yang hanya samar, dibayang-bayangkan dan dipaksakan untuk digambarkan bentuknya, padahal belum tentu benar. Atau ada pepatah lain yang lebih tepat?
Tangerang
khayalan@yahoo.com
Ngibrit
Karim Irsan
2-2-2001 / 16:46
Kenapa Pansus harus menunggu keputusan pengadilan seperti kata pengacara Siti Farikha. Lucu juga. Selama belum ada keputusan pengadilan, boleh dong Pansus jalan terus. Gus Dur juga mengakui keberadaan Pansus. Buktinya dia datang memenuhi undangan Pansus, walaupun akhirnya dia ngibrit.
Jakarta Selatan
karir@astaga.com
Lewat Pengadilan
Arie
2-2-2001 / 16:46
Saat ini, kita sedang dipertontonkan ketidakmampuan para anggota DPR untuk menyelesaikan Kasus Bulog dan Brunei, yaitu dengan hadirnya berbagai komponen rakyat baik yang pro dan kontra terhadap Gus Dur. Seharusnya DPR dan MPR, yang merupakan hasil pemilu yang sah, tidak perlu lagi menumpahkan darah rakyat untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun hasil dari Pansus ini harus diselesaikan melalui proses peradilan. Dan seandainya Gus Dur dinyatakan bersalah oleh pengadilan, tugas DPR dan komponen yang getol menyuarakan anti korupsi saat ini adalah mengganyang para koruptor Orde Baru tersebut: penyelewengan korupsi Bulog selama Orde Baru serta penjarahan uang rakyat lainnya.
Jakarta
speak@indo.net.id
Demokrasi Omong Kosong Saya yakin, DPR tidak akan mampu membawa Gus Dur turun. Paling banter, nanti kalau situasi menjadi sangat kacau, orang-orang opotunis di atas itu akan cuci tangan, dan itu adalah keahlian mereka. Itu sudah dibuktikan sejak sidang pemilihan Presiden yang dipenuhi dengan intrik busuk. Hanya karena rakyat marah, ketua MPR dan DPR kemudian tergopoh-gopoh menjadikan Mega wakil presiden. Rakyat menang dengan kemarahannya.
Dengan kata lain, demokrasi tidak ada di DPR dan MPR. Demokrasi di Indonesia ada dalam bentuk kemarahan. Ketika gedung-gedung dibakar, para pengkhianat suara rakyat (anggota DPR dan MPR) menjadi seperti tikus masuk comberan. Indonesia saat ini tidak memiliki 'lembaga' perwujudan demokrasi. Mudah-mudahan mahasiswa tidak terbodohi.
Sunu
2-2-2001 / 16:46
Demokrasi di Indonesia sama dengan omong kosong. Selama DPR dan MPR dihuni oleh orang-orang yang tidak kompeten, demokrasi di Indonesia hanyalah slogan. Akbar Tanjung, Amien Rais, AM Fatwa, Alvin Lie dan yang lain-lainnya, sama saja. Mereka ini mabuk kekuasaan, sementara rakyat kecil muak dengan segala intrik politik yang tak kunjung habis. Saya yakin, militer dan sisa-sisa rezim Orde Baru akan kembali berkuasa, kalau mahasiswa tidak bergerak melawan DPR dan MPR yang mandul ini.
Melbourne
sunu@zipworld.com.au
Kenapa Takut?
Marsya
2-2-2001 / 16:46
Kalau Gus Dur merasa benar, kenapa harus takut menghadapi Pansus, langsung tantang Pansus tersebut untuk membuktikan siapa yang paling benar. Tidak usah seolah-olah kesannya berkelit dengan alasan tidak legal dan sebagainya. Dan, jika memang merasa bersalah sebaiknya mundur saja secara terhormat dan sportif. Untuk membangun serta memberantas KKN, bangsa Indonesia membutuhkan Pemimpin yang bermental serta bermoral yang tidak dapat diragukan lagi.
Jatiwaringin
nisya_nacker@hotmail.com
Forum Hukum? Kalau dilihat motifnya yang mengarah ke penghakiman seseorang, Pansus sudah menjadi forum hukum. Dan itu berarti sudah menyimpang dari tugasnya sebagai legislatif, menjadi lembaga yudikatif. Padahal yang dilakukan Pansus dalam penyelidikannya hanyalah pemeriksaan saksi tanpa disertai bukti lain yang cukup kuat. Dan gawatnya, keterangan saksi ini dianggap oleh anggota Pansus sebagai alat bukti.
Saya rasa Pansus cuma dijadikan alat oleh elit politik untuk menjatuhkan Presiden. Padahal bagi saya, kalau Gus Dur mau korupsi, uang yang dipermasalahkan oleh tidak seberapa nilainya dibandingkan kasus KKN lain yang jauh lebih besar. Untuk korupsi uang sebesar itu rasanya tidak mungkin bagi Gus Dur karena kekayaannya (dari yang saya tahu) jauh lebih besar nilainya. Dan kalau sekedar buat mendapatkan uang sebesar itu, orang-orang (baca: pengikut) NU lebih dari sekedar bisa, kalau memang Gus Dur membutuhkan.
Rasanya tidak adil kalau orang yang dimanfaatkan namanya oleh orang lain untuk memperkaya orang lain tersebut ikut dipersalahkan karenanya. Tetapi diluar itu semua, kalau memang Gus Dur dijatuhkan di tengah jalan, maka presiden yang menggantikannya, siapapun dia apakah Amien Rais, Megawati, Akbar Tanjung, AM Fatwa atau yang lain, pasti akan mengalami nasib serupa. Akan terjadi krisis politik berkepanjangan di Indonesia.
Harapan saya, buat Amien Rais, AM Fatwa, Fuad Bawazier, Ahmad Sumargono dan lain-lain, bersabarlah untuk berkuasa. Kalau memang Anda dikehendaki rakyat, pemilu 2004 nanti pasti Anda yang terpilih sebagai Presiden kok. Jangan korbankan bangsa ini untuk ambisi politik pribadi Anda.
Abin N
2-2-2001 / 16:46
Kerja Pansus mengarah kepada pemvonisan seseorang. Pansus sudah berfungsi sebagai polisi, jaksa sekaligus hakim bagi para korbannya. Mungkin benar pertanyaan Gus Dur, apakah Pansus itu forum hukum atau politik?
Depok
idho@astaga.com
Diperintah Militer
Tonny SG
2-2-2001 / 16:46
Seandainya Gus Dur harus mundur, pasti akan terjadi bentrokan seru antara pendukung Gus Dur dan masa anti Gus Dur. Namun, sebelum mundur, sebagai panglima tertinggi angkatan perang, sebaiknya Gus Dur meminta agar militer mengambil-alih pemerintahan demi kesatuan bangsa. Karena, tampaknya kelompok anti Gus Dur dan masyarakat umumnya lebih senang diperintah oleh otoritas militer daripada demokrasi reformasi. Mungkin bangsa kita belum pantas melakukan demokrasi, walaupun rata-rata pendidikan mereka lebih maju dibandingkan tahun lima puluhan. Jangan lupa ya Gus.
Houston, USA
info2000@chek.com
Kalau Saya Jadi Gus Dur
Muhammad Asri
2-2-2001 / 16:46
Kalau saya jadi Gus Dur atau pembisik Gus Dur, saya akan mengajukan permintaan untuk membentuk tim penyidik hukum dan selama penyidikan saya akan menon-aktifkan diri saya untuk sementara. Setelah dilakukan sidang terbuka secara hukum dan dinyatakan selesai secara hukum, barulah saya aktif kembali, kalau memang saya bebas dari jerat hukum.
Timika, Irja
Muhammad_Asri@fmi.com
Bersikap Arif
Tri Widjaja
30-1-2001 / 17:34
Seharusnya pihak pemerintah bersikap arif, karena pihak legislatif telah membantu menyelesaikan kasus Bulog dan Brunei. Sebab, bagaimana pun semua rakyat ingin kejelasan penyelesaian masalah, yang selama ini tidak pernah ada. Dan, menurut kami, hal itu sebenarnya tanggung jawab pemerintah.
Hiroshima Univ.
triw@environ.hiroshima-u.ac.jp
Habis Energi Persis seperti ketika Golkar keluar sabagai pemenang nomor dua pada Pemilu 1999, orang menyesal kenapa waktu menyusun UU Pemilu semua orang ribut mengadili Soeharto, sehingga orang-orang Orba leluasa mengakali UU Pemilu. Kalau nanti Gus Dur turun, lalu yang naik tentara dan Orba, orang akan ingat kenapa waktu menurunkan Gus Dur kita enggak berpikir panjang. Persis ketika menurunkan Soeharto.
Pikir matang dulu baru teriak. Jangan terlena dengan taktik orang-orang Orba yang sekarang seperti orang yang paling bersih.
Budi
30-1-2001 / 16:34
Energi bangsa habis untuk melucuti Gus Dur. Apakah Ketua DPR dan para anggota Pansus adalah orang-orang bersih seperti nabi? Bagaimana kasus BLBI yang bernilai ratusan trilyun? Bagaimana pula dengan pengadilan Soeharto? Bagaimana nasib otonomi daerah? Kalau suatu saat orang ribut karena otonomi tidak jalan, orang akan menyesal, kenapa dulu sibuk mengurusi uang Rp 35 milyar.
Budi
bsant@ou.edu
Mimpi Saya Peristiwa yang terjadi: akhir-akhir ini di tanah air mengingatkan saya kembali pada mimpi dua tahun silam dan episode akhir dari mimpi tersebut, kelihatan sudah menunjukkan tanda-tanda hampir menjadi kenyataan. Namun, saya berharap mimpi saya hanya mimpi, semoga tidak menjadi kenyataan. Tapi apabila benar-benar terjadi, sesuai dengan apa yang saya impikan, mohon jangan salahkan saya, tapi salahkanlah mereka yang merekayasa dan membuat skenario saat Sidang Umum dua tahun silam, sehingga membuat saya sampai termimpi-mimpi.
Alue Dohong
30-1-2001 / 16:34
Sehari sebelum terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden RI pada Sidang Umum MPR dua tahun lalu, saya mendapat mimpi bahwa Gus Dur terpilih sebagai Presiden, bukan Megawati. Ternyata memang satu hari kemudian mimpi itu benar-benar menjadi kenyataan. Namun mimpi itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan berlanjut. Dalam mimpi selanjutnya ternyata Gus Dur tidak dapat menyelesaikan tugasnya sampai akhir jabatannya dan jatuh, sedangkan Megawati tampil sebagai penggantinya.
Nottingham, England
lgxad@nottingham.ac.uk
Berdoa
Reinhard H
30-1-2001 / 16:34
Saat ini, ada banyak orang yang berdoa untuk Indonesia dan saat inilah Tuhan mendengar. Apapun rekayasa yang dilakukan oleh pemimpin yang tidak jujur, pasti akan ditelanjangi oleh Tuhan dan itu tidak akan lama. Coba saja hai pemimpin kalau tidak percaya, secanggih apapun Anda menutupi kejahatanmu, tidak akan berhasil. Tangan Tuhan sedang bekerja menolong orang-orang yang menegakkan kebenaran dan memberi kekuatan dan penghiburan. Tugas kita, berdoa kepada mereka (pemimpin-pemimpin) supaya berhenti melakukan kejahatan agar tidak dipermalukan-Nya.
Batam
bornok@indosat.net.id
Selalu Mempertanyakan
Ratna Susilawati
30-1-2001 / 16:34
Kenapa yang pro Gus Dur selalu mempertanyakan kasus yang lain tidak diusut, sementara kasus Bulog dan Brunei diusut? Sebenarnya, kalau Gus Dur tak bersalah, pasti ia berterima-kasih, karena kasus-kasusnya diprioritaskan. Siapa takut, wong ora salah, kan begitu? Persoalannya jadi lain kalau Gus Dur bersalah. Semua cara digunakan untuk menghindari pengusutan tersebut, mulai dari pernyataan bahwa “Pansus tidak legal” sampai mempertanyakan “kok kasus lain enggak diungkap lebih dahulu”?
Jakarta
silenthill@astaga.com
Sudah Memenuhi Kaidah
Adri Istambul Lingga Gayo
30-1-2001 / 15:51
Kasus Bulog adalah kasus politik dan kasus hukum. Cara kerja Pansus DPR sudah memenuhi kaidah ketatanegaraan, melakukan check and ballance secara politik. Tentunya, apabila rekomendasi Pansus DPR telah mengindikasikan Abdurrahman Wahid terlibat, baik secara langsung atau tidak langsung, maka secara teori politik, Abdurrahman harus tahu diri dan eling bahwa legitimasinya sebagai Presiden telah tergradasi. Maka kepemerintahannya seharusnya sudah ambruk dan tidak dipertahankan, dan secara hukumnya rekomendasi itu harus segera ditindaklanjuti (bukan delik aduan) secara hukum oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan.
Sidoarjo
adri21lg@rad.net.id
Omong Kosong
Adriyanto
30-1-2001 / 15:51
Orang Indonesia semakin tidak realistis. Ini terbukti makin banyak yang pintar ngomong "alias tong kosong nyaring bunyinya". Untuk itulah, mari kita sama-sama membenahi negara kita tercinta ini, bukan hanya bisa saling menyalahkan. Terutama kepada media massa, jangan hanya mengutip negatifnya, tetapi positif juga. Kami di daerah sudah bosan melihat aksi-aksi di Jakarta yang mengatasnamakan rakyat. Semua itu omong kosong.
Bandung
anruse@catcha.com
Tugas MPR
Himawan
29-1-2001 / 15:40
Tugas MPR untuk memikirkan mekanisme pemeriksaan Presiden yang diperkirakan melanggar hukum. Saat ini, untuk sementara memang yang paling tepat untuk memeriksa Presiden adalah DPR. Kalau diserahkan kepada Kejaksaan jelas tidak mungkin, karena Kejaksaan ada di bawah Presiden.
Jakarta Barat
him2002s@yahoo.com
Buang-buang Waktu Jadi, kalau Gus Dur tahu diri, tidak usah disuruh mundur atau dijatuhkan, tapi mundurlah atas kesadaran sendiri, sadar bahwa ternyata dirinya tidak mampu memimpin bangsa ini. Dan semua rakyat, termasuk NU dan PKB, kalau melihatnya dengan hati nurani yang jujur dan besar hati, bisa melihat kenyataan bahwa Gus Dur sebenarnya tidak mampu dalam "memimpin" bangsa dan negara ini. Kita sangat mengharapkan bahwa NU dan PKB benar-benar legowo dan sportif dalam menanggapi masalah ini, supaya ketidak-menentuan ini tidak berlarut-larut.
Ingat, Gus Dur sendiri pernah berucap bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, bukan suara Gus Dur sebagai suara Tuhan.
Ocon Ariaputra
29-1-2001 / 15:40
Polemik antara DPR, khususnya Pansus dengan Gus Dur, hanya membuang-buang waktu dan energi saja. Yang rugi adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Pada situasi sekarang ini, kita jangan terpaku kepada istilah konstitusionil, legitimate dan lain sebagainya. Yang penting adalah kemampuan dalam memimpin negara dan bangsa ini. Walaupun Gus Dur dipilih secara demokratis atau konstitusionil, tapi ternyata tidak mampu, untuk apa dia bertahan atau dipertahankan. Kita perlu pemimpin yang mampu memimpin bangsa, yang sehat, yang gesit, praktis dan lain sebagainya. Bukan pemimpin yang hanya mampu berpolemik, bersilat lidah, berargumentasi, ngelawak atau jalan-jalan ke luar negeri.
Ciputat
Oconani@yahoo.com
Jangan Bingungkan Masyarakat Yang jadi masalah, yang diduga terlibat dalam kasus ini adalah Presiden. Para penegak hukum tidak cukup punya keberanian dan kekuasaan untuk menyelidiki seorang presiden. Polisi, baru mengarah kesana, pimpinannya (Kapolri) sudah dicopot oleh Presiden. Jaksa Agung? Apa yang bisa kita harapkan dari seorang Marzuki Darusman? Mahkamah Agung? Sekarang terlihat sekali indikasinya bahwa Abdurrahman sangat ngotot untuk menempatkan orangnya sebagai ketua.
Jadi untuk mendorong kerja penegak hukum selanjutnya, maka DPR (dalam menjalankan fungsi kontrolnya) harus menuntaskan kerjanya dengan adanya Pansus ini.
Kenapa kasus Buloggate saja, kenapa kasus lalu yang lebih besar tidak dimasalahkan. Justru untuk memulai era pemberantasan terhadap tingkah laku dan pola KKN, pemerintah sekarang -- yang kita beri mandat untuk melakukan pemberantasan itu -- harus bersih dan tidak terindikasi sedikitpun ke arah KKN tersebut. Nah sekarang, boro-boro membersihkan yang lama, Presiden sendiri sudah terindikasi melakukan hal yang serupa. Kalau beliau merasa tidak terlibat, apa takutnya bicara langsung di depan DPR bahwa tidak tersangkut peristiwa tersebut.
Sekali lagi, kepada para pakar dan praktisi hukum, Anda punya tanggung jawab hati nurani untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang benar dan adil. Jangan bingungkan masyarakat dengan kepentingan sesaat.
Firdaus
29-1-2001 / 15:40
Kepada para pakar, praktisi dan pemerhati hukum, sebaiknya berkomentar benar-benar didasari atas nurani Anda, jangan hanya atas kepentingan sesaat. Menurut saya, langkah yang ditempuh oleh Pansus Kasus Bulog sekarang sudah seharusnya demikian. Mereka tidak bertindak terlalu jauh dengan menuduh bahwa Pansus sudah mengambil alih tugas penegak hukum.
BPI, Pamulang
firdauss@rad.net.id
Diselesaikan di Pengadilan Semestinya para elit politik itu tegas menjawab dengan jujur, apa adanya dan jangan saling berebut atau berupaya memaksakan bahwa forum itu merupakan forum hukum, padahal bukan. Mereka juga tidak pernah tahu strategi sederhana yang digunakan oleh Gus Dur tersebut dengan piawai.
Bagi kalangan yang bernalar tinggi dan pola pikirnya sampai, banyak yang berpendapat Pansus Bulog/Bruneigate sebagai Pansus rekayasa untuk menjatuhkan pemerintah, bukan sebagai fungsi kontrol. Juga terkesan adanya upaya-upaya anggota Pansus DPR memprovokasi pengerahan massa dalam jumlah besar. Itu bisa dibaca pada suratkabar yang terbit di Indonesia.
Selain itu, juga terkesan dan perlu dicurigai bermainnya Orde Baru yang mendanai elit-elit politik tertentu di dalam Pansus DPR untuk membuat opini yang bersifat memecah belah bangsa dan negara Indonesia. Itu dilakukan oleh kelompok-kelompok sakit hati dengan tujuan kekacauan ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Beginikah demokrasi reformasi? Apakah tidak kebablasan?
Di Amerika Serikat pun kebebasan berpendapat jauh lebih santun dan beradab berdasarkan koridor etika negaranya. Karena pendapat yang tidak beretika, apalagi bersifat penghinaan, mengakibatkan seseorang dapat dituntut di muka hakim. Kalau mau menuntaskan kasus Bulog/Bruneigate kenapa Pansus DPR harus repot. Karena masalah kecil itu bisa diselesaikan di pengadilan atas aduan Pansus, misalnya.
Sebaiknya DPR benar benar menjadi mitra pemerintah yang baik untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang demikian parah, bukan hanya menghabiskan energi yang memerlukan waktu sia-sia untuk persoalan yang kurang elegan, hanya karena ingin menjatuhkan Gus Dur. Padahal banyak kasus korupsi, triliun rupiah, yang harus segera dituntaskan dengan mendesak pemerintah melakukan penegakkan hukum. Biarkan Gus Dur dan kabinetnya bekerja menyelesaikan segala persolan yang urgensinya lebih berbobot, seperti pemilihan ekonomi dan penegakan hukum. Jangan diganggu terlalu banyak sehingga eneginya terkuras.
Saya setuju seandainya anggota Pansus disumpah lebih dahulu, sebelum menetapkan hasil Pansus secara obyektif. Jika tuduhan benar, hanya pengadilanlah yang mempunyai kompentesi untuk memutuskan Gus Dur bersalah atau tidak. Semoga anggota Pansus DPR bulog/Brunei benar-benar tidak dibayar atau didanai kelompok tertentu agar de-stabilisasi politik terjadi di negeri ini. Semoga pers juga turut berpartisipasi menjaga keutuhan negeri ini.
Tonny SG
29-1-2001 / 12:25
Sementara ini Gus Dur menang dengan score 1-0, luar biasa dan salut atas kemenangan yang cukup telak dan memalukan bagi Pansus Bulog/Bruneigate DPR. Berita ini tersebar sampai manca negara dan terkesan dungu, gara-gara anggota Pansus bingung, tidak tegas dan repot untuk menjawab pertanyaan subtansial Gus Dur yang sangat sederhana.
Tx, AS
info2000@chek.com
Membuka Mata Salah satu faktor lagi adalah membuka mata dan telinga. Sebab, kalau para anggota dewan yang terhormat sudah berkecenderungan memvonis Presiden, apa pun yang dikatakan Presiden, anggota dewan tetap tidak akan percaya (saya ingat film Legal Eagle - Robert Redford). Jadi, Pansus atau tanpa Pansus, hasilnya akan sama saja, yaitu dugaan ditambah argumen yang bisa saja dicari-cari. Semoga mata dan hati anggota dewan lebih terbuka.
Khayal
29-1-2001 / 12:25
Ada baiknya para wakil rakyat yang terhormat juga mencari informasi tentang kualitas orang-orang yang dijadikan saksi dalam kasus itu. Agar lebih fair, dilihat juga hubungan antara saksi dengan Presiden. Apa yang menyebabkan anggota dewan yang terhormat lebih mempercayai salah satu pihak dibanding pihak lainnya?
Tangerang
khayalan@yahoo.com
Panik
HM Darwis
27-1-2001 / 14:14
Sadar atau tidak, Gus Dur panik mencari pembenaran baru bahwa ia tidak terlibat. Bahasa tubuh Gus Dur menunjukkan "kepanikan". Segala tingkah-lakunya, baik ucapan maupun tindakan, mencoba mengalihkan pokok persoalan. Padahal kalau Gus Dur legowo, mengakui ("tahu") bahwa ia terlibat, kemungkinannya akan lain. Masyarakat kita sangat pemaaf, bila masalah yang menimpa Gus Dur itu sejak awal diakuinya.
Makassar
mdarwis_99@yahoo.com
Kepada Wakil Rakyat dan Presiden
Cahyo
27-1-2001 / 14:14
Untuk Para Wakil Rakyat dan Presiden: pertama, minum dulu air putih untuk menurunkan emosi Saudara-saudara agar permasalahan segera selesai dan diselesaikan, jangan ribut terus, sebagai rakyat, kita capek mendengarkannya. Kedua, banyaklah berdoa, karena rakyat kita banyak yang kelaparan, bukan mau menonton pertikaian terus. Ketiga, soal pajak deposito, mbok ya yang deposito di atas Rp. 100 juta yang kena pajak 30 persen. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara terhormat, tolong ganti jas Anda dengan kaos putih saja.
Jakarta
cahyo@skybiz.com
Jujur Saja Saya tumben dengar pengusaha Siti Farika yang begitu muncul langsung bisa membawa uang/bertransaksi kas Rp. 5 miliar. Atau siapa sih Suwondo, kok begitu saja bisa dipercaya oleh Sapuan dengan pinjaman Rp. 35 Miliar? Rasanya setiap rakyat Indonesia tidak rela jika Presidennya dilengserkan di tengah jalan, namun mereka lebih tidak sudi lagi dipimpin oleh Pemimpin yang tidak jujur atau berbau KKN atau suka bohong.
Oleh sebab itulah, kasus Bulog ini harus segera dituntaskan, agar terlihat jelas apakah Gus Dur terlibat atau tidak.
Made Djagera
27-1-2001 / 14:14
Kalau Gus Dur memang tidak tahu, apalagi tidak terlibat kasus Bulog, jawab saja dengan jujur dan gagah berani atau dengan guyon, apa adanya kepada Pansus atau badan yang seserem apapun. Tidak usah takut atau berkelat-kelit, berakrobat yang aneh-aneh, yang malah menimbulkan kecurigaan masyarakat. Apa susahnya sih berkata yang benar dan jujur? Begitu saja kok repot.
Denpasar
madedjag@hotmail.com
Mendukung Gus Dur itu sudah bersikap sangat demokratis dan berusaha untuk menampung semua aspirasi rakyat sebisa dia dalam koridor kapasitas dan kemampuanya.
Kita harus kembali lagi bahwa ketika negara Indonesia memerdekakan diri, sudah dilandasi sehati, senasib dan sepenanggungan, dibayar dengan darah, air mata, nyawa, serta mungkin dengan segenap harta. Tetapi kenapa sekarang seolah-olah kemerdekaan itu hanya untuk bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara di bagian lain di negara ini, banyak yang hanya mengenyam penderitaan dan kesusahan hidup maupun disusahkan. Apalagi sampai sekarang, budaya rusak, alam flora-fauna dan segala kekayaan Indonesia merangkak menuju kemusnahan.
Kita sudah komitmen terhadap reformasi, tapi kenapa kita selalu tidak konsisten? Andai Gus Dur jatuh, kemudian diganti Bu Megawati, enam bulan tidak mampu, lalu “dimosi tidak percaya” lagi, diganti dengan yang lain, demikian seterusnya: mau dibawa ke mana nasib 200 juta rakyat Indonesia ini? Memangnya negara ini cuma milik orang-orang yang punya pengaruh dan kekuasaan saja.
Kita sudah tahu kondisi negara kita yang sudah sangat kronis ini: utang banyak, KKN sampai di semua lini. Karena itu, kita harus punya suatu visi yang jelas dan merasakan akan sangat kecilnya kekuatan undang-undang dalam melandasi banyaknya perbuatan kehidupan di Indonesia. Ada yang anti KKN, ada pula yang membela KKN, walaupun dengan terselubung. Karena itu, kenapa tidak dibuat saja undang-undang anti-korupsi, ataupun bentuk lainnya dengan sanksi yang jelas dan pasti. Karena, mereka banyak yang berlindung di balik undang-undang yang berlaku, yang desainnya itu mudah untuk diselewengkan.
Mari kita menyatukan segenap hati dan pikiran menuju reformasi yang bersih dan bertanggung jawab yang tujuannya satu: memberikan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial serta kelestarian bagi seluruh bangsa, tumpah darah dan negara Indonesia yang kita cintai ini.
Rudi
25-1-2001 / 16:29
Saya terus terang mendukung upaya Presiden Gus Dur, walaupun dalam realitasnya masih jauh dari sempurna. Saya menduga bahwa ada sebagian wakil rakyat, baik MPR maupun DPR, yang berusaha untuk memperkeruh suasana. Tidak tahu misinya apa. Bisa saja mereka berambisi untuk memegang tampuk pemerintahan (presiden), atau juga sengaja berbuat ricuh agar arah reformasi tidak bisa berjalan lebih jauh lagi. Sehingga syukur-syukur bisa melepaskan diri dari jerat hukum karena perbuatan KKN-nya, ataupun KKN orang-orang yang dibelanya.
Pekan Baru
r_mujo@eudoramail.com
Kejujuran Dengan mempertanyakan asas legal dan lain-lain, yang tidak ada nilai substansinya, serta tindakan meninggalkan pertemuan, Gus Dur secara tidak sadar ikut membenarkan dugaan masyarakat tentang keterlibatan dia. Dan masyarakat semakin bisa melihat aslinya Gus Dur. Semoga Tuhan memperlihatkan kebenaran-Nya.
Ben
25-1-2001 / 16:29
Saya rasa problem terbesar para pemimpin bangsa kita adalah kejujuran, termasuk kejujuran Presiden kita. Saya rasa, kalau Gus Dur jujur dan benar-benar merasa tidak terlibat, apa susahnya menjelaskan masalah ini. Bahkan itu bisa menjadi kesempatan Gus Dur untuk membantah semua kecurigaan masyarakat tentang keterlibatan dia dalam segalam macam gate itu.
Houston, Texas
benerr@yahoo.com
Siapa Dusta Dari segi komposisi, jumlah anggota Pansus lebih banyak dan beragam. Sedangkan jumlah presiden tentu saja hanya satu, yakni Pak Dur sendiri. Menurut pendekatan ilmiah, logis, rasional, jumlah responden yang lebih banyak memiliki tingkat keterpercayaan yang lebih tinggi ketimbang yang sedikit.
Dari segi sejarah kebohongan, frekuensi kebohongan publik yang dilakukan oleh Pansus kalah jauh dengan yang pernah dilakukan Presiden. Menurut pendekatan ilmiah, logis, rasional, responden yang sering berbohong memiliki tingkat keterpercayaan rendah dibandingkan dengan yang tidak suka berbohong.
Berdasarkan dua penilaian ini, sesungguhnya dengan nurani yang bersih nan jernih kita bisa menyimpulkan siapa pendusta di antara Presiden dan Pansus.
Edie Suharto
25-1-2001 / 16:29
Kontroversi yang menyangkut Presiden dan Pansus (Panitia Khusus Kasus Bulog dan Brunei) sebenarnya menyangkut siapa yang berdusta di antara kedua pihak tersebut. Sebenarnya, untuk membuktikan hal itu tidak terlalu sulit. Kita bisa menelaah dari dua segi, yakni komposisi dan sejarah kebohongan.
Palmerston North, New Zealand
e.d.suharto@massey.ac.nz
Menanggapi Daniel HT dan Erwin Sunbasana Kalau ini kita anggap kecil dan sepele, dan kalau ini kita anggap sebagai sesuatu yang tidak/kurang berarti, maka kita telah mengecilkan dan mengabaikan peran daripada perilaku/mental seorang pimpinan bangsa ini. Jadi bukan semata-mata ukuran besar-kecilnya masalah yang dihadapi, tetapi lebih kepada persoalan mentalitas. Kalau saja hal-hal yang kita anggap kecil tadi (mungkin jumlahnya) sudah berani dilanggar oleh Presiden dengan penyalahgunaan jabatannya, apalagi hal yang jauh lebih besar.
Mari kita pegang prinsip "yang kecil itu indah, dan tak ada yang besar tanpa ada yang kecil". Sekarang ini, kita dalam upaya untuk memberantas penyakit KKN. Menurut pengalaman masa lalu, KKN itu lebih banyak terjadi karena persoalan mentalitas presiden/pimpinan/ketua, dan lain-lain. Jadi kalau dari top leader (presiden) tidak beres, maka jangan mimpi akan adanya law enforcement di negara kita tercinta ini.
Biarkanlah DPR menjalankan fungsinya yang selama ini tidak berjalan dengan baik dan senantiasa terkekang oleh sistem yang diberlakukan oleh eksekutif.
Lauleo
25-1-2001 / 16:29
Esensi dari pernyataan/komentar Saudara Daniel HT dan Erwin Sunbasana tidak terlepas dari anggapan kasus Bulogate dan Brunaigate itu adalah kecil dan tidak utama. Hal yang paling pokok dan utama dari masalah ini adalah bahwa Gus Dur itu adalah seorang Presiden dan diduga, bahkan ada saksi yang mengatakan bahwa Gus Dur terlibat atau paling tidak mengetahui pencairan Dana Bulog yang sekarang ini menjadi kasus.
Kendari
lauleo@catcha.com
Kembalikan Citramu
Kerun Akai
25-1-2001 / 16:29
Kalau semuanya jujur, kenapa harus repot-repot menggunakan mediator segala. Cepatlah selesaikan masalah yang menjadi kontroversi ini. Karena, sebagai rakyat kami capek dan jenuh menghadapi dan mendengar berita-berita tentang kasus ini. Atau biar cepat, lakukan saja “Sumpah Pocong” bagi kedua belah pihak, baik Presiden maupun Anggota DPR yang aktif mengusut skandal Bulog dan Brunei ini. Makin lama, kepercayaan rakyat makin menipis kepada Presiden dan DPR. Cepat-cepatlah kembalikan citramu wahai Presiden dan DPR.
Solok Sumbar
energi@indosat.net.id
Untuk Apa Memang dalam hal prosedur Gus Dur kurang bijak: melakukan prosedur peminjaman yang bisa dikatakan hukumnya subhat (kurang jelas haram-halalnya). Tapi kembali lagi, untuk apa dan mengapa demikian? Kalau benar itu untuk usaha perbaikan masalah Aceh, kita perlu malu, Presiden kita sampai harus bertindak seperti Robin Hood. Kalau untuk memperkaya diri sendiri, maka hukumnya wajib untuk diadili.
JA Gani
25-1-2001 / 16:29
Suatu perbuatan, pada awalnya pasti ada niatnya. Untuk suatu kasus dana atau pemakaian dana, kita juga harus memahami apa yang menjadi latar belakangnya atau apa yang menjadi motifnya. Berkaca dari hal itulah kita harus melihat apa yang sebenarnya menjadi motif Gus Dur dalam peminjaman dana dari yayasan milik Bulog itu. Apa untuk memperkaya diri atau benar untuk Aceh?
Jakarta
ja_gunny@military.com
Begitu Bersemangat Ingat, sebagian anggota DPR adalah juga mantan orang-orang Orde Baru, yang "kebersihan"-nya masih perlu dipertanyakan. Mereka, anggota DPR itu, lupa pada tugas utamanya yakni membuat undang-undang. Dan salah satu kelemahan bangsa ini adalah perangkat hukumnya yang lemah. Mengapa mereka tidak memperbaiki hal ini, yang menjadi tugas utamanya? Berapa banyak usulan undang-undang yang telah mereka ajukan selama ini untuk memperbaiki hukum kita: lebih banyak yang dari pemerintah atau lebih banyak dari DPR ?
Adiek
25-1-2001 / 16:29
Saya curiga dengan kengototan Panitia Khusus (DPR) Kasus Bulog/Brunei. Mengapa mereka begitu bersemangat mengungkap kasus tersebut, dan kelihatan sekali nafsunya untuk menjatuhkan Presiden. Bagaimana dengan kasus-kasus KKN lain, yang dilakukan rezim sebelumnya, kenapa malah tidak disentuh sama sekali? Mereka tidak sadar telah diperalat oleh orang-orang yang tidak ingin kasus-kasus terdahulu diungkap. Dengan begitu, mereka akan terus bekerja untuk merepotkan Presiden, dan kalau perlu menjatuhkan Presiden.
Norway
adiek178@lycos.com
Semakin Bingung Kedatangan Gus Dur untuk bertemu Pansus DPR merupakan itikad baik yang perlu dihormati. Tetapi, beliau jangan disuruh sumpah segala. Memangnya anak kecil. Kesediaan Gus Dur untuk berjumpa dengan tim terkait merupakan good will untuk menyelesaikan masalah tersebut sampai tuntas. Tapi tampaknya, tim DPR sampai sekarang belum dapat membuktikan sampai sejauh mana keterlibatan Gus Dur, bahkan masih minta sumpah segala.
Saya sama sekali bukan ingin membela Gus Dur. Karena, siapa pun yang salah harus bertanggungjawab dengan tindakannya. Tapi tampaknya, kita masih harus belajar banyak untuk melaksanakan transparansi di segala bidang kehidupan. Selebihnya, marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa semoga bangsa dan negara kita senantiasa dipelihara dari segala hal-hal yang hanya mempersulit kehidupan rakyat secara keseluruhan tanpa terkecuali.
Ammar Naim
25-1-2001 / 16:29
Terus terang, saya menjadi semakin bingung melihat perkembangan masalah Buloggate dan Bruneigate. Sebetulnya, masalahnya simpel saja, yaitu pembuktian sejauh mana keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid mengenai kedua masalah di atas. Jangan dicampuri dengan masalah politik.
Damaskus-Suriah
ammar@visto.com
Sumpah Demikian pula dengan kasus-kasus yang jauh lebih besar daripada kasus Buloggate dan Bruneigate, tidak membuat membuat mereka sedemikian antusias seperti sekarang. Apa yang mereka lakukan sekarang, seolah-olah sudah meniadakan kasus-kasus besar yang melibatkan Soeharto dan keluarganya (tidak mereka desak untuk diusut terus), kasus korupsi BLBI, kasus Bank Bali yang diduga melibatkan Habibie cs, dan lain-lain. Seolah-olah itu semua diabaikan.
Mantan Kapolri yang memberi kesaksian bahwa dia mengetahui kasus itu (bahwa Gus Dur mengamankan dana Bulog) pun seharusnya menjadi tersangka. Karena dia juga ternyata mengetahui, dan membiarkan kasus itu terjadi. Pansus selalu mengatakan apa yang mereka lakukan adalah demi kepentingan bangsa. Tetapi memperhatikan apa yang saya sebutkan di atas, bisa membuat rakyat yang kritis dan obyektif meragukan hal itu.
Atau, begini saja, semua anggota Pansus itu melakukan sumpah, atau janji dengan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwa apa yang mereka lakukan betul-betul murni demi kepentingan bangsa. Dan, bukan demi kepentingan politiknya, atau demi menjatuhkan Dus Dur, juga mereka sungguh-sungguh bukan merupakan alat untuk menjatuhkan Gus Dur. Bila perlu, Gus Dur juga melakukan sumpah bahwa apa yang dituduhkan kepadanya itu tidak benar. Apabila sumpah/janji mereka itu palsu, maka minta kepada Tuhan untuk memberikan mereka hukuman yang layak!
Daniel HT
23-1-2001 / 14:12
Saya menjadi ragu apakah Pansus itu betul-betul menjalankan tugasnya demi membersihkan bangsa dan negara ini dari praktek KKN? Jika ya, kenapa hanya kasus-kasus pelanggaran yang diduga dilakukan Gus Dur saja yang menjadi perhatian mereka? Sementra kasus-kasus sejenis, seperti dugaan korupsi di Kostrad, tidak mereka perhatikan. Bahkan usulan untuk membentuk Pansus langsung ditolak.
Surabaya
danielht@rad.net.id
Salut untuk Gus Dur Saya bukan pembela Gus Dur, tetapi saya sangat kecewa terhadap mereka yang merasa diri wakil rakyat, tidak bekerja secara prioritas dan menuntaskan masalah utama di negeri kita ini, tetapi sebaliknya memberi prioritas pada hal-hal yang kecil dan tidak prioritas, dan tidak menolong pemulihan kondisi negara kita yang terpuruk ini.
Maaf untuk seluruh anggota DPR di atas, saya ini seorang pembayar pajak yang baik, rasanya tidak rela bila uang pajak saya diberikan untuk membayar gaji para wakil rakyat tersebut. Sekali lagi, para anggota DPR yang menganggap diri sebagai wakil rakyat, jangan lupakan pemilih Anda dan nasib mereka, jadikan itu lebih dari interes pribadi Anda. Selamat bekerja untuk hal-hal yang prioritas.
Erwin Sunbasana
23-1-2001 / 14:12
Sangat menarik mengamati apa yang terjadi pada pertemuan antara Pansus DPR dan Presiden, ibarat seorang guru yang sedang memberi pelajaran bagi anak muridnya. Jadi tidak salah bila Gus Dur memberi istilah bahwa DPR ibarat "Taman Kanak-kanak". Para anggota Pansus, terutama dari partai-partai tertentu, sangat berambisi untuk "menjatuhkan" Gus Dur. Tetapi sebaliknya, Gus Dur dapat memberi pelajaran yang berharga bagi mereka, dan sepertinya pertarungan yang terjadi tidak seimbang.
Mataram
esun@corp.newmont.com
Gunakan Lie Detector Sebagai pemimpin bangsa dan petinggi negara, dengan menjadi emosional dan kemudian keluar begitu saja dari pertemuan itu salah. Sementara, benar apa yang disimpulkan oleh Pansus DPR bahwa mereka telah melakukan konfirmasi dan mendapatkannya. Presiden Abdurrahman Wahid telah menjawab semua pertanyaan tentang pernyataan-pernyataan yang menuding dirinya terlibat Buloggate dan Bruneigate, yakni dengan menyatakan semua tudingan itu tidak benar. Masalahnya sekarang adalah, siapa yang akan dipercaya oleh Pansus DPR? Sulit untuk menjawab pertanyaan ini memang.
Karena itu, yang tersisa menurut pikiran saya yang selamanya anti-emosional ini adalah: gunakan lie detector untuk mereka yang menuding Presiden, apakah mereka itu telah membuat pernyataan yang tidak benar atau apa. Demikian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, juga harus digunakan alat teknologi itu, sehingga bisa diperoleh kesimpulan apakah Presiden Abdurrahman Wahid telah membuat pernyataan yang tidak benar atau apa. Hanya itulah yang tersisa di zaman teknologi modern ini: lie detector!
Ikranagara
23-1-2001 / 14:12
Apa yang dilakukan Presiden Abdurrahman Wahid dengan menjadi penanya kepada Pansus DPR dalam pertemuan di Balai Sidang Senayan itu salah. Yang benar adalah, penanya itu Pansus DPR, sedangkan Presiden adalah penjawabnya. Jadi, kalau sampai DPR tidak mau (bukan tidak bisa) menjawab, itu memang sewajarnya dan semestinyalah demikian. Jadi posisinya jangan dibolak-balik.
Bloomington, IN, USA
ikranagara@mindspring.com
Tingkah Laku Elit Politik Yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah di antara DPR dan Presiden siapa yang benar-benar membela kepentingan rakyat? Dengan melawan DPR apakah Presiden memenuhi aspirasi rakyat banyak? Sebaliknya, dengan terus mengusut tuntas skandal Bulog dan Brunei ini, apakah DPR bekerja sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat? Sungguh sulit rasanya memberikan jawaban valid yang didukung oleh data dan fakta.
Sebenarnya, yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia adalah kejujuran dari kedua lembaga tersebut (Presiden dan DPR). Apa repotnya bagi Presiden untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya yang menunjukkan dirinya tidak tersangkut skandal Bulog dan Brunei, walau di bawah sumpah sekalipun. Tentunya, kalau beliau benar-benar jujur tidak terlibat.
Bagi DPR, bekerjalah dengan jujur tanpa ada niat-niat terselubung untuk mencemarkan nama baik Presiden. Karena, pengungkapan skandal Bulog dan Brunei memang sangat dinanti-nanti oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Sebab, ini menyangkut kredibilitas orang nomor satu di negara kita. Di negara manapun, kepala negara, apalagi sekaligus menjabat kepala pemerintahan, menjadi kunci dari segala macam penyelesaian masalah. Ia adalah pemegang amanah, tanggung jawab, dan kekuasaan paling besar di negaranya.
Oleh sebab itu, kita berharap, bila masalah kredibilitas Presiden ini dapat terselesaikan dengan cepat dan baik, negara kita akan cepat pula keluar dari krisis multidimensi ini. Semoga.
Chairu Nas
23-1-2001 / 14:12
Kita dibuat bingung melihat tingkah laku sejumlah elit politik, termasuk orang yang paling dihormati di negeri ini. Ada sementara kalangan yang mengatakan bahwa Pansus Bulogate-Bruneigate hanya mencari-cari kesalahan Presiden. Sebaliknya kalangan lainnya menilai bahwa Presidenlah yang melecehkan keberadaan DPR, dengan mengatakan Pansus sebagai sebuah lembaga yang illegal.
Jl. Rasama
energi@indosat.net.id
Belum Bisa Ditebak
Mesir
23-1-2001 / 14:12
Pansus DPR telah bertemu dengan Gus Dur pada hari Senin di Balai Sidang Senayan. selama kurang lebih satu jam. Tapi detailnya pertemuan itu belum bisa ditebak. Mungkin ada pertanyaan yang sewot bagi Gus Dur, sehingga Gus Dur mengeluarkan senjatanya, menanyakan bagaimana legalitas Pansus DPR. Pertanyaan itu pun tidak terjawab oleh Pansus, dan itu menjadi detik yang menguntungkan bagi Gus Dur meninggalkan rapat tersebut. Dan itu berarti Pansus sudah dicuekin oleh Gus Dur, tanpa mengucapkan maassalamah. Mudah-mudahan Pansus bisa melanjutkan kerjanya, dan tanggal 29 Januari nanti rakyat mengetahui hasil kerja Pansus yang telah lama ditunggu-tunggu oleh rakyat miskin.
La Haye -Les Pay Bas
afny11@hotmail.com
Baru Menduga
Herman Jambak
11-12-2000 / 13:26
Masyarakat belum sampai pada tahap menuduh, hanya baru menduga, keterlibatan Gus Dur dalam kasus Bulog. Kalau beliau bersalah harus dihukum, kalau tidak nama beliau harus direhabilitasi. Ada apa dengan Bapak Muladi, yang sudah memvonis bahwa masyarakat menuduh Gus Dur dalam kasus Bulog? Begitu saja kok repot. Mudah-mudahan Bapak Muladi tidak dipilih/diangkat menjadi Ketua MA. Nanti bisa repot.
Jakarta
demank@cabi.net.id
Mestinya Rusdihardjo Menangkap Gus Dur
Inkodo Amaru
11-12-2000 / 13:26
Sebagai seorang polisi, Rusdihardjo itu punya kesalahan besar. Mestinya, ketika Gus Dur mengaku memberikan cek Yananetra Bulog ke Siti Farikha, mestisnya ia langsung menangkap Gus Dur. Wong tahu cek itu milik Yanatera Bulog, kok Gus Dur tidak mau mengembalikan saat itu, malah minta Rusdihardjo mengamankannya.
Jakarta
inkam@astaga.com
Bisa Ditebak
Ermin Koto
11-12-2000 / 13:26
Kasus Bulog sudah bisa ditebak jalan mana yang akan ditempuh. Masyarakat sudah tahu apa yang menjadi benang merah, namun warnanya bisa berubah. Jika Gus Dur merasa sebagai seorang pimpinan, seharusnya dia mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi sayang, naluri dan pikiran Gus Dur tidak berada pada kebenaran dan fakta. Semoga kasus Bulog cepat selesai, dan Gus Dur bisa memimpin negeri ini dengan berpijak pada bangsa dan negara, bukan berdasarkan sekelompok orang dan komunitas tertentu.
Jakarta
koto_rio@hotmail.com
Bersembunyi
Gerald Jalaludin
9-12-2000 / 14:14
Gus Dur merasa sudah bersembunyi dalam kasus Buloggate, tapi kakinya masih kelihatan, dan dia tidak menyadari hal itu. Padahal, yang melihat orang banyak.
Jakarta
gejala@astaga.com
Salut Pada Pak Rusdihardjo Pak Rusdihardjo nothing to lose. Saya pikir, pasti beliau ingin pensiun dengan tenang. Jadi buat apa berbohong, bikin sensasi. Yang penting kebenaran harus diungkapkan. Posisi pensiunan seorang Kapolri cukup terhormat di mata masyarakat. Jadi, bagi beliau "the truth is nothing but the truth". Itu filosofi beliau. Untuk itu, bagi yang menganggap bahwa pernyataan Pak Rusdihardjo itu fitnah, saya ucapkan "have a sweet dream, baby".
Made Djagera
8-12-2000 / 13:06
Saya geli melihat ada yang menyatakan Rusdihardjo bohong atau fitnah. Ada apa lagi ini? Pahadal itu, minimal, harus dibuktikan dulu. Kalau Pak Rusdihardjo itu seseorang yang selevel Soewondo dan mahluk sejenisnya, mungkin saja beliau mampu berkelat-kelit atau mencla-mencle di depan Pansus DPR atau persidangan lainnya.
Denpasar
madedjag@hotmail.com
Rusdihardjo Benar
Baranangsiang
8-12-2000 / 13:06
Hidup Rusdiharjo! Saya kenal baik siapa Anda, meskipun Anda tidak kenal saya. Anda orang jujur. Poling (Indikator) di TEMPO Interaktif juga secara tidak langsung menyatakan bahwa Anda benar.
Jakarta Pusat
baranangsian@usa.net
Bersemangat Pada Kasus Kecil Selain itu, kenapa masyarakat begitu mudah lupa pada cara-cara licik gaya Orba mengelabuhi masyarakat, yang telah diterapkan puluhan tahun. Musuh kita adalah sisa-sisa Orba bertopeng reformis yang terus menyerang Pemerintahan Gus Dur. Mereka ingin berkuasa lagi dan takut dosa masa lalunya diungkit. Jangan gampang terpedaya akal busuk kekuatan lama.
B Santosa
8-12-2000 / 13:06
Kenapa Panitia Khusus Buloggate dan Bruneigate DPR begitu bersemangat mengusut kasus kecil itu? Kenapa kasus-kasus mega korupsi, seperti BLBI, Balongan, Freeport dan pelanggaran HAM kelas berat zaman Orba yang dilakukan oleh kolega mereka (terutama dari Golkar) didiamkan saja? Yang fair
OK, USA
akardi_99@yahoo.com
Bawa Gus Dur ke SI MPR Khusus untuk Buloggate, sepertinya rakyat bodoh semua sehingga percaya bahwa Gus Dur tidak terlibat dalam kasus itu. Saya percaya sekali keterangan mantan Kapolri Rusdihardjo. Saya yakin setelah Suwondo dapat uang Yanatera, ia melapor kepada Gus Dur. Kemudian Gus Dur memberikan sebagian uang itu kepada Siti Farikha, perempuan yang diakuinya seperti anak sendiri. Jelas, Gus Dur yang pertama kali minta dana Bulog ke Sapuan. Saya yakin- seyakinnya bahwa Gus Dur tahu dana Bulog cair. Bukti lain, Alwi Shibab juga tahu mengenai dana tersebut. Karena itu, saya berharap sekali kepada Pansus DPR agar kasus ini bisa membawa Gus Dur ke Sidang Istimewa MPR. Saya berdoa untuk itu.
Fisa Maryadi
8-12-2000 / 13:06
Semakin hari, saya semakin geram melihat tingkah laku Gus Dur. Tingkah dan ucapannya penuh kontroversi. Sebelum menjadi Presiden, banyak ucapannya tidak terbukti kebenarannya. Setelah menjadi Presiden, juga banyak keanehan pada dirinya, misalnya, keinginan untuk mencabut Tap MPRS mengenai PKI, menuduh dan memecat Laksamana Sukardi dan Yusuf Kalla tanpa ada bukti, Buloggate, Brunaigate, Aryantigate, terus-menerus ke luar negeri, mengizinkan pengibaran bendera Papua.
Palembang
fisamaryadi@astaga.com
Wajar, Perseteruan DPR dengan Presiden
Hotman Sitorus
8-12-2000 / 11:35
Perseteruan antara DPR dengan Presiden adalah sesuatu yang sangat wajar dalam rangka perebutan kekuasaan secara konstitusional. Hanya saja, DPR seharusnya dapat mempergunakan isu-isu yang lebih merakyat.
Jakarta
hotmansitorus@hotmail.com
Yang Penting Substansinya
Alue Dohong
7-12-2000 / 15:14
Saya pikir, legal atau illegalnya keberadaan Pansus di DPR, untuk sementara tidak menjadi masalah. Yang penting, apakah substansi dibahas oleh Pansus termasuk indikasi keterlibatan Presiden, apakah sudah benar/akurat atau tidak. Kalau memang benar, ya para oknum yang terlibat hendaknya berlapang dada untuk menerima kenyataan tersebut.
Saya agak heran, kenapa Gus Dur tiba-tiba menyatakan Pansus itu illegal. Kenapa tidak jauh-jauh hari, sebelum mempersoalkan hal tersebut. Ini mengundang berbagai pertanyaan. Atau, kalau memang Gus Dur tidak terlibat, mbok ya enggak usah repot-repot. Jelaskan saja secara langsung kepada masyarakat lewat media massa, apakah dia terlibat atau tidak. Sehinga persoalannya menjadi cepat clear.
Nottingham, England
alxad@nottingham.ac.uk
Sumpah Pocong
Adinegoro
7-12-2000 / 15:14
Daripada berkutat dengan hal-hal yang membingungkan, lebih baik Pansus DPR memanggil pihak terkait, dipertemukan seluruhnya lalu disumpah pocong. Karena, kalau tidak begitu, kebohongan akan tetap merebak di negeri kita tercinta.
Pontianak
manzid@yahoo.com
Sumpah Pocong
Adinegoro
7-12-2000 / 15:14
Daripada berkutat dengan hal-hal yang membingungkan, lebih baik Pansus DPR memanggil pihak terkait, dipertemukan seluruhnya lalu disumpah pocong. Karena, kalau tidak begitu, kebohongan akan tetap merebak di negeri kita tercinta.
Pontianak
manzid@yahoo.com
Fitnah
Sukaryanto Robby Reppa
7-12-2000 / 13:44
Sudah menjadi dugaan banyak orang, khususnya saya pribadi, bahwa jawaban Rusdihardjo di pansus adalah fitnah. Ia layak diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana mencemarkan nama baik.
Yogyakarta
rumende76@hotmail.com
Selamanya Terbelakang
Agus Priyanto
6-12-2000 / 16:37
Saya yakin negara kita akan selamanya sebagai negara terbelakang, lebih rendah dari dunia ketiga, bila kelakuan pemimpin kita seperti ini: pengecut, arogan, mementingkan diri sendiri, tidak punya sikap kenegarawanan, tidak mengayomi dan meneduhkan hati masyarakatnya, tanpa rasa malu saling sikut, tuding, dan sebagainya. Semoga Allah segera menurunkan azab-Nya langsung pada mereka yang seperti itu.
Bekasi
apriyanto72@astaga.com
Harus Maklum
Arie
6-12-2000 / 16:29
Kita harus maklum dengan perilakuk elit politik, juga polemik yang tengah ramai diperbincangkan. Sebab, sekarang bangsa dan negara Indonesia ibarat "kuda lepas dari pingitan". Kita baru belajar berdemokrasi. Jumlah penduduk Indonesia sekitar 200 juta, sehingga ada 200 juta pendapat, ada 200 juta pula perbedaan yang ada. Tapi kita harus ingat bahwa kita semua bersaudara. Kecuali, jika hendak menghapus Indonesia, maka silakan untuk bersitegang, silakan untuk saling menyalahkan, silakan untuk saling mendendam dan membunuh, silakan, silakan...
Semarang
ariesuwandana@astaga.com
Salut
Rian
5-12-2000 / 19:25
Saya sungguh salut melihat orang-orang PKB dan NU yang membela Gus Dur secara spartan. Meskipun yang dibela itu jelas-jelas salah.
Jakarta
rian_k@hotmail.com
Beberkan Saja
Agus Priyanto
5-12-2000 / 17:28
Lebih baik Pansus DPR membeberkan saja masalah Buloggate kepada masyarakat, agar tidak timbul prediksi yang tidak baik bagi sebagian masyarakat. Jika semua terbuka kan enak, tidak ada lagi praduga yang bukan-bukan.
Bekasi
apriyanto72@astaga.com
Bingung
Sumardiyono
4-12-2000 / 16:04
Rupanya Gus Duir membuat orang bingung. Katanya mau memberantas KKN, tapi kenyataannya dia terlibat. Anehnya, ia tidak mau mengakuinya. Rupanya negeri ini masih takut sama penguasa. Kalau begitu, mana mungkin keadilan bisa berjalan baik.
Semarang
kutut@plasa.com
Buloggate Jadi Buloggate sama dengan gerbang tikus-tikus menyatroni lumbung rakyat.
oh........pejabat-pejabat berdasi
tega nian engkau menyengssarakan rakyat.
Dari hari-kehari masalah bulogate tidak pernah ada habis-habisnya, karena
koruptor alias tikus berdasi tidak pernah berhenti mencoleng dari lumbung rakyat.
Hanya sekianlah puisi yang menyayat hati rakyat, yang bisa saya sampaikan.
Ruth Chattarina Simatupang
4-12-2000 / 16:04
oh......kasusmu
yang saya tahu gate adalah gerbang.
pejabat kita persis seperti tikus
bisa korup saja.
California
5143 kingsley,montclair California 91763,USA
Berdasarkan Hukum
Hudi
4-12-2000 / 16:04
Wahai para anggota dewan, apabila Anda mau membuat sesuatu, buatlah hal itu berdasarkan hukum. Anda memang "kagetan" sekarang, begitu lantang. Padahal, dulu Anda selalu menunduk-nunduk saat Soeharto jadi presiden. Apa Anda tidak malu. Mumpung puasa, lebih baik Anda -- anggota dewan yang sudah tercemar -- mengundurkan diri saja. Enggak usah ribut-ribut. Belajar jadi pengurus RT/RW saja.
Bodelor Plumbon
hudi3nfa@cbn.net.id
Sangat Instan
Sarmawan
4-12-2000 / 16:04
Saya sependapat dengan Presiden Gus Dur bahwa Panita Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPR kok sangat instan. Gerakannya sangat mengarah pada Presiden. Kiranya Bapak-Bapak yang di DPR sadar bahwa Anda dipilih tidak langsung oleh rakyat. Karena itu, seharusnya Anda "mikir" setiap kali Anda mengatasnakaman mereka. Sebenarnya, masih banyak problem yang lebih besar yang harus dipikirkan, yakni meletakkan fondasi yang kukuh sebagai pedoman rakyat untuk masa depan.
Jl. Ters. Wapoga
ksarmawan@yahoo.com
Sangat Instan
Sarmawan
4-12-2000 / 16:04
Saya sependapat dengan Presiden Gus Dur bahwa Panita Khusus (Pansus) yang dibentuk oleh DPR kok sangat instan. Gerakannya sangat mengarah pada Presiden. Kiranya Bapak-Bapak yang di DPR sadar bahwa Anda dipilih tidak langsung oleh rakyat. Karena itu, seharusnya Anda "mikir" setiap kali Anda mengatasnakaman mereka. Sebenarnya, masih banyak problem yang lebih besar yang harus dipikirkan, yakni meletakkan fondasi yang kukuh sebagai pedoman rakyat untuk masa depan.
Jl. Ters. Wapoga
ksarmawan@yahoo.com
Suka Menyulap Sekarang badutnya di tambah dengan anggota DPR ( yang lebih baik diganti DPP, Dewan Perwakilan Politik, karena tidak ada satupun keputusan mereka untuk mensejahterakan rakyat), MPR, dan sebentar lagi MA yang (mungkin) diketuai antek Orde Baru (Muladi). Sehingga, permainan sulap hukum kita semakin sempurna.
Dulu, waktu Gus Dur terpilih jadi Presiden, hati saya plong. Karena KKN akan hilang dari bumi pertiwi. Tapi ternyata, Indonesia memerlukan nabi untuk jadi Presiden. Karena, hanya mukjizat dari atas yang mampu menghapus KKN atau menegakkan hukum di negara kita. Kyaipun ternyata enggak bisa dipercaya. Sim salabim, kita masih terkecoh politik kotor pejabat kita.
Maria R.
4-12-2000 / 15:48
Memang semua kasus peradilan di Indonesia seperti sulapan. Mulai kasus Brunaigate, Buloggate, Borobudurgate, Peradilan Soeharto, bebasnya Joko Tjandra dan Pande Lubis, larinya Tommy semua seperti sulapan. Para penegak hukum, seperti Kejaksaan Agung, Polri, PN Jakarta Selatan semua suka menyulap hukum di Indonesia dengan kata "sim salabim", lalu semua kasus hilang atau karatan dimakan waktu.
Texas, USA
Maria R.
Setara
Budi S
4-12-2000 / 15:34
Perlu diingat bahwa kedudukan Presiden dan DPR adalah setara. Ini berarti keduanya tidak bisa saling manjatuhkan. Itu menurut konstitusi. Sudah sekian kali anggota DPR mengkritik Presiden, walaupun motivasinya masih perlu dipertanyakan: mengkritik atau mau mencari kesalahan. Karena itu, bila kali ini Presiden mengkritik DPR adalah sesuatu yang sangat wajar. Jika kemudian timbul ketegangan baru akibat kritik ini, bukan masalah. Itu akibat dari demokrasi. Bila rakyat yang akan menanggung akibat ketegangan ini, bukan Presiden yang salah, DPR juga harus disalahkan. Siapa sih sebenarnya yangn sering bikin masalah? Orang-orang Golkar (yang merusak negara selama puluhan tahun) dan para wakil rakyat (yang mengaku reformis) yang berkolaborasi dengan Golkar (yang mestinya menjadi lawannya), patut dicurigai.
Norman, OK , USA
bsant@ou.edu
Apakah Bisa Menjamin
T. Pathoni
4-12-2000 / 15:30
Bagi Gus Dur, menyelamatkan rakyat dan negara lebih besar manfaatnya daripada menuruti keinginan (sebagian kalangan) untuk mundur sebagai Presiden. Apakah bisa menjamin para petualang kekuasaan -- yang sedang meradang di mana-mana -- itu mendapatkan dukungan seperti yang didapat Gus Dur.
Bandung
tomtom@indonesian-aerospace.com
Lebih Parah
Kurniawan
4-12-2000 / 15:25
Kadang-kadang saya bingung terhadap keadaan negara sekarang ini, kok kayaknya lebih parah daripada di zaman Orde Baru. Harga-harga semakin naik, daya beli juga sangat rendah. Apakah ini suatu pengorbanan untuk sebuah demokrasi? Apakah kita harus banyak belajar dari negara Korea Selatan? Tolong Bapak-bapak pemimpin di negara tercinta ini, pikirkanlah nasib kita wong cilik.
Bekasi
arbasyah@hotmail.com
Katakan yang Sebenarnya
Karim Irsan
4-12-2000 / 15:20
Katakan yang sebenarnya walaupun terasa pahit. Itulah yang saya dengar dari guru mengaji saya di kampung. Gurunya belum sederajat KH. Tetapi banyak para KH yang tidak tahu hal tersebut, meskipun tingkatan ilmunya jauh lebih tinggi dari guru mengaji saya yang di kampung itu. Termasuk barangkali yang "wahid" itu.
Jakarta
karir@astaga.com
Gus Dur Belepotan Karena itu, bagi pembela Gus Dur, sebaiknya rem dulu pembelaan Anda. Jangan membabi buta, biarkan proses berjalan. Contohnya, wawancara KH Nur Iskandar SQ di TV atau yang lain: semua mengeneralisir saja, misalnya "Gus Dur tidak suka memeras", "Gus Dur ingin mengetahui reaksi masyarakat atas grasi Tommy" atau "Gus Dur tidak menolak siapapun yang ingin bersilaturahmi kepadanya", dan lain-lain. Semua itu klise dan tehnik perkelitan yang mentah. Masa sih bersilaturahmi ke hotel bintang lima, bukan di masjid atau Ciganjur?
Rakyat Indonesia tidak ingin Presidennya digusur di tengah jalan. Namun, rakyat Indonesia juga tidak mau punya Presiden yang belepotan.
Djagera
4-12-2000 / 14:54
Saat ini, Gus Dur belepotan di mana-mana, ya Bulogate, Bruneigate, Aryantiegate dan terakhir Tommygate atau Borobudurgate. Saking banyaknya coreng-moreng itu, orang lalu berkesimpulan: pasti ada apa-apanya, besar atau kecil, sedikit atau banyak. Ibarat orang berjalan dan berpapasan, jika orang itu bersih, pasti tidak tercium bau apa-apa. Sebaliknya, jika kotor (walau sedikit saja) pasti bau. Atau pepatah lain, "ada api ada asap".
Denpasar, Bali
madedjag@hotmail.com
Surat Buat Amien Rais Dari dulu memang tidak bisa mengerti jalan pikiran Amien Rais. Dia yang memotori pengajuan Gus Dur jadi presiden, malah sekarang mita maaf kepada masyarat karena mengajak memilih Gus Dur. Selain itu, dia lebih sibuk bermanufer dengan trik politik, yang ujung-ujungnya malah dengan telanjang bulat memperlihatkan ambisinya menjadi presiden.
Seharusnya Amien tahu, kalau banyak masalah bangsa ini sulit diselesaikan dan semakin pelik karena dia lebih sibuk buat pernyaataan politik sebagai dagangan murahannya untuk ambsinya sendiri. Tidak pernah dia buat pernyataan positif tentang pemerintahan Gus Dur. Misalnya, “Raport seluruhnya merah, minta rakyat menilai sendiri sebelum terlambat...” Nah pernyataan terakhir itu seperti mau mengajak rakyat untuk demonstrasi menjatuhkan Gus Dur.
Saya tidak bisa membayangkan orang macam Amien menjadi presiden. Sebaiknya Amien mengurus tugasnya sendiri dan jangan sibuk mengibuli dan mengaburi masyarakat untuk memancing di air keruh demi kepentinganmu sendiri. Terima kasih.
Aoheng
26-10-2000 / 17:21
Roma
Penihing@yahoo.com
Puisi Buloggate Gus Dur berkelit
Gus Dur menggunakan kekuasaan
Samuel M Taha
26-10-2000 / 17:17
Suwondo berkelit
Sapuan terjepit
Suwondo menuruti permintaan
Sapuan sangat tolol jadi korban
Batam
smtswu@yahoo.com
Tidak Akan Berani
Sugeng Kurniadi
23-10-2000 / 19:37
Saya yakin pihak yang mengeluarkan uang tersebut tidak akan berani kalau tidak ada 'jaminan', baik itu jaminan materi atau jaminan dari seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi....
Jl. Zaenal Sakse
skurniadi@stie-mce.ac.id
Tidak Hanya Gudang Pangan
Wahyu Sutisna
21-10-2000 / 21:02
Tak perlu heran bila kasus Bulogate ini terus bergulir. Sejak dulu Bulog tidak hanya gudang pangan, tetapi sekaligus gudang tikus. Kali ini ternyata tikus "wirog" yang dibesarkan oleh Istana. Sementara petani yang mengisi gudang Bulog dengan keringat darah tak pernah menikmati haknya. Saya sangat setuju, jika kasus ini diseret ke pengadilan, tak perduli siapa yang memelihara "wirog" ini, termasuk pejabat. Bahkan yang memeliharanyapun diadili. Jika kasus ini tidak tuntas, di masa akan datang kita harus menyewa orang luar untuk duduk di berbagai kursi penting. Itu supaya para pejabat kita belajar bagaimana me-manage sebuah pemerintahan dengan baik.
Iran
w.sutisna@messagez.com
Pasang Badan
Waskita
20-10-2000 / 18:21
Suwondo bisa dipastikan akan "pasang badan" untuk bos yang berada di belakang layar. Jadi rakyat harus siap-siap untuk kecewa dan jangan terlalu banyak berharap. Suwondo bisa masuk "Guinness book", karena sebagai seorang tukang pijat ia bisa mengutang Rp. 35 miliar. Tidak usah kaget. Ini Indonesia, bukan Amerika atau Singapura. Segalanya bisa terjadi di negara kita. "Praduga tidak bersalah" adalah kata sakti sebelum ada kepastian "hukum" tetap dari pengadilan.
Jembrana
waskita@hotmail.com
"Good News" dan "Bad News" Ada banyak orang yang tersangkut dalam kasus ini ditanyai secara terbuka dan mulai menunjukkan duduk perkaranya. Dulu, orang-orang seperti ini akan "dipukuli dulu" supaya bisa mengaku untuk hal-hal yang tidak pernah dilakukannya. Tetapi uniknya, teknik pemeriksaan seperti ini 'ambigu'. Pengakuan tidak otomatis menjadi "bukti". Sebab pengakuan-pengakuan itu akan "diinterpretasi". Itulah Good news kita.
Apa bad news-nya? Pertama, kasus ini sudah menjadi komuditas politik elit yang kebelet ingin menenggak kata sakti "kekuasaan". Anggota DPR (terutama mantan pendukung Orde Baru dan mereka yang selalu berteriak reformasi tetapi palsu) langsung gatal dan ingin memanfaatkan kasus ini sebagai 'vehicle' politis. Akibatnya menjadi bias. Kepentingan penegakkan keadilan hukum dicemarkan oleh beberapa anggota DPR yang kebelet jadi presiden. Saya pesimis karena bad news ini.
Saya percaya, kasus ini tidak akan pernah menyentuh Gus Dur. Sebab, sudah jelas, Gus Dur dengan mudah akan mengatakan tidak tahu menahu. Bukankah para saksi yang sepertinya menyalahkan Gus Dur itu malahan sedang memperkokoh posisi Gus Dur sebagai orang yang bebas dari kasus ini. Apalagi, tertangkapnya Suwondo, justru membuat Gus Dur lebih kokoh.
Karena jelas, Suwondo melakukan transaksi pinjam-meminjam secara lisan. Tidak ada bukti tertulis, "ini perintah Gus Dur", tanda tangan, meterai. Tentu saja Gus Dur tidak akan gentar. Sebab pada dasarnya memang tidak akan bisa dipersalahkan. "Lho, tukang pijit kok dipercaya. Ini gimana sih, dan seterusnya". Kalau Gus Dur bilang demikian, maka para pemburu Bulogate akan kecewa besar. Paling banter, nanti Suwondolah yang akan dimasukkan ke penjara.
The worst news: kasus ini sudah menyita energi sangat besar. Penuh dengan intrik politik. Padahal rakyat kecil tidak butuh intrik politik. Rakyat kecil ingin supaya orang-orang di DPR, yang digaji dari pajak para petani yang mencangkul tanah keras di siang bolong itu, memikirkan nasib rakyat. Para petani ingin wakil rakyat itu bukan menjadi pemburu kekuasaan.
Sunu
19-10-2000 / 15:24
Siapapun pelakunya dan berapapun besarnya (entah sepuluh ribu, entah 35 miliar), korupsi tetap saja korupsi. Korup selalu membawa kebusukan suatu sistem. Dalam kasus Bulog ini, ada beberapa "good news" dan "bad news". Kita mulai dari good news. Sebelumnya saya mengira, Suwondo sudah lenyap (dibunuh atau dilenyapkan). Dalam era Orde Baru, Suwondo pasti sudah dilenyapkan. Ternyata dalam eranya Gus Dur, polisi menemukan Suwondo hidup-hidup. Jadi terbukti ada kemajuan.
Melbourne
sunu@zipworld.com.au
Kebenaran Hakiki
Moch. Husni
19-10-2000 / 13:41
Orang yang luhur akan membuka seluas-luasnnya semua lorong yang mengarah pada kebenaran hakiki. Diharapkan Presiden Abdurrahman Wahid dapat memberi contoh untuk itu. Dapatkan dia berbuat demikian ? Sayangnya, terlalu banyak kelakuan presiden Abdurrahman Wahid yang telah menghilangkan kebebasan dirinya untuk berbuat sesuatu tanpa menimbulkan kecurigaan. Dan terlalu banyak sikap dan tindakannya yang mengikis kepercayaan masyarakat. Haruskan anggota PKB selalu mendukung dan membela sampai kehilangan pegangan kebenaran yang obyektif ? Kita nantikan saja.
Bekasi
mohhusni@centrin.net.id
Walaupun Tidak Populer
Bronto
19-10-2000 / 13:41
Saya pikir, disamping kunci dari Soewondo, juga perlu kerendahan hati dari presiden kita untuk mengungkapkan kejujuran, walaupun itu tidak populer bagi kepentingan politiknya. Namun, demi kepentingan rakyat banyak dan juga kredibilitas beliau sebagai seorang "guru bangsa", amatlah penting arti sebuah kejujuran bagi Gus Dur.
Yogyakarta
noerma@bolehmail.com
Mengungkapkan Secara Jantan
Made Djagera
19-10-2000 / 13:41
Menurut pengamatan saya yang awam hukum, tampaknya Gus Dur terlibat kasus Bulogate, langsung atau tidak langsung. untuk itu penyelesaian kasus ini harus jelas, transparan dan fair. Jika memang Gus Dur tidak terlibat, justru inilah kesempatan baik bagi Gus Dur untuk mengungkapkannya secara gamblang dan jantan, benar atau tidak keterlibatannya. Bukan berkelat kelit, menghindar-hindar dan omong ini-itu, yang justru lebih menimbulkan kecurigaan masyarakat.
Denpasar, Bali
madedjag@hotmail.com
Bukan Hal Aneh Bagaimana hukumannya orang yang ambil uang demikian banyak ya? Kalau orang nyuri ayam dihukum 6 bulan padahal harganya hanya sekian ribu? Begitu juga mereka yang menodong dibakar hidup-hidup. Tentu yang bikin sengsara orang banyak sekali harus dihukum yang setimpal, agar orang lain yang berniat jahat berpikir untuk melakukan kejahatannya.
Lebih berat lagi mereka yang bertugas menegakkan aturan dan hukum. Kalau ternyata mereka memutuskan hukuman untuk keadilan ternyata ketahuan kongkalikong ya hukumannya lebih berat dari yang hanya nyolong ayam dan nodong. Itu supaya penegak hukum tidak main-main.
Perlu juga didoakan oleh orang banyak, mereka yang merugikan orang banyak agar dikutuk Tuhan dan dihukum berat nanti. Supaya mereka sadar bahwa anak-anaknya juga menanggung akibat perbuatannya sampai tujuh turunan.
Titah Soebajoe
19-10-2000 / 13:41
Ternyata pinjam uang negara dengan menggunakan nama penggede itu bukan hal yang aneh, ya? Kalau barang aneh, tentu orang sangat takut akibatnya. Lha selama ini ternyata banyak nama penggede dipakai dimana-mana, mulai dari menagih iuran televisi sampai untuk dana kemanusiaan.
Jakarta Pusat
titah_soebajoe@hotmail.com
X-File
Liberate
19-10-2000 / 13:41
Mudah-mudahan Soewondo mau jujur siapa saja yang terlibat dengan Bulogate. Seandainya sampai terbuka semua orang yang terlibat, lalu aparat berani bertindak tegas, maka setidaknya satu kasus bisa diselesaikan. Sebab, selama ini sepertinya kasus yang menyangkut orang-orang penting belum pernah terselesaikan, bahkan cenderung seperti X-file.Tapi, apa mungkin bisa ya?
Indonesia
fi-ya@goplay.com
Persengkongkolan
Toni
19-10-2000 / 13:41
Kalau benar dua minggu sebelumnya istri Suwondo bertemu suaminya di villa itu dan diketahui selama di vila tersebut dia diurus iparnya yang bernama Lukman, maka tampak ada persekongkolan menyembunyikan Suwondo. Hal ini dikarenakan istri dan ipar suwondo tidak lapor ke polisi.
Jakarta
ton@hotmail.com
Hukum Suwondo Seberat-beratnya
Iib Beiers
17-10-2000 / 22:21
Saya senang dengan tertangkap Suwondo. Karena, saya tidak habis pikir orang seperti Suwondo kok bisa membobol uang negara sebesar itu Rp.35 miliar hanya karena dia dekat dengan Presiden kita. Saya setuju pemanggilan Presiden oleh Pansus DPR. Enak saja Suwondo, membobol uang sebanyak itu, terus uangnya untuk membeli barang-barang mewah. Sementara kita semua, untuk menyekolahkan anak saja susahnya minta ampun. Hukum Suwondo seberat-beratnya. Meskipun dia backingan Pressiden, dia tetap tidak bisa seenaknya saja.
USA
janiin@msn.com
Suatu Peluang Kinilah saatnya, tatkala hukum mendambakan penegakan, muncul peluang bagi pelaku-pelaku yang menjalankan Republik Indonesia memberikan impulse bagi tegaknya hukum. Semoga masalah ini dapat diselesaikan dengan baik, sehingga memberi kesan bahwa hukum berdiri di jenjang tertinggi dalam penyelanggaraan negara.
Dengan segala kerendahan hati, saya masukkan statemen: "hanyalah orang bodoh yang memandang masalah-masalah sederhana menjadi serba sulit" sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah di atas. Maklumlah, saya prihatin atas peristiwa pembakaran orang yang belakangan ini sering terjadi. Bukankah ini manifestasi atas tidak tegaknya hukum dinegeri kita? Sebagai warga negara saya menerima kenyataan dengan rasa malu.
Hastjarjo
17-10-2000 / 22:21
Masalah "pencolongan dana 35 M Rupiah milik Yanatera Bulog" menjadi mudah terselesaikan begitu Suwondo ditangkap (Salut Polri!). Sekarang, praktis para pelaku yang menyebabkan 35 M itu tersebar dan sebagian sudah berubah wujud dapat dihadirkan bersama.
Jakarta
dhastjarjo@yahoo.com
Kiriman Orba
Herry Lubis
17-10-2000 / 22:21
Lewat lembaga DPR kasus bulog harus mendapat kejelasan. Kasus yang melibatkan Presiden sebagai aktor utama itu perlu diketahui kronologisnya. Dan itu hanya bisa ditanyakan lewat wakil rakyat yaitu DPR. DPR harus mengetahui dengan benar dan jelas bagaimana kasus tersebut. Kalau ada yang mencurigakan, jangan ada konpromi, tindak saja langsung tanpa kasak-kusuk di bawah meja DPR. Kasus bulog merupakan kasus kiriman dari masa Orba sehingga ini diperlukan orang-orang ahli. Sehingga tidak simpang-siur.
Medan
Herryza2000@yahoo.com
Kasus Bulog, Komoditas Politik Picisan Di sisi lain, Gus Dur yang selalu menjadi "sasaran tembak" masih berpegang pada kebiasaan lama yang acuh dan cenderung koppig (keras kepala). Bahkan mengarah pada kondisi meerwardig (ndableg-Jawa). Seperti gambaran Sang Maha Yogi-nya Kang Sobari di Kompas edisi Minggu kemarin.
Kombinasi perilaku di antara eksekutif dan legislatif yang demikian itu telah berkali-kali membuat kegoncangan dan kegelisahan masyarakat umum bertambah besar. Sehingga, bila Amin Rais menyebut rapor Gus Dur merah semua, politisi di DPR/MPR memang sengaja mengarahkan kondisi negeri ini menjadi seperti itu. Karena, merekalah yang dengan sengaja pula memaksakan Gus Dur jadi Presiden RI. Singkat kata, Poros Tengah harus bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang ditimbulkannya.
Dalam kasus Bulog, dengan Suwondo sebagai tersangka utama, mestinya Poros Tengah (atau yang pernah menyebut dirinya demikian) cenderung bersikap sebagai pahlawan kesiangan yang tidak pernah menikmati satu pagi sekalipun. Akibatnya, kesan yang mengemuka adalah pongah dan gamang. Kecuali PKB yang begitu bernafsu membela Gus Dur tanpa reserve dan PDI-P yang tengah menikmati "limpahan rejeki" dan menari di atas kekecewaan para pendukungnya. Partai lain tampaknya tetap mengambangkan sikapnya untuk meningkatkan posisi tawar sendiri.
Kasus Bulog dan sejenisnya tidak akan bergeser dari posisinya sebagai komoditas politik picisan dan sangat mengusik rasa keadilan masyarakat kecil. Karena, yang menikmati keuntungan adalah para "orang besar". Sayangnya, yang besar itu hanya kepala dan mulutnya. Bukan jiwa dan kepekaan nuraninya.
Apalagi telah terbukti bahwa komitmen dan prestasi kerja aparat penegak hukum teramat sering bersebarangan dengan kehendak masyarakat awam yang menuntut keadilan sosial benar-benar diwujudkan dan ditegakkan. Sementara itu, batas kesabaran yang selama ini dipercayakan kepada mereka kian menyempit. Kondisi inilah yang disebut Kwik Kian Gie sebagai "een natie van koelie en een koelie onder de natie". Sangat mengerikan!
Toto Karyanto
17-10-2000 / 22:21
Perilaku para politisi di DPR/MPR semakin aneh dan menunjukkan gejala delegitimasi publik. Mungkin ada benarnya sinyalemen Megawati tentang kegamangan mereka yang sedang mengalami kemaruk demokrasi. Yang jelas, apapun istilahnya, ada proses degradatif sikap dan perilaku politisi sipil, terutama terhadap kasus-kasus korupsi yang ujung-ujungnya duit juga. Kesan awam tentang arogansi dan kerakusan sulit dikesampingkan begitu saja.
Kebumen
toto_kar@yahoo.com
Kasus Suwondo Perlu Tuntas
Jumlah yang ditilep cuma Rp. 35 milyar, tidak seberapa dibandingkan rekor korupsi lain di Indonesia. Tetapi ini menyangkut nama baik Gus Dur. Tanpa melanggar azas praduga tak bersalah, Gus Dur perlu dengan tegas mengejar kasus ini sampai tuntas. Masa iya Suwondo bisa raib seperti dedemit?
Rahwana
Bethesda, MD, USA
rahwana@hormail.com
Hamlet atau Faustus?
Kemarin saya mengira Bondan Gunawan tampaknya akan bisa memerankan tokoh Jisim ayah kandung Hamlet, ternyata dia sudah didahului oleh orang lain. Orang lain itu bernama Sapuan. Mengikuti pengakuan tertulis Sapuan, sambil membaca kembali "Hamlet", tampaknya ada keparalelan antara Sapuan dengan Jisim, ayah kandung Hamlet -- dalam hal pengungkapan apa yang sebenarnya terjadi, antara yang terjadi di lingkungan Istana Negara RI dengan Istana Kerajaan Denmark itu. Lalu, dimana peran Sapuan sekarang? Tentu kita harus menunggu pengakuannya di depan polisi dan DPR.
Yang menarik adalah pengakuan Gus Dur di depan dua orang utusan Majelis Reboan, membenarkan apa yang dinyatakan Sapuan, bahwa Gus Dur pernah minta dana seperti yang diungkapkan oleh Doktor Sapuan. Tapi yang belum terungkap adalah, apakah benar Gus Dur pernah mengutus Suwondo untuk meminta dana itu dari Sapuan? Kalau dari pengakuan Sapuan, maka jawabnya jelas, bahwa Suwondo memang datang kepadanya karena diutus Gus Dur. Tentu itu merujuk pengakuan Suwondo, dan Sapuan yakin itu benar. Keyakinannya ini tentu bukan tanpa berdasar. Karena, sebelumnya memang Suwondo itu telah memerankan sebagai orang dekat Gus Dur dalam beberapa kejadian (baca: beberapa adegan pembuka).
Celakanya, Suwondo itu sekarang belum ketemu di mana dia berada dan Gus Dur menduga dia sudah kembali ke Tibet, karena -- lagi-lagi menurut Gus Dur -- Suwondo itu memang berasal dari sana. Tibet? Wah, makin seru "Hamlet Lenong Betawi Abad 21" kite ini, Mpok Tinah! Ini sebuah inspirasi drama yang bagus untuk digarap segera. Tapi, jangan-jangan drama yang sedang digebyar di "Negeri Betawi" kita ini bukan "Hamlet", melainkan tragedi "Doktor Faustus"! Wah, siapa dong yang pemeran Doktor Faustus yang menjual jiwanya kepada Iblis, ya? Dan Iblis itu sih jelas, dia merupakan jelmaan dari Setan Kaka Enceng!
Tapi, ini kan bukan zamannya nulis naskah tragedi. Bagaimana kalau komedi? Bisa dituangkan lewat serial sinetron dong. Dan lagi, nanti perannya diborong tokoh paralelnya Gus Dur yang penampilannya harus komikal. Kalau komedi tragis? Absurd. Tapi asyik. Pakai dekonstruksi dan tekhnik intertekstual kan bisa menjadi drama posmo.
Pokoknya negeri kita sekarang ini asyik dengan pertunjukan drama di pentas media massa sehari-hari, dari yang dicetak, layar kaca dan juga internet. Sementara itu, keadaan ekonomi dan keamanan makin amburadul. Itu mengingatkan kita pada bagian pembukaan drama Sophocles "Oedipus Sang Raja" saja!
Ikranagara
Bloomington, USA
ikranagara@mindspring.com
Semua Harus Diperiksa
Keterlibatan orang di lingkaran istana dalam kasus Bulog mungkin tidak dapat lagi disangkal. Mundurnya Bondan Gunawan sebagai Sekneg, jelas ada keterkaitan dengan kasus ini. Dan paling gress, Alwi Shihab -- orang kepercayaan Gus Dur -- rupanya ikut terkait dengan kucuran dana tersebut. Ini terlihat, sebelum kasus ini bocor, Shihab telah menghubungi Jusuf kalla (ketika itu Kabulog). Karena itu, sudah selayaknya Shihab juga diperiksa. Tidak mungkin ia bertanya, kalau bukan telah mengetahui pengucuran dana itu. Polisi jangan sungkan memeriksa. kalau perlu, Shihab harus mundur, seperti yang dilakukan Bondan, agar mengurangi kendala pemeriksaan.
Semua yang terkait dan mengetahui masalah bobol bulog ini harus diperiksa. Apabila ada orang di lingkaran istana yang terlibat, dudukkan saja sebagai tersangka, jangan hanya saksi-saksi melulu. Apabila tetap takut, lebih baik dibentuk tim independen, untuk menyelidiki dan menyelesaikannya secara hukum, jangan hanya politis. Sebab, penyelesaian politis akan membuat kejadian seperti ini kembali terulang. Mungkin saja di departemen lain juga ada pembobolan model kasus Bulog ini, cuma tidak bocor ke permukaan.
Dan kini, melihat gelagatnya, akan terjadi maling teriak maling, atau menuduh orang lain, tetapi dia sendiri sebenarnya terlibat atau punya andil.
Eddy
Benhil, Jakarta
edynaibahosh@centrin.net.id
Konsentrasi Semua Energi
Polisi tidak usah mutar-mutar, lebih baik konsentrasikan semua energi, perhatian dan kemampuannya kepada penangkapan Suwondo. Karena, apabila polisi terlalu lamban, masyarakat bisa berpikir satu dari dua kemungkinan ini: pertama, polisi takut kepada istana. Atau, kedua, polisi sebagai salah satu komponen yang ingin menjatuhkan Presiden/pemerintah
Raendra
Jakarta
raendra@satumail.com
Tukang Pijat Mengelabui Pejabat
Saya tidak habis pikir mengapa ada Buloggate. Seorang yang hanya kapasitasnya sebagai tukang pijat bisa mengelabui seorang pejabat Bulog. Apakah karena keterdekatannya dengan seorang Presiden atau ada pula maksud tertentu untuk suatu jabatan? Dan yang lebih membuat saya tidak mengerti, adanya pihak yang tidak berhubungan dengan masalah Bulog ikut meramaikan suasana. Contohnya Menlu Alwi Sihab. Apakah kantor Pak Alwi Sihab sekarang membawahi Bulog?
Azhar Zacky
Bekasi
zacky@dellnet.com
Gaji Kecil Kekayaan Besar
Sebelum Yayasan Karyawan Bulog jadi primadona berita, siapa yang tahu bahwa yayasan pegawai negeri yang katanya gajinya kecil itu mempunyai kekayaan begitu besar. Dari mana asalnya? Terus, Bapak Sapuan kok gampang sekali mengeluarkan duit. Jangan-jangan sebelumnya juga gampang mengeluarkan uang? Untuk apa saja? Biar tidak menambah rumit dan membingungkan, untuk pengungkapan kasus ini, mulai saja dari yang terlibat langsung, kan ada nama dan nomor rekeningnya. Tapi analisisnya jangan kira-kira doang dan gothak gathuk mathuk, tanpa bukti.
Sri Kantini
Jakarta
kantini@astaga.com
Menenggelamkan Kasus Bank Bali
Berita kasus Rp. 35 milyar ini begitu ramai, sehingga menutupi berita pengungkapan skandal Bank Bali yang jauh lebih besar dan bahkan melibatkan Syahril Sabirin, kepala gudang uang di Indonesia (Gubernur Bank Indonesia-red). Apakah ini pengalihan perhatian atau yang lain, kami orang awam tidak tahu. Tolong para ahli dapat menjelaskan agar kami rakyat tidak bodoh sama sekali. Kalau penjelasannya jujur, maka rakyat cerdas menangkap penjelasan itu. Tetapi kalau penjelasannya curang, rakyat akan mata gelap. Terima kasih.
Titah Soebajoe
Jakarta
titah_soebajoe@hotmail.com
Perlu Mempertegas Posisi
Adalah suatu kebodohan kalau rejim Gus Dur mengulang kesalahan era Soeharto. Ketika suatu kekuasaan menjadi ladang pencarian kekayaan dan segala cara ditempuh, agaknya Gus Dur perlu mempertegas posisinya. Maaf, bila orang-orang partai yang merasa berjasa mengantarkannya ke tampuk kekuasaan, tapi tidak becus dengan amanat rakyat, lebih baik tinggalkan gelanggang. Ini tantangan baru bagi aparat hukum dan elemennya untuk menyentuh lembaga kepresidenan dan lembaga dibawahnya. Sekali lagi Indonesia perlu diajari untuk menghargai hukum.
Ambar Briastuti
yogyakarta
ambarbri@mailcity.com
Apa yang Bisa Diharapkan
Pergantian pemerintahan dari jaman Orde Baru ke jaman reformasi sempat memberikan harapan bahwa hal-hal buruk seperti KKN, korupsi dan lain-lain sudah tidak jamannya lagi. Ternyata hal ini masih juga terjadi, bahkan di lingkungan dekat Presiden yang konon telah disumpah untuk menjalankan Tap MPR. Saya yakin kasus ini tidak akan terselesaikan secara tuntas dengan berbagai macam alasan, seperti halnya kasus-kasus lain. Lalu pertanyaannya, apalagi yang bisa kita harapkan dari pemerintahan yang sekarang ini?
Rusdinadar Sigit
RIAU
rsigit@aol.com
Pesan Hamlet Shakespeare
Inilah saat ujian bagi Bondan Gunawan. Apakah dia akan setia sebagai seorang demokrat, atau sudah membusuk menjadi seorang partisan yang berpendirian "right or wrong my group"? Kalau dia pernah baca "Hamlet", dia akan teringat sebuah frase yang populer dari drama itu: "Ada yang busuk di dalam istana!" Tapi, jangan haraplah Bondan setara dengan Shakespeare! (Wah, sudah saatnya Rendra mementaskan kembali "Hamlet" nih! Tapi jangan setia kepada naskah, tetapi setialah kepada aktualitas politik yang sedang gonjang-ganjing di depan matamu!)
Ikranagara
Bloomington, IN, USA
ikranagara@mindspring.com
Perlu Langkah Kongkrit
Para penegak hukum dan juga lembaga legislatif sebagai badan kontrol pemerintah, harus segera mengadakan langkah dan tindakan konkrit untuk membuka kasus ini sampai keakar-akarnya. Seluruh rakyat Indonesia ingin melihat kasus ini diselesaikan dengan tuntas. Di era reformasi, segalanya harus transparan, tidak ada siapapun lepas dari hukum. Kasus ini sekaligus merupakan uji coba, sampai dimana kesungguhan penegak hukum kita menangani kasus yang langsung menyentuh orang-orang di sekitar pusat kekuasaan. Ini tentu akan sangat mempengaruhi kredibilitas pemerintah sekarang.
Amin Hady
Australia
ahady@asia.usyd.edu.au
Tokoh Tumpuan Harapan
Saya sedih sekali dengan kejadian Buloggate, karena telah melibatkan orang-orang yang -- terus terang -- merupakan tokoh-tokoh tumpuan harapan untuk menyongsong masa depan negara kita. Namun demikian, janganlah karena kasus Buloggate kita jadi mandek mengurus masalah lain yang lebih penting bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Marilah kita bersama-sama memikirkan jalan keluarnya agar bisa mencari minyak tanah lebih mudah, derita Ambon segera berakhir, masyarakat Aceh hidup tenang, dan lain sebagainya. Yang penting Suwondo mau mulangin uang itu dengan bunganya. Dan mudah-mudahan itu segera diikuti oleh pencuri-pencuri kelas kakap lainnya, segera mengembalikan hasil jarahannya kepada negara berikut bunganya. Tetapi, apa mungkin ya ?
Ade Namrehus
Bekasi
eshaer@hotmail.com
Kasus Mudah
Buloggate adalah kasus mudah, kalau semua pihak mau terbuka. Yang utama adalah tertangkapnya Suwondo. Dengan begitu semua akan terkuak, untuk kepentingan apa dana tersebut. Seandainya itu bukan untuk pribadi Suwondo, mengapa ia terkesan hilang (sembunyi), apa kepentingannya? Aliran dana kan jelas, hanya tinggal aktor intelektualnya siapa? Bagaimana Bapak Polisi?
Waskita
Pangkung
Waskita@hotmail.com
Apa yang Akan Dilakukan PKB
Sejak Gus Dur menjadi Presiden, dengan bangganya PKB mengklaim hal tersebut adalah peran PKB 100 persen. Padahal semua orang tahu Poros Tengah lah yang sebenarnya berperan, walau sekarang nampaknya Poros Tengah kecewa berat. Kita lihat saja nanti investigasi untuk penggarongan di Bulog oleh Fraksi Reformasi, kalau ternyata keluarga Gus Dur terlibat, apa yang akan dilakukan PKB.
Santosa
Semarang, Jateng
santosa@scientist.com
Penggantian Rejim
Saya setuju dengan Amin Rais bahwa kasus KKN (termasuk Buloggate) seperti (maaf) kentut: meski sosoknya masih misterius (atau akan dibikin misterius) baunya tetap menuntun kita kepada "si pengentut". Untuk mengatasi krisis ekonomi dan moral di Indonesia yang sudah berurat-berakar, diperlukan reformasi babak II: pergantian total rejim pemerintahan. Gitu saja kok repot.
Edi Suharto
Palmerston North, New Zealand
edis@man.quik.co.nz
Beranikah Membuka Siapa yang Terlibat
Apabila benar kasus Bulog melibatkan orang dalam, apakah mungkin seorang seperti Bondan Gunawan tidak mengetahui apa yang terjadi di lingkungan Kepresidenan. Setidaknya dia tahu adanya kongkalikong orang-orang dekat Gus Dur. Bukankah Bondan mengaku orang dekat dan teman lama Gus Dur? Sekarang, beranikah pemerintah cq. Kejaksaan Agung mengorek dan membuka siapa saja yang terlibat? Terus terang saya sangat menyangsikan.
Dwisatia Nugraha
Bandung
wiesatia@usa.net
Bahasa Kritis
Peradilan rakyat yang dimunculkan oleh mahasisiwa dan pers sebenarnya merupakan bahasa kritis untuk menenkan pihak penegak hukum untuk secara sungguh-sungguh menangani kasus KKN Soeharto. Karena bagaimanapun keadaan politik sekarang, agenda utama Pemerintah Gus Dur, sebagai pemerintahan reformasi, adalah penanganan kasus KKN Soeharto dan kroni-kroninya.
Hamidan Majdi
Semarang
ham_234@Yahoo.com
Tidak Terlepas Dari Kepentingan
Seperti biasa, masalah duit selalu memancing orang banyak untuk memberikan opini. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian terhadap kasus itu sendiri. Saya secara pribadi hanya berharap bahwa tuan-tuan yang berada di pemerintahan atau yang berada di belakang layar dari suatu pemerintahan, masih mempunyai secuil rasa tanggungjawab terhadap keberadaan negara serta rakyat Indonesia.
Apapun komentar/penilaian yang disampaikan oleh masing-masing pribadi, tidak terlepas dari kepentingan diri sendiri maupun partai. Saya secara pribadi bisa melihat tuan-tuan yang dianggap terlibat atau sengaja melibatkan diri, ternyata masih mempunyai mental kompeni. Tapi hal itu tidak bisa disalahkan, karena bangsa ini selama 350 tahun dijajah oleh Belanda yang meninggalkan ajaran politik adu domba, nyolong duit rakyat, suap dan lain-lain. Jadi, marilah kita melihat diri sendiri, apakah sudah pantas atau belum menjadi petinggi di negara ini.
Fraga
Surabaya
fraga@plasa.com
Kantung Duit Pemerintah
Bulog adalah kantung beras Indonesia. Di jaman Orde Baru, itu menjadi kantung duit pemerintah, sekaligus pengatur harga "kemiskinan" beras petani. Jadi, kalau toh benar korupsi itu kini terjadi, maka tragedi "pemiskinan" kaum marhaen -- yang jadi sokoguru GBHN -- tetap terjadi. Petani cuma jadi alat retorik kekuasaan, untuk mengabsahkan kepemimpinan yang pura-pura dekat (dan membela) kaum marhaen.
Septiawan
Cicalengka, Bandung
septiawan@detik.com
Akan Menguap Begitu Saja
Menyimak berita di Indonesia dari kejauhan, saya semakin prihatin. Saya pikir dulu, kalau dipimpin orang yang berintegritas seperti Gus Dur, negara kita akan semakin membaik. Memang sih kehancuran yang diwariskan Soeharto gila-gilaan. Ibaratnya mental pemimpin di Indonesia sudah amburadul, baik yang punya agama kuat, maupun yang beragama uang.
Kasus Bulog saya yakin akan menguap begitu saja, seperti kasus-kasus lainnya. Bukan saya pesimistis, tapi Anda mau percaya sama siapa di negara korup dari ujung jempol sampai ujung rambut itu. Polisi, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kepresidenan, MPR/DPR? Catatan pinggir "Tanah Air" benar-benar jempol. Di negeri jauh, di mana saya kerja keras nyari secuil dollar, saya masih menyimpan cinta untuk tanah air, yang sayang sekali belum berhenti digenggam begundal-begundal tak bermoral.
Jay
Brooklyn - USA
jay1129@usa.com
Edi Tansil Babak ke-II
Tahta adalah sama dengan harta. Dan pohon yang tinggi harus siap diterpa angin kencang. Oleh karena itu adalah hal lumrah bila para pejabat tinggi akan selalu menjadi sasaran, baik oleh angin sepoi-sepoi maupun angin puting beliung. Tahta dan harta adalah alasan utamanya. Dan kasus Bolug bisa jadi adalah angin puting beliung bagi penguasa disekitar puncak kekuasaan di republik ini.
Membaca berbagai berita koran yang punya versi on-line tentang kasus Bulog, saya berkesimpulan kasus ini bisa jadi sangat besar pengaruhnya terhadap legitimasi pemerintahan Gus Dur. Kasus ini mencuat begitu lama, tapi tindakannya kok baru dilakukan sekarang, hingga Suwondo yang disebut-sebut sebagai orang kunci, sempat lari atau malah sengaja "dilarikan".
Dari sini ada satu keanehan: tiba-tiba Menteri Luar Negeri Alwi Shihab mengumumkan bahwa Suwondo ada di luar negeri. Pernyataan itu diiyakan oleh Kapolri. Aneh, Menlu lebih tahu dari Kapolri. Dan sangat aneh mengapa Menlu yang punya dirjen imigrasi tidak mencegah Suwondo pergi, bahkan tahu bahwa Suwondo sudah keluar negeri. Sementara pada tanggal tersebut (24 Mei 2000) Sapuan mendapat tanda tangan dari Suwondo. Kapolri, Alwi Sihab atau Sapuankah yang berbohong? Melihat gelagatnya Suwondo akan menjadi Edi Tansil II.
Permasalahan KKN di Indonesia menurut hemat saya tidak akan pernah selesai dalam waktu satu generasi. Perlu waktu sangat lama bila cara yang dilakukan hanya dengan mengandalkan penegakan hukum yang sudah tidak mungkin lagi tegak, karena hukumnya saja sudah tidak benar, apalagi aparat penegak hukumnya. Jadi bagi kita, bangsa Indonesia, janganlah berharap KKN bisa dihapus sebelum satu generasi.
Namun demikian kita masih punya harapan yaitu dengan mengubah sistem pengelolaan keuangan negara menjadi sangat transparan dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Caranya adalah dengan membuat semua transaksi keuangan instansi milik negara atau BUMN, BUMD atau organisasi apapun, dipublikasikan lewat media cetak atau elektronik.
Website raksasa dan akses internet murah adalah kuncinya. Semua orang bisa mengakses transaksi setiap departemen atau organisasi tertentu atau minta print-outnya dengan mudah. Artinya, apa yang disebut akuntabilitas publik memang dijalankan dengan benar. Persetan dengan rahasia negara yang pada kenyataannya adalah tameng untuk korupsi dan penyelewengan, contohnya undang-undang mengenai kerahasiaan bank.
Biayanya mungkin besar, tapi apalah artinya sekian milyar dolar, demi utuhnya negara Republik Indonesia. Karena bahaya KKN bukanlah urusan jatuh bangunnya pemerintahan, tapi bubarnya Indonesia menjadi banyak negara. Atau memang seperti dalil dalam ilmu sejarah, bahwa sejarah mesti berulang, bahwa Indonesia sebenarnya bukan satu, tetapi banyak sekali, sesuai dengan bukti sejarah bahwa wilayah Indonesia sekarang pada masa lalu adalah wilayah banyak kerajaan. Jadi Sumpah Pemuda bisa jadi adalah usaha pengingkaran sejarah. Dan KKN akan membalikan sejarah kembali kemasa lalu, bahwa Indonesia memang tidak satu, seperti yang dituntut rakyat Papua.
Sekian komentar saya, semoga kita menyadari bahwa bahaya KKN adalah bubarnya Republik Indonesia. Untuk mencegahnya diperlukan cost yang sangat besar, namun saya yakin manfaatnya akan lebih besar, dan negara ini selamat tidak menjadi seperti Uni Soviet.
Darmae Nasir
Nottingham, UK
lzxdn@nottingham.ac.uk
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]