Sudah menjadi rahasia umum kalau sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) menjadi sapi perah sejumlah pengusaha, khususnya yang dekat dengan kekuasaan. Sebut saja perusahaan minyak Pertamina (Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) yang menjadi lahan empuk beberapa pengusaha. Kini ada lebih dari 120 perusahaan swasta mitra Pertamina yang diduga berbau kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Bagaimana tidak menggiurkan berbisnis dengan Pertamina, perusahaan negara yang memang terbilang gemuk. Sebut saja proyek pemasaran minyak, baik untuk ekspor dan impor, yang ditangani oleh Perta Oil Marketing dan Permindo Trading Oil. Dalam perusahaan tadi, saham-sahamnya dikuasai oleh Hutomo "Tommy" Mandala Putra dan Bambang Trihatmodjo, keduanya putra mantan Presiden Soeharto. Kerjasama itu kabarnya sudah berlangsung belasan tahun.
Maklum saja kalau pengusaha seperti Bambang dan Tommy tertarik untuk mengapalkan minyak impor. Ini lantaran fee yang didapat lumayan gede. Bayangkan, setiap barelnya mereka menerima fee sebesar 10-20 dolar AS.
Kalau impor BBM mencapai 64, 5 juta barel selama setahun, hitung saja, berapa keuntungan yang mereka peroleh setiap tahunnya. Hebat, bukan?
Belakangan, seiring dengan embusan angin reformasi di sana-sini, Pertamina sudah mulai "berani" menata kembali perjanjian kerjasamanya dengan swasta. Dan tak lama lagi, kedua perusahaan milik Keluarga Cendana itu --untuk menyebut lahan bisnis putra-putri dan keluarga Pak Harto yang sampai kini masih tinggal di Cendana-- bakal ditinjau ulang, sejak Pertamina bakal memesarkan sendiri produknya mulai 1 Juli.
Belum lagi pembangunan pipa gas Kangean, Jawa Timur, oleh PT Transjava Gas Pipeline yang sebagian besar sahamnya dikuasai oleh Bambang Trihatmodjo. Di bidang penyaluran pipa gas ini, Bambang mendapat fee sebesar 72 sen dollar AS per satuan kalori dari 225 juta kaki kubik gas yang dialirkan setiap hari. Diperkirakan putra Soeharto itu mendapat fee minimal 40 juta dollar tiap bulannya dengan masa kontrak 20 tahun (lihat: Tabel Perusahaan Pertamina).
Itu baru beberapa perusahaan yang bermitra dengan Pertamina. Belum lagi sejumlah perusahaan keluarga Cendana yang melakukan pemasaran gas alam (LNG) ke luar negeri. Bisa dibayangkan berapa milyar dollar fee yang mereka terima tiap bulannya dari ratusan perusahaan yang menangani proyek Pertamina. "Mereka masuk ke Pertamina dengan secarik kertas dengan tandatangan HS (H. Soeharto)," ujar sumber TEMPO Interaktif.
Menurut anggota Fraksi Karya Pembangunan (FKP) DPR, Priyo Budi Santoso, untuk menyelamatkan BUMN itu, pemerintah harus segera meninjau kembali proyek swasta. Priyo yang sempat diancam recall lantaran membuka jasa pengapalan BBM yang dilakukan oleh Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmodjo, menilai, Pertamina harus segera membatalkan kontrak proyek swasta yang berbau KKN. " Saya pikir kakapnya sudah ketangkap, ternyata masih banyak kakap-kakap lainnya yang belum kejaring," ujar anggota Komisi V ini tentang perusahaan yang dimiliki keluarga Cendana (lihat wawancara Priyo Budi Santoso).
Dugaan adanya unsur KKN juga terjadi pada kilang minyak Balongan yang dibangun seharga 2,4 milyar dollar AS. Di kilang yang sempat rusak beberapa kali pada saat akan diresmikan oleh Soeharto pada 1994 itu, diduga terjadi mark-up nilai investasi. Menurut sumber TEMPO Interaktif, proyek penyulingan minyak yang terletak di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, merupakan proyek rugi. Bahkan sejak dibangun hingga sekarang proyek tersebut belum pernah untung alias selalu merugi. " Bagaimana nggak rugi, wong setiap tahun pasti ada kerusakan," ujarnya.
Menurut sumber TEMPO Interaktif, nilai investasi untuk membangun sebuah kilang minyak dengan kapasitas 1000 barel per hari dibutuhkan dana satu juta do lar AS. " Nah, untuk membangun kilang minyak dengan kapasitas 125 ribu barel per hari seperti kilang Balongan, maka dibutuhkan nilai investasi sebanyak 1, 25 milyar dollar AS," katanya. Namun, di Balongan, kilang itu khusus menggunakan Radicu Catalitical Crack (RCC), kilang penyulingan RCC yang bisa menghasilkan gas olien dan super TT. RCC tersebut merupakan kilang terbesar di dunia dengan kemampuan 80 ribu barel per hari.
"Semula desain investasi proyek Balongan sebesar 1, 9 milyar dollar AS, namun belakangan membengkak menjadi 2,4 milyar dollar AS," ujar sumber TEMPO Interaktif. Ketika itu yang menjadi Menteri Ekuin, Radius Prawiro, Menkeu Sumarlin, Mentamben Ginandjar Kartasasmita, dan Dirut Pertamina Faisal Abda'oe. Sedangkan bertindak selaku financial arranger adalah Sigit Harjojudanto dengan Eri Odang. " Proyek dikatakan ekonomis kalau revenue-nya bisa mengembalikan investasi. Nah, pas dihitung kembali oleh pemerintah dengan harga berapa pun, proyek Balongan merugi," katanya.
Nah, masalahnya, kalau memang nilai investasinya tidak sesuai dengan studi kelayakan, mengapa proyek ini harus diteruskan? " Mengapa kita tidak membeli saja? Semua ini menjadi tanda tanya besar hingga saat ini," kata sumber TEMPO Interaktif. "Dan yang terpenting ke mana dana sebanyak 600 juta dollar AS itu," tambahnya.
Pemerintah sempat akan mengusut ketidakjelasan proyek Balongan ketika IB Sudjana menjadi Mentamben. Hasilnya, seperti kasus-kasus besar pemerintah lainnya. Nol besar. Begitu bertemu dengan Presiden, maka perlahan-lahan kasus dipetieskan begitu saja.
Masih menurut sumber TEMPO Interaktif, hingga saat ini masih tanda tanya keterlibatan Foster Wheeler dari Inggris sebagai kontraktor yang bermitra dengan PT Catur Yasa milik Agus Kartasasmita adik Ginandjar Kartasasmita. Selain itu juga keterlibatan British Petroleum yang juga dari Inggris, untuk melakukan ekspor produk Balongan. Semula keterlibatan kedua perusahaan asing tersebut seiring dengan kesepakatan pemerintah Inggris dengan Indonesia dalam memberikan pinjaman lunak pembangunan kilang Balongan. Belakangan pemerintah Inggris membatalkan rencana memberikan bantuan. " Seharusnya, begitu pemerintah Inggris mundur, maka proyek untuk kedua perusahaan itu harus ditenderkan," ujarnya.
Mampukah Pertamina efisien dan kembali menjadi mesin pendulang devisa untuk negara? " Bisa saja kalau reformasi yang sekarang dijalankan bukan hanya sekedar ucapan," tutur sumber TEMPO Interaktif. Sebab pekerjaan rumah terbesar untuk membenahi Pertamina adalah melepaskan perusahaan tersebut dari kungkungan departemen teknis. " Yang dibutuhkan Pertamina adalah reformasi struktural dengan melepas jabatan Mentamben sebagai dewan komisaris," tambahnya. Itu baru satu langkah, yang harus disusul berbagai langkah strategis lainnya. Dan itu jika kita ingin agar rezeki itu tak masuk ke kantung segelintir orang.
ANY
